LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

HUJAN RINDU AKAN TANAH

Oleh Kulle

Cx3UO0LVEAA5Y-i.jpg

Makassar-LAW Unhas, Selasa 22 Nopember 2016 Pukul 19.20 WITA. Hujan lebat tidak menghalangi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang saat ini tanahnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah yang dibantu oleh aparat kepolisian demi rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aksi solidaritas tersebut berlokasi di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya di area pintu satu tanpa mengganggu aktivitas jalan raya.

Cx3ZfSzUcAAeWtF.jpg

 

Aksi solidaritas tersebut mengecam tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang melakukan pengukuran paksa tanpa adanya kejelasan awal dari petani serta tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memukuli para petani secara membabi buta. Selain itu, Aparat juga menembakkan gas air mata ke arah petani yang sedang mempertahankan tanah milik mereka, serta merengsek masuk ke sawah-sawah sehingga merusak tanaman padi para petani Sukamulya demi mengawal pemerintah dalam pengukuran sawah tersebut. Tidak hanya itu, aparat kemudian menakut-nakuti warga di sekitar perkampungan dan menangkapi enam orang (tiga telah dibebaskan) petani serta tidak sedikit pula rumah-rumah rusak parah.

Coba bayangkan ketika tanah sebagai faktor produksi (sawah) digantikan dengan beton-beton dan bangunan tinggi, maka apakah masih ada sumber penghidupan (beras) untuk kita konsumsi?cx3ox_buoaaix8_

Sementara aksi sedang berlangsung, pada pukul 20.40 WITA, tiba-tiba aparat berseragam TNI berada disamping barisan massa aksi dengan gerak gerik mencurigakan dan menanyakan aksi solidaritas tersebut. Aparat tersebut kemudian pergi tanpa konfirmasi apapun mengenai alasan keberadaannya di lokasi aksi.

Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan melakukan doa bersama, memberikan dukungan kepada petani sukamulya yang sampai hari mempertahankan tanahnya dan menggantungkan hidup dari sawahnya yang akan diambil paksa oleh pemerintah demi sebuah pembangunan yang tidak akan menjawab kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah petani urban yang tergabung dalam Leppas Awesome Farmer

Surat Kecaman Terbuka : Solidaritas Oentoek Sukamulya

tanah oentoek rakyat.png

Dengan Hormat,

Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengajukan kecaman atas tindakan sewenang-wenang pemerintah berupa pengukuran dan penggusuran paksa terhadap warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 17 November 2016 atas nama pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Kertajati yang dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari 11 desa yang terkena dampak penggusuran, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas.

Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Warga desa yang masih bertahan di Sukamulya hingga saat ini sebanyak  1.478 KK dengan luas lahan yang dipertahankan lebih dari 500 hektar.

Kejadian pengukuran dan penggusuran paksa kemarin (17/11), merupakan upaya ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan BPN dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Satpol PP  secara sepihak kembali melakukan pengukuran paksa terhadap desa Sukamulya yang menjadi objek lahan bagi pembangunan BIJB.

Berdasarkan kejadian di lapangan, 6 (enam) orang ditangkap dan belasan warga mengalami luka-luka, bahkan 1 (satu) orang warga mengalami luka sobek di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kehadiran aparat keamanan yang massif dan represif memasuki persawahan hingga masuk ke kampung dan pemukiman, melakukan penyisiran mulai berlangsung dari sekitar pukul 12.00 sampai dengan 19.30 WIB. Proses penyisiran desa Sukamulya disertai tindakan penembakan gas air mata ke arah warga dan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga. Aksi represif aparat ini telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Hingga pada tanggal (18/11), warga terkonsentrasi di balai desa dan tidak berani pulang ke rumah masing-masing akibat patroli yang dilakukan kepolisian dan TNI serta ancaman penangkapan terhadap warga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengecam dan menuntut pihak pemerintah agar:

  1. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian dan membebaskan warga/petani yang masih ditahan.
  2. Mengevaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di lokasi Desa Sukamulya mengingat bisa dilakukan tanpa menggusur Desa Sukamulya jika dilakukan pada sisi lokasi yang lain.
  3. Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghentikan proses pengukuran dan penggusuran, serta usut tuntas proses pembebasan lahan yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, termasuk terhadap warga dari 10 desa terdampak lainnya, dengan memastikan wilayah relokasi bagi warga terdampak, baik laki-laki maupun perempuan.
  4. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 dan No. KM 5 Tahun 2007, serta menghentikan rencana pembangunan runway BIJB yang menggusur warga Desa Sukamulya.
  5. Memerintahkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk segera memproses secara hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek BIJB

Demikian surat Kecaman ini kami sampaikan agar kiranya dapat ditindaklanjuti segera dan sebagaimana mestinya

 

Makassar, 22 November 2016

sos.png

 

 

 

 

Solidaritas Oentoek Sukamulya

 

BER(T)ANI KARENA BENAR !!!

Untitled-1.png

“Peluru, Gas air mata, dan Kekerasan bukan untuk Petani, Buruh, dan Rakyat”

“Salah satu fakta penyebab kemiskinan di dunia adalah terjadinya land grabbing (perampasan lahan). Istilah land grabbing pertamakali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food Agriculture Development (FAD), dan Internasional fund for agriculture development (IFAD) member perhatian serius terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia” _Indoprogress/28 Agustus 2014.

***

Selamat malam para pengguna jalan, selamat menikmati perjalanan anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ketika anda telah sampai pada tempat tujuan anda, coba bayangkan dan renungi bagaimana nasib anda ketika lahan untuk bertani sudah tidak ada lagi di negeri ini? Atau coba renungkan sejenak bagaimana nasib anak cucu anda ketika mereka tak lagi melihat indahnya rerumputan hijau (baca: sawah) yang menghidupkan seluruh warga Negara Indonesia sampai hari ini?, saya yakin para pembaca tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun melihat kecendrungan pembangunan yang senantiasa meniadakan lahan untuk bertani beberapa tahun terakhir ini, nampaknya APA YANG ANDA RENUNGI TADI AKAN MENJADI KENYATAAN….

Pembangunan di Indonesia kembali menelan korban, tak tanggung-tanggung kurang lebih ada sebelas Desa yang akan tergusur di Kecamatan Kertajati, Majalengka disebabkan oleh rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Salah satu Desa yang menjadi korban dari pembangunan BIJB ini ialah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang dalam desain pembangunan BIJB didesain sebagai area cadangan dari kawasan bandara.

Pada tanggal 16 November 2016, tepatnya pada pukul 22:00 WIB sejumlah aparat gabungan (Polisi, TNI, Satpol, dan DISHUB) mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan pengukuran tanah, pada awalnya terjadi negosiasi antara aparat dan warga setempat namun aparat tidak memberikan informasi yang jelas terkait kejelasan pegukuran ini (baca: sosialisasi dan negoisiasi tidak dilakukan sebelumnya oleh aparat pada masyarakat di Desa Sukamulya).

Dari hasil laporan warga yang berada di Desa Sukamulya, tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa dan pada tanggal 17 November 2016 kemarin aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut dan merusak sawah-sawah subur milik masyarakat setempat. Serangan aparat semakin berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak. Tak hanya sampai situ saja, pasukan juga telah merangsek ke pemukiman masyarakat yang menyebabkan ketakutan para warga Sukamulya, enam orang petani (tiga orang telah dibebaskan) ditangkap, duabelas orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak.

Tindakan represif dan intimidasi oleh aparat (Polisi, TNI, SATPOL, DISHUB) merupakan bentuk dari ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sukamulya.

***

Sampai hari ini, para warga masyarakat Desa Sukamulya masih mengobarkan api semangatnya untuk tinggal mempertahankan tanahnya sendiri dari tangan-tangan para investor dan penguasa.

Para pembaca yang budiman, mari kita sama-sama menjaga api semangat para pejuang di Desa Sukamulya, jangan biarkan mereka merasakan kesendirian dalam berjuang, sebab perjuangan akan selalu menemukan titik terangnya ketika KITA TETAP SELALU BERSOLIDARITAS…….

#SAVESUKAMULYA

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Mini Coaching “Menulis reportase advokasi”

Oleh Nurfadilla

PicsArt_11-11-08.40.58.jpg

(Makassar-LAW Unhas) Jumat, 11 November 2016,  Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas (LAW Unhas) mengadakan sebuah mini coaching “Menulis Reportase Advokasi” yang difasilitasi oleh Fikri Ashri. Kelas ini berlangsung di sekretariat LAW Unhas dengan tujuan melatih anggota dalam menuliskan reportase advokasi. Menurut fasilitator, menulis memiliki peran penting dan substantif  dalam sebuah gerakan advokasi.

Dalam menulis sebuah gagasan pada berita, harus memperhatikan hal yang penting dan menarik dari gagasan tersebut.

(lebih…)

Identitas Budaya dalam Bingkai NKRI

DISKUSI.png

Undangan Diskusi

“Identitas Budaya dalam Bingkai NKRI”

1. Pendahuluan
Dalam rangkaian mengapresiasi dan mengkritisi persoalan kebangsaan dewasa ini, dianggap penting adanya rembug pemikiran, yang diiniasi oleh para intelektual, budayawan, rohaniawan, aktivis pro-demokrasi, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Peristiwa 411 di Jakarta telah menarik perhatian dan keprihatinan berbagai pihak di seluruh nusantara. Momen tersebut mengungkap satu sisi gelap dari proses demokratisasi politik yang tak kunjung paripurna di Republik ini yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Hal itu pun jadi momentum bagi para Republikan untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dalamm bingkai kebhinnekaan. (lebih…)

Indonesia rasa Amerika

oleh Melisa Anggraini

PicsArt_11-12-08.25.45.jpg

Masih terasa segar di ingatan perdebatan antara seorang narasumber dan peserta di suatu kegiatan bahwasanya pendidikan mendikotomikan ilmu itu (baca feminisme;barat) tidak dapat diimplementasikan di negara kita. Narasumber segera menyanggah untuk meluruskan, bahwa kebanyakan hal yang kita miliki baik itu ilmu (teori) dan sistem yang kita jalankan sekarang tidak lepas dari pengaruh barat.

“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.”

Yah, benar hal – hal yang kita pelajari sekarang ini adalah produk – produk barat, yang kita sesuaikan dengan keadaan negara kita. Hal lainnya lagi orang – orang yang begitu memuja – muja budaya populer western countries, salah satunya Amerika sebagai kiblat gaya hidup yang sekaligus juga konsumtif, seperti kata seorang turis asing berkebangsaan Perancis yang sempat berkunjung ke Makassar dua tahun lalu“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.” (lebih…)

4 Hal yang perlu Anda ketahui tentang Penyelenggaraan KKN Unhas Gelombang 93

oleh Tim Riset Aliansi Unhas Bersatu

“DATA TIM RISET ALIANSI UNHAS BERSATU TERHADAP PENYELENGGARAAN KKN UNHAS GELOMBANG 93”

elawan bungka.jpg

Berangkat dari fakta yang ditemui kawan-kawan peserta penyelenggaraan KKN gelombang 93 Unhas bahwa biaya hidup selama KKN yang dianggarkan sebesar Rp 250.000/mahasiswa (terlampir di jurnal KKN) ternyata tidak tersalurkan sepeser pun, kawan-kawan Aliansi Unhas Bersatu kemudian berinisiasi membentuk tim riset yang bertujuan meneliti persoalan tersebut.

Pada hari Rabu 19 oktober 2016 pukul 13.00 WITA, tim Riset kemudian mengonfirmasi ke pihak Rektorat,  dalam hal ini Wakil Rektor 2, namun beliau tidak ada di tempat pada hari itu. Kami kemudian menemui sekretaris beliau yang kemudian mengarahkan kami ke Bagian Anggaran Masyarakat, dalam hal ini kami bertemu dengan Bapak Yohanes. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengatakan bahwa sampai pada hari itu pihak Rektorat belum mendapatkan laporan keuangan pengelolaan dana KKN dari pihak UPT KKN, sementara pelaksanaan KKN telah berakhir 2 bulan sebelumnya. Karena pihak rektorat belum mendapatkan laporan dari UPT maka Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor 2 tidak dapat mengeluarkan surat keputusan untuk pencairan dana. Pencairan dana ini didasari pengakuan pihak UPT bahwa penyelenggaraan KKN gelombang 93 ini MINUS (Jumlah anggaran yang dikeluarkan Rektorat ke UPT untuk penyelenggaraan KKN  tidak cukup bahkan kurang). Sekadar catatan, UPT KKN telah mengaku minus dalam penyelenggaraan KKN setidaknya sejak tahun 2014 (berdasarkan keterangan Bpk. Yohanes).

 

Ketika Tim meminta keterangan alokasi anggaran yang di subsidi silangkan dan bukti penggunaan anggarannya, sekali lagi kami menerima penolakan “ini bukan urusan mahasiswa!”.

Pada pukul 14.00 WITA, di hari yang sama, bersama kawan-kawan Tim Riset kami kemudian menuju ke UPT KKN untuk memperoleh keterangan terkait hal ini. Disini kami menemukan hal-hal yang cukup aneh. Pada awalnya kami berencana menemui Bapak Dr. Hasrullah, MA selaku kepala UPT KKN. Namun beliau sedang tidak ada di lokasi. Dari keterangan sekretarisnya, beliau sedang ada di Jakarta. Kami pun berusaha memperoleh informasi terkait pengembalian dana biaya hidup dengan sekretaris beliau. Jika pihak rektorat mengaku bahwa belum ada laporan keuangan penyelenggaraan KKN yang diterima dari UPT, pihak UPT justru mengaku bahwa telah mengajukannya. Sambil memperlihatkan bukti berkasnya, ternyata berkas yang ditunjukkan kepada kami bukan laporan keuangan penyelenggaraan KKN, tetapi proposal yang berisi nama-nama peserta KKN gelombang 93 angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan ke pihak Wakil Rektor 2 untuk mengeluarkan SK terkait pencairan Rp 250.000 untuk penggantian biaya hidup. Ini membuktikan bahwa UPT KKN memang minus dalam penyelenggaraan sehingga untuk penggantian biaya hidup, mereka harus meminta ke rektorat. Namun apakah UPT KKN benar-benar MINUS? Kita akan membedah persoalan ini di beberapa paragraf berikutnya. (lebih…)

Masa Depan Kantin Agro

Oleh BEM KEMA FAPERTA UNHAS, HMJ selingkup FAPERTA Unhas dan BE Kemahut SI-Unhas

65291.jpg

Hidup mahasiswa…Hidup mace-mace…

Sehubungan dengan polemik relokasi mace-mace (pedagang kantin) pertanian yang menjadi perhatian kawan-kawan Agrokompleks akhir-akhir ini, maka kami BEM KEMA FAPERTA UNHAS, HMJ selingkup FAPERTA UNHAS dan BE Kemahut SI-Unhas memandang perlu untuk menyampaikan hasil rapat yang dilaksanakan di ruang majelis Fakultas Pertanian pada tanggal 13 Oktober 2016 yang menghadirkan para mace-mace (lama dan baru), wakil dekan II Fakultas Pertanian Unhas, Unit Pengembangan Agribisnis dan Kewirausahaan Fakultas Pertanian (UPAK FP) diwakili oleh ketua dan sekretaris, serta lembaga kemahasiswaan se-lingkup Agrokompleks.

Adapun beberapa poin yang disepakati, antara lain :

  1. Sistem satu kasir dan pembagian jenis jualan tunggal/kantin tidak digunakan, artinya setiap konsumen tetap membayar langsung ke pedagang kantin serta jenis jualan tergantung masing-masing pedagang.
  2. Demi menjaga keindahan kantin, menu dan harga jualan setiap kantin akan dicantumkan.
  3. Biaya sewa untuk mace-mace (selain pedagang bakso dan jasa fotocopy) sebesar Rp 250.000/tempat(lemari)/bulan serta penambahan biaya jasa kebersihan (cleaning service) sebesar Rp 100.000/bulan.
  4. Total biaya sewa kantin sebesar Rp 350.000/tempat/bulan. Dalam satu tempat terdapat dua mace-mace, artinya setiap mace-mace membayar biaya sebesar Rp 175.000/bulan.
  5. Khusus Pedagang bakso dan jasa fotocopy, biaya sewa disepakati Rp 500.000/bulan meliputi biaya tempat sebesar Rp 400.000 dan biaya kebersihan sebesar Rp 100.000
  6. Biaya sewa  dibayarkan ke rekening rektor Unhas dan biaya kebersihan sejumlah Rp 1.400.000/bulan (14 pedagang kantin x Rp 100.000) langsung dibayarkan kepada cleaning service.
  7. Kesepakatan ini berlangsung hingga Desember 2016, adapun kontrak tahun 2017 akan diatur lebih lanjut.

Kesepakatan ini menjadi acuan pembuatan kontrak selanjutnya antara mace-mace kantin dan pihak UPAK sebagai pengelola.

Mari rapatkan barisan perjuangan, ruang penindasan serta ketidakadilan ada dan dekat dari kita!!!

Hidup Mahasiswa!!! Hidup mace-mace!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

Panjang Umur Perjuangan !!!

 

 

Membedah Serum Anti-kapitalisme (Bagian 1)

Oleh Muhammad Maula Razak

Jamak bagi kita melihat repetisi aksi gerakan sosial dua tahun belakangan ini. Massa berkerumun sporadik, spanduk membentang di ujungnya, orang-orang mengangkat plakat aksi di belakang spanduk, orator di depan berteriak merayu pejabat terkait untuk bertemu. Tentu saja, ini semua berlatar institusi administratif berisi pengambil keputusan dalam rupa rektor, anggota legislatif, menteri, presiden, atau ketua ini-itu lainnya. Kenapa harus membujuk pejabat? Karena merekalah yang akan didesak untuk mengadvokasi kebijakan terkait. Meski kadang gagal, pola tersebut tetap bertahan dan mengemuka dalam upaya memajukan kebajikan publik.Serum.png

Kita nampaknya lupa bahwa hingga tahun 2014, sebuah kolektif kecil muncul dengan paradigma berbeda. Mereka menawarkan pertanyaan radikal ke aras pemikiran masing-masing, yakni kenapa negara, kapitalisme, atau struktur dominan lain harus mengendalikan hidup kita?  Mereka menawarkan pengambilalihan kontrol atas diri masing-masing dan karenanya, pejabat dalam rupa apapun tidak lagi relevan sebagai instrumen perbaikan dalam modus gerakan sosial. Mereka menawarkan aksi langsung sebagai wujud kendali diri dimana birokrasi pemerintahan tidak lagi diikutkan dalam skema tersebut. Kolektif tersebut bernama Kontinum.

***

Sayang, ide peminggiran hierarki dalam gerakan sosial nampak terlalu berlebihan bahkan bagi pegiat gerakan sosial itu sendiri. Seorang kanda (istilah yang saya gunakan untuk menyebut mantan senior kampus dengan rambut, baju, dan celana yang sama licinnya) pernah turut menikmati Kesepian Kita karya Pas Band. Selang setelahnya dia berceloteh tentang bagaimana dia baru tersadar kalau doktrin anarkis turut meluncur dalam tuturan liriknya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pas Band hanya berkeluh tentang upaya keluar dari keterasingan meski harus terpaksa memendam kepedihan. Citra banal sang kanda ini dalam merefleksi terma anarkis nampak menjadi masalah tersendiri. Hanya karena rambut bergaya Mohawk keseluruhan aktivitas seseorang dapat dilabeli kegiatan anarkis.

Dalam introduksinya tentang anarkis Alexander Berkman, seorang anarkis oposan partai Bolshevik di Soviet, telah mewaspadai pendangkalan dalam menalar anarkisme melalui negasinya atas empat hal: anarkisme bukan bom, anarkisme bukan perampokan, anarkisme bukan sebuah perang antara yang sedikit melawan yang banyak, dan anarkisme bukan berarti kembali ke barbarism. “Anarkisme adalah kebalikan dari itu,” tegas Berkman. Tapi, tulisan ini tidak akan lebih jauh mengoreksi pendangkalan terma anarkis oleh sekelumit aktivis sebagaimana beberapa ahli ilmu sosial telah melakukannya. Alih-alih melakukan hal tersebut, saya akan mengintroduksi ulang salah satu media informasi bercorak anti- otoritarian yang diterbitkan oleh kawan-kawan kolektif Kontinum bernama Serum: Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Otoritarianisme. Kita kemudian akan bersama-sama melihat kedalaman analisis dari kolektif tersebut dalam menelusuri kontradiksi-kontradiksi kapitalisme di Indonesia. Kita juga akan melihat jalan keluar yang disajikan oleh Serum atas kontradiksi tersebut.

Dalam setiap edisi Serum, selalu memberikan kejutan-kejutan baru, entah itu dari sampul kaya warna yang ditampilkan maupun dokumentasi gejolak sosial dari berbagai negara. Rentang apatista, vandalism gereja di Rusia oleh musisi punk bernama Pussy Riot, peluang sistem politik alternatif di Venezuela paska rezim Chavez, sabotase alat berat yang ingin menggusur warga oleh masyarakat Dayak, hingga tata cara menghilangkan efek perih gas air mata. Namun agar historisitas artikel-artikel yang termuat di Serum dapat dibaca dengan baik maka bahasan dalam tulisan ini didemarkasi ke dalam tiga tema pokok yang mana gerakan sosial di Makassar tidak asing untuk membicarakannya: (1) Akses ruang dalam kota, (2) eksploitasi buruh, dan (3) liberalisasi pendidikan.

***

Sepanjang tahun 2016, gerakan sosial di Makassar ramai dengan isu penolakan proyek reklamasi untuk mendirikan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Serum( edisi pertama, Desember 2010) sedari dini telah mengingatkan kepada kita mengenai apa saja risiko penghilangan akses warga kota atas laut dalam rentetan penimbunan laut yang dimulai dari reklamasi anjungan Losari. Reklamasi Losari dan CPI, sebagaimana pembangunan lain seperti proyek monorel bandara-barombong, masjid terapung, waterboom, pusat belanja Trans-Kalla, dan lainnya. Jelas Serum, menjadi artefak-artefak atas ide dasar menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dalihnya, konsep kota dunia yang memonumen dalam proyek-proyek besar tadi akan menambah pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja bagi warga kota.

Edisi kedua Serum, tegas mengafirmasi preposisi ini sebagai dalih, dan sebagaimana dalih maka makna denotasi dari preposisi tersebut malah merupakan negasinya. Bahwa Makassar kota dunia tidak diperuntukkan bagi warga kota. Artikel yang berjudul Menuju Kota Dunia? ini mendasari negasi tersebut melalui pertanyaan radikal: Apakah benar kita menginginkan kota dunia? Sebuah dunia dimana kita hanyalah bidak-bidak yang dikendalikan untuk menjaganya tetap berjalan?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Serum pertama-tama memperlihatkan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam mendirikan situs-situs kota dunia tersebut. CPI menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah, uang yang negara raup dari hasil kerja warga kota. Tahap awal proyek ini pada 2009 lalu menghabiskan hingga 23 miliar rupiah dan pada tahun 2010 pemerintah kembali menganggarkan 20,5 miliar guna kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Pada proyek lain, sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan tiga pelataran baru pantai Losari, jumlah anggaran yang dihabiskan juga tidak sedikit, yakni 39,75 miliar rupiah. Sementara untuk jembatan layang dan revitalisasi karebosi negara masing-masing menghabiskan 50 miliar dan 100 miliar rupiah. 1,2 triliun! Tentu jumlah yang tidak sedikit. Bayangkan !!! Sepuluh ribu gedung sekolah, 15.000 rumah layak huni, 30.000 puskesmas baru dapat didirikan melalui ketersediaan triliunan rupiah tadi. Rasanya terlalu mubazir untuk menghitung berapa anak-anak yang dapat lepas dari bayang hantu buta huruf atau berapa banyak pasien yang tidak harus mati karena buruknya fasilitas kesehatan di puskesmas.

Sayang, nalar negara tidak merespon kebutuhan dasar warganya. “Membuat orang kaya makin kaya dan elit makin berkuasa”.  Sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, ingar pembangunan ini justru menghasilkan proletarianisasi. Proses tersebut terjadi manakala pembangunan-pembangunan tadi merampas hak hidup sebagian masyarakat yang bernaung dan mencari penghidupan. Hal ini terpotret dengan jelas pada kehilangan pekerjaan nelayan dan pencari kerang akibat berdirinya CPI, merekapun terpaksa beralih profesi menjadi pekerja proyek tersebut. Sekali lagi, ini proletarianisasi! Skema penghilangan paksa alat produksi yang memaksa mereka beralih menjadi buruh. Skema yang dengan tegas menunjukkan posisi negara sebagai penyedia fasilitas bagi para kapitalis.

Skema proletarianisasi oleh negara dan kapitalis yang terekam oleh Serum tidak hanya terbatas pada satu titik lokasi seperti Makassar. Pada Serum #03, pengasingan suku Dayak Inang Semuyung di kecamatan Jagoi babang terhadap hutan adat mereka ikut terjadi. Hutan seluas 1.420 hektar sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat desa Semuying jaya. Sayangnya, pemerintah kemudian memberikan izin operasi pada perusahaan tambang PT. Ledo Lestari di lokasi seluas 20.000 hektar, dimana hutan adat Suku Dayak Inang turut tergarap. Sebagaimana yang dilakukan pada edisi sebelumnya, Serum #03  senantiasa mempertegas demarkasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemilik modal dan negara. Melalui pengertian ini maka perjuangan emansipatif yang dilancarkan dalam kerangka pertentangan kelas harus melupakan negara sebagai instrumen yang dapat membebaskan.

Ini pula yang membuat karya kolektif Kontinum menjadi berbeda. Selain karena ketajaman warna menonjol dalam setiap ilustrasi sampulnya, Serum sepertinya tidak pernah menyerukan perjuangan politik dengan memasukkan institusi pemerintah dalam opsi mencari solusi. Kontinum selalu menganjurkan aksi langsung warga sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Dayak Inang dengan menduduki dan menyegel kantor perusahaan, menyandera alat beratnya, hingga menutup tempat pembibitan dan menghentikan penebangan hutan. Cara Serum mengangkat pengetahuan-pengetahuan lapangan guna mengefektifkan modus aksi langsung warga turut menjadi titik mengesankan yang dapat kita petik ketika membacanya. Pada artikel berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Serum memperlihatkan pola kriminalisasi yang dilakukan oleh negara dan pemodal pada warga guna menghambat advokasi. Serum pada edisi #04 juga pernah memberikan tips-tips mengurangi efek gas air mata yang kerap melemahkan warga dalam aksi-aksi menghalau penggusuran.

Dengan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi kolektif Kontinum dalam wujud Serum sangat berguna bagi resistensi masyarakat melawan pemilik modal. Tidak hanya analisis mendalam, Serum juga terlibat aktif dalam aksi-aksi langsung warga dalam perjuangannya mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: