LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Distorsitas UKT : Dari Tunggal menjadi macam-macam

Oleh Muhammad Amri Murad

 

UangKuliahTinggi

 

Semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ibarat azimat pengikat dalam menjalankan praktik pendidikan. Rendahnya angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi meniscayakan akses mesti terbuka selebar-lebarnya. Kita tahu, mengenyam pendidikan khususnya di perguruan tinggi ialah hak seluruh warga negara, tanpa memandang bulu, jabatan, apalagi derajat harta benda. Maka dari itu, tindakan diskriminatif apapun tidak diizinkan nongkrong di perguruan tinggi.

Empat tahun silam, model uang kuliah (College tuition) mengalami perubahan revolusioner. Secara populer sebelum tahun 2013, kita mengenal istilah Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) sebagai cara mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi. Melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan (UKT), model pembayaran mulai berubah.

Alas hukum dari model ini dapat dilihat dalam pasal 88 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Menurut Kemendikbud[1] prinsip dasar pembiayaan perguruan tinggi sebagai berikut:

“…uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya…”.

Selain perubahan revolusioner (dari SPP ke UKT) ini,  transformasi model subsidi silang kerap terjadi dalam regulasi dan penerapan UKT dari tahun ke tahun[2]. Dengan menganalisisnya secara mendalam, kita dapat mengambil beberapa substansi perubahan secara faktual. Analisis sederhana ini dapat diterapkan secara umum di seluruh PTN di Indonesia dan secara tematik di tempat penulis numpang kuliah. (lebih…)

Iklan

MAKASSAR, LITERASI, DAN MASA DEPAN INDONESIA

oleh  Nasrullah Mappatang
Alumni Fakultas Sastra Unhas & Kajian Budaya dan Media UGM
Pengajar FIB UNMUL Samarinda

 

Untitled.png

Melihat geliat Literasi di kota Makassar merupakan kekaguman tersendiri beberapa kalangan. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, namun seiring menguatnya wacana Literasi di negeri ini membuat pegiat Literasi di Makassar menamakan diri ‘Komunitas Literasi Makassar’. Di Indonesia, geliat Literasi dewasa ini bak cendawan di musim hujan. Menjamur dan ramai dibicarakan. Ragam wujudnya terlihat eksis di media sosial. Semoga begitu juga nyatanya di dunia faktual.

Secara pribadi, saya mengapresiasi terbitnya buku Komunitas Literasi Makassar yang merangkum karya lintas generasi Makassar. Dari anak muda sampai yang sudah punya nama menyatu dalam Buku TELINGA PALSU. Meski “launching” buku tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu dan awal tahun 2017 ini, namun gemanya masih terasa sampai sekarang. Dalam konteks ini, tanpa harus berlebihan, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa ini penting untuk diapresiasi. (lebih…)

Merasa Diteror, Petani Demo PT Vale

 

IMG-20170917-WA0029

LUTIM, BKM — Forum Masyarakat Tani (FMT) di Kecamatan Towuti, Luwu Timur saat ini menggelar aksi demonstrasi di persimpangan Enggano tepatnya di Desa Asuli Kuari, Senin (18/9).

Aksi yang dilakukan oleh FMT melibatkan ratusan warga tani. Mereka kesal akibat kerap mendapatkan teror dari pihak perusahaan tambang nikel milik PT Vale Indonesia, Tbk. (lebih…)

(Mojok.co) BU MEGA TAK PERLU DIBELA

oleh Muhidin M. Dahlan

170908-ESAI-MEGAWATI-DAN-PDIP.jpg

Tragis betul Bu Mega ini. Dandhy si anak drone yang bikin status di medsos, Bu Mega yang dimaki netijen. Abdi Edison si tukang lapor guru polisi karena Dandhy yang memang dandi, pintar, dan ganteng maksi itu lebih banyak main droneketimbang belajar di kelas dan mengerjakan LKS, Bu Mega yang kena gempor. Padahal Pak Jokowi yang presiden RI dan Pak Wira yang menkopol-nya.

Apa salah Bu Mega? Mengapa Bu Mega yang harus menanggung semua kenakalan dan keisengan kalian? Tidak bisakah Bu Mega hidup lebih tenang dan berfoto-foto saja penuh puja saat hari-hari kenegaraan tiba? Mengapa urusan cemen anak medsos mesti jadi urusan Bu Mega juga?

“Kami bela marwah Ketua Umum kami,” teriak lantang si Abdi Edison pencarimakan muka berkop demokrasi.

Woi, Bu Mega nggak usah kau bela-bela pun marwahnya tetap harum mewangi. Kau masih belum jadi, maaf, spermatozoid pun belum, marwah Bu Mega itu sudah megah. Dia itu anak Pak Karno. Dia itu darah biru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapaknya yang menggali Pancasila dan baca Proklamasi, mamanya yang bikin bendera pusaka kepunyaan Republik. Kurang apa coba. (lebih…)

(Tirto.id) Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Sumber : https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD

Reporter Tirto.id : Husein Abdulsalam

antarafoto-megawati-buka-rakor-tiga-pilar-pdip-090217-hma-2.JPG

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?
tirto.idDandhy Dwi Laksono, sineas dokumenter, dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP Perjuangan. Abdi menuduh Dhandy telah melakukan pencemaran nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui Facebook. (Baca: Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan oleh Repdem)

Pangkal laporan itu tulisan Dandhy berjudul “Suu Kyi dan Megawati”. Dandhy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi […] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Simpatisan Megawati atau kader PDIP, dalam hal ini Abdi Edison, tersinggung karena Megawati disejajarkan dengan Aung San Suu Kyi dalam konteks ketika pemimpin Myanmar itu dalam sorotan lantaran situasi kekejaman dan krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya. Akan tetapi, fakta-fakta yang diungkapkan Dandhy mengenai kekerasan di Aceh dan Papua sebenarnya faktual dan memang terjadi pada masa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Janji Megawati kepada Aceh dan Papua

Siang hari itu, pada 29 Juli 1999, di atas panggung sederhana di belakang podium kecil, Megawati berdirimembacakan naskah pidatonya.

Belasan kamera wartawan dan ratusan pasang mata penonton berjubel menyaksikan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia: Pidato ketua partai pemenang pemilihan umum pertama pasca-Orde Baru.

Pada satu momen, suara putri Sukarno itu parau dan menangis haru. Saat air mata mengalir di pipinya, ia berusaha melantangkan suara: “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Arun merujuk kawasan ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 1970-an. Ucapan “saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu” adalah pengakuan terbuka bahwa Aceh tidak mendapatkan hak secara layak dan Megawati berjanji hak itu akan diberikan.

Beberapa saat kemudian, Megawati melanjutkan lagi kata-katanya: “Begitu pula yang akan saya lakukan buat saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, saudara-saudara.”

Baca juga: Drama Kuasa Megawati 

Namun, alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya (pada 2001 ganti nama Papua). Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi, dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati.

Petaka di Tanah Rencong

Malapetaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpat rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar satu juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Ratusan kepala desa—keuchik dalam bahasa lokal—menyatakan diri bergabung dengan GAM. Pada pertengahan 2001, GAM mengklaim mengontrol 75 persen wilayah Aceh.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 12 Mei 2000 Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh ditandatangani oleh pihak Indonesia dan GAM. Kesepakatan ini berlanjut dengan penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, keduanya gagal memuaskan kedua belah pihak dan, dengan sendirinya, gagal pula menghentikan konflik.

Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan.

Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Baca juga: Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana

Pemerintahan Megawati menamakan operasi militer ini dengan sebutan “Operasi Terpadu“. Kata “terpadu” merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kendati demikian, kekerasan tak terhindarkan. Amnesty International mencatat, selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003, dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 – Februari 2004.

Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.

Dalam upaya memutuskan dukungan logistik dan moral untuk GAM, pasukan keamanan memindahkan penduduk sipil dari rumah dan desa secara paksa, melakukan serangan bersenjata dan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil dipaksa berpartisipasi dalam macam-macam kegiatan yang mendukung operasi militer.

Dalam laporan berjudul Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials, Human Rights Watch mewawancarai 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh di lima penjara di Jawa Tengah. Mereka memberi kesaksian telah disiksa dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk disetrum dan disundut rokok.

Tidak heran jika ada warga Aceh yang bahkan hingga mengungsi ke Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch, ribuan warga Aceh mengungsi ke Negeri Jiran. Karena Malaysia tidak memiliki sistem yang bisa melindungi para pengungsi, masih menurut organisasi pemantau HAM berbasis di New York itu, para pengungsi Aceh kemudian ditangkap, ditahan, dan dipulangkan.

Baca juga: Rumoh Geudong, Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian

Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Kasus Papua & Pembunuhan Munir

Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam mencatat soalpembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa.

Kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh “orang tak dikenal” terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Komnas HAM mencatat, selama peristiwa yang dikenal Tragedi Wamena-Wasior itu, ada pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga: 

Di akhir masa kekuasaan Megawati, pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib meninggal. Pada 7 September 2004, kurang dua bulan sebelum Megawati diganti Susilo Bambang Yudhoyono, Munir tewas dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi.

Yudhoyono, sesudah bekerja di Istana Negara, berjanji mengusut kasus pembunuhan Munir sebagai “ujian bagi sejarah kita.” Sebuah Tim Pencari Fakta dibentuk untuk “secara aktif membantu penyidik kepolisian Indonesia melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan.”

Sebagaimana rumusan akhir tim pencari fakta, ada “kemungkinan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan” dari Badan Intelijen Negara (BIN) oleh para pejabatnya. Sementara kepolisian, yang berwenang melakukan penyidikan, tidak bekerja “sungguh-sungguh dan efektif” serta “mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap” kasus kematian Munir. Selain itu, BIN sebagai lembaga negara gagal memberikan dukungan secara penuh dan luas untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Sampai kini, pengadilan terhadap kasus pembunuhan Munir terhenti pada para jaringan eksekutor, dan gagal menyeret mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya.

Baca juga:

Jejak Pembunuhan Munir dan Ikan Besar di Singapura
Aktivis HAM Kecam Putusan MA soal Dokumen Kasus Munir
Munir dalam Lipatan Jas Kusut Pejabat

Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF Kasus Pembunuhan Munir:
“Dokumen Hilang di Instansi Negara Bukan Hal Baru”

Kini sudah 18 tahun berlalu sejak Megawati memberikan pidato itu. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak. Partai ini juga mengusung dan memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hingga kini kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun di Papua tak kunjung serius diusut. Juga pembunuhan terhadap Munir, Theys Eluay, dan sejumlah anggota keluarga penyintas lain.

Megawati memang jadi presiden saat kekerasan-kekerasan itu terjadi, dan kini ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintahan sekarang yang dipimpin Joko Widodo adalah kader PDIP, dan PDIP pula yang menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.

Menjadi penting agar catatan pelanggaran HAM berat di masa Megawati ini (juga di rezim-rezim lain), selain terus diingat, juga didorong untuk diselesaikan demi keadilan dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa impunitas.

==========

Naskah ini direvisi pada bagian yang menjelaskan kasus kekerasan terhadap keluarga Bonay di Papua.

(lebih…)

#KamibersamaDhandy

 

WhatsApp Image 2017-09-08 at 20.02.51.jpeg

SAFEnet Meminta Segera Hentikan Pemidanaan Aktivis Yang Menyampaikan Kritik Karena Akan Membahayakan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Dalam catatan SAFEnet, setidaknya ada 35 orang aktivis yang dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

 

Jakarta, 7 September 2017 – Di tahun 2017, secara berturut-turut Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara SAFEnet menerima sejumlah laporan mengenai upaya pemidanaan sejumlah aktivis mulai dari Mohamad Aksa Patundu aktivis anti-korupsi di Tojo Una-una, Sulawesi Tenggara, Rusdianto Samawa aktivis nelayan tradisional di Jakarta, Stanly Handry Ering whistleblower kasus korupsi di Manado, Edianto Simatupang aktivis lingkungan di Tapanuli Selatan, dan Novel Baswedan penyidik senior KPK.

Sejumlah nama aktivis ini menghadapi situasi hukum di mana para pelapornya adalah pejabat publik negara. Mohamad Aksa Patundu dilaporkan oleh Kapolres Tojo Una-una (Touna) karena sebelumnya Aksa melaporkan yang bersangkutan ke Propam atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek dari Pemda Touna. Rusdianto Samawa dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Stanly Handry Ering mendekam di tahanan atas laporan Mantan Rektor Prof. Dr. Philoteus Tuerah dan Rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Runtuwene yang juga istri Walikota Manado. Edianto Simatupang baru saja selesai diperiksa sebagai tersangka atas laporan Bupati Tapanuli Selatan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lalu Novel Baswedan dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. (lebih…)

MEMBUNUH KEABADIAN

Oleh Muhammad Amri Murad

Membunuh Keabadian

Ilustrasi oleh MA

Sebagai sebuah institusi publik yang fokus pada pendidikan rakyat, perguruan tinggi menjadi patron yang selayaknya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pabrik pengetahuan, membuka ruang yang paling potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan serta dimaksimalkan, apabila produksi pengetahuan terlahir dari ruang akademik demokratis nan partisipatoris.

Tujuan pendidikan sebagaimana yang dikatakan filsuf Amerika abad ke-20 John Dewey yaitu untuk menghasilkan manusia bebas yang memiliki kemampuan interaksi satu sama lain secara setara (equal relation). Ruang demokratis dan kebebasan berpartisipasi antara sivitas akademika menjadi syarat mutlak, demi terciptanya suasana kondusif di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Avram Noam Chomsky, salah seorang professor linguistik Institut Teknologi Massachussets.

Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari sivitas akademika pun punya posisi setara. Mahasiswa tidak dapat hanya dijadikan layaknya anak kecil dalam pergaulan, yang harus patuh, tunduk dan menerima secara serampangan pengetahuan dari dosen serta kebijakan birokrasi.

Secara sederhana, mahasiswa dan birokrasi semestinya siap mendapatkan kritik. Demi mencapai tujuan pendidikan tadi, sikap permisif mahasiswa terhadap tindakan otoritarian dosen dan birokrat kampus yang meng’alpa’kan nalar kritis mahasiswa, menjadi dinding penghalang besar terhadap perkembangan gagasan dan intelektual kritis.

Plato dengan konsep idea-nya Al-battani dengan konsep trigonometrinya, Descartes dengan ungkapan Cogito Ergo Sum-nya, serta Einstein dengan teori relativitasnya masih sering dibincangkan di abad 21. Fisik tokoh tersebut telah lama “mati” dari realitas kita, namun gagasannya masih hidup di masyarakat. Karena pada hakikatnya, gagasan itu abadi. Lantas, bagaimana gagasan yang abadi itu dikelola di perguruan tinggi?

Antitesa idealitas pendidikan Tinggi

Beberapa bulan terakhir, media sosial dibanjiri pelbagai informasi kasus perguruan tinggi di Makassar. Kekerasan kepada pers oleh oknum dosen di Universitas Islam Negeri Alaudin, pemaksaan pemberhentian aksi oleh pejabat birokrasi di fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar, skorsing serampangan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, serta kasus skorsing mahasiswa di kampus merah. Secara garis besar, munculnya berbagai kasus tersebut memiliki empat persamaan. (lebih…)

RILIS AKSI BESAR-BESARAN UNSRI : KAMIS PERLAWANAN

20482373_578488605873969_2547946244060217344_n-1024x1024

Hidup Mahasiswa!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

Hari ini Sejarah menjadi saksi. Ribuan Mahasiswa Universitas Sriwijaya tumpah ruah memenuhi jalanan Kampus. Berbaris maju dengan damai, datang menemui Pimpinan Universitas hanya untuk menyuarakan aspirasi mengenai UKT dan penonaktifan status 3 orang mahasiswa.

Presiden Mahasiswa kami dan keluarga-nya pun mendapatkan intimidasi yang luar biasa setelah nenerima Surat Dari Rektorat sehingga tidak bisa mendampingi masa aksi.

Aksi yang di mulai Pukul 08.00 WIB dengan tujuan ke Rektorat Universitas Sriwijaya. Ketika sampai di Rektorat, Ternyata tidak ada Rektor di Tempat. Yang ada hanyalah WR 2, WR 3, dan WR 4.

Mahasiswa unsri melakukan audiensi kepada pimpinan Unsriyang ada di tempat menyampaikan tuntutannya namun tidak ada kesepakatan dan rektorat bersikeras menolak tuntutan mahasiswa. Sehingga massa aksi di luar semakin memanas.  Massa aksi mencoba masuk ke dalam rektorat namun di halangi Polisi dan satpam yang berjaga

Terjadi insiden Pecahnya kaca Pintu rektorat sebelah kiri, dan Dengan Tegas kami sampaikan yang memecahkan Kaca pintu tersebut adalah SATPAM UNSRI yang memukul menggunakan pentungan ke kaca pintu sehingga Pecah.

Dalam waktu yang berdekatan, dua Mahasiswa unsri atas nama DEDI SATRIA (Menpolpro) dan Agus Arianto (Menlu) mendapatkan tindakan pemukulan dari oknum polisi dan Karyawan Unsri.

Ini adalah Penghinaan terhadap Mahasiswa!!! Dalam negosiasi pada akhirnya hanya satu tuntutan kami yang di terima yaitu penurunan UKT BM.

Ini bukanlah akhir, Maka dengan tegas Kami Mahasiswa Universitas Sriwijaya menyatakan sikap :

1. Turunkan UKT Mahasiswa semester 9
2. Cabut Laporan Rektorat Unsri terhadap Presiden Mahasiswa Unsri di Polres Ogan Ilir.
3. Normalisasi kembali akun Akademik tiga mahasiswa unsri yang di nonaktifkan oleh rektorat atas nama Rahmat Farizal (Presiden Mahasiswa Unsri), Aditia Arief Laksana (Ketua Kammi unsri), dan Ones Sinus (Ketua GMNI Unsri)
4. Usut Tuntas Insiden Pemukulan terhadap Mahasiswa yang di lakukan oleh Oknum aparat kepolisian Ogan Ilir dan Oknum Karyawan unsri

Dengan Tegas kami tidak berhenti sampai Empat tuntutan kami di terima!!!! Ttd,
Aliansi Mahasiswa Peduli UKT
#TolakUKTFULLSemester9
#SavePresmaUnsri
#StopKriminalisasiMahasiswa
#AspirasiDibalasPemukulan

 

Video Tindakan represif aparat kepada mahasiswa UNSRI !!!

Release aksi besar-besaran: Kamis perlawanan

BELAJAR DARI GRAMSCI; TENTANG MASYARAKAT SIPIL DAN MASYARAKAT POLITIK

Oleh Nasrullah Mappatang
Pegiat ISCS – Skolastra

Antonio Gramsci ✆ Gabriele Cancedda © Gramscimanía

Source image : http://nacla.org/news/2017/05/28/reading-gramsci-latin-america

 

Dalam Buku Prison Notebooks atau yang lazim disebut Catatan Dari Penjara, Antonio Gramsci menunjukkan sebuah oposisi biner pemosisian masyarakat dalam politik kekuasaan negara. Negara versus masyarakat sipil. Begitu keseringan kita mendengar atau membaca ulasan di berbagai medium. Dalam terminologi Gramsci, disebutkan dengan Masyarakat Sipil versus Masyarakat Politik.

Masyarakat Sipil terdiri dari elemen masyarakat yang dibedakan dengan instrumen kekuasaan negara (masyarakat politik). Elemen masyarakat sipil biasanya terdiri dari Ormas, NGO, CSO, Asosiasi Profesional, Organisasi Pemuda, Parpol, Serikat pekerja, dsb. Sementara masyarakat politik yang terdiri dari elemen penyangga negara dan atau yang berkepentingan dengan kekuasaan negara seperti aparat birokrasi dan militer. (lebih…)

Secuil kisah penolakan Tambang Pasir Laut Takalar

Oleh Nani

Anggota LAW Unhas dan mahasiswi FKM Unhas

 

19554077_477855259232220_7602492825707245768_n

Source : Fanpage Aliansi Masyarakat Pesisir

Rabu (19/7/2017),Gedung PEMKAB Takalar dan DPRD Takalar kedatangan ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Tambang Pasir Laut. Aliansi ini merupakan gabungan warga Takalar dan berbagai pihak yang menolak tambang pasir laut Takalar, Sulawesi Selatan. Terik matahari menambah bara semangat peserta aksi dan para orator yang meneriakkan aspirasinya. “Tidak ada ikan, ekosistem pun rusak. Kemarin tiga ekor paus sudah jadi korban, Cabut izin prinsip!” pekik salah satu orator di depan kantor PEMKAB Takalar. “Engkau dipilih untuk menyejahterakan rakyat, bukannya untuk menindas kami dengan memberikan izin penambangan pasir!” tambah orator lainnya.

Bentrok sempat terjadi ketika massa aksi akan membakar ban di depan kantor PEMKAB Takalar sebagai bentuk protesnya. Polisi berupa menghalau dengan melakukan dorongan kepada massa aksi, namun situasi kembali dingin setelah ditenangkan masing-masing pihak. Karena tidak mendapatkan sambutan yang baik dari PEMKAB Takalar, massa aksi kemudian bergerak ke gedung DPRD Takalar.  (lebih…)

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: