LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

ZAKAT dan KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh : CN MINO

Ramadan telah berakhir, itu artinya semarak ibadah yang ikut melekat di dalamnya pun terhenti sesaat. Ada banyak ibadah yang turut hilang menyertai kepergian ramadan. Diantaranya ibadah puasa, salat tarawih serta zakat. Tetapi diantara deretan ibadah tersebut, ada satu yang sifatnya sangat sosial dan sangat disayangkan ketika harus terputus seperti putusnya rahmat di bulan ramadan. Ibadah itu ialah zakat.

Berbicara mengenai zakat, tahun ini pemerintah melalui lembaga amil zakat telah menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp 5 Triliun (Kemenag.co.id). Harapannya, zakat dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melansir dokumen pertanggung jawaban terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat. Dari laporannya di ketahui penerimaan zakat untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,947,383,165.39 dengan rincian penyaluran 55.990.121.023.00 sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu Rp. 98. 473.103.020,77 untuk penerimaan dengan total penyaluran Rp 26.600.542.781.00.

Tetapi, angka ini justru berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Indonesia. Data yang di luncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27.727,78 Ribu Jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 28.513,57 Ribu Jiwa. Dari data ini menunjukkan adanya indikasi yang saling bertentangan. Di satu sisi terjadi peningkatan terhadap penyerapan zakat, sementara di sisi yang lain jumlah kemiskinan juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Padahal semestinya tren kemiskinan menurun jika angka penyerapan zakat meningkat. Fenomena ini sekilas menggelitik, Lantas bagaimana sebenarnya kontribusi zakat terhadap angka kemiskinan di Indonesia?

Menurut penulis sejauh ini kontribusi zakat belum terlalu optimal untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena beberapa indikasi. Pertama berkaitan dengan faktor kesadaran masyarakat terhadap zakat. Faktor ini berimplikasi pada penyerapan zakat. Selaras dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan Baznas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dengan populasi muslim 80 % jika dioptimalkan bisa mencapai Rp 217 Triliun/Tahun. Tetapi saat ini yang mampu terserap hanya Rp 4 Miliar per tahun (Baznas.co.id). Kondisi ini selanjutnya berimplikasi pada tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, oleh karena sebagian muslim mengusai sumber ekonomi tetapi tidak tergerak untuk berzakat.

Faktor kedua adanya fragmentasi lembaga amil zakat. Pada tahun 2011 kementerian agama Republik Indonesia telah mencatat setidaknya ada 5.921 BAZ (Badan Amil Zakat)  & 378. 306 UPZ (Unit Penerimaan Zakat), kemudian menjadi 17.763 BAZ dan 1.171.233 untuk UPZ di Tahun 2013 (kementerian agama RI). Kondisi ini tumbuh subur pasca ditetapkannya regulasi No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang memperbolehkan perorangan, badan atau lembaga sebagai penerima dan penyalur zakat.  Fragmentasi ini kemudian berlanjut pada distribusi zakat pada masyarakat, dimana hampir masing-masing lembaga zakat memiliki masyarakat binaan. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan sangat spasial sementara kemiskinan yang ada tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi kemiskinan telah melanda di lintas wilayah.

Faktor ketiga, terkait dengan struktur penyaluran zakat. Dewasa ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada penyerahan zakat. Tetapi, publik menjadi fragmatis ketika yang di diskusikan soal target dan sasaran penerima zakat. Seolah dengan menyerahkan zakat ke lembaga tertentu, tanggung jawab telah selesai dan secara bersamaan melimpahkannya kepada lembaga tersebut. Sementara jika diamati, Esensi dari berzakat adalah distribusi zakat kepada Mustahik (orang yang pantas menerima zakat).

Akhirnya, berzakat hanya terhenti pada ritual menggugurkan kewajiban tanpa disertai dengan semangat solidaritas sosial untuk berbagi. Di saat bersamaan fragmentasi terhadap amil zakat memicu persaingan diantara lembaga amil zakat.  Kondisi ini kemudian memicu konflik dan Persaingan antara lembaga amil zakat untuk merebut simpatik para donatur zakat. Implikasinya, semangat zakat untuk berbagi dan menuntaskan kemiskinan berubah menjadi ajang promosi terhadap lembaga amil zakat, sehingga yang dikemas bukan lagi tentang kondisi kemiskinan yang sebenarnya tetapi lebih kepada pencapaian yang sifatnya normative.

Seediq Bale: kolonialisme dan Transfomasi

oleh Deny Fajar Bayu

p8843458_p_v8_ab.jpg

“Inilah aku. Aku biasanya menjaga gunung dan hutan ini dengan gagah berani. Oh ya, itu benar. Kenangan akan orang-orang di masa lalu. Inilah aku. Aku biasanya menjaga hutan ini dengan gagah berani. Inilah gunung kami. Inilah sungai kami. Kami adalah Seediq Bale yang sejati”
*****
Paragraf di atas adalah bagian lirik lagu dari film Warriors of The Rainbow: Seediq Bale. Film yang diangkat dari Tragedi Wushe di Taiwan pada tahun 1930 ini mengisahkan perjuangan masyarakat adat Taiwan melawan kolonialisme Jepang dengan tokoh utama Mona Rudou.
Kolonialisme Jepang di Taiwan dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Shimonoseki (1895) antara Jepang dan China. Sejak saat itu Jepang berusaha untuk menguasai seluruh wilayah Taiwan –termasuk daerah suku pedalaman yang berada di pegunungan.  Menguasai daerah itu merupakan hal yang tak mudah bagi Jepang karena suku pedalaman –suku Seediq yang terdiri dari 13 klan— melakukan perlawanan di awal ekspansi Jepang. Sekalipun mendapat perlawanan, dengan berbekal senjata lengkap dan strategi yang dimiliki, Jepang berhasil menaklukkan suku tersebut.

(lebih…)

Kantin Dibangun, Pedagang Ditidurkan

Oleh Muhammad Sabir Anwar

Rabu, 22 Juni 2016, suasana di ruang tunggu lantai 8 gedung rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas) nampak lengang ketika 8 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu tengah menunggu untuk dimulainya dialog yang berkaitan dengan isu pengalihfungsian kantin Jasa Boga Pertanian (JASPER) menjadi ruang dekanat Fakultas Peternakan.

Akhirnya setelah dibuat menunggu sekitar satu jam, barulah datang seorang staf rektor untuk mempersilahkan memasuki ruang rapat. Di dalam ruang rapat terlihat para pimpinan fakultas dari wilayah Agrokompleks. Nampaknya baru saja terjadi pertemuan yang entah membahas tentang apa. Dialog pun dimulai dengan dihadiri oleh Rektor Unhas, Dekan Fakultas Peternakan, Direktur Biro Aset, dan tentunya 8 orang perwakilan mahasiswa. (lebih…)

Dostoveysky, Kejahatan Dan Hukuman

Oleh Mekay Lunikabezz

Kejahatan dan hukuman-500x500

Judul                                     : Kejahatan dan Hukuman

Penulis                                 : Fyodor Dostoyevsky (Rusia)

Penerbit                              : Yayasan Obor Indonesia

Tahun terbit                       : 2001

Cetakan pertama             : Agustus 1949

Penerjemah                       : Ahmad Faisal Tarigan

 

Hai, pembaca

Lama tak bersua. Kali ini, mari sedikit berbincang tentang sebuah buku yang datang dari negeri yang jauh di utara sana. Sebuah negara yang sebelumnya bernama Uni Soviet, yang selalu mengingatkan kita akan dinginnya Perang Dingin, dan sekarang bernama Federasi Rusia dengan presidennya yang tampak dingin, Vladimir Putin.

Buku ini berjudul “Kejahatan dan Hukuman”. Ditulis oleh Fyodor Dostoyevsky, yang kabarnya merupakan salah seorang sastrawan besar Rusia. Pertama kali diterbitkan pada Agustus 1949. Aku selesai membacanya pada tahun 2016, namun sebelumnya juga telah membacanya pada 2015. Jadi, jika kau ingin mengatakan betapa tertinggalnya aku membaca buku ini, memang demikian adanya.

Buku ini menceritakan kehidupan beberapa tokoh dengan nama-nama yang membuat lidah kaku untuk menyebutnya. Biasa, nama-nama Rusia. Tokoh sentralnya adalah seorang pemuda, mantan mahasiswa, bernama Rodion Romanovitch Raskolnikov. Satu kalimat untuk buku ini, seorang mahasiswa miskin membunuh seorang perempuan rentenir tua. (lebih…)

MENGABDI SEMBARI MENGABAI

Oleh : Muhammad Amri Murad

 “Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut diseberang pulau tampak”

-Pepatah Lama

 

Pembaruan kembali laman Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah mulai membawa angin segar bagi sivitas akademika. Laman tersebut sudah terisi dengan pelbagai informasi yang cukup menarik bagi saya. Mulai dari berita aktifitas rektor, mahasiswa, profil akademika kampus merah, hingga program pengabdian masyarakat seperti penyuluhan kesehatan lingkungan. Dari sini saya melihat Unhas mulai serius membangun citranya lewat media massa, tematik internet. (lebih…)

MAKASSAR TIDAK LAGI MILIK KOTA DAENG

Oleh: Muhammad Rusydi Asri

Selasa 10 Mei 2016. Suasana ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kali ini agak berbeda. Kursi-kursi pengunjung sidang hampir terisi penuh oleh mahasiswa, wartawan, pengacara, dan warga kecamatan Mariso. Mereka turut memantau proses persidangan sengketa Reklamasi Pantai Losari. Sidang kali ini dimulai sejak pukul 10:33 Wita dengan agenda pemeriksaan saksi fakta oleh majelis hakim. (lebih…)

Reklamasi Dan Kontestasi Ekonomi Politik Terhadap Ruang

Oleh: CN MINO
Anggota LAW UNHAS

Kurang lebih setahun terakhir persoalan reklamasi kembali menjadi isu ditengah masyarakat. Berbagai spekulasi dilontarkan pemerintah terkait dengan reklamasi. Mulai dari penciptaan ruang hijau baru, pembukaan destinasi wisata serta alibi yang paling familiar adalah pembukaan lapangan kerja baru yang efek dominonya akan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Tetapi disatu sisi perlawanan akan reklamasi justru datang dari masyarakat pesisir yang terbangun menjadi aliansi menolak reklamasi seperti yang ada di Jakarta, Bali dan Makassar.

Bagaimana menjelaskan fenomena reklamasi, apa motif dibalik reklamasi serta bagaimana implikasi reklamasi di waktu yang akan datang? Tulisan ini akan mendiskusikan secara singkat persoalan reklamasi dengan menggunakan kerangka teori oleh Lefebvre dan perdebatan persepsi melihat reklamasi sebagai kontestasi ruang oleh Gregorius. (lebih…)

PERJUANGAN BELUM SELESAI SAMPAI DISINI!

Oleh: Harry Isra

 

Jpeg

Massa Aliansi Unhas Bersatu  melakukan long march menuju Gedung DPRD Provinsi Sul-Sel.

Mereka menempuh perjalanan dengan jarak sekitar 8,9Km. Dari kampus Unhas hingga ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka adalah massa aksi dari aliansi Unhas Bersatu yang turut tergabung dalam RADIKAL (Gerakan Pendidikan Anti Liberalisasi).

“Ini pengalaman jalan kaki terpanjang yang pernah saya lalui”, berkata seorang perempuan kepada kawannya di tengah letih yang menghampiri ia dan massa aksi lainnya dalam aksi yang bertepatan dengan hari pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia K.H. Dewantara. (lebih…)

YANG MELAHIRKAN OTONOMI DAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI

Poster UU PT

Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) No. 12 tahun 2012 dan prinsip otonomi universitas tidak turun begitu saja dari langit. Tapi, ia merupakan proses sejarah yang dimenangkan, dan dihasilkan dari hasil riset panjang oleh Bank Dunia (World Bank), yang pada ujungnya memberikan hibah senilai USD, 73,12 M atau senilai Rp, 710 Milliar dengan kurs Rp, 9.175.

Tak ubahnya prinsip Bank yang pada umumnya kita ketahui, ada sederet syarat yang harus dipenuhi atas pinjaman yang akan diberikan. Namun sebelum kita membahas syarat tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan latar maupun konteks yang melahirkannya. Maka, kita mesti melirik sistem dan tata-kelola kampus di era orde Baru, sebelum reformasi 1998, dan tentu saja, sebelum reformasi pendidikan tinggi yang dimulai penggarapan konsepnya sejak tahun 2003, sebagai basis materil dari penelitian besar yang dilakukan oleh Bank Dunia.

Gambaran itu sekaligus akan menjadi jawaban atas pertanyaan “mengapa kampus mesti otonom?” yang dilihat dari kacamata Bank Dunia melalui hasil risetnya di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Argumentasi ini kurang lebih diekstrak dari dua hasil laporan Bank Dunia: Putting Higher Education to Work: Skill and Research for Growth in East Asia (2012) dan I-MHERE (Indonesia Managing Higher Education for Relevancy and Efficiency): completion and report (2013). (lebih…)

UNTUK KESEKIAN KALINYA, TOLAK PTNBH!

Kurang lebih selama dua tahun sejak bergantinya status Unhas dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), berbagai dampak negatif kian dirasakan oleh mahasiswa.

Mulai harga sewa kantin mace-mace yang perlahan melonjak, fasilitas koneksi internet (hotspot wi-fi) yang dipadamkan ketika sore menjelang, terbatasnya peminjaman fasilitas kampus seperti aula untuk malam hari, dan tentu saja pemberlakuan jam malam dengan dalih biaya listrik membengkak.

IMG_20160412_131925

Massa aksi Aliansi Unhas Bersatu di depan gedung Rektorat Unhas

Ruang-ruang hidup dan kreativitas di kampus pada gilirannya dijadikan sebagai sumber pendapatan. Konsekuensi kampus yang memperoleh status PTNBH ialah berkurangnya subsidi Negara, sebab kampus dinilai mampu untuk membiayai dirinya secara mandiri.

Maka, mau tidak mau Unhas mesti mengkomersialisasikan aset-asetnya, termasuk menerima lebih banyak mahasiswa Internasional hingga menaikkan biaya kuliah melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal). Atau opsi lainnya dengan mengurangi jumlah mahasiswa dari golongan menengah kebawah yang masuk dalam UKT I-II dan menaikkan kuota untuk jalur non-subsidi (UKT IV-V).

Pelbagai masalah itulah yang menjadi alasan bagi Aliansi Unhas Bersatu, disingkat UBER, untuk kembali menggelar aksi menolak PTNBH, Selasa, 12 April 2015. Selain menuntut diadakannya dialog dengan rektor Unhas terkait PTNBH, aksi yang dimulai sekitar pukul 13:00 Wita ini juga merupakan ajang mengkampanyekan kembali (re-campaign) isu PTNBH yang menjadi titik tolak keresahan mahasiswa dan mengubah paras pendidikan, Unhas khususnya, menjadi ladang komersialisasi. (lebih…)

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.340 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: