LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Alusi Moral dan Disonansi Politik

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

Kampung ibarat hulu dan kota sebagai hilir. Semakin ke hulu, air semakin bening. Semakin ke hilir, air semakin buram.”

Seorang ahli bahasa, sejatinya adalah orang yang mampu mempelajari kedalaman jiwa, yang diekspresikan manusia lewat tindak tutur yang diucapkan. Ilokusi di atas diungkapkan oleh seorang guru besar Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Prof. Mattulada. Pengungkapan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan makna literal, akan tetapi memuat suatu hal substansial yang ingin disampaikan kepada pendengar. Singkatnya, ada “sesuatu” di balik ungkapan  tersebut  yang  berlaku  secara kontekstual.  Kata  “kontekstual”  memungkinkan  kita untuk menerapkannya pada konteks yang sesuai, salah satunya kondisi politik lokal Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan secara khusus. Disonansi kata bening dan buram dengan analisis situasional politik lokal ternyata menuntut kita untuk memandang dengan perspektif yang berbeda. (lebih…)

Politik Cerdas Berintegritas

Oleh LAW Unhas

_temp_1474625347580.jpg

Salam anti korupsi!

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan  Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dan  Yayasan Satunama Yogyakarta pada tanggal 19 September 2016 resmi membuka Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Hotel Grand Asia Makassar. Kegiatan yang merupakan tahap awal dari program dukungan pembentukan integritas bagi masyarakat politik ini, diadakan di sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Adapun kegiatan ini melibatkan 25 orang dari tingkat siswa dan 25 orang  dari tingkat mahasiswa dan akan berlangsung hingga hari Jumat tanggal 25 September 2015. Pada awalnya pembukaan kegiatan ini dijadwalkan untuk dibuka oleh ketua KPK namun pada saat kegiatan beliau harus diwakili sehubungan dengan adanya kasus terbaru yang harus ditangani oleh KPK. (lebih…)

POLITIK BUDAYA MEDIA DAN GERAKAN SOSIAL

Oleh Nasrullah Mappatang

chomsky.jpeg

Tahun 1997, Noam Chomsky menulis sebuah buku kecil dan tipis tentang peran politik media massa kontemporer. Judul bukunya Media Control : The Spectacular Achievements of Propaganda.  Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pertama kali tahun 2006 dengan judul Politik Kuasa Media. Buku ini secara umum merupakan pandangan kritis dari Noam Chomsky tentang bagaimana media berperan sebagai penyokong kekuasaan – Amerika. Propaganda media merupakan bahasan yang paling mencolok mendapat sorotan. Selain itu tema tentang industry humas, rekayasa opini, representasi, diskriminasi persepsi, stereotype, red scare, dan tentunya hegemoni kuasa media tak lepas dari ulasan Noam Chomsky sebagai ahli linguistik sekaligus analis media paling tersohor abad ini, di bukunya ini. Kritiknya tajam, keras, dan sangat kritis. Chomsky seolah menjadi pengingat dan penantang keras kebijakan luar negeri tempat dia tinggal sampai hari ini. Tempat persis jantung kapitalisme global bersemayam, Amerika Serikat. (lebih…)

LDR CAMP

LDR.png

LAW DAY READING CAMP

BISSOLORO’, 16-18 SEPTEMBER 2016

“Bertamasya dalam Buku”

Selamat Hari Raya Idul Adha !!!

Segenap keluarga besar Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 H/2016 M. Mari tebarkan semangat berbagi, terutama berbagi pengetahuan !!!

idu.png

Promoting a Harmonized Society: The Case of Immigrants in Makassar

 

Oleh Rimalyga

“Be the change you want to see in the world.” – Mahatma Gandhi

On a quiet afternoon on the campus, I was involved in a short conversation with my two friends. “Have you ever seen the immigrants around here?” Asked a friend of mine. “Yes, often. Anyway, will they stay here for a long time? I feel a little bit uncomfortable with them. They might give us bad influence. “Another friend replied. Then I spontaneously replied, “How do you know that they will give us bad influence? You guys even never talk to them.” That was one example of the attitude that is showed when we do not know each other’s culture. Excessive worries will arise in various forms. I also wonder whether the skepticism arises because of the discomfort in interacting with people of different cultures or whether there are other concerns? The same thing happened among the immigrants in their interaction with local people. They do not have access to interact with the local people. They need more space to interact with us. Therefore, it is necessary to build a bridge that can facilitate the interaction between us.

Crisis and the prolonged conflict in the Middle East force many people in those countries to flee away. They intend to seek a better life outside their country. Getting asylum is the only way for them to get a job for the sake of a decent life . Australia is one of the country that grants asylum to the immigrants that came from the middle east. However, the Australian government requires high qualification of the asylum seekers. Very large immigration wave forces the Australian government to limit the number of immigrants that coming in. They must have special skills that will enable them to get a job. Most immigrants are forced to settle for temporary in neighboring countries of Australia such as Indonesia.

I live in Makassar which is one of the largest cities in eastern Indonesia. A rapid economic growth has created Makassar as one of the multicultural city. There are four ethnic groups living this city, among others Makassar, Bugis, Mandar and Toraja. People come from various places in Indonesia also live here. The arrival of immigrants from the Middle East brings new color in the social interactions and furthermore may create a superdiverse society.

Makassar have becoming one of the immigrants’ shelter since the last five years. Many of these immigrants came with their families. There are around 2000 immigrants spread across a number of locations in Makassar. Some of them have lived here for several years. Their arrival is slowly changing social conditions of local communities. For example, there is a sense of social discomfort among the local community with their presence. In effect then appears xenophobia and culture lag with this new situation.

Through my observations, the immigrants seemed to talk and interact only with fellow immigrants alone. I rarely see them interact with local people. For the locals, they look like strangers but settled here for a long time. Either they do not want to interact or local people think they are not part of the society. Although they have settled in this city for long time, the immigrants still feel alienated from the environment in which they live. Local people also seemed unconcerned with their presence.

The problem of immigrants here rarely discussed in the local community because of their presence is relatively new. Initiative from local people to interact with them is still lacking. Cultural differences and the negative stigma from local people about immigrants is the greatest obstacle of social interaction that should be built. This negative stigma arises mostly due to significant cultural differences between local people and immigrants.

In my opinion, it is necessary to create a space for dialogue between local people and immigrants. Concern on humanitarian grounds should be built in order to create harmony in social life. The immigrants need support in order not to feel alienated in the place where they live for the moment. As long as the asylum is not yet granted, the immigrants will still live with the locals in this city.

I hoped that this kind of space can facilitate the local citizens with immigrants, in order to create a dialogue, joint activities and learn about each other’s cultures without prejudice. I expect all relevant actors of the society to be active and be able to take part in achieving that goal. Government as supreme policy-making should provide contributions in the form of public access to immigrants, especially in the areas of education and health. NGOs can contribute and facilitate dialogue among communities. Through the dialogue among communities, local communities can take the role to build a global society. In one hand, there will be no more fears on the presence of immigrants in the community  and in the other hand immigrants will feel accepted as one part of the environment in which they are settled. Hence, during their stay in Indonesia, they can feel welcomed and interact with thelocals. They need an environment that will accept them as part of society so that a harmonious life can be created.

Nobar dan Diskusi “Ivory Tower”

poster nobar law.pngNonton bareng dan diskusi film dokumenter “Ivory Tower”

Minggu, 28 Agustus 2016

Pukul 19.30 WITA

DI Lephas Unhas

KEMERDEKAAN, KAMPUS DAN REPRODUKSI RELASI SOSIAL CAPITAL

 

Oleh CN MINO

Perayaan HUT RI yang ke-71 sempat diwarnai banyak polemik. Diantaranya salah seorang Paskibraka yang dikabarkan akan mengibarkan sang saka merah putih dicekal karena status kewarganegaraan bukan Indonesia. Meskipun pada akhirnya diberi kesempatan menjadi pasukan penurun bendera pada sore harinya. Polemik lain datang dari wakil presiden JK, yang sempat tertangkap kamera tidak melakukan formasi format saat lagu Indonesia berkumandang diiringi dengan proses pengibaran bendera merah putih.

Ada banyak polemik yang mengundang perdebatan pada masyarakat. Tetapi, sepanjang perayaan kemerdekaan hampir tidak ada perdebatan yang terjadi di kalangan akademik maupun dunia kampus yang menggugat kemerdekaan yang terjadi pada internal kampus. Apa karena keterbatasan penulis mengetahui narasi yang ada, atau mungkin karena minimnya tulisan yang menggugat kemerdekaan di lingkungan kampus? Entahlah, tetapi sejauh ini narasi yang menceritakan tentang potret kemerdekaan di kampus Pasca Orde Baru sangat minim kita jumpai.

Sementara, jika dilihat dari struktural. Kampus menjadi dasar dari terbentuknya formasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya kemerdekaan dalam dunia kampus juga menjadi perdebatan yang harus dimunculkan paling tidak dikalangan akademisi. Mengingat peran yang sangat strategis yang ada pada kampus sebagai institusi pendidikan.

Tulisan ini, berangkat dengan sebuah thesis bahwa kemerdekaan di lingkup kampus sejauh ini masih penuh dengan polemik. Indikasinya bisa dilihat dari data yang telah dirilis oleh SAFEnet yang menunjukkan setidaknya ada 50 peristiwa pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat di Indonesia sejak Januari 2015- Mei 2016, yang hampir secara keseluruhan berlangsung dalam lingkungan kampus.

Berangkat dari data ini, penulis ingin menelusuri penyebab mengapa kemerdekaan kampus masih menjadi polemik sementara kemerdekaan secara konstitusional telah sampai pada usia yang ke-71.

Faktor struktural menjadi faktor yang diindikasikan oleh penulis sebagai penyebab dari polemik kemerdekaan kampus. Faktor tersebut terbagi menjadi tiga point besar yaitu, kampus sebagai reproduksi relasi produksi di dalam formasi capital, kampus sebagai arena doktrinisasi dan kampus harus diposisikan sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai.

Tulisan ini dibuat berseri (3 seri), pada seri pertama penulis akan menjelaskan kampus sebagai reproduksi relasi sosial produksi di dalam formasi capital, seri kedua kampus sebagai arena doktrinisasi, dan seri ketiga kampus harus dilihat sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai beserta implikasi dari seri 1, 2 dan 3.

Kampus dan Reproduksi Relasi Produksi di dalam Formasi Sosial Capital

Althuser, salah satu tokoh yang pernah mempopulerkan istilah reproduksi relasi produksi di dalam formasi sistem capital pada lingkungan kampus. Argumen Althuser tersebut terdapat pada salah satu karyanya yang terkenal yaitu tentang ideologi yang terbit oleh Jalasutra pada tahun 2004 setelah diterjemahkan oleh Olsy Vinoli Arnof.

Reproduksi relasi produksi adalah satu rangkaian proses yang terjadi pada relasi capital. Tujuannya membentuk formasi sosial pada sistem capital. Formasi sosial disini dijelaskan sebagai struktur ataupun pola pada masyarakat yang mencerminkan proses pembentukannya berdasarkan relasi terbentuknya pada lingkup kampus. Pola tersebut terbentuk melalui relasi sosial dalam lingkungan kampus, dengan menggunakan institusi sebagai intervensi bias dalam membentuk struktur sosial.

Formasi sosial sendiri sebagai salah satu upaya yang dilakukan capital untuk mereproduksi faktor-faktor produksinya menjadi lebih kompetitif. Althuser secara garis membesar menjelaskan bahwa proses evolusi capital hanya terjadi pada faktor-faktor produksi dan relasi produksi. Pada faktor produksi yang berevolusi hanyalah penggunaan mesin ataupun penambahan teknologi sementara perubahan tersebut berdampak pada perubahan relasi capital. Tepat disinilah letak analisis Althuser memposisikan kampus sebagai ruang untuk mereproduksi relasi produksi (Manusia) ke dalam formasi capital.

Prosesnya berlangsung secara sistematik. Dimana kampus tidak berdiri sendiri sebagai institusi negara yang tunggal, tetapi dalam praktik reproduksi relasi capital, kampus berdampingan dengan institusi lain. Hanya saja, menurut Althuser kampus menjadi satu-satunya institusi yang paling bias perannya tetapi paling massif dalam membentuk formasi sistem capital.

Hal tersebut di diilustrasikan oleh Althuser dengan memberikan contoh, bahwa kampus menjadi institusi yang memiliki pengikut yang jelas. Yang tidak hanya di isi oleh tenaga muda produktif tetapi juga oleh mereka yang intelektual. Melalui institusi kampus, manusia akan di reproduksi menjadi bagian dari relasi system capital. Misalnya, seorang mahasiswa yang akan dibentuk dalam kampus yang kemudian dipersiapkan untuk melayani capital secara global dengan mengisi pos-pos capital.

Selanjutnya, formasi tersebut terus bertransformasi seiring dengan transformasi capital yang berlangsung secara global. Reproduksi relasi capital akan ditentukan oleh evolusi yang terjadi pada capital. Ini dilakukan untuk memastikan system capital terus bereproduksi.

Selain itu, reproduksi relasi produksi secara sosial akan mengubah karakter individu dari kehidupan yang lebih sosial menjadi sangat individual. Perubahan ini seiring dengan logika rasionalitas yang mendorong masing-masing individu bersaing memperebutkan pos dari formasi capital yang telah ada. Implikasinya kehidupan di lingkungan kampus akan terlihat lebih eksklusif dan seolah terlepas dari kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa dijumpai dari praktik pendidikan yang sangat minim menjadikan kondisi materialis di sekitarnya sebagai isu kajian kritis, misalnya bagaimana konflik penyerobotan lahan menjadi kajian akademik yang diperdebatkan di ruang kuliah ataupun seorang pengajar ikut memancing mahasiswa untuk memperdebatkan isu terkait dengan penggusuran atau tentang kemiskinan yang melanda masyarakat di pinggiran kampus.

Kesimpulan.

Kemerdekaan di kampus menjadi sangat bias maknanya, salah satunya karena kampus sebagai sarana reproduksi relasi sosial produksi di dalam system capital. Pada kondisi ini, peran kampus tidak lebih dari sebuah institusi pabrik yang akan mencetak dan membentuk manusia menjadi bagian dari formasi capital (Althuser : 2004).

*Bersambung…….  

*Althuser, Louis. 2004. Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies. Jalasutra. Yogyakarta.

Ada Apa Dengan Unhas ( AADU ) ???

 

Unhas.png

Selamat datang di Kampus Merah Tamalanrea !!

Selamat bagi kalian karena sudah menjadi bagian dari sejarah Universitas Hasanuddin (Unhas). Kalian telah menyingkirkan puluhan ribu pendaftar lain yang ingin duduk di kursi yang sama seperti kalian, Kawan. Sekali lagi, selamat datang dan silahkan berbangga !

Kita semua tahu bahwa Unhas termasuk Kampus favorit yang ada di Indonesia. Sering terdengar di telinga kita bahwa Unhas memiliki fasilitas yang baik, dosen yang memiliki kredibilitas tinggi, proses akademik yang memadai, dll. Namun, dengan apa pihak Unhas membuktikan itu semua ? Sementara kalian belum pernah merasakan. Oke, mari kita buktikan dengan data-data berikut.

Kualitas penyelenggaraan akademik di Unhas cukup mencemaskan dan itu dibuktikan oleh riset yang dilakukan Lingkar Advokasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin ( LAW Unhas ) beberapa waktu lalu.  Seperti misalnya, sebanyak 55.17 %, mahasiswa menilai Dosen lebih memilih proyek diluar tugas daripada mengajar. Jangan heran jika kalian akan mendapati dosen yang lebih banyak bolosnya ketimbang kehadirannya.  Bagi kalian yang bersungguh-sungguh ingin belajar, percayalah, itu sangat menjengkelkan.

Data lain menyebutkan, sebanyak 71.47%, mahasiswa setuju bahwa Pengurusan administrasi memakan waktu yang panjang sehingga mengganggu kegiatan belajar Mahasiswa. Proses yang sebenarnya bisa selesai tepat waktu malah terlambat hingga mahasiswa semakin tersita waktunya untuk mengurusi hal yang menjadi tanggung jawab kampus.

Selanjutnya, sebanyak 90 % mahasiswa setuju dengan pernyataan bahwa Peremajaan buku di perpustakaan tingkat fakultas masih sangat minim. Lihat saja, kampus yang bahan bakunya adalah buku, justru kurang mendapat perhatian. Imbasnya, mahasiswa sering menggunakan referensi  dari  buku yang tidak up to date alias usang dimakan zaman .

Nah, sekali lagi, kami mengucapkan, “selamat datang” di kampus kita tercinta ini. Anggap saja apa yang dipaparkan diatas adalah suguhan sambutan dari mahasiswa-mahasiswa yang dulu juga pernah bersemangat ’45 berebut tempat paling depan di kegiatan P2MB, seperti kalian sekarang ini. Dan ingat, jangan percaya begitu saja dengan apa yang telah disampaikan, sampai kalian benar-benar merasakannya sendiri, lalu mengambil keputusan akan melakukan sesuatu atau diam dan mengeluh.

 

Memandang timur Indonesia : Sebuah refleksi “ketidakadilan” sosial ekonomi di Indonesia

 

Oleh LAW Unhas

13920600_1286263198050967_6856538548214537569_n.jpg

Kamis, 11 Agustus 2016. Acara Simposium Regional Indonesia Timur dengan tema “ Mewujudkan Indonesia Sejahtera : Merefleksi Keadilan Sosial Ekonomi dan Kebangsaan di Indonesia Timur” bertempat di Auditorium Prof. Amiruddin FK – UH itu dimulai pada pukul 09.00 WITA. Acara ini dihadiri bukan hanya pihak mahasiswa saja, namun banyak juga yang berasal dari  kalangan aktivis, LSM, Ornop, dosen, penggiat komunitas, dll.  Diskusi dimulai oleh Dr. Andi Muh. Akhmar sebagai Moderator dengan Narasumber pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dr. Ilyas. Beliau membahas mengenai bagaimana perspektif Pemerintah Pusat mengenai keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur terkhusus pada kualitas Sumber Daya (Alam dan Manusia) serta pemanfaatannya. “Sumber Daya Alam di Indonesia Timur sangat melimpah namun keterbatasan Sumber Daya Manusia masih menjadi persoalan” Ujar beliau. Dalam konteks ini, pemerintah selalu berdalih bahwa rendahnya kualitas  Sumber Daya Manusia di timur Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan di daerah tersebut. Faktanya, apabila ditelusuri lebih jauh lagi, persoalan ini merupakan hasil dari distribusi pendidikan yang tidak merata antar daerah.

Se33870.jpgmentara itu, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof. Dawam  kurang sependapat bila Sumber Daya Manusia menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi maupun percepatan pembangunan. Menurutnya, para aparatus negara dan para investor (kaum kapitalis) saling bekerja sama untuk mendapat keuntungan yang ujungnya malah merugikan masyarakat setempat bukan sebaliknya. “Dan itu telah lama terjadi di Indonesia Timur bahkan berlangsung hingga sekarang” tambahnya. Beliau juga menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat selalu menjadikan pulau jawa sebagai parameter utama untuk mengukur kesejahteraan rakyat dan perkembangan perekonomian Indonesia tanpa  melihat fenomena yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.

Narasumber ketiga adalah Aktivis Perempuan Papua, Imelda Baransano. Nona Imelda berbicara mengenai keadilan sosial dan ekonomi di tanah Papua. Beliau mengawalinya dengan pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia kehidupan masyarakat Papua. Beliau melanjutkan bahwa kehidupan masyarakat Papua itu sangatlah memprihatinkan terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Beliau juga mengatakan bahwa apabila masalah di Papua ingin diselesaikan hanya dari segi pemerataan ekonomi saja, lantas bagaimana dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan mutu pendidikan, dsb. “Jika Pemerintah ingin mengalokasikan 100 hingga 200 triliun untuk menyejahterakan masyarakat Papua, saya pikir itu hanya cukup untuk Pemerataan Ekonomi saja, belum cukup untuk hal – hal lain”.

Narasumber selanjutnya yaitu Drs. Alwy Rahman yang membahas mengenai keadilan sosial ekonomi masyarakat Indonesia Timur dari perspektif kebudayaan.  Beliau membuka perbincangan tentang bagaimana cara merefleksi kehidupan di indonesia Timur  dengan sudut pandang berbeda. Menurut beliau bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memahami dulu makna sebenarnya Bangsa dan Nasionalisme. Beliau beranggapan  bahwa melihat persoalan aspek kehidupan khususnya sosial dan ekonomi, terlebih dahulu kita harus memahami pentingnya rasa Nasionalisme agar terhindar dari keretakan dan perpecahan. Karena menurut beliau, bangsa seperti Indonesia merupakan bangsa yang mudah retak dan pecah hanya dengan isu perbedaan suku, ras apalagi agama. Itu sering terjadi di Era Orde Baru sampai saat ini dan baru saja terjadi di Tanjung Balai. Sentimen terhadap perbedaan itu bertambah parah ketika misalnya, pertumbuhan ekonomi atau tingkat kesejahteraan suatu daerah jauh lebih baik dari daerah lain. Sangat tidak mengherankan apabila keadilan ekonomi tidak terjadi hingga saat ini karena memang di sila kelima Pancasila hanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah beliau mengakhiri pembahasannya, moderator langsung memberikan kesempatan kepada Narasumber selanjutnya yaitu Dr. Teddy, Pakar Ekonomi Universitas Pattimura, Maluku. Beliau merefleksi keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur khususnya di daerah Maluku menurut sudut pandang seorang Ekonomi. Teddy berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia selalu saja berpatokan pada angka dan buta akan realitas di Lapangan karena memang kenyataannya, kita sehat di angka – angka tetapi sakit di realita !

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada dua orang yang cukup menyita perhatian forum ketika menyampaikan argumennya kepada Narasumber yaitu seorang Arkeolog bernama Iwan Sumantri dan seorang Aktivis bernama Zaenal. Iwan menanggapi pendapat dari Nona Imelda mengenai Papua. Beliau berasumsi, banyak daerah Sulawesi Selatan khususnya daerah Luwu yang sama atau mungkin lebih miris kondisi wilayah serta perekonomiannya ketimbang di Tanah Papua.. “Hanya masyarakat pra-historis saja yang masih mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya, jadi sebenarnya Indonesia ini masih berada di kategori itu.”sambung beliau. Lain halnya dengan Zaenal -seorang aktivis dan penulis buku-, beliau lebih menyoroti peran Pemerintah dalam melihat keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur utamanya Makassar. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai data yang riil untuk membuktikan bahwa pernyataan dari Dr. Ilyas itu keliru. “Sumber Daya Manusia Indonesia Timur sama sekali tidak rendah, sistem birokrasi yang menjepit rakyat sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan” ungkap beliau.

Acara ditutup dengan pembacaan rumusan hasil simposium serta menyanyikan Lagu “Padamu Negeri”.

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: