LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Nobar dan Diskusi “Ivory Tower”

poster nobar law.pngNonton bareng dan diskusi film dokumenter “Ivory Tower”

Minggu, 28 Agustus 2016

Pukul 19.30 WITA

DI Lephas Unhas

KEMERDEKAAN, KAMPUS DAN REPRODUKSI RELASI SOSIAL CAPITAL

 

Oleh CN MINO

Perayaan HUT RI yang ke-71 sempat diwarnai banyak polemik. Diantaranya salah seorang Paskibraka yang dikabarkan akan mengibarkan sang saka merah putih dicekal karena status kewarganegaraan bukan Indonesia. Meskipun pada akhirnya diberi kesempatan menjadi pasukan penurun bendera pada sore harinya. Polemik lain datang dari wakil presiden JK, yang sempat tertangkap kamera tidak melakukan formasi format saat lagu Indonesia berkumandang diiringi dengan proses pengibaran bendera merah putih.

Ada banyak polemik yang mengundang perdebatan pada masyarakat. Tetapi, sepanjang perayaan kemerdekaan hampir tidak ada perdebatan yang terjadi di kalangan akademik maupun dunia kampus yang menggugat kemerdekaan yang terjadi pada internal kampus. Apa karena keterbatasan penulis mengetahui narasi yang ada, atau mungkin karena minimnya tulisan yang menggugat kemerdekaan di lingkungan kampus? Entahlah, tetapi sejauh ini narasi yang menceritakan tentang potret kemerdekaan di kampus Pasca Orde Baru sangat minim kita jumpai.

Sementara, jika dilihat dari struktural. Kampus menjadi dasar dari terbentuknya formasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya kemerdekaan dalam dunia kampus juga menjadi perdebatan yang harus dimunculkan paling tidak dikalangan akademisi. Mengingat peran yang sangat strategis yang ada pada kampus sebagai institusi pendidikan.

Tulisan ini, berangkat dengan sebuah thesis bahwa kemerdekaan di lingkup kampus sejauh ini masih penuh dengan polemik. Indikasinya bisa dilihat dari data yang telah dirilis oleh SAFEnet yang menunjukkan setidaknya ada 50 peristiwa pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat di Indonesia sejak Januari 2015- Mei 2016, yang hampir secara keseluruhan berlangsung dalam lingkungan kampus.

Berangkat dari data ini, penulis ingin menelusuri penyebab mengapa kemerdekaan kampus masih menjadi polemik sementara kemerdekaan secara konstitusional telah sampai pada usia yang ke-71.

Faktor struktural menjadi faktor yang diindikasikan oleh penulis sebagai penyebab dari polemik kemerdekaan kampus. Faktor tersebut terbagi menjadi tiga point besar yaitu, kampus sebagai reproduksi relasi produksi di dalam formasi capital, kampus sebagai arena doktrinisasi dan kampus harus diposisikan sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai.

Tulisan ini dibuat berseri (3 seri), pada seri pertama penulis akan menjelaskan kampus sebagai reproduksi relasi sosial produksi di dalam formasi capital, seri kedua kampus sebagai arena doktrinisasi, dan seri ketiga kampus harus dilihat sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai beserta implikasi dari seri 1, 2 dan 3.

Kampus dan Reproduksi Relasi Produksi di dalam Formasi Sosial Capital

Althuser, salah satu tokoh yang pernah mempopulerkan istilah reproduksi relasi produksi di dalam formasi sistem capital pada lingkungan kampus. Argumen Althuser tersebut terdapat pada salah satu karyanya yang terkenal yaitu tentang ideologi yang terbit oleh Jalasutra pada tahun 2004 setelah diterjemahkan oleh Olsy Vinoli Arnof.

Reproduksi relasi produksi adalah satu rangkaian proses yang terjadi pada relasi capital. Tujuannya membentuk formasi sosial pada sistem capital. Formasi sosial disini dijelaskan sebagai struktur ataupun pola pada masyarakat yang mencerminkan proses pembentukannya berdasarkan relasi terbentuknya pada lingkup kampus. Pola tersebut terbentuk melalui relasi sosial dalam lingkungan kampus, dengan menggunakan institusi sebagai intervensi bias dalam membentuk struktur sosial.

Formasi sosial sendiri sebagai salah satu upaya yang dilakukan capital untuk mereproduksi faktor-faktor produksinya menjadi lebih kompetitif. Althuser secara garis membesar menjelaskan bahwa proses evolusi capital hanya terjadi pada faktor-faktor produksi dan relasi produksi. Pada faktor produksi yang berevolusi hanyalah penggunaan mesin ataupun penambahan teknologi sementara perubahan tersebut berdampak pada perubahan relasi capital. Tepat disinilah letak analisis Althuser memposisikan kampus sebagai ruang untuk mereproduksi relasi produksi (Manusia) ke dalam formasi capital.

Prosesnya berlangsung secara sistematik. Dimana kampus tidak berdiri sendiri sebagai institusi negara yang tunggal, tetapi dalam praktik reproduksi relasi capital, kampus berdampingan dengan institusi lain. Hanya saja, menurut Althuser kampus menjadi satu-satunya institusi yang paling bias perannya tetapi paling massif dalam membentuk formasi sistem capital.

Hal tersebut di diilustrasikan oleh Althuser dengan memberikan contoh, bahwa kampus menjadi institusi yang memiliki pengikut yang jelas. Yang tidak hanya di isi oleh tenaga muda produktif tetapi juga oleh mereka yang intelektual. Melalui institusi kampus, manusia akan di reproduksi menjadi bagian dari relasi system capital. Misalnya, seorang mahasiswa yang akan dibentuk dalam kampus yang kemudian dipersiapkan untuk melayani capital secara global dengan mengisi pos-pos capital.

Selanjutnya, formasi tersebut terus bertransformasi seiring dengan transformasi capital yang berlangsung secara global. Reproduksi relasi capital akan ditentukan oleh evolusi yang terjadi pada capital. Ini dilakukan untuk memastikan system capital terus bereproduksi.

Selain itu, reproduksi relasi produksi secara sosial akan mengubah karakter individu dari kehidupan yang lebih sosial menjadi sangat individual. Perubahan ini seiring dengan logika rasionalitas yang mendorong masing-masing individu bersaing memperebutkan pos dari formasi capital yang telah ada. Implikasinya kehidupan di lingkungan kampus akan terlihat lebih eksklusif dan seolah terlepas dari kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa dijumpai dari praktik pendidikan yang sangat minim menjadikan kondisi materialis di sekitarnya sebagai isu kajian kritis, misalnya bagaimana konflik penyerobotan lahan menjadi kajian akademik yang diperdebatkan di ruang kuliah ataupun seorang pengajar ikut memancing mahasiswa untuk memperdebatkan isu terkait dengan penggusuran atau tentang kemiskinan yang melanda masyarakat di pinggiran kampus.

Kesimpulan.

Kemerdekaan di kampus menjadi sangat bias maknanya, salah satunya karena kampus sebagai sarana reproduksi relasi sosial produksi di dalam system capital. Pada kondisi ini, peran kampus tidak lebih dari sebuah institusi pabrik yang akan mencetak dan membentuk manusia menjadi bagian dari formasi capital (Althuser : 2004).

*Bersambung…….  

*Althuser, Louis. 2004. Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies. Jalasutra. Yogyakarta.

Ada Apa Dengan Unhas ( AADU ) ???

 

Unhas.png

Selamat datang di Kampus Merah Tamalanrea !!

Selamat bagi kalian karena sudah menjadi bagian dari sejarah Universitas Hasanuddin (Unhas). Kalian telah menyingkirkan puluhan ribu pendaftar lain yang ingin duduk di kursi yang sama seperti kalian, Kawan. Sekali lagi, selamat datang dan silahkan berbangga !

Kita semua tahu bahwa Unhas termasuk Kampus favorit yang ada di Indonesia. Sering terdengar di telinga kita bahwa Unhas memiliki fasilitas yang baik, dosen yang memiliki kredibilitas tinggi, proses akademik yang memadai, dll. Namun, dengan apa pihak Unhas membuktikan itu semua ? Sementara kalian belum pernah merasakan. Oke, mari kita buktikan dengan data-data berikut.

Kualitas penyelenggaraan akademik di Unhas cukup mencemaskan dan itu dibuktikan oleh riset yang dilakukan Lingkar Advokasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin ( LAW Unhas ) beberapa waktu lalu.  Seperti misalnya, sebanyak 55.17 %, mahasiswa menilai Dosen lebih memilih proyek diluar tugas daripada mengajar. Jangan heran jika kalian akan mendapati dosen yang lebih banyak bolosnya ketimbang kehadirannya.  Bagi kalian yang bersungguh-sungguh ingin belajar, percayalah, itu sangat menjengkelkan.

Data lain menyebutkan, sebanyak 71.47%, mahasiswa setuju bahwa Pengurusan administrasi memakan waktu yang panjang sehingga mengganggu kegiatan belajar Mahasiswa. Proses yang sebenarnya bisa selesai tepat waktu malah terlambat hingga mahasiswa semakin tersita waktunya untuk mengurusi hal yang menjadi tanggung jawab kampus.

Selanjutnya, sebanyak 90 % mahasiswa setuju dengan pernyataan bahwa Peremajaan buku di perpustakaan tingkat fakultas masih sangat minim. Lihat saja, kampus yang bahan bakunya adalah buku, justru kurang mendapat perhatian. Imbasnya, mahasiswa sering menggunakan referensi  dari  buku yang tidak up to date alias usang dimakan zaman .

Nah, sekali lagi, kami mengucapkan, “selamat datang” di kampus kita tercinta ini. Anggap saja apa yang dipaparkan diatas adalah suguhan sambutan dari mahasiswa-mahasiswa yang dulu juga pernah bersemangat ’45 berebut tempat paling depan di kegiatan P2MB, seperti kalian sekarang ini. Dan ingat, jangan percaya begitu saja dengan apa yang telah disampaikan, sampai kalian benar-benar merasakannya sendiri, lalu mengambil keputusan akan melakukan sesuatu atau diam dan mengeluh.

 

Memandang timur Indonesia : Sebuah refleksi “ketidakadilan” sosial ekonomi di Indonesia

 

Oleh LAW Unhas

13920600_1286263198050967_6856538548214537569_n.jpg

Kamis, 11 Agustus 2016. Acara Simposium Regional Indonesia Timur dengan tema “ Mewujudkan Indonesia Sejahtera : Merefleksi Keadilan Sosial Ekonomi dan Kebangsaan di Indonesia Timur” bertempat di Auditorium Prof. Amiruddin FK – UH itu dimulai pada pukul 09.00 WITA. Acara ini dihadiri bukan hanya pihak mahasiswa saja, namun banyak juga yang berasal dari  kalangan aktivis, LSM, Ornop, dosen, penggiat komunitas, dll.  Diskusi dimulai oleh Dr. Andi Muh. Akhmar sebagai Moderator dengan Narasumber pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dr. Ilyas. Beliau membahas mengenai bagaimana perspektif Pemerintah Pusat mengenai keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur terkhusus pada kualitas Sumber Daya (Alam dan Manusia) serta pemanfaatannya. “Sumber Daya Alam di Indonesia Timur sangat melimpah namun keterbatasan Sumber Daya Manusia masih menjadi persoalan” Ujar beliau. Dalam konteks ini, pemerintah selalu berdalih bahwa rendahnya kualitas  Sumber Daya Manusia di timur Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan di daerah tersebut. Faktanya, apabila ditelusuri lebih jauh lagi, persoalan ini merupakan hasil dari distribusi pendidikan yang tidak merata antar daerah.

Se33870.jpgmentara itu, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof. Dawam  kurang sependapat bila Sumber Daya Manusia menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi maupun percepatan pembangunan. Menurutnya, para aparatus negara dan para investor (kaum kapitalis) saling bekerja sama untuk mendapat keuntungan yang ujungnya malah merugikan masyarakat setempat bukan sebaliknya. “Dan itu telah lama terjadi di Indonesia Timur bahkan berlangsung hingga sekarang” tambahnya. Beliau juga menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat selalu menjadikan pulau jawa sebagai parameter utama untuk mengukur kesejahteraan rakyat dan perkembangan perekonomian Indonesia tanpa  melihat fenomena yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.

Narasumber ketiga adalah Aktivis Perempuan Papua, Imelda Baransano. Nona Imelda berbicara mengenai keadilan sosial dan ekonomi di tanah Papua. Beliau mengawalinya dengan pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia kehidupan masyarakat Papua. Beliau melanjutkan bahwa kehidupan masyarakat Papua itu sangatlah memprihatinkan terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Beliau juga mengatakan bahwa apabila masalah di Papua ingin diselesaikan hanya dari segi pemerataan ekonomi saja, lantas bagaimana dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan mutu pendidikan, dsb. “Jika Pemerintah ingin mengalokasikan 100 hingga 200 triliun untuk menyejahterakan masyarakat Papua, saya pikir itu hanya cukup untuk Pemerataan Ekonomi saja, belum cukup untuk hal – hal lain”.

Narasumber selanjutnya yaitu Drs. Alwy Rahman yang membahas mengenai keadilan sosial ekonomi masyarakat Indonesia Timur dari perspektif kebudayaan.  Beliau membuka perbincangan tentang bagaimana cara merefleksi kehidupan di indonesia Timur  dengan sudut pandang berbeda. Menurut beliau bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memahami dulu makna sebenarnya Bangsa dan Nasionalisme. Beliau beranggapan  bahwa melihat persoalan aspek kehidupan khususnya sosial dan ekonomi, terlebih dahulu kita harus memahami pentingnya rasa Nasionalisme agar terhindar dari keretakan dan perpecahan. Karena menurut beliau, bangsa seperti Indonesia merupakan bangsa yang mudah retak dan pecah hanya dengan isu perbedaan suku, ras apalagi agama. Itu sering terjadi di Era Orde Baru sampai saat ini dan baru saja terjadi di Tanjung Balai. Sentimen terhadap perbedaan itu bertambah parah ketika misalnya, pertumbuhan ekonomi atau tingkat kesejahteraan suatu daerah jauh lebih baik dari daerah lain. Sangat tidak mengherankan apabila keadilan ekonomi tidak terjadi hingga saat ini karena memang di sila kelima Pancasila hanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah beliau mengakhiri pembahasannya, moderator langsung memberikan kesempatan kepada Narasumber selanjutnya yaitu Dr. Teddy, Pakar Ekonomi Universitas Pattimura, Maluku. Beliau merefleksi keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur khususnya di daerah Maluku menurut sudut pandang seorang Ekonomi. Teddy berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia selalu saja berpatokan pada angka dan buta akan realitas di Lapangan karena memang kenyataannya, kita sehat di angka – angka tetapi sakit di realita !

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada dua orang yang cukup menyita perhatian forum ketika menyampaikan argumennya kepada Narasumber yaitu seorang Arkeolog bernama Iwan Sumantri dan seorang Aktivis bernama Zaenal. Iwan menanggapi pendapat dari Nona Imelda mengenai Papua. Beliau berasumsi, banyak daerah Sulawesi Selatan khususnya daerah Luwu yang sama atau mungkin lebih miris kondisi wilayah serta perekonomiannya ketimbang di Tanah Papua.. “Hanya masyarakat pra-historis saja yang masih mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya, jadi sebenarnya Indonesia ini masih berada di kategori itu.”sambung beliau. Lain halnya dengan Zaenal -seorang aktivis dan penulis buku-, beliau lebih menyoroti peran Pemerintah dalam melihat keadilan sosial ekonomi di Indonesia Timur utamanya Makassar. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai data yang riil untuk membuktikan bahwa pernyataan dari Dr. Ilyas itu keliru. “Sumber Daya Manusia Indonesia Timur sama sekali tidak rendah, sistem birokrasi yang menjepit rakyat sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan” ungkap beliau.

Acara ditutup dengan pembacaan rumusan hasil simposium serta menyanyikan Lagu “Padamu Negeri”.

“Kadaluarsa” Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan

Oleh : Muhammad Rusydi Ashri

PTUN 5.jpg

(Kamis/28 Juli 2016) Setelah melakukan prosesi ritual Appasili’ guna memohon do’a kepada pemilik lautan di dermaga Kayu Bangkoa, Puluhan Warga Lae-Lae mendatangi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar di Jalan Pendidikan membawa harapan putusan pengadilan nantinya memihak kepada keadilan bagi rakyat dan lingkungan.

PTUN 4.jpg

Ritual Appasili’ oleh warga lae-lae di dermaga kayu bangkoa

Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel) sebagai tergugat I dan PT. Yasmin Bumi Asri sebagai tergugat II, atas Izin Pelaksanaan Proyek Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) telah memasuki agenda Pembacaan Putusan. (lebih…)

ZAKAT dan KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh : CN MINO

Ramadan telah berakhir, itu artinya semarak ibadah yang ikut melekat di dalamnya pun terhenti sesaat. Ada banyak ibadah yang turut hilang menyertai kepergian ramadan. Diantaranya ibadah puasa, salat tarawih serta zakat. Tetapi diantara deretan ibadah tersebut, ada satu yang sifatnya sangat sosial dan sangat disayangkan ketika harus terputus seperti putusnya rahmat di bulan ramadan. Ibadah itu ialah zakat.

Berbicara mengenai zakat, tahun ini pemerintah melalui lembaga amil zakat telah menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp 5 Triliun (Kemenag.co.id). Harapannya, zakat dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melansir dokumen pertanggung jawaban terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat. Dari laporannya di ketahui penerimaan zakat untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,947,383,165.39 dengan rincian penyaluran 55.990.121.023.00 sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu Rp. 98. 473.103.020,77 untuk penerimaan dengan total penyaluran Rp 26.600.542.781.00.

Tetapi, angka ini justru berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Indonesia. Data yang di luncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27.727,78 Ribu Jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 28.513,57 Ribu Jiwa. Dari data ini menunjukkan adanya indikasi yang saling bertentangan. Di satu sisi terjadi peningkatan terhadap penyerapan zakat, sementara di sisi yang lain jumlah kemiskinan juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Padahal semestinya tren kemiskinan menurun jika angka penyerapan zakat meningkat. Fenomena ini sekilas menggelitik, Lantas bagaimana sebenarnya kontribusi zakat terhadap angka kemiskinan di Indonesia?

Menurut penulis sejauh ini kontribusi zakat belum terlalu optimal untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena beberapa indikasi. Pertama berkaitan dengan faktor kesadaran masyarakat terhadap zakat. Faktor ini berimplikasi pada penyerapan zakat. Selaras dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan Baznas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dengan populasi muslim 80 % jika dioptimalkan bisa mencapai Rp 217 Triliun/Tahun. Tetapi saat ini yang mampu terserap hanya Rp 4 Miliar per tahun (Baznas.co.id). Kondisi ini selanjutnya berimplikasi pada tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, oleh karena sebagian muslim mengusai sumber ekonomi tetapi tidak tergerak untuk berzakat.

Faktor kedua adanya fragmentasi lembaga amil zakat. Pada tahun 2011 kementerian agama Republik Indonesia telah mencatat setidaknya ada 5.921 BAZ (Badan Amil Zakat)  & 378. 306 UPZ (Unit Penerimaan Zakat), kemudian menjadi 17.763 BAZ dan 1.171.233 untuk UPZ di Tahun 2013 (kementerian agama RI). Kondisi ini tumbuh subur pasca ditetapkannya regulasi No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang memperbolehkan perorangan, badan atau lembaga sebagai penerima dan penyalur zakat.  Fragmentasi ini kemudian berlanjut pada distribusi zakat pada masyarakat, dimana hampir masing-masing lembaga zakat memiliki masyarakat binaan. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan sangat spasial sementara kemiskinan yang ada tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi kemiskinan telah melanda di lintas wilayah.

Faktor ketiga, terkait dengan struktur penyaluran zakat. Dewasa ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada penyerahan zakat. Tetapi, publik menjadi fragmatis ketika yang di diskusikan soal target dan sasaran penerima zakat. Seolah dengan menyerahkan zakat ke lembaga tertentu, tanggung jawab telah selesai dan secara bersamaan melimpahkannya kepada lembaga tersebut. Sementara jika diamati, Esensi dari berzakat adalah distribusi zakat kepada Mustahik (orang yang pantas menerima zakat).

Akhirnya, berzakat hanya terhenti pada ritual menggugurkan kewajiban tanpa disertai dengan semangat solidaritas sosial untuk berbagi. Di saat bersamaan fragmentasi terhadap amil zakat memicu persaingan diantara lembaga amil zakat.  Kondisi ini kemudian memicu konflik dan Persaingan antara lembaga amil zakat untuk merebut simpatik para donatur zakat. Implikasinya, semangat zakat untuk berbagi dan menuntaskan kemiskinan berubah menjadi ajang promosi terhadap lembaga amil zakat, sehingga yang dikemas bukan lagi tentang kondisi kemiskinan yang sebenarnya tetapi lebih kepada pencapaian yang sifatnya normative.

Seediq Bale: kolonialisme dan Transfomasi

oleh Deny Fajar Bayu

p8843458_p_v8_ab.jpg

“Inilah aku. Aku biasanya menjaga gunung dan hutan ini dengan gagah berani. Oh ya, itu benar. Kenangan akan orang-orang di masa lalu. Inilah aku. Aku biasanya menjaga hutan ini dengan gagah berani. Inilah gunung kami. Inilah sungai kami. Kami adalah Seediq Bale yang sejati”
*****
Paragraf di atas adalah bagian lirik lagu dari film Warriors of The Rainbow: Seediq Bale. Film yang diangkat dari Tragedi Wushe di Taiwan pada tahun 1930 ini mengisahkan perjuangan masyarakat adat Taiwan melawan kolonialisme Jepang dengan tokoh utama Mona Rudou.
Kolonialisme Jepang di Taiwan dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Shimonoseki (1895) antara Jepang dan China. Sejak saat itu Jepang berusaha untuk menguasai seluruh wilayah Taiwan –termasuk daerah suku pedalaman yang berada di pegunungan.  Menguasai daerah itu merupakan hal yang tak mudah bagi Jepang karena suku pedalaman –suku Seediq yang terdiri dari 13 klan— melakukan perlawanan di awal ekspansi Jepang. Sekalipun mendapat perlawanan, dengan berbekal senjata lengkap dan strategi yang dimiliki, Jepang berhasil menaklukkan suku tersebut.

(lebih…)

Kantin Dibangun, Pedagang Ditidurkan

Oleh Muhammad Sabir Anwar

Rabu, 22 Juni 2016, suasana di ruang tunggu lantai 8 gedung rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas) nampak lengang ketika 8 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu tengah menunggu untuk dimulainya dialog yang berkaitan dengan isu pengalihfungsian kantin Jasa Boga Pertanian (JASPER) menjadi ruang dekanat Fakultas Peternakan.

Akhirnya setelah dibuat menunggu sekitar satu jam, barulah datang seorang staf rektor untuk mempersilahkan memasuki ruang rapat. Di dalam ruang rapat terlihat para pimpinan fakultas dari wilayah Agrokompleks. Nampaknya baru saja terjadi pertemuan yang entah membahas tentang apa. Dialog pun dimulai dengan dihadiri oleh Rektor Unhas, Dekan Fakultas Peternakan, Direktur Biro Aset, dan tentunya 8 orang perwakilan mahasiswa. (lebih…)

Dostoveysky, Kejahatan Dan Hukuman

Oleh Mekay Lunikabezz

Kejahatan dan hukuman-500x500

Judul                                     : Kejahatan dan Hukuman

Penulis                                 : Fyodor Dostoyevsky (Rusia)

Penerbit                              : Yayasan Obor Indonesia

Tahun terbit                       : 2001

Cetakan pertama             : Agustus 1949

Penerjemah                       : Ahmad Faisal Tarigan

 

Hai, pembaca

Lama tak bersua. Kali ini, mari sedikit berbincang tentang sebuah buku yang datang dari negeri yang jauh di utara sana. Sebuah negara yang sebelumnya bernama Uni Soviet, yang selalu mengingatkan kita akan dinginnya Perang Dingin, dan sekarang bernama Federasi Rusia dengan presidennya yang tampak dingin, Vladimir Putin.

Buku ini berjudul “Kejahatan dan Hukuman”. Ditulis oleh Fyodor Dostoyevsky, yang kabarnya merupakan salah seorang sastrawan besar Rusia. Pertama kali diterbitkan pada Agustus 1949. Aku selesai membacanya pada tahun 2016, namun sebelumnya juga telah membacanya pada 2015. Jadi, jika kau ingin mengatakan betapa tertinggalnya aku membaca buku ini, memang demikian adanya.

Buku ini menceritakan kehidupan beberapa tokoh dengan nama-nama yang membuat lidah kaku untuk menyebutnya. Biasa, nama-nama Rusia. Tokoh sentralnya adalah seorang pemuda, mantan mahasiswa, bernama Rodion Romanovitch Raskolnikov. Satu kalimat untuk buku ini, seorang mahasiswa miskin membunuh seorang perempuan rentenir tua. (lebih…)

MENGABDI SEMBARI MENGABAI

Oleh : Muhammad Amri Murad

 “Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut diseberang pulau tampak”

-Pepatah Lama

 

Pembaruan kembali laman Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah mulai membawa angin segar bagi sivitas akademika. Laman tersebut sudah terisi dengan pelbagai informasi yang cukup menarik bagi saya. Mulai dari berita aktifitas rektor, mahasiswa, profil akademika kampus merah, hingga program pengabdian masyarakat seperti penyuluhan kesehatan lingkungan. Dari sini saya melihat Unhas mulai serius membangun citranya lewat media massa, tematik internet. (lebih…)

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.392 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: