LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

DIALEKTIKA KONSEP DAN KONTEKS

Oleh Nasrullah Mappatang

Pegiat SEKOLAH SASTRA DAN BUDAYA (SKOLASTRA)

 

sociologia.png

Kita sering tergelincir dalam hal menganalisis sebuah perihal. Banyak pihak sering menganggap melakukan sebuah analisis padahal sebenarnya hanyalah menyampaikan pemasangan berdasarkan subjektivitasnya saja. Dalam artinlain, hanya menyampaikan apa yang ingin dikatakannya saja. Padahal, persoalan analisis adalah persoalan bagaimana sebuah konsep digunakan dalam melihat, memandang, dan atau menilai sebuah konteks persoalan.

Para ahli dalam perihal kebenaran metodis ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sebuah analisis dilakukan jika terjadi sebuah masalah. Sementara itu, masalah dalam pengertian ilmu pengetahuan adalah “gap” antara idealitas konseptual dan kenyataan faktual. Dalam istilah lain, masalah adalah posisi atau jarak antara yang seharusnya dengan kenyataan.

Pertanyaan mengenai apa, bagaimana dan mengapa untuk posisi antara idealitas dengan kenyataan tersebut adalah sebuah pertanyaan penelitian untuk menjawab sebuah (rumusan) masalah dalam rangka menemukan sebuah jawaban melalui sebuah metode yang dianggap sah dalam metodologi ilmu pengetahuan.

Konsep merujuk pada hal hal kerumunan yang disepakati menjadi sesuatu yang ideal. sementara konteks merujuk pada kekhususan kasuistik yang dinilai sebagai sebuah wujud kenyataan. Kesenjangan antara yang ideal dan yang nyata itulah ruang analisis berada. Disitulah teori, dalil, petuah, petatah petitih menemukan ruang untuk digunakan sebagai “alat” analisis.

Proses dan mekanisme/cara penggunaan alat tersebut disebut sebagai metode. Dan, ilmu tentang bagaimana metode tersebut digunakan yang seringkali memuat perihal perspektif dan paradigma disebut metodologi. Sehingga, lazim disampaikan bahwa pemilihan sebuah perspektif dan alat analisis berupa cara pandang, paradigma, serta teori melahirkan sebuah “konsekuensi metodologis”.

Pada akhirnya, kita bisa memahami bahwa dialektika antara konsep dan konteks merupakan sebuah hubungan atau relasi yang saling berkaitan secara dialektika. Konsep teori atau cara pandang sebuah alat analisis akan dinilai tidak relevan lagi atau tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan ketika sebuah rumisan masalah pada konteks faktual tidak mampu lagi dijawab oleh sebuah konsep teoritik, dalil, maupun sebuah idealitas ide. Begitupun konteks, konteks dapat ditafsir, dianalisis oleh sebuah konsep lebih dari satu konsep. Tergantung sudut pandang mana ingin dianalisis dan tergantung rumusan masalah apa yang ditanyakan sebagai sebuah pertanyaan penelitian.

Jadi, soal analisis adalah soal bagaimana menjawab kesenjangan antara konsep dan konteks yang mengandung dan menelurkan sebuah “masalah”. Dalam singkat kata, analisis muncul ketika ada persoalan atau permasalahan yang ingin dipecahkan atau ingin dijawab. Dalam perihal ini, ilmu pengetahuan hadir sebagai pemberi solusi atau jalan keluar terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat mausia dannjuga alam semesta.

*Ditulis untuk bahan diskusi dan kajian filsafat ilmu SKOLASTRA

Diposting kembali demi tujuan pendidikan

Sumber Gambar : Google Image

PROF. YUSRIL, HTI, DAN HAK ANGKET KPK

Oleh Nasrullah Mappatang

 

yusril1.jpg

 

Setelah dinamika tentang UU Pemilu tahun 2014 lalu, saya baru mengamati dengan seksama sepak terjang Profesor Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Saya tertarik pada sebuah video di YouTube yang menanyakan mengapa Prof Yusril, atau yang sering disapa Bang Yusril ini sering memenangkan perkara di pengadilan. Saya tersentak dan sedikit mencondongkan kepala saya dan memasang kuping baik baik ketika beliau Profesor sekaligus advokat cum ketua Partai Bulan Bintang ini mengatakan bahwa perihal tersebut karena latar belakang studi sarjana beliau yang pernah bergelut di Fakultas Sastra dan Filsafat waktu masih di Universitas Indonesia (UI) dulu.

Prof Yusril mengakui bahwa filsafat — dan juga Sastra — memungkinkan kita melihat sebuah persoalan yang tidak dilihat orang. Selain mengajarkan cara berpikir yang benar, filsafat dalam hemat penyusun pidato kenegaraan era Soeharto dan Mensesneg serta Menkumham di era awal Reformasi ini mengatakan bahwa filsafat mengajarkan pula bagaimana melihat celah argumen lawan ketika menyampaikan pendapatnya. Mungkin yang dimaksud Prof Yusril adalah mengenai hukum logika dan dialektika. Ilmu dan metode ini memang, ketika dikuasai, akan mampu membuat lawan berdebat terkapar dan terkunci mati. Dalam istilah catur dan politik wacana yang sering dipakai di judul video YouTube, sering ditulis “skakmat”, skak mati alias terkurung mati. (lebih…)

TAN MALAKA dan KPK

Oleh Muhammad Amri

19989282_1258651634243884_6071712692063919155_n.jpg

 

Menonton Tan Malaka di mata Najwa sedikitnya memberikan angin segar ditengah brengseknya tindakan “pengambilalihan” KPK beberapa bulan terakhir di tahun ini.

Saya kira, upaya angket sebagian DPR sudah terang ujung tujuannya. Mengingat pansus angket memiliki track record panjang yang kerap akrab dengan tindak korup, maka dominasi pengaruh ke dalam KPK penting segera mereka lakukan. Jika tidak, maka hobi korup mereka kedepannya akan semakin sulit dilakukan. Selain karena KPK telah menjadi lembaga terfavorit rakyat negeri ini, para calon pemimpin di babakan sejarah selanjutnya sudah semakin muak akibat dampak ketimpangan sosial dari hobi korup tersebut. Tsamara amany di ILC kemarin mungkin tidak bisa mereprentasikan anak muda negeri ini, setidaknya dia bisa merepresentasikan harapan akan indonesia yang lebih jujur, adil dan berpihak pada rakyat tertindas, tidak menjadi Indonesia karatan seperti yang direpresentasikan Fahri Hamzah dan kroni-kroninya dengan coba melanjutkan Status Quo hobi korupsi. Kalau bersih ngapain risih? Upsss…

Memang butuh jalan memutar panjang meruntuhkan hobi korupsi ini, 15 tahun belum cukup melakukan transendensi kesadaran secara signifikan, melihat hobi korup ini masih banyak peminatnya, maka kita masih butuh KPK.

Nah, mata najwa tadi mengangkat sang bapak republik yang namanya ditenggelamkan dalam pusaran. Kedekatannya dengan komintern serta kebenciannya terhadap kolonial dan kapitalisme global menjadi alasan mengapa Tan dihapus dalam memori sejarah. Siapa-siapa yang mencoba menghambat dominasi masyarakat politik dalam bahasa Gramsci, maka bukan hanya tindakan koersif belaka, bila perlu tindakan represif akan dilakukan.

Baik Tan Malaka maupun KPK, keduanya memiliki konsep serta praktik yang mengancam kelas dominan, yakni kelas bursuasi yang berkarib dengan pemerintah. Maka, jika KPK tidak ingin dikontrol oleh si bursuasi ini, maka KPK mesti dihilangkan sebagaimana Tan dihilangkan. Dalam catatan Ulla Nasrullah Mappatang, saya bersepakat negara ini akan terus melanjutkan Tradisinya sebagai negara Malin Kundang. Cilaka betul!!! Prett…

Bacaan Pemerkaya

BELAJAR DARI (KISAH) TAN MALAKA

Sumber gambar : Fanspage Aktivisual

 

BELAJAR DARI (KISAH) TAN MALAKA

Oleh Nasrullah Mappatang
Pegiat Sekolah Sastra dan Budaya (SKOLASTRA)

19905341_1653569527986997_6539936111079591536_n
— Seperti kata Pram, Bangsa dan Negara ini memang harus ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN, kepada TAN MALAKA. Juga, kepada kisah kisah TAN MALAKA. Agar negeri ini tak larut untuk terus menjadi NEGARA MALINKUNDANG, Negara yang durhaka pada ibu-nya (Nasion/Bangsa-nya) —
Tan Malaka adalah seorang Bangsawan, sekaligus Nasionalis yang beraliran Marxis, berhaluan politik Sosialis-Komunis. Dia juga pembela Islam yang gigih. Sosoknya terlalu besar untuk disempitkan oleh cara berpikir picik ala kolonial yang suka melakukan kategorisasi. Apalagi tukang stempel yang kerjanya cap kali cap. Tan Malaka tidak cukup disebut seorang bangsawan, apalagi hanya dihukum sebagai komunis, dipuja sebagai seorang Nasionalis, atau dikagumi sebagai seorang pembela Islam di forum Internasional. Tan Malaka jauh melampaui itu. Kita lah yang sering mengerdilkan sosok dan peran sepak terjangnya.

Malam nanti (12/7), seperti sudah diberitakan ramai oleh media sosial, di acara Mata Najwa yang tayang pada salah satu TV Swasta Nasional akan ada acara yang terbilang langka. Sebuah diskusi atau talkshow dari beberapa narasumber yang dikemas populer dan inspiratif. Kali ini tentang Tan Malaka. Seorang sosok yang mengagumkan bagi yang tahu, paham, dan mengerti dengan baik sepak terjang dan sejarah sosok pahlawan Nasional Indonesia ini.

Selain mengagumkan, Tan Malaka juga adalah sosok yang kontroversial sekaligus misterius. Beliau dikagumi sekaligus dibenci oleh kalangan kalangan tertentu. Dia seorang yang berpikiran progresif dan bertindak revolusioner. Dia bangsawan tanah Minang yang beraliran Sosialis-Komunis. Namun, dia pembela Islam yang gigih, di sidang Komintern (Komunis Internasional) sekalipun. Apalagi soal Nasionalisme, Raja di Maharaja Malaka ini adalah penganjur Republik Indonesia yang pertama. Indonesia bukan hanya sebagai sebuah Bangsa (Nasion) namun sebagai sebuah negara (state). Dia sudah memikirkannya dan memperjuangkannya kelak.

V.Lenin, pemimpin Komintern asal Uni Soviet di sekitar Dekade kedua dan ketiga abad dua puluh itu saja tak membuatnya surut untuk berdebat soal hubungan gerakan sosialis-komunis dan gerakan Islam di negeri – negeri jajahan seperti Indonesia. Itu terjadi sekitar 1920-an. Masa ketika di Indonesia masih bisa dihitung jari orang yang bisa membaca. Apalagi sadar akan Kemerdekaan dan Nasion ke-Indonesiaan. Pancasila sekalipun belum terpikirkan oleh Bung Karno dan pejuang lainnya pada masa itu.
Kisah kisah selanjutnya, seperti di artikel di bawah ini, dia tumbuh dan hidup bersama Bangsa dan Republik yang diimpikannya. Lalu, konon, Negara, Republik ini mengkhianatinya. Tan Malaka, dengan nama lengkap Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka ini wafat diterjang peluru Tentara Republik. Republik yang dicitakan, diperjuangkan, dan dilahirkannya. Tan Malaka adalah ibu dari Republik ini.
Itu salah salah satu pelajaran dari kisah Tan Malaka ini. Saya menyebutnya “NEGARA MALINKUNDANG”. Anak yang Durhaka pada Ibu nya. Semoga negara ini tak disumpah jadi batu. Semoga kutukan MALINKUNDANG tidak dititahkan oleh Tan Malaka. Negeri ini, sepertinya harus segera bertobat.
“Kami Menghormatimu Tan!!!!”
“Damai dan Tenang dikau disana”.
BANGSA DAN NEGARA INI MEMANG HARUS BELAJAR DARIMU, DARI KISAHMU.
Sekali lagi, Seperti kata Pram, Bangsa dan Negara ini memang harus ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN kepada TAN MALAKA. Kepada kisah kisah TAN MALAKA.

Bacaan pemerkaya:

https://aroelmuhammad.wordpress.com/2017/02/21/kisah-tan-malaka-dan-negara-malinkundang/

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

(lebih…)

Inilah Rancangan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Unhas

 

 

Download PDF Rancangan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Unhas disini

(lebih…)

“Apa Kabar Gunung Bulu’ Bawakaraeng?”

Gunung Bulu’ Bawakaraeng adalah salah satu gunung yang menjulang di dataran pulau Sulawesi bagian Selatan. Secara administratif, Bulu’ Bawakaraeng termasuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Gowa.  Bulu Bawakaraeng juga menjadi wilayah batasan antar beberapa kabupaten, untuk menyebut beberapa, seperti Kabupaten Gowa, Sinjai, Bantaeng, dsb. Selain menjadi batasan antar kabupaten, Bulu’ Bawakaraeng juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

1494311115872[1]

Kegiatan seminar “Apa Kabar Bulu’ Bawakaraeng?” Sumber foto: Media Ekonomi FEB-UH

Bagi para pendaki, puncak Bulu’ Bawakaraeng adalah kedamaian dan tubuhnya adalah suatu keindahan.

Senin, 8 Mei 2017, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, (FEB-UH) Senat KEMA Fakultas (FEB-UH) dan BEM SYLVA Indonesia Universitas Hasanuddin, menggelar sebuah seminar bertema “Apa Kabar Bulu’ Bawakaraeng?”

Secara umum kegiatan ini membahas bagaimana kondisi terkini Gunung Bulu’ Bawakaraeng. Dalam seminar ini, pelaksana kegiatan menghadirkan tiga pembicara: Dr.Andi Tonggiroh ST.,MT dari Lembaga Penelitian & Pengembangan Masyarakat (LPPM) dan dosen Geologi Unhas, dengan judul materi “Gunung dan Gunung Bulu’ Bawakaraeng”, Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampesela,M.sc. dengan focus bahasan perihal “Fakta dan Potensi Masyarkat untuk Mitigasi”, Prof. W.I.M. Poli, yang tak bisa hadir, dengan tulisan “Aku dan Gunung Bulu’ Bawakaraeng”. Selain tiga narasumber tersebut, seminar ini menghadirkan pula Nevy Jamest sebagai Keynote Speaker.

Seminar dimulai dengan pemaparan Nevy, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Andi Tonggiro perihal bagaimana kondisi gunung dan apa yang menjadi struktur gunung. Selain itu, Adi, demikian ia sering disapa, memaparkan kondisi Bulu’ Bawakaraeng yang menjelaskan bahwa terdapat suatu keunikan di kawasan Bulu’ Bawakaraeng yang mana terdapat beberapa lempeng bertemu, serta Bawakaraeng yang menghidupi kurang lebih 7 kabupaten di Selatan Sulawesi ini dengan memanfaatkan air berhulu dari Bulu’ Bawakaraeng. Setelah pemaparan Andi Tonggiroh, narasumber selanjutnya Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampesela,M.sc  menjelaskan materinya. Prof Agnes, yang telah meneliti Bulu’ Bawakaraeng sejak 2004, dengan sangat lugas memaparkan bagaimana Bencana gunung Bulu’ Bawakaraeng yang terjadi pada 2004. Perempuan yang mendapatkan gelar Profersornya di Jepang ini, menjelaskan faktor-faktor bencana runtuhnya tanah dan bebatuan Bulu’ Bawakaraeng pada tahun 2004, yang mengakibatkan  32 orang meninggal dunia. Menurut Prof Agnes, faktor paling besar adalah proses Geo Kimiawi yang terjadi di dalam sturktur penyusun Gunung Bulu’ Bawakaraeng.

IMG_0469

Penampakan Bulu’ Bawakaraeng. Lokasi Jatuhnya tanah dan bebatuan pada tahun 2004. Sumber foto: LAW Unhas

Seminar selesai kurang lebih pukul 17.30 WITA. Salah satu hal menarik dari seminar ini adalah paparan bagaimana kondisi terkini Gunung Bulu’ Bawakaraeng melalui pemutaran video dokumenter. Dalam video tersebut terlihat bagaimana kondisi di beberapa pos pendakian menuju puncak bawakaraeng yang cukup memperhatinkan. Sampah berserakan dan bertumpuk. Sampah makanan instan di aliran air, kebakaran hutan dan rusaknya struktur ekologis Bulu’ Bawakaraeng yang disebabkan oleh proses pendakian dan cara hidup pendaki yang tidak bertanggung jawab.

(Najib/Agung)

Milik Siapa Pendidikan Kita hari ini?

Jpeg

Massa aksi Gerak Pendidikan

HARI INI (2/5) terik cahaya matahari begitu menyengat, udara pun terasa sangat panas. Waktu masih menunjukkan pukul 10.41 WITA, ketika beberapa orang terlihat memadati lokasi di depan Taman Makam Pahlawan. Mereka adalah massa aksi dari Gerakan Rakyat untuk Pendidikan (Gerak Pendidikan), yang akan melakukan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Saya yang datang dari arah Adipura Tello dan menggunakan sepeda motor, menyambangi lokasi tempat mereka berkumpul. Setelah memarkir sepeda motor, saya mengambil buku catatan dari dalam tas. Kemudian mencatat beberapa hal dan memerhatikan orang-orang yang ada di sana. Mencatat organ apa saja yang terlibat, melalui bendera yang dikibarkan beberapa orang.

Selang beberapa menit seorang perempuan menaiki mobil yang terparkir di depan massa. Dari gerak-geriknya saya menyimpulkan dia adalah koordinator lapangan pada aksi kali ini. Perempuan itu kemudian mengambil pengeras suara dan menyerukan agar massa aksi memasang bendera di mobil komando. Ia juga menyerukan agar massa bersiap-siap menuju titik aksi. Tak lama setelah itu, mobil komando bergerak. Di belakang mobil para massa berkendara motor pun ikut. Saya kemudian melihat jam untuk memastikan pukul berapa mereka beranjak dari

Sekitar tujuh menit massa aksi yang bergerak dari Taman Makam Pahlawan, tiba di bawah jembatan layang (fly over), dan disambut oleh ratusan aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan TNI. Mobil komando milik serikat buruh FPBN kemudian berhenti, bersamaan dengan massa aksi yang mengikutinya. Bendera-bendera organ yang tergabung dikibarkan dengan penuh semangat. Aparat kepolisian yang katanya mengamankan jalannya aksi, lebih terlihat sebagai menghalangi aksi. Spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi dihalangi oleh aparat, hingga menyulut emosi beberapa massa aksi. Hingga massa aksi dan aparat sempat bersitegang beberapa menit, sebelum orasi politik dimulai.

“Pendidikan milik siapa?! Milik negara!!” orasi politik pun dimulai dengan pertanyaan pendidikan itu milik siapa? Memangnya milik siapa pendidikan kita? Massa aksi serentak bersuara bahwa pendidikan itu milik negara, bukan milik para kapitalis. Orasi politik yang dibawakan oleh perwakilan serikat buruh FPBN dan GSBN itu pun membakar semangat massa aksi. Organ-organ dari solidaritas perempuan seperti Srikandi dan SP-Anging Mammiri juga turut dalam aksi ini.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup Perempuan yang tetap berlawan!” itulah seruan-seruan yang diucapkan perwakilan dari SP-Anging Mammiri untuk membuka orasi poltiknya, yang belakangan saya kenal bernama Rina.

Rina, seorang aktivis perempuan dari SP-Anging Mammiri yang menjadi satu-satunya perwakilan dari organ tersebut dan baru saja berorasi, kembali berbaur bersama massa aksi lainnya. Saya pun berjalan dan menghampirinya, melewati barisan polisi wanita yang sedang berjaga. Rina kemudian bercerita tentang beberapa hal yang menjadi keresahannya dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah pendidikan yang diskriminatif. Yang mana menurut Rina, wilayah pendidikan seperti kampus masih belum ramah terhadap perempuan. Mulai dari sarana, prasarana hingga tindak kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan dalam dunia pendidikan. Karena itu, ia mengharapkan dapat terwujudnya pendidikan berperspektif gender.

Udara di titik aksi terasa cukup panas, meskipun cahaya matahari yang terik terhalang oleh jembatan layang. Ratusan polisi muda berjejer di belakang massa aksi saat itu. Mengamankan jalannya aksi. Riuh suara orasi dan yel-yel penyemangat yang diteriakkan massa aksi, mengaburkan suara yang berasal dari traffic light di sekitar jembatan layang itu. Suara mesin kendaraan dan sempritan aparat kepolisian yang mengatur arus lalu lintas yang padat pun terdengar silih berganti. Orasi massa aksi Gerak Pendidikan kemudian bersaing dengan aksi aliansi mahasiswa lain yang ada di seberang massa aksi. Keduanya saling bersahutan menyampaikan tuntutannya masing-masing. Tapi, itu tidak berlangsung lama karena aksi tersebut lebih cepat meninggalkan lokasi.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup Perempuan yang tetap berlawan!”, saya kembali mendengar orasi politik dari organ lainnya. Orasi yang disampaikan terus mengungkapkan realita  mirisnya pendidikan kita hari ini. Termasuk apa yang disampaikan serikat buruh GSBN dalam orasinya, sesaat setelah saya berbincang dengan Rina. Saya lalu mencoba bertanya pada salah seorang orator dari serikat buruh.

Hamka, selaku orator perwakilan GSBN, menyatakan bahwa mengapa buruh turut andil dalam aksi peringatan Hardiknas, tidak lain karena kepedulian mereka terhadap pendidikan anak-anaknya. Tuntutan bahwa anak-anak buruh juga harus mendapatkan jaminan pendidikan yang sama dari negara. Mengingat pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa memandang ia petani, nelayan dan sebagainya. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu hal yang vital dan berdampak besar untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka nanti. Meskipun ia harus menggunakan waktu istirahat kerjanya untuk mengikuti aksi, tidaklah menjadi masalah jika itu terkait dengan pendidikan.

“pendidikan itu suatu hal yang vital. Bagi saya itu (pendidikan) berarti dalam menentukan bagaimana masa depan anak-anak.” ujar Hamka yang akan masuk kerja malam nanti.

Jpeg

Barisan polisi yang tepat dibelakang dan samping kanan massa aksi

Lagi-lagi riuh suara massa aksi terdengar, “Hidup Rakyat!” Orasi politik kemudian disampaikan oleh beberapa organisasi mahasiswa selanjutnya. Saya mendengar orasi yang cukup berani dan lebih ditujukan pada ratusan aparat kepolisian yang tengah berjaga. “Pendidikan hari ini sangat mahal! Tidak hanya untuk mengakses pendidikan tinggi, untuk mengakses akademi kepolisian pun harus menyogok sana-sini!!” teriak orator yang menggunakan kemeja berwarna hitam bertuliskan FORMAT pada bagian punggung. Apa yang dituntut mahasiswa juga tak jauh berbeda, dengan lebih mengutamakan independensi lembaga kemahasiswaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Priki, orator dari FORMAT bahwa independensi lembaga kemahasiswaan hari ini sedang dipertanyakan. Akibat ulah kapitalis birokrat yang cenderung mengintervensi lembaga kemahasiswaan.

Hal utama yang ingin disampaikan massa aksi dari Gerak Pendidikan adalah bahwa pendidikan hari ini cenderung mengikuti mekanisme pasar, lebih pro kapitalis daripada rakyat. Pendidikan saat ini diarahkan pada komersialisasi, guna meraup untung yang sebesar-besarnya. Sehingga pendidikan pun tidak lagi menjadi barang publik, melainkan beralih pada barang privat. Olehnya itu, hal yang dituntut adalah melawan kapitalisme dalam pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis kepada setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Mencabut segala aturan yang pro kapitalis mulai dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UUPT, hingga menghentikan pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan.

Perempuan yang menjadi korlap pada aksi kali ini, menginformasikan kepada massa bahwa aksi telah hampir selesai. Saya melihat jam dan mendapati waktu telah lewat dari estimasi yang disepakati.

Saat korlap mengumumkan bahwa aksi akan selesai, di waktu bersamaan para polisi yang berdiri dibelakang massa dengan wajah lesu, kembali memancarkan rona ceria.

 

(Nur Azizah/Agung)

GERAK PENDIDIKAN DAN KAMERAD: DARI PENDIDIKAN GRATIS, PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER, SAMPAI DEMOKRATISASI KAMPUS

img_0138.jpg

Massa aksi KAMERAD

LAW UNHAS, Makassar – Selasa (2/5) Pukul 10.41 WITA, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerak Pendidikan (Gerakan Rakyat untuk Pendidikan) berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan. Dalam aliansi ini organ yang bergabung yaitu organ mahasiswa, serikat buruh dan gerakan perempuan.  Organ – organ tersebut adalah GSBN, FPBN, SP-ANGING MAMMIRI, KPO-PRP, FMD-SGMK, PEMBEBASAN, SMI, FMK MAKASSAR, SRIKANDI, PMII RAYON HUKUM UMI, FORMAT, FORWA MAKASSAR, HMJ PPKN UNM, LAW UNHAS, ANIMASI FE UNM, FOSIS UMI, FP2M, dan PMII RAYON PAI UMI.

Setelah terkumpul massa sekitar 100 orang, pukul 10.50 massa aksi pun bergerak menuju titik aksi yaitu di kolong jalan layang. Pada pukul 11.07 WITA, massa aksi tiba di kolong jalan layang. Sebelum melakukan varian aksi, massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena aparat menghalangi spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena setelah itu spanduk utama pun terbentang. Hal ini terjadi beberapa menit sebelum orasi politik dimulai pada pukul 11.21 WITA. Semua perwakilan organ yang tergabung dalam Gerak Pendidikan menyampaikan orasi politiknya beberapa kali sempat terdengar alunan lagu perjuangan. Ditengah-tengah aksi, satu organ lain yang bergabung yaitu komunal.

Pendidikan yang merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dalam BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, setelah amandemen. Pasal 28 ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasanya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia”. Maka aliansi ini menuntut untuk diwujudkannya pendidikan gratis dalam rangka melawan kapitalisme pendidikan.

IMG_0157.JPG

Spanduk KAMI INGIN PENDIDIKAN GRATIS dari KAMERAD

Selain itu, fenomena lembaga pendidikan hari ini menunjukkan pula taring otoritarian. Menutup keran demokrasi dengan tidak melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan, tidak transparan, diskriminatif, dan kekerasan akademik bukan lagi hal lumrah yang ditemui dalam kampus. Hal ini jelas dapat kita temui dalam salah satu tuntutan front Gerak Pendidikan untuk dihentikannya pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan serta dikembalikannya independensi lembaga kemahasiswaan.

Tuntutan lain yang diangkat oleh aliansi ini yaitu, mereka menginginkan diwujudkannya pendidikan yang berperspektif gender dan transparansi serta akuntabilitas di instansi pendidikan.

Jafar, humas aksi mengatakan bahwa tuntutan yang disuarakan hari ini merupakan gabungan dari tuntutan tiap sektor yang tergabung dalan aliansi Gerak Pendidikan namun tuntutan tersebut tetap dalam koridor pendidikan. “aksi ini bukan hanya untuk hari ini saja, mereka menjanjikan akan terus mengawal isu mengenai pendidikan ini.” Lanjut, Jafar.

Pukul 13.20 WITA tanda-tanda selesainya aksi pun terlihat, sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap perwakilan organ, massa aksi pun kemudian bergerak menuju ke dinas ketenagakerjaan.

Jpeg

Massa aksi GERAK Pendidikan

BERSELANG BEBERAPA jam setelah aksi Gerak Pendidikan,  KAMERAD satu front dengan massa yang besar turun pula memperingati hari pendidikan 2 mei 2017. KAMERAD yang merupakan singkatan dari Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan merupakan front hasil gabungan beberapa organ, yakni BEM KEMA FAPERTA UH, BEM UNM, BEM Ekonomi Unibos, Dema Febi UIN, BEM FT UIM, Teknik Unifa, Manajemen Sistem Bongaya, DEMA Saintek UIN, DEMA Adab UIN, UKPM UH, PNUP, BEM SOSPOL UNIBOS, PPMI, HIMAPOL UIN, FMN Cab. Makassar, Senat Ekonomi UH, dan HIMAHI UH.

Front ini ditandai dengan kostum berbaju hitam dengan berbagai atribut pelengkap seperti spanduk dan pataka. Sebagian organ yang tergabung memiliki ciri khas masing-masing yang ditandai dengan penggunaan atribut yang khas, seperti FMN yang menggunakan kain ikat kepala putih bertuliskan FMN dan penggunaan topi petani oleh massa dari BEM KEMA FAPERTA UNHAS. Terlihat massa aksi berjumlah sekitar 500 orang yang berdatangan dari arah jalan perintis dan jalan urip sumaharjo menuju kampus UMI sebagai lokasi bertemu berbagai organ yang tergabung didalamnya. Sejak pukul 14:00 WITA KAMERAD mulai memadati halaman parkiran UMI.

Setelah waktu bergeser ke pukul 15:02 WITA massa aksi mulai bergerak kearah kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan berjalan kaki. Gema nyanyian khas Perjuangan mahasiswa serta suguhan orasi politik semakin mewarnai momentum hari pendidikan ini. Sesekali aksi massa harus terhenti akibat front Pro Demokrasi dan Pemuda Pancasila yang menerobos ke tengah barisan aksi massa untuk membuka jalan serta upaya kondusif kantor DPRD Sul-sel karena diisukan sempat terjadi kericuhan.

p_20170502_1525131.jpg

 

Baru pada pukul 15:54 WITA massa tiba di halaman depan kantor DPRD sul-sel. Dibawah gedung DPRD terlihat barisan aparat kepolisian lengkap dengan senjata dan pakaian yang safety seolah menyiratkan akan terjadi sebuah bentrokan. Aksi demonstrasi di buka oleh arahan Jendral Lapangan bernama Mudabbir yang mengkampanyekan diberlakukannya pendidikan gratis dan demokratisasi kampus. Setelah itu diikuti dengan orasi politik oleh perwakilan BEM Faperta UH, “Pendidikan gratis bukan ilusi. Pemberlakuan pendidikan gratis bukan tanpa contoh, sebut saja Kuba yang memberlakukan kebijakan ini…” ujarnya. Melirik ke dinding-dinding kantor DPRD dibentangkan spanduk yang salah satunya bertuliskan kami ingin pendidikan gratis, menjadi penghias yang otentik pada momentum tahunan ini. Semangat yang membara terlihat ketika hujan turun aksi massa tidak beranjak dari barisan dan tetap meneriakkan aspirasinya.

“jika terus begini, jika biaya pendidika terus naik dan upah justru ke arah yang terbalik, semakin rendah dari hari ke hari. Sementara di saat yang bersamaan rasa lapar mendesak kita untuk berusaha demi sesuap nasi. Di saat itulah para pelajar dan mahasiswa miskin akan bersatu, dan memakan entah rektor atau para dosen entah kepala sekolah atau para guru” – KAMERAD

Setelah hujan mulai redah anggota DPRD dari anggota komisi E dan komisi A menanggapi aksi ini dengan menemui massa. Mereka menyatakan sikap dengan secara institusi mendukung tuntutan KAMERAD, tapi disisi lain anggota DPRD tersebut juga menyatakan bahwa mereka bukanlah badan eksekutif. Pernyataan dari anggota DPRD ditolak oleh massa dengan alasan jawaban tersebut sudah beberapa kali dikemukakan oleh pihak DPRD namun tidak pernah membuahkan hasil. Ketidakpuasan akan respon yang diberikan berujung pada tuntutan untuk menginap di kantor DPRD yang merupakan bentuk intervensi kepada pihak DPRD untuk segera membahas permasalahan ini. Hal inipun kemudian disetujui oleh pihak DPRD namun aksi massa akan di kawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sesuatu yang begitu miris ketika Kantor DPRD merupakan rumah bagi rakyat namun harus dikawal oleh aparat kepolisian laiknya penjahat. Kekecewaan massa aksi dimanifestasikan dalam wujud sorakan tak senonoh pada para anggota DPRD. Hal ini kemudian dirembukkan kembali oleh organ-organ yang tergabung dalam KAMERAD, alhasil sebagian organ sepakat mengurungkan niatnya karena pertimbangan kondisi tidak akan kondusif walau dengan massa sebanyak itu. Tepat pada pukul 17.55 WITA sebagian massa aksi membubarkan diri.

(Dibas, Nur Azizah, Nurul Taufik, Nani/Agung)

Geliat Proletariat Di Bawah Jalan Layang

Untitled-1.png

Gabungan massa aksi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan

Reporter-penulis: Agung, Mahatir, Maula.

Editor: Maula

LAW UNHAS, Makassar – Senin (1/5) jalan layang Makassar kembali riuh. Tepat di tengah, dua mobil komando besar berhadapan, bersahutan dengan masing-masing pengeras suara menggemakan caci maki terhadap sistem kapitalisme yang mengekang. Selang beberapa saat di tengah hari, dua ratus rombongan motor dengan dipandu empat mobil komando kembali meramaikan kolong jalan layang yang sebelumnya sudah telah sesak akan massa. Sedikit ke selatan, rombongan berbaju hitam, dengan riang, tak luput menggelorakan semangat anti kapitalisme mereka, namun kali ini dengan nyanyian sederhana nan berani: “Kami anti kapitalisme, Kami anti otoritarian, hancurkan negara, hancurkan birokrasi hancurkan! Hancurkan! Hancurkan!” Inilah geliat gerakan sosial di kolong jembatan layang (fly over) Makassar, yang historisitasnya dibangun sejak pertama kali difungsikan: lokus aksi massa di Makassar. Kali ini, di momen bersejarah 1 Mei, kawan-kawan buruh berkuasa dalam menduduki monumen bersejarah bagi gerakan sosial tersebut, kolong jembatan layang.

4 Front Antikapitalisme Di Kolong Jalan Layang

Salah satu aliansi buruh, kelompok mahasiswa dan gerakan pemuda yang tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Rakyat Untuk Buruh ikut ambil bagian dalam momen 1 Mei tersebut. Dalam aliansi ini organ yang tergabung antara lain adalah GSBN-SGBN, FNPBI, FPBN,SJPM, PKMTS, SRIKANDI, FMK, LBH MAKASSAR, FMD-SGMK, KOMUNAL, SMI, SP ANGING MAMIRI, PEMBEBASAN, KPO, PRP MAKASSAR, FAI UMI, PMII rayon HUKUM UMI, PMII rayon FAI UMI, HMJ Antropologi UNM, HIPMAKOT, BEM FISIP UNM, FORWA, HMJ PPKN, SEHATI MAKASSAR. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang mengenakan atribut merah tersebut mulai membakar semangat massa dengan melakukan orasi-orasi diatas mobil komando. Dalam orasi yang menggema di sepanjang kolong jalan layang, hal yang paling ditekankan ialah perlawanan terhadap sistem kapitalisme sebagai sistem yang menindas baik di sektor perburuhan maupun di sektor pendidikan. “Buruh dan mahasiswa bersatu melawan kapitalisme,” begitu penggalan orasi yang di lantangkan oleh salah seorang orator dari aliansi tersebut. Beberapa masalah yang acapkali muncul dalam dunia perburuhan seperti PHK yang sewenang-wenang, hak atas pesangon saat PHK yang kurang bahkan tidak terbayarkan, skorsing tanpa alasan yang jelas, upah yang tidak layak, diskriminasi, sistem kerja outsourcing, Jamsostek yang tidak dibayarkan, pemberangusan serikat, kriminalisasi dan kekerasan seksual yang dialami buruh perempuan masih tetap menjadi isu penting yang mengemuka di aksi 1 Mei kali ini.

Setelah cukup lama melantangkan suara-suara protes dan tuntutan, sekitar pukul 13.00 WITA massa aliansi dengan estimasi 700 orang mulai bergerak meninggalkan kolong jalan layang lalu melakukan konvoi dengan sepeda motor bersama dengan mobil komando. Rute yang diambil dalam konvoi tersebut ialah Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Kartini – Jl. Bontolempangan – Jl. Hasanuddin – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mesjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo lalu berakhir di Taman Makam Pahlawan. Sepanjang konvoi, sembari tetap mengkampanyekan tuntutan, massa aliansi juga menginstruksikan kepada setiap toko yang kiranya mempekerjakan buruh agar menutup tokonya dan meliburkan para pekerjanya. Ini dilakukan agar setiap lapisan buruh tanpa terkecuali sanggup menyuarakan tuntutannya dalam tempat kerja.

Sedikit ke pinggir kolong jalan layang, sekelompok massa yang berpakaian hitam-hitam dengan bendera merah-hitam, mengatas-namakan Komite Anti Otoritarian, juga ikut ambil bagian dalam aksi serta turut memberikan warna dalam momentum 1 Mei hari ini. Massa yang diusung dari berbagai kalangan ini melakukan long-march dari Universitas Hasanuddin hingga berakhir di kolong jalan layang. “ SYARAT REVOLUSI SOSIAL ADALAH PENGHANCURAN KAPITALISME & OTORITARIANISME” ialah seruan yang dikampanyekan oleh Komite Anti Otoritarian terpampang dengan jelas di spanduk 3×2 meter yang dibentangkan selama long-march. Selain spanduk terdapat beberapa pataka yang berisi tuntutan seperti: pecat para majikan demi revolusi sosial, ambil alih alat produksi dibawah kendali pekerja, lawan larangan berserikat dan hapus sistem kerja outsourcing, semakin meramaikan gambaran tuntutan yang mengemuka di aksi 1 Mei hari ini.

Bising suara perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang menindas dan mengekang—dimana buruh mengalami kondisi ketidakadilan dari masalah pembebanan jam kerja, pemberian upah yang tidak layak hingga pembatasan berserikat—semakin menjadi ketika massa dari Komite Anti Otoritarian mulai berdiri dan merapatkan barisan. Seraya membentangkan kembali spanduk tuntutan, hingga mengacungkan pataka-pataka sambil berorasi, massa aksi lalu menyanyikan lagu perjuangan buruh internasional, internasionale, serta meneriakkan slogan anti otoritarianisme yang mereka usung. Setelah keriuhan yang membakar semangat tersebut, massa dari Komite Anti Otoritarian membubarkan diri sembari kembali mempersiapkan barisan untuk melakukan konvoi sembari membagikan selebaran front.

20170501_122912

Massa aksi dan Pataka Komite Anti Otoritarian

Selain kedua aliansi tadi, bertempat di sebelah timur kolong jembatan layang, hadir pula Aliansi Serikat Solidaritas Kemandirian Rakyat. Dalam aliansi ini tergabung FSPBI, KSN, GRD, SPMN, dan BEM FT-UIM. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang berestimasikan 400an massa telah menggelorakan protes-protes mereka terhadap berbagai macam permasalahan hak-hak normatif yang sudah seharusnya telah didapatkan para pekerja. Berbagai macam tuntutan yang dikumandangkan aliansi berkutat pada penolakan BPJS Kesehatan, hentikan politik upah murah, sistem kerja kontrak/outsourcing, tolak privatisasi BUMN di Indonesia, hentikan pemberangusan serikat, tolak penggusuran dam perampasan hak hidup, tolak kriminalisasi buruh, tani, dsb.

Dengan berbaju merah bersama ratusan massa ditambah dengan orasi-orasi politik yang digemakan, suasana ramai seakan semakin membakar semangat massa. Selain tuntutan akan hak normatif, aliansi juga menuntut sektor lain, seperti pendidikan. Bagi aliansi ini, pendidikan gratis dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang jelas untuk terus dikumandangkan.

Ilham Rahman atau kerap disapa Ian, Koordinator Media dan Propaganda Serikat Pemuda Mahasiswa Nusatara (SPMN), mengatakan bahwa sektor pendidikan dan perjuangan dengan kelas pekerja-proletar dengan artian luas, merupakan hal yang tidak terpisah. Upah rendah yang masih membayangi kelas pekerja dan pendidikan mahal adalah hal yang harus terus dilawan. “Momentum mayday dan aksi massa harus tetap dilakukan dalam setiap jalan perjuangan. Inilah jalan untuk merebut hak kaum buruh dan menuntut hidup yang lebih baik.” Ujar Ian yang merupakan mahasiswa asal Ternate.

Sebelum di kolong jalan layang yang merupakan titik aksi kedua, sejak pukul 08.00 WITA aliansi bergerak menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara adalah titik aksi pertama yang seharusnya ditempati oleh aliansi. Namun, sebelum sampai di titik aksi, di bagian luar bandara telah dijaga oleh ratusan satuan Brigade Mobil dengan truk polisi berjumlah 8 buah. Setelah melakukan koordinasi antar pemimpin dan anggota, aliansi setuju untuk langsung menuju titik aksi selanjutnya.

Tepat pada pukul 12.02 WITA aliansi bergerak menuju kantor gubernur sebagai titik aksi selanjutnya. Sesampai di tujuan, beberapa orator dari setiap organ yang terlibat memberikan orasi politik. Sembari memberikan orasi politik, massa aksi juga membakar kardus-kardus yang bertuliskan tolak MEA, Cabut PP 78 dan Jokowi-JK Antek Imperalisme . Tidak lama setelah pembakaran kardus dan ban, aliansi berlanjut menuju pintu 2 Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menjadi tempat massa untuk selanjutnya bubar.

INDONESIA DARURAT KETANAGAKERJAAN – SELAMATKAN PEKERJA INDONESIA.Seperti itu kalimat yang terpampang pada baliho aliansi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan (GBS). Dari arah kantor DPRD Provinsi, kehadiran GBS sedikit mengejutkan massa aksi di kolong jalan layang. Pasalnya keriuhan suara kendaraan yang tinggi dan hadirnya empat mobil komando menjadi kesan pembuka penanda kedatangannya. GBS Sendiri merupakan aliansi yang berbeda dari tiga front sebelumnya. Mereka tiba di kolong jalan layang tepat pada pukul 12.35 WITA. Berseragam dengan berbagai warna seperti merah, kuning, biru, ungu, coklat menghiasi dan menambah suasana perjuangan front yang lain.

GBS yang berestimasikan 1000 massa terdiri atas berbagai organ-organ kelas pekerja. Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah salah satu organ yang tergabung dalam GBS. Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Parisiwata dan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank dan Asuransi dsb hadir pula dalam aliansi ini.

Dalam aksi kali ini GBS membawa 12 tuntutan, yang berkisar soal Peraturan Pemerintah no.78 tahun 2015, sistem kerja kontrak/outsourching, penghancuran serikat, dan berbagai tuntutan lainnya. Bagi GSB, seperti persoalan penghancuran serikat adalah masalah yang mendesak untuk cepat diselesaikan. Kasus-kasus semacam ini masih banyak ditemui di setiap perusahaan multinasional-BUMN di Makassar. Persoalan ini baru saja terjadi di PT Menara Angkasa Semesta, bertempat di bandara Sultan Hasanuddin Makassar serta juga merupakan salah satu unit usaha dari MENARA GROUP, yang melakukan suatu penghancuran serikat di perusahaan tersebut. Imbasnya, PT Menara Angkasa Semesta melakukan pemberhentian terhadap 12 karyawan yang terlibat dalam pembetukan serikat tersebut.

“hal-hal seperti penghancuran serikat tidak bisa didiamkan. Harus selalu dilawan dan diperjuangkan. Karena berserikat adalah Hak untuk seluruh pekerja dan setiap orang.” Kata Agus Toding, yang sekarang menjadi ketua DPP GSBMI.

Satu hal menarik dari aksi GBS pada May Day kali ini adalah varian aksinya. Selain melakukan pembentangan spanduk, orasi politik, bernyanyi dan berjoget menjadi varian menarik bagi GBS untuk tetap menjaga semangat massa aksinya. Tak hanya massa aksi yang berjoget, para polwan yang berjaga di kolong jalan layang ikut pula berjoget.

Dan tepat pada pukul 13.49 WITA, aliansi GBS menuju titik aksi selanjutnya.

 

20170501_134014

Gabungan massa aksi Gerakan Rakyat untuk Buruh

Pusaran tak berujung Darurat Ketanagakerjaan

Pada aksi May Daya kali ini, wacana yang menyeruak dan menjadi tuntutan setiap aliansi pekerja adalah Peraturan Pemerintah tentang pengupahan no.78 tahun 2015 dan penghapusan sistem kerja kontra/outsourching. Dalam persoalan PP pengupahan no.78, pencabutan menjadi ujung gerakan kali ini. Apa yang kontradiktif dalam PP 78 ini adalah penghapusan peran serikat  buruh dalam penentuan kenaikan upah. Hal ini dimungkinan sebab dalam pasal PP 78 dijelaskan bahwa kenaikan upah ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, PP 78 juga melabrak Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pasalnya, upah dalam UU 13 mengharuskan agar upah diatur oleh tiga pengampu kebijakan, gubernur, dewan pengupahan, dan suara buruh.

Persoalan lain dalam aksi ini adalah pekerja kontrak atau outsorching. Sistem kerja outsourching, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, juga mempunyai  persoalan dalam praktiknya. Praktik tersebut bisa dilihat penerapannya pada perusahaan-perusahaan plat merah atau milik BUMN. Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut telah diatur bahwa para pekerja outsourching yang telah memenuhi syarat dapat segera menjadi pekerja tetap. Namun kenyataan berbicara lain, masih banyak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya para pekerja outsourching berada dalam bayang kehilangan pekerjaan karena sistem yang berbasis kontrak tersebut.

Selain dua wacana di atas yang terus menerus digulirkan oleh kelas pekerja, pada May Day kali ini, yang turut disemarakkan dari sektor selain buruh seperti mahasiswa dan warga pinggir kota, persoalan dalam sektor lain tersebut juga mengemuka dan menjadi tuntutan. Misalkan, untuk menyebut beberapa diantaranya, adalah sektor pendidikan dan perampasan ruang hidup (penggusuran).

Pada sektor pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, wacana komersialisasi mempunyai akar historis sejak tahun 2007. Menyeruaknya wacana komersialisasi dimulai ketika 2007 draft RUU BHP yang mengatur bagaimana otonomisasi perguruan tinggi dalam pengelolan sektor non-akademik termasuk keuangan-pendanaan turut diatur. RUU ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2012 wacana soal komersialisasi pendidikan kembali bergulir. Hal ini disebabkan semangat Undang-Undang Perguruan Tinggi linier dengan RUU BHP yang telah dihapus sebelumnya. Sampai sekarang wacana inilah yang terus berkembang dan ditolak oleh berbagai massa aksi.

Wacana yang juga menjadi sorotan pada aksi May Day kali ini adalah persoalan perampasan ruang hidup. Akhir-akhir ini, soal perampasan ruang hidup atau penggusuran juga hangat diperbincangkan dan diperjuangkan dalam beberapa barisan front massa aksi. Untuk mengambil contoh paling dekat atau dalam wilayah Makassar, adalah upaya perampasan tanah Bara-Baraya oleh satuan TNI. Persoalan ini dalam kelanjutan kasusnya, para mafia tanah dan bekerja sama dengan para investor properti/perumahan berencana memberangus ruang hidup warga bara-baraya yang terancam tergusur.

Jika di tahun-tahun sebelumnya semarak mayday dipenuhi oleh sekumpulan massa berseragam serikat buruh maka mayday Makassar kali ini turut diramaikan oleh para pekerja muda berpakaian serba hitam, terhimpun dalam Komite Anti-Otoritarian. Jika front lain memasukkan banyak kontradiksi kehidupan buruh dalam alam kapitalisme, maka barisan hitam-hitam ini hanya membawa sebaris kalimat berani: Syarat Revolusi Adalah Penghancuran Kapitalisme dan Otoritarianisme. Apa yang ditawarkan oleh front ini adalah demokrasi langsung yang mana bentuk organisasi atau serikat yang tersentralisir dan hirarkis menjadi tidak relevan. Tepat pada momen mayday kali ini, Komite Anti-Otoritarian hanya ingin memperlihatkan satu poros lain dalam perlawanan terhadap kapitalisme.

Ditengah hiruk pikuk perayaan hari buruh di Makassar, di bawah jalan layang, melayang pertanyaan berulang, mengapa upah murah, mengapa sistem kerja outsorching, mengapa privatisasi pendidikan, hingga mengapa penggusuran masih harus kita tuntut dan tidak pernah berakhir dalam tiap mayday?  Apakah kesemuanya memang menjadi logika internal dalam sistem pelipatgandaan uang bernama kapitalisme? Ataukah mungkin pada akhirnya kita sudah harus menemukan sendi penegak sistem tersebut untuk kemudian dirubuhkan? Yang pasti, sampai jumpa di mayday berikutnya, usaha tanpa lelah dalam melawan penghisapan!

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: