LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Diskusi Buku Dan Refleksi: Identitas Gerakan Mahasiswa, Antara Mitos dan Historisitas

Hadiri, diskusi buku dan refleksi: Identitas gerakan mahasiswa antara mitos dan historisitas. Kali ini kami akan mendiskusikan buku berjudul “Playing Politics: Power, Memory, and Agency in the Making of the Indonesian Student Movement” yang ditulis oleh Yatum Sastramidjaja. Buku ini akan menjadi pintu masuk bagi refleksi gerakan mahasiswa hari ini. Diskusi akan diawali dengan refleksi dari peserta terkait apa yang mereka bayangkan atau imajinasikan tentang gerakan mahasiswa ke depannya. Lalu, narasumber pertama, Almunatsir, akan memaparkan kondisi kekikian tentang gerakan mahasiswa di Unhas. Eksplorasi lebih lanjut akan dipantik oleh Maula yang akan menjelaskan historistas gerakan mahasiswa berikut hasil refleksi yang ia tarik dari buku tersebut.

Diskusifix.jpg

 

 

LITSAR V : Belajar dari Realitas

poster litsar V.jpg

Siapkan dirimu !!!

LITSAR V
Pelatihan dasar Anggota Baru

“Belajar dari realitas”

Timeline :

1. Pengambilan formulir dan Interview
13-19 Februari 2017

2. Materi pra Litsar
23-24 Februari 2017

3. Live in at desa Lengkese, Gowa
27 Februari-4 Maret 2017

Formulir dapat diambil di sekretariat LAW Unhas, Gedung Lembaga penerbitan Unhas

Lingkar Advokasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau LAW Unhas merupakan organisasi independen yang didirikan dan dikelola oleh mahasiswa Unhas.  Organisasi ini concern pada upaya-upaya advokasi yang meliputi pelatihan, riset, dan pendampingan hukum. Organisasi ini terbuka untuk SEMUA mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Contact Person
0821 9038 8874 (Rewo)
0852 4156 5513 (Wiwin)
Line      : @hrz3103s
Facebook  : Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas
Instagram : lawunhas
Twitter   : law_unhas

 

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

Parade Satir; Perlawanan Simbolik atas Tindakan Represif.

2017-01-19-20-18-47Menindaklanjuti kekerasan aparat birokrasi kampus pada aksi tolak PTNBH (16/01/17), Aliansi Unhas Bersatu melaksanakan parade satir stop kekerasan dengan berkeliling ke beberapa fakultas di Unhas. Pukul 12:50 di bawah terik matahari, massa aksi mulai bergerak dari Gedung Ipteks menuju Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Setelah beberapa saat mempertunjukan poster aksi yang terkalungkan di leher para partisipan, massa aksi yang berjumlah sekira 50 orang, mulai bergerak  menuju area Saintek (Teknik, MIPA, Farmasi), titik aksi selanjutnya. Di perjalanan menuju fakultas teknik, salah seorang partisipan aksi melihat anggota satuan pengamanan kampus tak berseragam datang mengawasi dan mengikuti partisipan aksi. Partisipan aksi dengan poster bertuliskan “stop kekerasan” yang terkalungkan di lehernya tampak menarik perhatian mahasiswa dan pegawai yang berada di sana.

Pada saat yang sama, siang itu, Unhas menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi yang dihadiri 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang diadakan di Swiss Bell Inn Makassar. Selang beberapa waktu, sekitar 13:20, massa aksi beristirahat di sekitaran kantin fakultas pertanian dan kehutanan selama beberapa saat sebelum melanjutkan kembali perjalananan ke Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Gedung Pascasarjana. Meski kampus masih lengang, partisipan aksi tetap bersemangat menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, pukul 13:42 massa aksi tiba di area Medikal (Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi).

Lima menit kemudian, massa aksi berkeliling di sekitar kantin Gedung MKU. Kemudian dilanjutkan ke pelataran Fakultas Sospol lalu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Pukul 14:30 massa aksi tiba di gedung rektorat. Disana massa aksi berparade—satir—dengan berbaris dan membentuk formasi tertentu sembari memamerkan poster yang dikalungkan di leher para partisipan sebagai tanda protes kepada Ibu Rektor atas status baru Unhas sebagai PTNBH dan tindak kekerasan aparat keamanan dan birokrasi kampus di aksi senin, 16 Januari, kemarin.

Pukul 14:33 massa aksi tiba di tugu Unhas, di tugu yang berbentuk piramida tersebut massa aksi duduk mengelilingi tugu sembari tanpa lelah mengkampanyekan sikap menolak segala bentuk tindak kekerasan di kampus Unhas kepada pengguna jalan yang melintas. Bagi mereka, tindakan aparat keamanan kampus kepada mereka ibarat menikam rahim yang sedang mengandung anak-anak masa depan. Mahasiswa adalah pengemban amanah almamater. Namun, sungguh ironis mendengar kabar bahwa nyala merah almamater UNHAS justru ditempatkan di bawah sepatu laras satpam kampus.

Menjelang sore, partisipan aksi kemudian bergerak menuju Gedung Ipteks untuk melakukan konferensi pers bersama media. Dalam konfrensi pers yang berdurasi sekitar sepuluh menit, beberapa perwakilan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyampaikan pernyataan sikapnya; mengecam tindakan para birokrat kampus yang mengekang kebebasan menyampaikan aspirasi mahasiswa; mengecam tindakan para birokrat dan petugas keamanan kampus yang kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi Aliansi Unhas Bersatu; menuntut kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap Hak Mahasiswa; serta menuntut media cetak dan media elektronik yang memberitakan Aliansi Unhas Bersatu saat berunjuk rasa menolak kedatangan menteri KEMENRISTEK-DIKTI untuk merevisi pemberitaannya.

Karena diam bukan lagi emas, maka mari melawan tindak kekerasan aparat kampus.

 

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Tindak Kekerasan Mewarnai Aksi Mahasiswa Tolak PTN-BH

 

Unhas kembali mencoreng nama baiknya sendiri. Gurat luka itu digores tepat di hari peresmian status Unhas sebagai PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum), Senin, 16 Januari 2017, yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pada awalnya, sekelompok mahasiswa Unhas yang melakukan aksi penolakan terkait perubahan status tersebut hendak menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat. Namun, sekitar pukul 09.30 WITA, sekitar 100 M sebelum mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyentuhkan kakinya di Rektorat, mereka mesti dihadang oleh Wakil Rektor III beserta “aparatus represif” kampus alias Satpam.

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

“Kalian tidak menghargai usaha kami yang memikirkan kalian sehingga harus kekurangan tidur untuk membuat kalian jadi mahasiswa sukses”, umpat WR III yang giat mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan sukses itu, sembari melontarkan telunjuknya ke arah massa mahasiswa. Ia pun lanjut meninggalkan massa dan menyerahkannya kepada satpam. Tak ada dialog dengan stakeholder terkait, apalagi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung di hadapan Puang Menteri. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual, kini diperhadapkan dengan satpam sebagai penjaga keamanan.

Tak lama berselang, semangat penolakan PTNBH semakin berkobar. Massa aksi berusaha masuk ke ruang pelaksanaan peresmian PTNBH menemui menteri untuk menyampaikan secara langsung aspirasinya. Dari situ tindak kekerasan bermula. Lima orang mahasiswa yang berada di barisan terdepan massa aksi terkena pukulan, injakan, hingga dibanting dan diseret oleh Satpam kampus. Ini terjadi di negara demokrasi, di mana demonstrasi adalah hal yang wajar—bahkan dijamin oleh undang-undang, dan kampus yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai perguruan tinggi berbadan hukum.

Ini bukan kali pertama Unhas melakukan tindak kekerasan serupa. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif.

Beberapa satpam yang memukuli mahasiswa pada

IMG_0201.JPG

Massa aksi diseret dalam aksi menolak sanksi skorsing 3 orang mahasiswa Sastra

tahun 2013 itu bahkan masih “leluasa” untuk mengeroyok mahasiswa pada aksi penolakan PTNBH kali ini. Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan?

 

Massa aksi yang mengalami kekerasan ditengarai berasal dari fakultas Kehutanan, Sastra, MIPA, Pertanian dan Hukum. Penolakan massa aksi atas PTN-BH terkait dengan revisi Permen Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), jaminan agar tidak ada kenaikan UKT setelah Unhas berstatus PTN-BH. Selain itu, mendesak Rektor Unhas untuk memberikan jaminan kepada civitas akademika untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi yang lebih berorientasi pada profit daripada pencapaian cita-cita luhur pendidikan.

Pada pukul 13:30 WITA, setelah gagal menemui menteri dan mengalami tindak kekerasan, massa aksi memutuskan untuk mengakhiri aksi demonstrasinya dan kembali mengkonsolidasikan diri.

Hak Kami Untuk Tahu!!! [Laporan hasil audiensi dengan pihak UPT KKN Unhas]

Oleh Tim Riset Unhas Bersatu

Unha.png

 

1. Dana sejumlah Rp 606.000 adalah laporan anggaran dr UPT KKN namun menurut tim riset seperti “LPJ fiktif” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk rincian dana tersebut serupa dengan rincian dana tahun lalu, namun pihak UPT menampik dengan memberikan contoh rincian perbandingan harga baju dulu Rp 60.000 sekarang sudah lebih Rp 100.000.

2. Dana Rp 606.000 belum termasuk biaya hidup jadi kalau ditambahkan biaya hidup sebanyak Rp 250.000 maka total rincian sebanyam Rp 856.000. Apabila dikurangi dana pada point 1&2 (rincian anggaran pelaksanaan KKN Gel. 93) senilai Rp 211.000 maka diperoleh Rp 645.000 (kurang Rp. 5000 dari total yang dibayarkan sebesar Rp 650.000)

3. Dana angkatan KKN 93 akan dikembalikan biaya hidup sebesar Rp 250.000 namun belum ada jaminan terkait waktu pencairan.

4. Pihak UPT KKN berdalih tidak mungkin Korupsi karena uang yang disetor mahasiswa masuk melalui rekening rektor Unhas. Pihak UPT KKN hanya dapat mengambil uang tersebut apabila mereka memasukkan anggaran biaya yang dibutuhkan dan bukti pembayaran penggunaan anggaran.

5. Hal yg perlu dipertanyakan masalah biaya pembekalan yg menurut pedoman KKN dibayarkan oleh Universitas. Namun, UPT KKN mengaku mereka membayar sewa gedung tersebut. Padahal aset Universitas jika dipinjam atas dasar kegiatan akademik (termasuk KKN) tidak dipungut biaya sama sekali.

6. Menurut UPT KKN, Keterlambatan pengeluaran nilai disebabkan kurangnya personil dalam mengerjakan tugas tersebut.

Demikian laporan ini dibuat, mari bergerak bersama dalam menuntut pihak Universitas Hasanuddin lebih transparan dan akuntabel.

 

 

YUK DUKUNG YUSNIAR

oleh KOPIDEMO (Koalisi Peduli Demokrasi)

“Yusniar tidak salah, Jangan Bungkam suara Perempuan”

SAVE YUSNIAR.png

Alhamdulillah Akhirnya Selesai Jg Masalahnya. Anggota Dpr Tol*, pengacara Tol* Mau Na Bantu Orang Yg bersalah..Nyata2nya Tanahnya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk…” Inilah sepenggal kalimat dalam beranda facebook Yusniar yang membawanya masuk ke dalam jeruji.

Tersinggung dengan status no mention tersebut, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Jeneponto Sudirman Sijaya dari Fraksi Gerindra melaporkan Yusniar (pemilik akun facebook) ke Polrestabes Makassar dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang termuat dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Sangat mencengangkan, jika sekiranya oknum anggota DPR yang juga sebagai seorang pengacara ini merasa dirinya cerdas, maka dia tidak akan tersinggung sebab tidak ada nama dalam status tersebut. Siapa pula yang sepakat bahwa membantu orang yang bersalah adalah perbuatan yang benar??

Lagi-lagi UU ITE ini mencerminkan wataknya yang hendak membungkam Suara Rakyat, menutup kebebasan berekspresi setiap warga masyarakat.

Dalam hukum, reputasi dan nama baik seseorang patut dihormati, dan itu tidak salah. Namun, pada kenyataannya, ketentuan pencemaran nama baik, yang saat ini terdapat dalam KUHP ataupun UU ITE, lebih banyak digunakan oleh pejabat negara atau tokoh masyarakat dan bukan oleh masyarakat kebanyakan.

Jika dilihat dari budaya makassar kata tolo bukanlah kata yang mengandung unsur penghinaan, melainkan sebagai simbol budaya yang sudah sangat lazim di gunakan sebagai bahasa gaul dikalangan remaja dan anak-anak. Bisa di bayangkan jika kita mengajak teman untuk makan atau minum kopi sambil berkata “ayo pergi makan atau minum kopi tolo…” tiba-tiba sang teman melaporkan hal itu ke polisi. WASPADALAH… !!!

Hari ini Yusniar, besok bisa jadi Anda !!!

#SaveYusniar

#HapuskanPasalKaretUUITE

#JanganBungkamSuaraPerempuan

#MakassarDaruratDemokrasi

#WujudkanDemokrasiSejati

Ikuti perkembangan kasusnya dibawah ini

https://www.facebook.com/Kopidemo-193146571090239/?ref=br_rs

HUJAN RINDU AKAN TANAH

Oleh Kulle

Cx3UO0LVEAA5Y-i.jpg

Makassar-LAW Unhas, Selasa 22 Nopember 2016 Pukul 19.20 WITA. Hujan lebat tidak menghalangi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang saat ini tanahnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah yang dibantu oleh aparat kepolisian demi rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aksi solidaritas tersebut berlokasi di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya di area pintu satu tanpa mengganggu aktivitas jalan raya.

Cx3ZfSzUcAAeWtF.jpg

 

Aksi solidaritas tersebut mengecam tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang melakukan pengukuran paksa tanpa adanya kejelasan awal dari petani serta tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memukuli para petani secara membabi buta. Selain itu, Aparat juga menembakkan gas air mata ke arah petani yang sedang mempertahankan tanah milik mereka, serta merengsek masuk ke sawah-sawah sehingga merusak tanaman padi para petani Sukamulya demi mengawal pemerintah dalam pengukuran sawah tersebut. Tidak hanya itu, aparat kemudian menakut-nakuti warga di sekitar perkampungan dan menangkapi enam orang (tiga telah dibebaskan) petani serta tidak sedikit pula rumah-rumah rusak parah.

Coba bayangkan ketika tanah sebagai faktor produksi (sawah) digantikan dengan beton-beton dan bangunan tinggi, maka apakah masih ada sumber penghidupan (beras) untuk kita konsumsi?cx3ox_buoaaix8_

Sementara aksi sedang berlangsung, pada pukul 20.40 WITA, tiba-tiba aparat berseragam TNI berada disamping barisan massa aksi dengan gerak gerik mencurigakan dan menanyakan aksi solidaritas tersebut. Aparat tersebut kemudian pergi tanpa konfirmasi apapun mengenai alasan keberadaannya di lokasi aksi.

Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan melakukan doa bersama, memberikan dukungan kepada petani sukamulya yang sampai hari mempertahankan tanahnya dan menggantungkan hidup dari sawahnya yang akan diambil paksa oleh pemerintah demi sebuah pembangunan yang tidak akan menjawab kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah petani urban yang tergabung dalam Leppas Awesome Farmer

Surat Kecaman Terbuka : Solidaritas Oentoek Sukamulya

tanah oentoek rakyat.png

Dengan Hormat,

Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengajukan kecaman atas tindakan sewenang-wenang pemerintah berupa pengukuran dan penggusuran paksa terhadap warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 17 November 2016 atas nama pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Kertajati yang dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari 11 desa yang terkena dampak penggusuran, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas.

Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Warga desa yang masih bertahan di Sukamulya hingga saat ini sebanyak  1.478 KK dengan luas lahan yang dipertahankan lebih dari 500 hektar.

Kejadian pengukuran dan penggusuran paksa kemarin (17/11), merupakan upaya ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan BPN dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Satpol PP  secara sepihak kembali melakukan pengukuran paksa terhadap desa Sukamulya yang menjadi objek lahan bagi pembangunan BIJB.

Berdasarkan kejadian di lapangan, 6 (enam) orang ditangkap dan belasan warga mengalami luka-luka, bahkan 1 (satu) orang warga mengalami luka sobek di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kehadiran aparat keamanan yang massif dan represif memasuki persawahan hingga masuk ke kampung dan pemukiman, melakukan penyisiran mulai berlangsung dari sekitar pukul 12.00 sampai dengan 19.30 WIB. Proses penyisiran desa Sukamulya disertai tindakan penembakan gas air mata ke arah warga dan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga. Aksi represif aparat ini telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Hingga pada tanggal (18/11), warga terkonsentrasi di balai desa dan tidak berani pulang ke rumah masing-masing akibat patroli yang dilakukan kepolisian dan TNI serta ancaman penangkapan terhadap warga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengecam dan menuntut pihak pemerintah agar:

  1. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian dan membebaskan warga/petani yang masih ditahan.
  2. Mengevaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di lokasi Desa Sukamulya mengingat bisa dilakukan tanpa menggusur Desa Sukamulya jika dilakukan pada sisi lokasi yang lain.
  3. Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghentikan proses pengukuran dan penggusuran, serta usut tuntas proses pembebasan lahan yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, termasuk terhadap warga dari 10 desa terdampak lainnya, dengan memastikan wilayah relokasi bagi warga terdampak, baik laki-laki maupun perempuan.
  4. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 dan No. KM 5 Tahun 2007, serta menghentikan rencana pembangunan runway BIJB yang menggusur warga Desa Sukamulya.
  5. Memerintahkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk segera memproses secara hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek BIJB

Demikian surat Kecaman ini kami sampaikan agar kiranya dapat ditindaklanjuti segera dan sebagaimana mestinya

 

Makassar, 22 November 2016

sos.png

 

 

 

 

Solidaritas Oentoek Sukamulya

 

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: