LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

PETANI KULON PROGO MENGHADAPI FEODALISME KERATON

KP2

FOTO DIAMBIL DARI AKUN INSTAGRAM @jogja_darurat_agraria

oleh Muhammad Rusydi Ashri

Ketika mendengar tentang pembangunan Bandara yang menggusur paksa ribuan KK di Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta. Perbincangan mengenai persepsi yang membenarkan tindakan membenarkan negara untuk menggusur adalah hal menarik untuk diulas. Bahkan seorang kawan dengan banalnya menyalahkan warga yang tetap berupaya mempertahankan tanahnya. “kan ada Undang-undang Keistimewaan, jadi tanah disana sudah sepatutnya milik Paku Alam

Mendengar pernyataan itu setidaknya membikin telinga saya panas hingga dada sesak.

Bagaimana bisa warga yang mempunyai alas hak tertinggi –sertifikat hak milik, gugur karena adanya Undang-undang Keistimewaan tersebut. Disini asap feodal mulai tercium dalam praktik memeras warga. Bagaimana Keraton dengan kuasanya mampu menguasai bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah.

Sekilas tentang UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah seperti namanya, Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif pemerintah Yogyakarta mengenai urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Mengenai kewenangan penyelenggaraan pertanahan megamanatkan Kasultanan-Kadipaten sebagai Badan hukum yang merangkap sebagai subyek hukum yang  mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten.

Pasal 32 ayat 4 dan 5 menjelaskan tanah Kasultanan-Kadipaten meliputi tanah keprabon (tanah untuk kegiatan kebuadayaan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.

Undang-undang ini menabrak Undang-undang pokok Agraria, aturan hukum yang berada di tingkatan atasnya. Tetapi apa dikata hukum mengakui asas Lex Specialis. Walaupun dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (perdais) berpegang pada nilai keberpihakan kepada rakyat.

Kembali ke kepemilikan lahan yang dimiliki warga, selama ini penyelenggaraan pertanahan di Yogya berada di kekuasaan pemerintah daerah, dengan dalih tanah di Yogya dikategorikan sebagai tanah bekas swapraja. Jadi jika warga ingin mengajukan permohonan hak atas tanah negara harus melalui pemerintah daerah DIY. Pemerintahan DIY dalam hal ini melampaui tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertanahan.

Oke, mungkin Sultan atau Paku Alam diberikan kewenangan berlebih karena kita masih menganggap tanah Yogya itu adalah tanah adat, maka dari itu kelestarian budayanya mesti dijaga dan dibuatkan UU khusus.

Disini kita mesti bedakan wewenang swapraja dan masyarakat adat yang tunduk hukum adat. (Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015) Pertama, bentuk kepemilikan swapraja ialah individual, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat komunal. Kedua, posisi politik swapraja adalah perpanjangan tangan dari Kolonial, sedangkan masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adat yang sudah turun-terumun. Singkatnya, dengan pola kepemilikan individu, keraton Yogyakarta membuat Badan hukum yang mengelola masalah pertanahan sebagai basis ekonomi politik.

Basis Ekonomi Keraton

Mungkin kita masih bisa berdamai dengan kekuasaan keraton mengkapling tanah di Yogya untuk keperluan kegiatan budaya, tetapi bagaimana dengan tanah bukan keprabon?

Lagi-lagi mencontoh pergolakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo sejak tahun 2008 melawan PT. Jogja Magasa Iron (JMI)  penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo. Menurut Tirto.id sebanyak 300 jiwa terancam kehilangan kehidupannya. Kembali petani berhadapan dengan isu kepemilikan lahan Paku Alam. Padahal petani sudah mengantongi kepemilikan sertifikat, tetapi izin penambangan pasir tetap dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Kadipaten Paku Alam.

Dalam studi kasus ini, penggusuran petani Kulon Progo seperti kembali ke tatanan feodal yang dikuasai Keraton. Karena tanah sebagai unsur utama dalam tatanan feodal (Karl Polanyi:2003) penginventarisir oleh badan hukum Keraton sebagai salah satu contohnya, bahkan ketika tahun 2012 Gubernur ke kepala Kanwil BPN DIY No. 593/4811 tentang pengendalian permohonan hak atas tanah negara dialihkan ke Pemda DIY. Bila seseorang ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan harus melalui keputusan Keputusan Gubernur, yang biasa kita kenal dengan Sultan Ground (SG) atau Paku Alam Ground (PAG).

Setelah menguasai berpetak-petak tanah, proses enclousure-lah yang terjadi, petani-petani di Kulon Progo dipisahkan dari alat produksinya. Dengan alasan hak atas tanah milik SG dan PAG. Kenyataan yang harus diterima posisi Kasultanan-Kadipaten disini sudah jelas menjadi kelas tuan tanah.

Ketika sarana produksi sudah dipisahkan dari petani, kemudian pranata kepemilikan hak milik absolut diberlakukan. Maka petani yang tidak mempunyai lagi sarana produksinya mau tidak mau harus menjual tenaga kerjanya kepada pemiliki sarana produksi yang baru (Dede Mulyanto: 2012). Dalam laporan tirto.id, setelah tergusur warga Desa Palihan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sertifikat tanah bukan hak milik. Bak menunggu menghitung hari saja warga-warga akan kena penggusuran lagi.

Mengenai pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Angkasa Pura I, mereka mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airpot (NYIA) berhadapan dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan perusahaan BUMN tersebut bahwa Bandara mesti beroperasi awal 2019. Maka pengosongan mesti dipercepat yang pada selasa 9 Januari 2018, terjadi kericuhan saat proses pengosongan lahan, akibatnya warga Desa Temon mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Berkali-kali pihak Angkasa Pura I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini demi kepentingan umum maka warga dengan sukarela mengosongkan rumahnya guna pembangunan bandara baru untuk kepentingan khalayak. Sukar menurut saya, membandingkan kepentingan umum dengan 670Ha pemukiman dan lahan pertanian. Karena ratusan hektar tersebut merupakan kehidupan bagi ribuan warga di Kulon Progo. Dibanding kepentingan kapital yang besar di belakang pembangunan bandara.

Dari Makassar, terpaut ribuan Kilometer dari Kulon Progo, melalui tulisan sederhana ini saya membela petani, minimal dari orang-orang bebal yang menyalahkan petani yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanahnya dari kepentingan modal.

Salam Berlawan!!

Penunjang Tulisan

 

Iklan

KEGEMPARAN MAKASSAR UNTUK PRAHARA KULON PROGO

kencang

“Bagi saya, manusia tidak dibedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ateis. Tetapi dibagi diantara mereka yang tertindas dengan mereka yang menindas”

Carlos Alberto Christo-Teolog Pembebasan

Penggambaran Carlos terhadap real-nya hubungan antara manusia yang mengalami ketimpangan, mengundang pertanyaan “Apakah sebuah hubungan sedemikian rupa harus terilustrasikan secara vertikal? Tidak bisakah merata bagai permukaan kertas?”

Ingat saja kasus Pandang Raya, Bulogading, Bara-baraya dan Rembang. Tempat-tempat itu hanyalah sebagian kecil saksi dari banyaknya kasus penggusuran yang menjadi bukti ketertindasan mereka yang ditindas oleh hasrat pembangunan dan takkan pernah berhenti.

Mengatasnamakan kepentingan umum yang belum tentu umum! Perenggutan lahan tempat tinggal atau sumber penghasilan pun dihalalkan secara hukum. Dengan menggunakan sejumlah ayat-ayat di kitab suci dan hegemoni pemikiran bahwa dengan melawan berarti juga melanggar norma-norma bernegara, mereka yang tertindas ditenangkan, dininabobokkan dan diajarkan keikhlasan untuk menerima nasib ketertindasan mereka. Adalah kasus Kulon Progo contohnya.

Kabupaten Kulon Progo, khususnya Kecamatan Temon saat ini tengah masuk dalam wilayah pembangunan New Yogyakarta International Airport atau disingkat NYIA. Salah satu proyek strategis nasional di era Presiden SBY dan ditindak-lanjuti oleh Angkasa Pura I ini telah direncanakan sejak 2011 dengan meratakan pemukiman beserta lahan pertanian warga seluas 627 Ha. 160 Ha atau 27% Lahan Paku Alam dan 35 Ha (6%) milik instansi pemerintah juga ikut berpartisipasi. Dengan adanya pembangunan NYIA, Lahan Paku Alam dipindah tangankan kepada Negara pasca putusan Pengadilan Negeri Wates dan adanya keterangan pelepasan hak oleh BPN. NYIA diancang-ancang akan memiliki terminal seluas 130.000 m2. Proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan ini akan mampu menopang 45 pesawat yang hilir mudik di landasan pacu sepanjang 3.600 m2.

Kehadiran proyek strategis nasional ini bukannya tanpa masalah. Bandara Internasional yang diperkirakan akan kedatangan sekitar 41.000 penumpang/hari akan berdiri di kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan Perpres 28/2012 pasal 6 ayat 9 huruf d. Selain itu, kelompok kontra pembangunan NYIA juga mengklaim adanya cacat hukum dalam dokumen AMDAL yang menjadi rujukan terbitnya izin lingkungan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan alih fungsi lahan produktif sumber pangan seperti padi, cabai, singkong, dsb. juga menjadi alasan penolakan berdirinya bandar udara ini.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak ribuan jiwa yang bermukim di lima desa yaitu Sinditan, Palihan, Glagah, Kebon Rejo dan Jangkutan harus terungsikan dari tanah kelahirannya. Tanah harus dilihat bukan hanya sekedar faktor produksi dalam pengertian ekonomi, namun juga berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan bahkan secara menyeluruh memiliki makna religius. Marx menjelaskan keterkaitan aspek ekonomis dengan espek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat sebagai bangunan bawah pondasi bagian bawah bagi penopang bangunan atas yaitu sosial, politik dan budaya.

Dalam pengertian ini menjadi wajar jika warga menolak untuk digusur maupun tak menyerahkan lahan pertanian mereka. Bilapun diberikan penggantian rugi dengan setumpuk uang, namun siapa yang akan menjamin sistem sosial dan budaya mereka akan tetap utuh? Atau apakah keberadaan mereka cukup dianggap di Negara yang bukan hanya kaya Sumber Daya Alam tapi juga kaya akan kasus sengketa tanah?

Hingga malam ini (15/12) warga masih bertahan dan mengekspresikan penolakan mereka. Namun perlawanan mereka itu acap kali dihadiahi intimidasi dari aparatus represif negara. Pun perjuangan melalui jalur hukum nampaknya tidak melegakan pikiran para kelompok kontra NYIA. Pihak NYIA menang telak. Kini tersisa 28 rumah yang bertahan. Kamis (14/12) lalu pun SP III telah dilayangkan oleh pihak AP I kepada penghuni ke-28 rumah itu. Meskipun para penghuninya tak menjual tanahnya, namun pihak NYIA pun lebih bersikeras untuk memperoleh hak tanah dengan jalan konsinyasi.

Melihat masalah ini, Jum’at (15/12) sore tadi, tepatnya jam 16.00 WITA bertempat di depan pintu satu UNHAS, puluhan mahasiswa Makassar bersolidaritas meneriakkan penolakan penggusuran di Kulon Progo. Batu dan botol ditebar di jalanan sebagai bentuk kemarahan mahasiswa di Makassar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Di tengah aksi massa, aparat militer lengkap dengan senjata sempat mengganggu rangkaian aksi dengan menyuruh menghentikan aksi solidaritas. Tetapi, massa tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk solidaritas ke warga di Kulon Progo yang masih bertahan dengan konsekuensi mendapatkan kekerasan dari aparat. Aksi solidaritas ini juga menunjukkan bahwa perampasan lahan tetap subur sampai hari ini.

Dalam selebaran aksi yang disebar, massa aksi menyerukan upaya perlawanan yang harus terus  berlanjut, karena penindasan tidak pernah berhenti jika tidak dilawan. Dalam satu kesempatan seorang peserta aksi sempat berteriak kepada pengguna jalan, “kalian tidak akan pernah peduli dengan penggusuran atas nama pembangunan!”

Menjelang maghrib, tentara menggunakan dua kendaraan double cabin memaksa masuk ke dalam kampus UNHAS, bersama polisi menyisir area kampus. Ini berpotensi menjadi alasan bagi aparat represif untuk mengintervensi pergerakan mahasiswa.

            Katanya Aku dari tanah

            Katanya hidupku dari tanah

            Katanya matiku pun akan ke tanah

Penggalan puisi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah tanah. Tapi apakah tanah masih akan tetap ada pada generasi setelah kita? Atau jangan-jangan tanah nantinya bak mutiara, tersebunyi di bawah lautan tegel yang hanya dinikmati segelintir orang. Jika pun begitu, maka apa kabar petani kelak? Maka akan makan apa kita kelak?

Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan: Mati Terbunuh atau Bunuh Diri Gerakan Mahasiswa

­

Oleh : Ibnu Rushd

p_20150319_135256.jpg

Dalam draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, terdapat beberapa poin yang patut diperhatikan oleh mahasiswa dalam hal ini mengenai gerak organisasi kemahasiswaan. Pertama, dalam penggalan pasal 1 angka 1 organisasi kemahasiswaan adalah wadah kegiatan untuk mengembangkan daya kritis dan kepemimpinan, pasal ini kontraproduktif dengan pasal 2, organisasi mahasiswa berasaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Bagaimana menakar gerak organisasi kemahasiswaan berasaskan Pancasila, sedangkan sampai detik ini negara dengan libido-nya menindas rakyat dengan berbagai kebijakannya, sebut saja pemberlakuan praktik outsourcing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sangat merugikan pekerja, penggusuran secara paksa petani yang mempertahankan ruang hidupnya di Kulon Progo demi pembangunan fasilitas publik dengan alas aturan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dan masih banyak lagi aturan tentang aturan negara yang menindas. Artinya, sampai saat ini berjalannya kebijakan negara juga tidak berasaskan Pancasila

Kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi kampus ditetapkan oleh pemimpin dan sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi yang termaktub dalam Pasal 7. Disini kita melihat upaya melemahkan kekuatan mahasiswa, karena beberapa gerakan mahasiswa saat ini masih diinisiasi oleh organisasi mahasiswa. Tak bisa dibayangkan dengan otoritas pemimpin perguruan tinggi dalam menunggangi organisasi kemahasiswaan akan berdampak pada regresifnya gerakan mahasiswa di kemudian hari.

Ketiga, mekanisme audit yang dilakukan oleh birokrasi kampus ke perencanaan sampai pelaksanaan organisasi kemahasiswaan. Logika audit dalam hal ini bisa dimaknai sebagai langkah memantau organisasi yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa sendiri –diwakili dari keluarga mahasiswa.

Pun dalam hal audit-mengaudit kampus tidak pernah mempraktikkan secara langsung kegiatan tersebut. Mahasiswa tidak diberikan informasi mengenai hal-hal publik seperti anggaran dan pelaksaan kegiatan kampus. “ah itu kan bukan urusan kalian!!” ocehan sang wakil birokrasi kampus jika ditemui mahasiswa. Sebuah kebiasaan klasik yang kita temui ketika meminta transparansi dari kampus.

Dalam rancangan peraturan menteri di atas menekankan kendali para birokrasi kampus dalam gerakan mahasiswa yang sudah menjadi alasan untuk menolak rancangan aturan ini. Sudah berapa lama kampus mengekang mahasiswa saat. Mulai dari intervensi kegiatan pengaderan sampai larangan aktivitas malam.

REKONSILIASI GERAKAN MAHASISWA HARI INI

Sampai hari ini organisasi mahasiswa masih ribut soal proyek representasi mahasiswa di birokrasi kampus. Apakah membentuk BEM Universitas dan masuk ke Majelis Wali Amanat kampus atau tidak? Pertanyaan barusan semestinya sudah ditinggalkan.

Padahal kita sudah melihat bagaimana kuasa negara dalam melemahkan gerakan mahasiswa hari ini, adalah hal yang penting untuk memikirkan kembali jalan yang akan dipilih untuk membangun kembali gerakan yang dipegang mahasiswa. Tanpa relasi langsung dengan kekuasaan.

Memanfaatkan kebebasan akademik di kampus, seperti membangun kembali ruang-ruang kritis sebagai bentuk pengorganisasian di mahasiswa. Disamping menghubungkan di tiap-tiap organisasi mahasiswa dengan mengkonsolidasikan lebih lanjut tentang gerakan yang akan dibangun.

Kemudian mengambil sikap tentang bagaimana cita-cita gerakan dibangun dari mahasiswa sendiri dan kekuatan politik mahasiswa yang sebenarnya berada di tangan mahasiswa, yang pada ujungnya mobilisasi massa sebagai bentuk aksi nyata gerakan mahasiswa.

 

Distorsitas UKT : Dari Tunggal menjadi macam-macam

Oleh Muhammad Amri Murad

 

UangKuliahTinggi

 

Semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ibarat azimat pengikat dalam menjalankan praktik pendidikan. Rendahnya angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi meniscayakan akses mesti terbuka selebar-lebarnya. Kita tahu, mengenyam pendidikan khususnya di perguruan tinggi ialah hak seluruh warga negara, tanpa memandang bulu, jabatan, apalagi derajat harta benda. Maka dari itu, tindakan diskriminatif apapun tidak diizinkan nongkrong di perguruan tinggi.

Empat tahun silam, model uang kuliah (College tuition) mengalami perubahan revolusioner. Secara populer sebelum tahun 2013, kita mengenal istilah Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) sebagai cara mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi. Melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan (UKT), model pembayaran mulai berubah.

Alas hukum dari model ini dapat dilihat dalam pasal 88 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Menurut Kemendikbud[1] prinsip dasar pembiayaan perguruan tinggi sebagai berikut:

“…uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya…”.

Selain perubahan revolusioner (dari SPP ke UKT) ini,  transformasi model subsidi silang kerap terjadi dalam regulasi dan penerapan UKT dari tahun ke tahun[2]. Dengan menganalisisnya secara mendalam, kita dapat mengambil beberapa substansi perubahan secara faktual. Analisis sederhana ini dapat diterapkan secara umum di seluruh PTN di Indonesia dan secara tematik di tempat penulis numpang kuliah. (lebih…)

MAKASSAR, LITERASI, DAN MASA DEPAN INDONESIA

oleh  Nasrullah Mappatang
Alumni Fakultas Sastra Unhas & Kajian Budaya dan Media UGM
Pengajar FIB UNMUL Samarinda

 

Untitled.png

Melihat geliat Literasi di kota Makassar merupakan kekaguman tersendiri beberapa kalangan. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, namun seiring menguatnya wacana Literasi di negeri ini membuat pegiat Literasi di Makassar menamakan diri ‘Komunitas Literasi Makassar’. Di Indonesia, geliat Literasi dewasa ini bak cendawan di musim hujan. Menjamur dan ramai dibicarakan. Ragam wujudnya terlihat eksis di media sosial. Semoga begitu juga nyatanya di dunia faktual.

Secara pribadi, saya mengapresiasi terbitnya buku Komunitas Literasi Makassar yang merangkum karya lintas generasi Makassar. Dari anak muda sampai yang sudah punya nama menyatu dalam Buku TELINGA PALSU. Meski “launching” buku tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu dan awal tahun 2017 ini, namun gemanya masih terasa sampai sekarang. Dalam konteks ini, tanpa harus berlebihan, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa ini penting untuk diapresiasi. (lebih…)

Merasa Diteror, Petani Demo PT Vale

 

IMG-20170917-WA0029

LUTIM, BKM — Forum Masyarakat Tani (FMT) di Kecamatan Towuti, Luwu Timur saat ini menggelar aksi demonstrasi di persimpangan Enggano tepatnya di Desa Asuli Kuari, Senin (18/9).

Aksi yang dilakukan oleh FMT melibatkan ratusan warga tani. Mereka kesal akibat kerap mendapatkan teror dari pihak perusahaan tambang nikel milik PT Vale Indonesia, Tbk. (lebih…)

(Mojok.co) BU MEGA TAK PERLU DIBELA

oleh Muhidin M. Dahlan

170908-ESAI-MEGAWATI-DAN-PDIP.jpg

Tragis betul Bu Mega ini. Dandhy si anak drone yang bikin status di medsos, Bu Mega yang dimaki netijen. Abdi Edison si tukang lapor guru polisi karena Dandhy yang memang dandi, pintar, dan ganteng maksi itu lebih banyak main droneketimbang belajar di kelas dan mengerjakan LKS, Bu Mega yang kena gempor. Padahal Pak Jokowi yang presiden RI dan Pak Wira yang menkopol-nya.

Apa salah Bu Mega? Mengapa Bu Mega yang harus menanggung semua kenakalan dan keisengan kalian? Tidak bisakah Bu Mega hidup lebih tenang dan berfoto-foto saja penuh puja saat hari-hari kenegaraan tiba? Mengapa urusan cemen anak medsos mesti jadi urusan Bu Mega juga?

“Kami bela marwah Ketua Umum kami,” teriak lantang si Abdi Edison pencarimakan muka berkop demokrasi.

Woi, Bu Mega nggak usah kau bela-bela pun marwahnya tetap harum mewangi. Kau masih belum jadi, maaf, spermatozoid pun belum, marwah Bu Mega itu sudah megah. Dia itu anak Pak Karno. Dia itu darah biru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapaknya yang menggali Pancasila dan baca Proklamasi, mamanya yang bikin bendera pusaka kepunyaan Republik. Kurang apa coba. (lebih…)

(Tirto.id) Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Sumber : https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD

Reporter Tirto.id : Husein Abdulsalam

antarafoto-megawati-buka-rakor-tiga-pilar-pdip-090217-hma-2.JPG

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?
tirto.idDandhy Dwi Laksono, sineas dokumenter, dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP Perjuangan. Abdi menuduh Dhandy telah melakukan pencemaran nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui Facebook. (Baca: Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan oleh Repdem)

Pangkal laporan itu tulisan Dandhy berjudul “Suu Kyi dan Megawati”. Dandhy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi […] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Simpatisan Megawati atau kader PDIP, dalam hal ini Abdi Edison, tersinggung karena Megawati disejajarkan dengan Aung San Suu Kyi dalam konteks ketika pemimpin Myanmar itu dalam sorotan lantaran situasi kekejaman dan krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya. Akan tetapi, fakta-fakta yang diungkapkan Dandhy mengenai kekerasan di Aceh dan Papua sebenarnya faktual dan memang terjadi pada masa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Janji Megawati kepada Aceh dan Papua

Siang hari itu, pada 29 Juli 1999, di atas panggung sederhana di belakang podium kecil, Megawati berdirimembacakan naskah pidatonya.

Belasan kamera wartawan dan ratusan pasang mata penonton berjubel menyaksikan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia: Pidato ketua partai pemenang pemilihan umum pertama pasca-Orde Baru.

Pada satu momen, suara putri Sukarno itu parau dan menangis haru. Saat air mata mengalir di pipinya, ia berusaha melantangkan suara: “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Arun merujuk kawasan ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 1970-an. Ucapan “saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu” adalah pengakuan terbuka bahwa Aceh tidak mendapatkan hak secara layak dan Megawati berjanji hak itu akan diberikan.

Beberapa saat kemudian, Megawati melanjutkan lagi kata-katanya: “Begitu pula yang akan saya lakukan buat saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, saudara-saudara.”

Baca juga: Drama Kuasa Megawati 

Namun, alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya (pada 2001 ganti nama Papua). Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi, dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati.

Petaka di Tanah Rencong

Malapetaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpat rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar satu juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Ratusan kepala desa—keuchik dalam bahasa lokal—menyatakan diri bergabung dengan GAM. Pada pertengahan 2001, GAM mengklaim mengontrol 75 persen wilayah Aceh.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 12 Mei 2000 Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh ditandatangani oleh pihak Indonesia dan GAM. Kesepakatan ini berlanjut dengan penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, keduanya gagal memuaskan kedua belah pihak dan, dengan sendirinya, gagal pula menghentikan konflik.

Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan.

Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Baca juga: Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana

Pemerintahan Megawati menamakan operasi militer ini dengan sebutan “Operasi Terpadu“. Kata “terpadu” merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kendati demikian, kekerasan tak terhindarkan. Amnesty International mencatat, selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003, dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 – Februari 2004.

Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.

Dalam upaya memutuskan dukungan logistik dan moral untuk GAM, pasukan keamanan memindahkan penduduk sipil dari rumah dan desa secara paksa, melakukan serangan bersenjata dan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil dipaksa berpartisipasi dalam macam-macam kegiatan yang mendukung operasi militer.

Dalam laporan berjudul Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials, Human Rights Watch mewawancarai 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh di lima penjara di Jawa Tengah. Mereka memberi kesaksian telah disiksa dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk disetrum dan disundut rokok.

Tidak heran jika ada warga Aceh yang bahkan hingga mengungsi ke Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch, ribuan warga Aceh mengungsi ke Negeri Jiran. Karena Malaysia tidak memiliki sistem yang bisa melindungi para pengungsi, masih menurut organisasi pemantau HAM berbasis di New York itu, para pengungsi Aceh kemudian ditangkap, ditahan, dan dipulangkan.

Baca juga: Rumoh Geudong, Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian

Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Kasus Papua & Pembunuhan Munir

Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam mencatat soalpembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa.

Kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh “orang tak dikenal” terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Komnas HAM mencatat, selama peristiwa yang dikenal Tragedi Wamena-Wasior itu, ada pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga: 

Di akhir masa kekuasaan Megawati, pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib meninggal. Pada 7 September 2004, kurang dua bulan sebelum Megawati diganti Susilo Bambang Yudhoyono, Munir tewas dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi.

Yudhoyono, sesudah bekerja di Istana Negara, berjanji mengusut kasus pembunuhan Munir sebagai “ujian bagi sejarah kita.” Sebuah Tim Pencari Fakta dibentuk untuk “secara aktif membantu penyidik kepolisian Indonesia melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan.”

Sebagaimana rumusan akhir tim pencari fakta, ada “kemungkinan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan” dari Badan Intelijen Negara (BIN) oleh para pejabatnya. Sementara kepolisian, yang berwenang melakukan penyidikan, tidak bekerja “sungguh-sungguh dan efektif” serta “mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap” kasus kematian Munir. Selain itu, BIN sebagai lembaga negara gagal memberikan dukungan secara penuh dan luas untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Sampai kini, pengadilan terhadap kasus pembunuhan Munir terhenti pada para jaringan eksekutor, dan gagal menyeret mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya.

Baca juga:

Jejak Pembunuhan Munir dan Ikan Besar di Singapura
Aktivis HAM Kecam Putusan MA soal Dokumen Kasus Munir
Munir dalam Lipatan Jas Kusut Pejabat

Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF Kasus Pembunuhan Munir:
“Dokumen Hilang di Instansi Negara Bukan Hal Baru”

Kini sudah 18 tahun berlalu sejak Megawati memberikan pidato itu. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak. Partai ini juga mengusung dan memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hingga kini kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun di Papua tak kunjung serius diusut. Juga pembunuhan terhadap Munir, Theys Eluay, dan sejumlah anggota keluarga penyintas lain.

Megawati memang jadi presiden saat kekerasan-kekerasan itu terjadi, dan kini ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintahan sekarang yang dipimpin Joko Widodo adalah kader PDIP, dan PDIP pula yang menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.

Menjadi penting agar catatan pelanggaran HAM berat di masa Megawati ini (juga di rezim-rezim lain), selain terus diingat, juga didorong untuk diselesaikan demi keadilan dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa impunitas.

==========

Naskah ini direvisi pada bagian yang menjelaskan kasus kekerasan terhadap keluarga Bonay di Papua.

(lebih…)

#KamibersamaDhandy

 

WhatsApp Image 2017-09-08 at 20.02.51.jpeg

SAFEnet Meminta Segera Hentikan Pemidanaan Aktivis Yang Menyampaikan Kritik Karena Akan Membahayakan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Dalam catatan SAFEnet, setidaknya ada 35 orang aktivis yang dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

 

Jakarta, 7 September 2017 – Di tahun 2017, secara berturut-turut Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara SAFEnet menerima sejumlah laporan mengenai upaya pemidanaan sejumlah aktivis mulai dari Mohamad Aksa Patundu aktivis anti-korupsi di Tojo Una-una, Sulawesi Tenggara, Rusdianto Samawa aktivis nelayan tradisional di Jakarta, Stanly Handry Ering whistleblower kasus korupsi di Manado, Edianto Simatupang aktivis lingkungan di Tapanuli Selatan, dan Novel Baswedan penyidik senior KPK.

Sejumlah nama aktivis ini menghadapi situasi hukum di mana para pelapornya adalah pejabat publik negara. Mohamad Aksa Patundu dilaporkan oleh Kapolres Tojo Una-una (Touna) karena sebelumnya Aksa melaporkan yang bersangkutan ke Propam atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek dari Pemda Touna. Rusdianto Samawa dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Stanly Handry Ering mendekam di tahanan atas laporan Mantan Rektor Prof. Dr. Philoteus Tuerah dan Rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Runtuwene yang juga istri Walikota Manado. Edianto Simatupang baru saja selesai diperiksa sebagai tersangka atas laporan Bupati Tapanuli Selatan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lalu Novel Baswedan dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. (lebih…)

MEMBUNUH KEABADIAN

Oleh Muhammad Amri Murad

Membunuh Keabadian

Ilustrasi oleh MA

Sebagai sebuah institusi publik yang fokus pada pendidikan rakyat, perguruan tinggi menjadi patron yang selayaknya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pabrik pengetahuan, membuka ruang yang paling potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan serta dimaksimalkan, apabila produksi pengetahuan terlahir dari ruang akademik demokratis nan partisipatoris.

Tujuan pendidikan sebagaimana yang dikatakan filsuf Amerika abad ke-20 John Dewey yaitu untuk menghasilkan manusia bebas yang memiliki kemampuan interaksi satu sama lain secara setara (equal relation). Ruang demokratis dan kebebasan berpartisipasi antara sivitas akademika menjadi syarat mutlak, demi terciptanya suasana kondusif di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Avram Noam Chomsky, salah seorang professor linguistik Institut Teknologi Massachussets.

Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari sivitas akademika pun punya posisi setara. Mahasiswa tidak dapat hanya dijadikan layaknya anak kecil dalam pergaulan, yang harus patuh, tunduk dan menerima secara serampangan pengetahuan dari dosen serta kebijakan birokrasi.

Secara sederhana, mahasiswa dan birokrasi semestinya siap mendapatkan kritik. Demi mencapai tujuan pendidikan tadi, sikap permisif mahasiswa terhadap tindakan otoritarian dosen dan birokrat kampus yang meng’alpa’kan nalar kritis mahasiswa, menjadi dinding penghalang besar terhadap perkembangan gagasan dan intelektual kritis.

Plato dengan konsep idea-nya Al-battani dengan konsep trigonometrinya, Descartes dengan ungkapan Cogito Ergo Sum-nya, serta Einstein dengan teori relativitasnya masih sering dibincangkan di abad 21. Fisik tokoh tersebut telah lama “mati” dari realitas kita, namun gagasannya masih hidup di masyarakat. Karena pada hakikatnya, gagasan itu abadi. Lantas, bagaimana gagasan yang abadi itu dikelola di perguruan tinggi?

Antitesa idealitas pendidikan Tinggi

Beberapa bulan terakhir, media sosial dibanjiri pelbagai informasi kasus perguruan tinggi di Makassar. Kekerasan kepada pers oleh oknum dosen di Universitas Islam Negeri Alaudin, pemaksaan pemberhentian aksi oleh pejabat birokrasi di fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar, skorsing serampangan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, serta kasus skorsing mahasiswa di kampus merah. Secara garis besar, munculnya berbagai kasus tersebut memiliki empat persamaan. (lebih…)

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: