Picpraganda!

Lebih Banyak Foto

Blog stats

  • 57,535 hits

PERJUANGAN BELUM SELESAI SAMPAI DISINI!

 

Jpeg

Massa Aliansi Unhas Bersatu  melakukan long march menuju Gedung DPRD Provinsi Sul-Sel.

Mereka menempuh perjalanan dengan jarak sekitar 8,9Km. Dari kampus Unhas hingga ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka adalah massa aksi dari aliansi Unhas Bersatu yang turut tergabung dalam RADIKAL (Gerakan Pendidikan Anti Liberalisasi).

“Ini pengalaman jalan kaki terpanjang yang pernah saya lalui”, berkata seorang perempuan kepada kawannya di tengah letih yang menghampiri ia dan massa aksi lainnya dalam aksi yang bertepatan dengan hari pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia K.H. Dewantara.

Sontak pertanyaan segera muncul dalam benak. Mengapa seribu-an mahasiswa ini rela melakukan long march yang disertai guyuran air hujan? Yah, apalagi kalau bukan semangat yang telah dipupuk sebelumnya akibat keresahan melihat situasi kampus yang kini semakin timpang dan kian menjauh dari tujuan mulianya, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebuah situasi yang dihasilkan berkat kesepakatan untuk mereformasi pendidikan lewat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU-PT). Lelah beserta pakaian basah mereka pun seketika mampu dikonversi menjadi asupan tenaga demi apa yang disebut masa depan pendidikan kita. Untuk anak-cucu kita juga tentu saja.

Adakah jaminan kalau di masa depan akses terhadap pendidikan tinggi menjadi lebih terbuka mengingat sekarang biaya pendidikan meningkat perlahan-lahan? Sementara penghasilan bagi yang hanya lulusan SMA justru semakin rendah. Begitu kurang lebih salah satu tuntutan RADIKAL, sebagai konsekuensi pemberlakuan UKT (Uang Kuliah Tunggal), turunan dari UU-PT.

Selain itu, ditengah kondisi kampus yang mengekang kebebasan berekspersi, pihak birokrasi malah melakukan praktek pendisiplinan lewat kerjasama apik antara POLRI-TNI dan pendidikan tinggi. Posisi aparatus pengamanan ini sesungguhnya berada diantara relasi triple helix antara pemerintah sebagai fasilitator lewat pembentukan regulasi seperti UU-PT, dan kampus sebagai penyedia agen dan ilmu pengetahuan yang dimuarakan kepada pihak industri. Peran TNI-POLRI, pada gilirannya, menjadi pengaman untuk kelancaran arus modal dalam lingkaran tersebut.

Tiba di gedung DPRD Sul-Sel sekitar pukul 14.00 WITA, massa dari aliansi Unhas bersatu segera bertemu dengan organ lainnya yang tergabung dalam RADIKAL, diantaranya UMI (Universitas Muslim Indonesia),  PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia), UPRI (Universitas Perjuangan Republik Indonesia), Universitas Cokroaminoto, dan STIEM Pembangunan.

Butuh waktu sekitar tiga jam untuk menunggu respon anggota DPRD atas tuntutan massa aksi. Debat pendapat bersama mereka kemudian melahirkan kesepakatan bahwa tanggal 10 Mei, 2016 nanti pihak DPRD akan memfasilitasi pertemuan dengan rektor-rektor dari universitas yang tergabung dalam aliansi RADIKAL.

Aksi massa yang baru saja digelar, mungkin tidak berdampak langsung pada perubahan kebijakan. Akan tetapi, gerakan ini adalah fakta nyata bahwa masih ada yang salah pada pendidikan dan pelaksanaan pendidikan tinggi hari ini. Oleh karena itu, kita masih butuh amunisi berupa gagasan, data dan fakta untuk berperang dalam pertarungan yang sesungguhnya. Perjuangan belum selesai sampai disini!

YANG MELAHIRKAN OTONOMI DAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI

Poster UU PT

Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) No. 12 tahun 2012 dan prinsip otonomi universitas tidak turun begitu saja dari langit. Tapi, ia merupakan proses sejarah yang dimenangkan, dan dihasilkan dari hasil riset panjang oleh Bank Dunia (World Bank), yang pada ujungnya memberikan hibah senilai USD, 73,12 M atau senilai Rp, 710 Milliar dengan kurs Rp, 9.175.

Tak ubahnya prinsip Bank yang pada umumnya kita ketahui, ada sederet syarat yang harus dipenuhi atas pinjaman yang akan diberikan. Namun sebelum kita membahas syarat tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan latar maupun konteks yang melahirkannya. Maka, kita mesti melirik sistem dan tata-kelola kampus di era orde Baru, sebelum reformasi 1998, dan tentu saja, sebelum reformasi pendidikan tinggi yang dimulai penggarapan konsepnya sejak tahun 2003, sebagai basis materil dari penelitian besar yang dilakukan oleh Bank Dunia.

Gambaran itu sekaligus akan menjadi jawaban atas pertanyaan “mengapa kampus mesti otonom?” yang dilihat dari kacamata Bank Dunia melalui hasil risetnya di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Argumentasi ini kurang lebih diekstrak dari dua hasil laporan Bank Dunia: Putting Higher Education to Work: Skill and Research for Growth in East Asia (2012) dan I-MHERE (Indonesia Managing Higher Education for Relevancy and Efficiency): completion and report (2013).

Tujuan utama dari bantuan dan reformasi ini ialah mengarahkan lulusan perguruan tinggi pada pengembangan skill dan produktivitas yang mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dengan ditopang sistem dan tata-kelola universitas berparadigma baru yang efisien, otonom, berkualitas, akuntabel, terevaluasi dan terakreditasi. Singkatnya, melahirkan agen dan pengetahuan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi (knowledge based economy). Berikut latar belakang yang melahirkannya untuk konteks Indonesia, menurut Bank Dunia. Tanda (…) merupakan tambahan dari literatur lainnya:

  1. Universitas di era Orde Baru begitu tersentralisasi, pengambilan keputusannya bersifat top-down, memakan waktu lama dan tidak efisien. (Pengaruh sentralisasi itu sampai ke ranah akademik, dimana riset-riset yang diselenggarakan kampus mesti sesuai dengan, dan mendukung, proyek pembangunan ala orde baru. Riset yang sifatnya kritis, akan sulit diterima oleh pemerintah sebab setiap riset yang dilakukan kampus diawasi oleh DPPM atau Dewan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, dosen diwajibkan mengikuti penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, yang mana pelatihan itu berisi doktrin tentang Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal. Untuk menjadi seorang profesor pun dibutuhkan persetujuan dari presiden Soeharto)[i].
  2. Di tahun 1990-an, hanya 12,8 persen dari jumlah pelajar SMA yang terserap di perguruan tinggi, lebih rendah ketimbang Thailand dengan 31,9 persen, Malaysia 28,3 persen, dan Filiphina 29,4 persen. Banyak diantara mereka yang terdaftar di universitas negeri kebanyakan berasal kelas atas, yaitu 48,5 persen. Sementara hanya 2,7 persen dari kelas bawah, sisanya diisi oleh kelas menengah, pada tahun 2005.
  3. Ditengah pertumbuhan ekonomi yang dibawah 4 persen, negara terlalu banyak mensubsidi biaya untuk pendidikan tinggi dengan tingkat produktivitas sarjanawan yang rendah dan sulit terserap oleh industri maupun perusahaan karena kekurangan skill[ii]. Disamping itu, pada tahun 2000 hanya 9,1 persen program studi dari 4925 jurusan (negeri maupun swasta) yang memperoleh ranking excellent, atau terakreditasi “A”.
  4. Banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kampus-kampus. (Menurut Heru Nugroho, riset-riset yang dilakukan pemerintah kala itu, bahkan sampai sekarang, menjadi rebutan bagi para akademisi oportunis yang sibuk mencari duit ketimbang mengedukasi atau menjalankan riset-riset kritis, sehingga kultur akademik menjadi macet).

Empat masalah tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi dari Bank Dunia agar pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, segera melakukan reformasi di bidang pendidikan tinggi. Masalah nomor satu dijawab dengan pemberlakuan tata-kelola otonomi kampus baik akademik maupun akademik. Poin nomor dua dijawab dengan pemberian beasiswa kepada kelas bawah yang tidak mampu secara ekonomi, namun berpotensi secara akademik dan menjaring mahasiswa dari daerah terpinggir atau terbelakang. Masalah ketiga dijawab melalu partisipasi sektor privat dalam pembiayaan dana pendidikan tinggi—untuk membenarkan pemangkasan subsidi Negara—dan perbaikan program studi untuk menghasilkan riset inovatif yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi. Relasi antara industri-kampus-negara inilah yang disebut triple helix. Kampus sebagai penyedia pengetahuan dan agensi yang didorong ke arah industri-industri, sementara negara bertugas memastikan berjalannya proses itu melalui pembentukan regulasi. Sementara rekomendasi dari masalah terakhir, kampus mesti melakukan prinsip good governance; akuntabel, efisien dan transparan.

Lalu, dari keempat rekomendasi tersebut muncullah keduabelas syarat yang ditetapkan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia untuk pemberian dana atau hibah (grant). Syarat itu terdiri dari dua bagian, yaitu PDO’s (Project Development Objectives) indicators atau perkembangan proyek secara keseluruhan, dan IOI’s (Intermediate Outcome Indicators) atau hasil lanjutan tingkat menengah. Syarat IOI’s berlaku bagi institusi penerima hibah komponen B.1. Universitas Hasanuddin memperoleh hibah B.1 sebanyak Rp, 10 Milliar dan B.2.a sebanyak Rp, 3,9 Milliar untuk penguatan manajemen institusional dalam institusi pendidikan otonom[iii].

Syarat indikator PDO’s:

  1. Terbentuknya Undang-Undang yang mengatur pendidikan tinggi Indonesia agar keempat rekomendasi di atas mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) telah diganti oleh UU-PT (Pendidikan Tinggi) karena dinilai syarat dengan privatisasi dan komersialisasi di bidang pendidikan, juga menggeneralisir pemberlakuannya hingga ke perguruan tinggi swasta. Undang-undang yang dibentuk sesuai dengan rekomendasi, mesti memenuhi tiga pilar kebijakan publik yang didefinisikan oleh Bank Dunia. Pertama, dapat menjadi jawaban atas kegagalan pasar (market failure) dengan memberikan riset kepada sektor industri, sekaligus memberikan beasiswa bagi kalangan yang kurang mampu. Kedua, mendukung institusi perguruan tinggi yang lebih otonom dan akuntabel. Ketiga, memberikan pelayanan yang lebih baik khususnya dengan memberikan intensif kepada sektor privat untuk menumbuhkan dan memastikan hubungan antara pihak industry dengan penyedia layanan (provider) dan menangani hubungan antara pendidikan tinggi domestik maupun internasional[iv]. Ketiga pilar di atas pada gilirannya menghasilkan pasal-pasal yang termaktub di UU-PT seperti; Pasal 48 ayat 1 “Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”, yang di fasilitasi oleh ayat 4-nya “pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian”, di mana hubungannya didasarkan pada pasal 50 ayat 2 “prinsip kesetaraan dan saling menghormati”; Pasal 64 tentang otonomi di bidang akademik dan non akademik, dimana “otonomi pengelolaan perguran tinggi meliputi (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana pra-sarana)”. Sementara untuk pilar pertama, termaktub dalam pasal 74 ayat 1 dimana “PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima (…)”.
  2. Mengembangkan sistem informasi untuk pendidikan tinggi atau NISHE (National Information System for Higher Education).
  3. 5 persen dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia memperoleh akreditasi institusi.
  4. 5 persen perguruan tinggi negeri mesti mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor finansial.
  5. Proses evaluasi yang komprehensif untuk item pembiayaan, competitive grants, dan performance-based contracting yang selesai pada saat proyek tersebut berakhir.
  6. 90 persen usaha untuk memperoleh bantuan tersebut, oleh institusi yang berpartisipasi (PTN), mesti melakukan penawaran pada periode berlakunya proyek tersebut.
  7. 50 persen staf yang bekerja di institusi yang berpartisipasi (PTN) dalam proyek tersebut memperoleh sertifikasi yang memenuhi syarat sertifikasi nasional yang berlaku pada tahun 2010.
  8. Seluruh institusi yang berpartisipasi dalam proyek ini menerbitkan seluruh kontrak barang dan konstruksi materialnya untuk setiap kontrak di atas angka USD, 50.000 atau setara.

Syarat IOI’s :

  1. Efisiensi.
    Mengurangi 10 persen waktu studi mahasiswa menjadi 54 bulan bagi institusi penerima bantuan komponen B.1. (agaknya ini yang menjadi cikal bakal pengetatan kurikulum dan percepatan masa studi, termasuk pelarangan kegiatan kaderisasi dan organisasi karena konon memperburuk IPK mahasiswa dan memperlama masa studinya)
  2. Kesetaraan.
    Meningkatkan 50 persen penerimaan mahasiswa dari golongan keluarga berpendapatan rendah, bagi institusi penerima bantuan komponen B.1, dengan baseline 8-12 persen dari populasi mahasiswa.
  3. Kualitas.
    Meningkatkan rata-rata IPK mahasiswa sebanyak 5 persen dari rata-rata 2,99 menjadi 3,13 bagi institusi penerima bantuan komponen B.1.
  4. Relevansi.
    Mengurangi 10 persen waktu tunggu mahasiswa sarjana dalam mendapatkan pekerjaan dari 8.59 bulan menjadi 7.64 bulan bagi institusi penerima bantuan komponen B.1.

 

Apa yang dapat kita lihat dari syarat bantuan dana hibah dari Bank Dunia itu ialah bahwa UU-PT dan otonomi kampus tidak lahir begitu saja, melainkan melalui serangkaian inovasi dari apa yang dilihat Bank Dunia sebagai masalah pada perguruan tinggi di Indonesia selama masa orde baru dan sebelum reformasi pendidikan tinggi dimulai dengan knowledge based economy sebagai landasan filosofisnya.

Jadi, argumentasi yang mengatakan bahwa universitas hanya akan sibuk ‘mencari duit’ ketimbang mengurusi pendidikan, pengajaran, dan penelitian tidak sepenuhnya tepat sasaran—dalam mengkoreksi kontradiksi dalam tubuh UU-PT. Universitas tetap akan mengurusi ketiga hal tersebut, namun, arah dan tujuannya ialah mengisi pos-pos di bidang industri, baik lokal maupun internasional melalui agen (tenaga kerja), ataupun dalam bentuk ilmu pengetahuan (riset inovatif) yang mampu mempercepat proses produksi demi pertumbuhan ekonomi.

Doktrin tridharma yang ujungnya adalah pengabdian kepada masyarakat bukan tidak mungkin dipelintir oleh argument knowledge based economy, sebagaimana keyakinan Bank Dunia yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turut mendorong kemajuan di bidang sosial. Sehingga, pengabdian kepada masyarakat di sini didefinisikan dan dipandang melulu dari seberapa besar kontribusi universitas terhadap kemajuan ekonomi.

Maka untuk merumuskan argumen tandingan ataupun bantahan atas alternatif solusi yang disediakan Bank Dunia, masalah-masalah Perguruan Tinggi yang terjadi di masa orde baru perlu dilihat kembali. Dengan begitu, kita dapat melihat masalah yang melahirkan UU-PT dan otonomi kampus atau PTNBH sebagai solusi alternatif.

Penulis hanya sanggup membayangkan dua model pendidikan tinggi yang masih sangat abstrak, di luar dari konsep yang ditawarkan Bank Dunia:

a). Konsep lain di luar otonomi kampus yang tidak tersentralisir, sehingga tetap dapat terhindar dari otoritarianisme negara seperti di era orde baru.

b). Model otonomi kampus yang tidak mengandung komersialisasi dan tetap setia pada nilai Tridharma perguruan tinggi. Tentu saja, terlebih dahulu kita mesti membuktikan betapa komersil otonomi kampus yang berjalan saat ini. Misalnya dengan mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan: benarkah posisi universitas kini disubordinasi oleh pasar, sebagaimana di era orde baru universitas disubordinasi dan dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan?

Di luar dari kemungkinan yang telah disebutkan, penulis percaya, masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat berkembang dari pikiran, riset maupun hasil kajian yang mendalam dari kita, untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Setidaknya, kita mulai belajar untuk mendefinisikan diri kita sendiri, seperti Pramoedya yang telah mencoba mendefinisikan bangsa Indonesia dan manusia Indonesia.

 

Oleh: Harry Isra
[i] Nugroho, Heru. 2006. Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan. Hlm, 155-186, dalam Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. 2006. Hadiz & Dhakidae (ed.).

[ii] Skill yang dimaksud disini mencakup tiga: Academic skills, generic skills (skill of life) dan technical skills. Dalam pandangan Bank Dunia, ketiga skill ini dinilai mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

[iii] Eka Putra, Hasrul. 2012. Bantuan Bank Dunia Dalam Pendidikan Tinggi Indonesia (Studi Kasus Unhas). Skripsi Universitas Hasanuddin.

[iv]Lihat, World, Bank. 2012. Putting Higher Education to Work: Skill and Research for Growth in East Asia. Hlm, 3.

UNTUK KESEKIAN KALINYA, TOLAK PTNBH!

Kurang lebih selama dua tahun sejak bergantinya status Unhas dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), berbagai dampak negatif kian dirasakan oleh mahasiswa.

Mulai harga sewa kantin mace-mace yang perlahan melonjak, fasilitas koneksi internet (hotspot wi-fi) yang dipadamkan ketika sore menjelang, terbatasnya peminjaman fasilitas kampus seperti aula untuk malam hari, dan tentu saja pemberlakuan jam malam dengan dalih biaya listrik membengkak.

IMG_20160412_131925

Massa aksi Aliansi Unhas Bersatu di depan gedung Rektorat Unhas

Ruang-ruang hidup dan kreativitas di kampus pada gilirannya dijadikan sebagai sumber pendapatan. Konsekuensi kampus yang memperoleh status PTNBH ialah berkurangnya subsidi Negara, sebab kampus dinilai mampu untuk membiayai dirinya secara mandiri.

Maka, mau tidak mau Unhas mesti mengkomersialisasikan aset-asetnya, termasuk menerima lebih banyak mahasiswa Internasional hingga menaikkan biaya kuliah melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal). Atau opsi lainnya dengan mengurangi jumlah mahasiswa dari golongan menengah kebawah yang masuk dalam UKT I-II dan menaikkan kuota untuk jalur non-subsidi (UKT IV-V).

Pelbagai masalah itulah yang menjadi alasan bagi Aliansi Unhas Bersatu, disingkat UBER, untuk kembali menggelar aksi menolak PTNBH, Selasa, 12 April 2015. Selain menuntut diadakannya dialog dengan rektor Unhas terkait PTNBH, aksi yang dimulai sekitar pukul 13:00 Wita ini juga merupakan ajang mengkampanyekan kembali (re-campaign) isu PTNBH yang menjadi titik tolak keresahan mahasiswa dan mengubah paras pendidikan, Unhas khususnya, menjadi ladang komersialisasi.

PTNBH yang merupakan turunan dari UU-PT (Undang Undang Pendidikan Tinggi) mengandung kekeliruan berpikir dalam menilai mutu pendidikan. Keberadaan otonomi sebagai model tata-kelola seolah merupakan jalan keluar atas problem pendidikan yang kita hadapi saat ini. Toh, nyatanya, dalam riset yang diadakan LAW Unhas beberapa waktu lalu, dosen yang melakukan praktik nepotisme memperoleh persentasi sekitar 66 persen.

IMG_20160412_141325

Wakil Rektor III Unhas menanggapi tuntutan massa aksi

Sewaktu masa aksi tiba di titik aksi pertama, yaitu gedung rektorat Unhas, perwakilan masing-masing organ menyampaikan orasi ilmiahnya masing-masing. Namun sayangnya, rektor Unhas sebagai sasaran tuntutan tidak berada di tempat. Massa aksi pun dihadapi oleh wakil rektor III, setelah satu setengah jam berlalu.

“Ada dua pilihan bagi mahasiswa Unhas untuk PTNBH, menolak atau menerima. Unhas telah diberikan amanah untuk PTNBH. Adek-adek bisa melakukan judicial review kalau mau menolak PTNBH”, kata wakil rektor III Unhas.

Tak dianggap memberikan solusi dan masukan berarti, massa aksi pun melanjutkan kampanyenya di pintu I Unhas, setelah menuntut pihak rektorat untuk melakukan dialog publik pada 14 April nanti. Sekitar pukul 15:30 Wita, aksi demonstrasi kali ini ditutup oleh koordinator lapangan.

Download Formulir Litsar

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.251 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: