Picpraganda!

Lebih Banyak Foto

Blog stats

  • 45,722 hits

Infografis Makassar Tolak Reklamasi

Infografis Mengapa Proyek Reklamasi Mesti Kita Tolak

Infografis Mengapa Proyek Reklamasi Mesti Kita Tolak

REFLEKSI PERLAWANAN RAKYAT BULOGADING MAKASSAR; Bukan Lagi Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

2

Negara kita sedang merayakan usia kemerdekaannya yang ke 70 tahun. Menjelang hari perayaan besar itu, Kota Makassar, tepatnya di Jl. Somba Opu, tak jauh dari Pantai Losari, ratusan warga melakukan protes keras terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar atas eksekusi tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1924; Tanah Bulogading. Perjuangan panjang rakyat Bulogading, yang sudah bermula dari tahun 2010 ini, disinyalir melibatkan mafia tanah dan mafia hukum di Makassar[1]. Hingga hari eksekusi yang ditentukan oleh PN Makassar tiba, masyarakat Bulogading bersama aliansi masyarakat sipil, NGO, dan gerakan mahasiswa, hanya mampu melakukan blokade akses jalan menuju tanah mereka untuk menghalau panitera PN bersama aparatnya.

Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu. Mungkin begitu ungkapan yang seringkali dialamatkan kepada Penyelenggara ataupun Lembaga Negara yang kerap memberikan rekomendasi-semu buah pengawasan ‘moralnya atas permasalahan rakyat. Namun kali ini ungkapan yang berasal dari folklor demikian seolah terlampaui oleh gerakan mandiri rakyat untuk mempertahankan haknya. Terlampaui, karena meski rakyat Bulogading, bersama kuasa hukum dan jejaring aliansi perjuangannya, telah melakukan pengaduan kepada Instansi dan/atau lembaga Negara terkait mengenai perihal ini, tetap saja tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan bagi status kampung mereka. Alih-alih mengharap respon yang semestinya, rakyat Bulogading justru hanya mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Padahal, teror dari isu akan datangnya aparat, lengkap dengan bulldozer dan ekskapatornya, tak henti menghantui mereka. Dalam situasi demikian, tidak ada yang lain yang nyata bagi rakyat Bulogading selain melakukan penolakan langsung dengan memblokir jalan. Bagi mereka, jejak leluhur, tanah kelahiran, ruang hidup, ruang memori, serta masa depan anak cucu mereka adalah wajib untuk diperjuangkan dengan sepenuh harga diri.

Seolah ingin menegaskan bahwa kekuatan rakyat’ bukanlah ‘gonggongan anjing’ yang membuat kafilah bisa seenaknya berlalu, rakyat Bulogading tidaklah sama dengan Penyelenggara Negara, maupun Pengawasnya (masyarakat politik) yang bisa dibeli dan dibungkam oleh deal apa saja. Gonggongan mereka bisa saja membuat kafilah (pemodal dan penyelenggara negara terkait) melenggang pergi dengan angkuh, namun gerakan penolakan rakyat Bulogading bukanlah sekedar gonggongan anjing yang bisa membuat kafilah serakah berlalu begitu saja.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Makassar dan Penyelenggara Negara lainnya untuk mengutamakan asas ‘keadilan’ bagi rakyat ketimbang asas ‘kepastian hukum’ yang konon, dewasa ini, mudah saja untuk dibeli dan dimanipulasi. “Folklor” yang berkembang di arus bawah (undercurrent) ini, alangkah fatalnya jika benar berkembang-biak dan tak terbendung di dalam ranah penegakan hukum. Terutama, perkara hukum yang menyangkut urusan langsung dengan rakyat arus bawah yang aksesnya terhadap penegakan hukum sangat (di)lemah(kan) dan terbatas(i).

Di tempat lain, pada tanggaal 6-9 Agustus 2015, tak berselang lama dengan peristiwa Bulogading, sebuah konferensi kebudayaan berskala internasional digelar. Konferensi yang diselenggarakan oleh Inter Asia Cultural Studies Society ini, mengusung tema “Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices” (Arus Bawah: Menggali Praktik Sosial dan Diskursif / Wacana yang Terpendam). Universitas Airlangga, Surabaya, menjadi tuan rumahnya.

Pembicara utama (Keynote Speaker) dalam konferensi ini adalah Prof. Abidin Kusno dari York University, Ontario, Canada. Profesor kelahiran Surabaya ini memaparkan fakta-fakta historis mengenai gerakan Arus Bawah Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Dalam presentasinya, Profesor Abidin Kusno memaparkan narasi mengenai Mas Marco Kartodikromo dan Tan Malaka dalam membangun gerakan arus bawah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi itu kemudian diakhiri dengan pemaparan dari Pembicara Kunci Penutup (Closing Keynote Speaker) Prof. Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Dalam presentasinya, Prof. Melani Budianta mengangkat Kota Surabaya sebagai sebuah situs (sites) gerakan arus bawah (undercurrent), di mana masyarakat dan pemerintah sedang berkutat untuk menata dan mengambil bagian dalam menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai subjek dari pembangunan kota. Tema konferensi internasional dua tahunan ini, yang secara umum membahas mengenai Undercurrent Movement (Gerakan Arus Bawah), seperti bersambut dengan peristiwa di Tanah Bulogading: Masyarakat kota arus bawah (undercurrent of urban society) yang menolak digusur oleh pemerintah dari ruang hidup mereka.

11911088_10204930563372174_1106599695_n11871788_10204930563612180_1329572022_o

Memang, menempatkan dan memposisikan (locating) “arus bawah” sebagai sebuah praktik sosial dan praktik wacana, secara historis dan teoritik, bisa dikatakan menjadi agenda dari konferensi ini. Oleh karena itu, dengan merefleksi bagaimana rakyat Bulogading—beserta para intelektual yang berkomitmen terhadap perjuangan rakyat dan keadilan sosial—melakukan aksi penolakannya terhadap penggusuran—yang juga bisa dikaitkan dengan agenda Pemkot Makassar untuk mewujudkan “Kota Dunia” yang telah lama diwacanakan dan dipraktikkan—seolah mendapatkan ruang dialektisnya. Sebuah Gerakan Arus Bawah (Undercurrent Movement) yang muncul kemudian menguat menandingi wacana dan tindakan penguasa dalam mendominasi penataan dan penentuan arah kebijakan kota Makassar.

Gerakan arus bawah yang dimaksudkan dapat dilihat dari beberapa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bulogading. Kampanye melalui spanduk, propaganda di media sosial, maupun peliputan oleh beberapa media massa—yang keberpihakannya masih perlu untuk diperiksa—adalah suatu ‘situs diskursif’ perlawanan dari arus bawah. Selain itu, penolakan langsung yang dilakukan warga untuk menghalau penguasa yang hendak menggusur ruang hidup dan tempat tinggal mereka merupakan sebuah ‘praktik sosial’ perlawanan dari arus bawah yang menolak tunduk terhadap kuasa dominan. Sesuatu yang dipaksakan degan keras oleh negara, mendapatkan respon penolakan yang keras pula dari arus bawah; rakyat Bulogading.

11921984_10204930563212170_1580955053_nGonggongan ataupun komentar dari para Penyelenggara Negara yang mengatasnamakan ‘kepastian hukum’ dan juga ‘pembangunanisme’ Kota Dunia, pun bisa saja menginterupsi. Interupsi yang biasa diungkapkan dalam ungkapan folklor Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu ini sekali lagi bisa dibilang terlampaui oleh gerakan rakyat Bulogading yang tak ingin kafilah berlalu dengan seenaknya. Apalagi jika kafilah yang hendak berlalu tersebut merupakan ancaman bagi kedaulatan rakyat, Kafilah ini jelas mendapatkan penolakan dan perlawanan keras. Tak pasti sampai kapan. Yang pasti, pemerintah kota, penyelenggara negara terkait, serta para akademisi yang masih sibuk berkhotbah dan bersolek di menara gading, telah memperlihatkan sikap pasifnya. Jangankan menghalangi kafilah berlalu, bisa jadi, gonggongannya pun tidak terdegar sama sekali. Dan semoga mereka tak menjadi barisan dari kafilah yang hendak berlalu tersebut dengan mengabaikan gonggongan Lembaga Pengawas mereka yang menandakan ada kafilah penggusur yang hendak berlalu dengan mengambil tanah, tempat tinggal, dan ruang hidup rakyat Bulogading.

[1] Wawancara beberapa elemen dalam siaran ulang di Celebes TV 17 Agustus 2015 tentang aksi menolak penggusuran Bulogading

 

Makassar, 17 Agustus 2015
Oleh; Nasrullah

Menjelang Eksekusi; perjuangan warga bulogading.

Hari ini warga Bulogading kembali melakukan aksi lanjutan dengan melakukan long march bersama beberapa mahasiswa dan organisasi pergerakan. Aksi long march dimulai pada pukul sepuluh pagi  dengan berjalan kaki dari Jl. Slamet Riyadi menuju Balai Kota. Setibanya disana warga meminta untuk bertemu dengan walikota , mereka menuntut janji walikota dan meminta dukungan. Lalu warga disambut oleh Satpol PP yang berjaga di depan kantor walikota, kemudian para petugas satpol PP tersebut menutup pagar untuk mengahalau warga tetapi massa berusaha mencoba masuk dengan mendobrak pagar. Perwakilan warga masuk bersama media dan mahasiswa, serta beberapa warga menerobos masuk ke halaman walikota tetapi tidak bertemu dengan walikota maupun wakilnya.

Aksi tetap dilanjutkan dengan melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri Makassar. Massa aksi tersebut berjalan kaki melewati Jl. Ahmad Yani. Setiba di pengadilan negeri sekitar pukul setengah sebelas, warga melakukan orasi menolak penggusuran yang akan dilaksanakan serta menuntut untuk bertemu dengan ketua pengadilan. Akhirnya perwakilan warga Bulogading berdialog dengan panitera pengadilan. Sementara warga diluar tetap menyuarakan penolakan penggusuran warga Bulogading. Kali ini dialog juga tidak menemukan titik temu.
IMG_20150810_123437
Pada pukul setengah satu siang, massa beranjak dari pengadilan negeri menuju kantor DPRD Kota Makassar. Setengah jam kemudian massa tiba di Kantor DPRD Kota Makassar dan kembali menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak eksekusi lahan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2015. Penyampaian aspirasi warga Bulogading dilakukan oleh warga dan mahasiswa yang diselingi dengan yel-yel dan nyanyian oleh warga Bulogading didepan kantor DPRD Kota Makassar. Setelah itu massa diterima di ruang aspirasi kantor DPRD Kota Makasssar untuk melakukan dialog bersama salah satu perwakilan komisi A bidang pemerintahan. Pada dialog tersebut perwakilan dari Komisi A tersebut akan mengusahakan untuk melakukan mediasi bersama semua pihak yang terlibat dalam proses hukum dan dari pihak pemerintah. Warga meminta kepada pihak DPRD Kota Makassar untuk membuat berita acara pertemuan sebagai jaminan untuk warga. Segera setelah dibuat surat berita acara, kemudian dibacakan kepada warga . Warga juga menuntut untuk segera memastikan kapan mediasi bisa dilakukan. perwakilan komisi A tersebut meminta izin untuk meninggalkan forum untuk berbicara dengan ketua DPRD Kota Makassar untuk memastikan segera kapan mediasi dapat dilakukan, sementara itu warga menunggu kabar tersebut dengan berkumpul di dalam ruang aspirasi. Tak lama kemudian warga diberitahukan untuk kembali besok hari Selasa 11 Agt 2015 untuk melakukan mediasi forum pendapat  dengan pihak pengadilan.
IMG_20150810_130927
Adapun beberapa tuntutan massa yang tergabung dalam Forum Warga Bulogading mengenai permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut;

1.Menuntut kepada pengadilan negeri Makassar untuk membatalkan surat eksekusi kepada warga bulogading.

2.meminta kepada Pemkot Makassar memberikan perlindungan secara penuh atas hak tanah kepada masyarakat bulogading

3.menuntut kepada pemerintah untuk mengusut dan mengecam tindakan dari mafia peradilan

4.menuntut kepada Negara untuk segera Melaksanakan Reforma Agraria Sejati.

Download Formulir

Follow us on Twitter

Benang Merah #Maret ’14

PUTAW Edisi II

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.888 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: