LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » Tafsir Klausul Kontroversial dalam RUU PT

Tafsir Klausul Kontroversial dalam RUU PT

Berikut ini kami berikan hasil tafsiran RUU Pendidikan Tinggi yang mengganjal dan serupa dengan UU BHP yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

1) Menimbang:

c.  bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi serta menghasilkan  intelektual, ilmuwan, dan/atau profesionalis yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;

Tafsiran:

Dalam point (c) ini terlihat bahwa bahwa RUU ini memang dirancang sebagai regulasi hukum yang mengatur pendidikan tinggi Indonesia dengan semangat “menghadapi globalisasi”. Dalam artian bahwa RUU ini melihat globalisasi dalam segala bidang sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dengan “penyesuaian-penyesuaian” sistemik. Sehingga arus liberalisasi dan free trade yang diharuskan dalam proses globalisasi dapat diakselerasi atas nama “daya saing bangsa” (competitiveness). Jelas bahwa RUU ini dalam rangka structural arragement prossedure untuk menghadapai neoliberalisme dalam globalisasi.

2) Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

a. kebenaran ilmiah;

b. penalaran;

c. kejujuran;

d. keadilan;

e. manfaat;

f.  kebajikan;

g. tanggung jawab;

h. kebhinnekaan; dan

i.  keterjangkauan.

Tafsiran:

Dalam RUU ini asas keterjangkauan menjadi penekanan utama yang digunakan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap peningkatan biaya pendidikan yang akan dibebankan kepada masyarakata apabila RUU ini disahkan dan diterapkan. Asas keterjangkauan seharusnya diganti menjadi asas “pendidikan untuk semua” (education for all: istilah ini merupakan konsep yang diperkenalkan UNESCO). Sebab keterjangkuan, seperti dalam bagian penjelasaan RUU ini dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “asas  keterjangkauan” adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menetapkan biaya  pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang menanggungnya, sehingga warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik dapat memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.”

Aspek keterjangkuan disini hanya menitikberatkan pada keterjangkuan pendidikan tinggi bagi warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik namun tidak mampu secara ekonomi. Sementara, golongan miskin tapi pintar ini hanya sekitar 20% dari angka melanjutkan ke Perguruaan Tinggi yang hanya  37, 59% atau sekitar 639,063 lulusan (sumber BPS tahun 2005/2006). Artinya, sebagian besar warga negara Indonesia tidak berada pada golongan miskin tapi pintar, kaya tapi bodoh, atau kaya dan pintar; melainkan berada pada golongan miskin dan bodoh. Hal ini menjadi logis jika kita mengaitkan konteks sosio-ekonomi masyarakat Indonesia dimana masih sekitar 12.49% berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini menjadi lebih besar jika standar kemiskinan dinaikkan menjadi 2 Dollar perhari. Ketersediaan asupan gizi dan sistem pendidikan dasar hingga menengah yang semakin diskriminatfi (dengan adanya kastanisasi sekolah) akhirnya membuat semakin meningkatnya golongan miskin dan bodoh ini. Golongan inilah yang sama sekali tidak diakomodir oleh RUU PT ini.

3)  Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

a.  pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;

b.  demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

c.  pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca-tulis bagi sivitas  akademika;

d.  pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;

e.  keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;

f.  pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;

g.  kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;

h.  satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;

i.  keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki kelayakan akademik;  dan

j.  pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

Tafsiran:

Pada pasal 6 tentang” Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi” ini terdapat kontradiksi materil yang subtantif pada point (b) dan (i). Pada poin (b) tentang prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatfi seharusnya juga berarti tidak ada diskriminasi secara ekonomi dan akademik. Sementara, pada point (i) dijelaskan bahwa RUU ini hanya memiliki keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki kelayakan akademik (golongan miskin tapi pintar). Padahal prinsip anti diskriminasi dan cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” bermakna bahwa SEMUA warga negara harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses semua usaha-usaha negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, tak terkecuali pendidikan tinggi.

Dalam point (j) yang menjelaskan tentang pemberdayaan semua komponen masyarakat merupakan sebuah prinsip yang kemudian menjadi “pintu masuk” dari masuknya golongan masyarakat industri. Pemberdayaan ini hanyalah kata lain dari “pelepasan tanggung jawab” pemerintah terhadap tanggung jawab pendidikan. Pemberdayaan masyarakat menjadi pembenaran konstitusional akan masuknya arus industrialisasi perguruan tinggi.

4) Pasal 59

(1)  Kerja sama internasional dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

(2)  Kerja sama internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling memberikan manfaat;

b. memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional; dan

c.  tidak mengganggu kepentingan politik, ekonomi, kebijakan pembangunan,

pertahanan, dan keamanan nasional.

(3)  Kerja sama internasional dapat mencakup bidang:

a. pendidikan;

b. penelitian;

c.  pengabdian kepada masyarakat;

d. pengembangan pendidikan tinggi; dan

e. bidang lain yang menjadi kepentingan nasional yang berupa penugasan negara.

(4)  Kerja sama internasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat mencakup kegiatan pendidikan bergelar atau kegiatan pendidikan non gelar.

(5)  Kerja sama internasional dapat dikembangkan bersama-sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara lain di Indonesia.

Tafsir:

Kerjasama internasional seperti yang termaktub dalam pasal 59 ini memiliki potensi besar untuk terjadi pergeseran nilai-nilai akademik dan ideologi bangsa. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas yang dimiliki oleh Pemerintah dalam mengawasi kerjasama internasional ini.

5) Bagian Keempat: Pengelolaan Perguruan Tinggi

Tafsir:

RUU PT ini membuka keran otonomi kampus yang seluas-luasnya pada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan dan mengelola akademik hingga pembiayaan. Dilematika terjadi karena otonomisasi PT hanya akan memindahkan posisi PT dari kekangan pemerintah (jakartanisasi pendidikan) ke dominasi swasta/korporasi terhadap lembaga pendidikan tinggi. Terlebih otonomisasi ini menjadi sangat beresiko karena belum terbangunnya tiga prasyarat utama otonomi:

  1. Moral hazard
  2. Kultur akademik
  3. Kepemimpinan

Tentang penerimaan mahasiswa baru

Pasal 89

(1)    PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa  warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh penerimaan mahasiswa baru yang tersebar pada semua program studi.

(2)    Program studi menerima calon mahasiswa warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru yang diterima pada program studi yang bersangkutan.

(3)    Program studi yang menerima calon mahasiswa warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau masyarakat.

Tafsiran:

  • Ayat  1 :

Proses penjaringan yang hanya menekankan pada angka paling sedikit 20% penjaringan Calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tapi kurang mampu secara ekonomi telah memberikan penekanan bahwa calon mahasiswa miskin dan tidak memiliki potensi akademik tinggi tidak akan diwadahi oleh tanggung jawab negara dalam Undang – Undang ini. Ayat ini semakin mempertegas adanya diskriminasi dengan tidak adanya ruang bagi calon Mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki potensi akademik yang tidak tinggi (miskin dan tidak pintar) dari tanggung jawab negara.

Bagian yang mengandung diskriminasi terutama yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan juga pendanaan. Dalam RUU ini, setiap PTN diwajibkan menyiapkan kuota minimal 20% bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik tinggi untuk kuliah di PTN tersebut. Kalimat ini juga diulangi pada bagian pembiayaan dan pengalokasian. Tentunya hal ini jelas menjadi diskriminasi. Hal ini dikarenakan ada segmen calon mahasiswa yang tidak bisa mengakses PTN, yaitu segmen calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga potensi akademiknya biasa-biasa saja. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, karena jumlah dari segmen ini sangat banyak.

Berdasarkan data tentang angka kemiskinan di Indonesia diperoleh bahwa pada tahun 2011 mencapai angka 12,49 % , jika diasumsikan pendapatan dibawah 1$/hari  67 307 324 000 jiwa (BPS 2010), belum lagi menurut data dari World Bank (2006) dalam dokumennya Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, jumlah orang miskin dengan penghasilan di bawah US $ 2 setara dengan Rp 18.000, mencapai angka 40 %.  Jumlah tersebut sangatlah besar jika kita mengacu pada jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 237,5 jt jiwa pada sensus 2010.  Untuk daya serap PT hanya terdapat sekitar 7% dari Angka partisipasi sekolah usia 16- 18 tahun tahun 2010 56,01%. Dimana angka 56,01 % tersebut adalah mereka yang merupakan pelajar SMA yang nantinya akan masuk ke PT dari berbagai segmen, baik itu pelajar yang kaya maupun yang miskin.  Selain itu, data tentang Lulusan SMA yang tidak terserap di PT sebesar 1,048,782 atau berkisar 54.78% (BPS tahun 2005) mengindikasikan kesempatan mengenyam Pendidikan Tinggi belum mampu diatasi oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negaranya sesuai dengan amanah UUD 1945. Apalagi dengan hanya pada angka 20%, itupun hanya pada segmen kurang mampu dan punya potensi akademik tinggi, semakin jelas tidak terakomodasinya (diskriminatif) hak setiap warga negara dalam RUU ini.

Hal yang perlu ditekankan adalah apabila calon mahasiswa dapat lulus seleksi masuk PTN, dan ia diterima, maka ia dikatakan layak, meskipun belum tentu mempunyai potensi akademik tinggi. Apalagi jika ia tidak mampu secara ekonomi, sehingga masuk ke dalam skema ini.

Pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 benar-benar menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat Indonesia. Pasal 33 (1) menjadi justifikasi kuat hal ini karena di sana ada frase “setiap”. Sehingga jika ada satu orang rakyat sekalipun, yang tidak dapat mengakses pendidikan karena kebijakan para pengelola negara ini, maka negara kita adalah negara gagal. Gagal dalam menunaikan hak rakyatnya.

Selain itu kategori miskin yang tidak diatur dalam RUU ini serta belum adanya kejelasan kategori miskin yang menjadi acuan dari pemerintah menjadikan pasal ini rentan dimanipulasi dalam implementasinya di lapangan.

  • Ayat  2 dan 3 di pasal 89 ini dinyatakan bahwa  program studi yang menerima paling sedikit 5% mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik tinggi akan memperoleh bantuan biaya dari pemerintah, PT, dan / atau masyarakat. Poin ini akan menjadikan ketimpangan anta program studi dan mengindikasikan adanya pengistimewaan program studi tertentu, terutama program studi yang banyak diminati karena alasan daya serap kerja ataupun sangat dibutuhkan sebagai penyedia tenaga kerja teknis operasional di instansi pemerintah maupun di dunia industry. Dengan demikian program studi yang tidak banyak diminati padahal sama pentingnya dalam kemajuan bangsa, terutama bagi masyarakat tapi tidak terlalu menguntungkan secara penyediaan tenaga teknis bagi  instansi pemerintah dan industry, akan diperlakukan berbeda dengan prodi yang menjadi prioritas instansi pemerintah, terutama dunia industry (perusahaan) yang memberikan bantuan.

Tentang Pemenuhan hak mahasiswa

  • Pasal 90

(1)    Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi wajib memenuhi hak mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya sesuai peraturan akademik.

(2)    Pemenuhan hak mahasiswa warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:

  1. memberikan beasiswa  kepada mahasiswa berprestasi;
  2. memberikan bantuan atau membebaskan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; atau
  3. memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa;

(3)    Pinjaman dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan tanpa bunga atau dengan bunga paling tinggi 50% dari suku bunga Bank Indonesia.

(4)    Pinjaman dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dilunasi oleh mahasiswa setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. 

(5)    Perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang menanggungnya.

(6)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Tafsiran :

  • Dalam hal pemenuhan hak Mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, seharusnya dalam pasal ini terkhusus pada ayat 2 dan 4 tidak lagi memasukkan poin tersebut. Sudah sepantasnyalah pemerintah dan Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam memenuhi hak mahasiswa tersebut. Tidak lagi mempihak ketigakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana Negara yang dimandatkan oleh rakyat Indonesia. Karena dengan adanya legitimasi melalui RUU ini untuk memberikan/ mengusahakan pinjaman bagi Mahasiswa tidak mampu, maka akan membukakan ruang adanya praktek pemerasan atau keterkekangan mahasiswa atas beban pinjaman untuk biaya kuliahnya. Belum lagi mengacu pada angka Pengangguran terbuka per agustus 2010 sebesar 8. 319.779 orang, jika PT atau pemerintah ngotot untuk mempekerjakan Mahasiswa yang kurang mampu tersebut, maka mereka harus bersaing dengan sesame pencari kerja sebesar 8 juta lebih tersebut. Hal ini menunjukkan regulasi yang ada justru akan menjadikan SDM Indonesia sebagai sapi perahan korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah.
  • Dalam ayat 2 dan 4 tersebut juga rawan akan pengekangan atas kebebasan Mahasiswa dalam beraktifitas bagi kemajuan dirinya selain di bangku kuliah. Selain karena terbebani oleh utang, bukan tidak mungkin ada unsure pengorientasian ketika lulus untuk dijadikan pekerja di tempat mengutangnya (terutama pada perusahaan). Dengan demikian konsentrasi belajar dan berkreativitas akan dikebiri, apalagi bersikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan dirinya maupun mahasiswa secara umum. Jadi selain gerbang bagi pelepasan Tanggung jawab Negara dalam mengurusi warga negaranya (Mahasiswa), juga sekaligus menbukakan ruang kepada para pemodal yang berminat memberikan pinjaman. Dan sudah pasti, selain bunga sebagai keuntungannya, kepentingan pemodal pun akan masuk melalui kebijakan – kebijakan yang menjadi titipan kepada Perguruan Tinggi. Sungguh sebuah scenario penegasan melalui legitimasi UU, antara pelepasan Tanggung Jawab Negara dan proses serah terima tanggung jawab terhadap  Warga Negara (Mahasiswa) tidak mampu kepada Korporasi dan/atau Pemodal dalam dunia pendidikan kita.

Tentang Tanggung jawab  dan Sumber Pendanaan dan Pembiayaan PT

  • Pasal 104

(1)    Pendanaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan peran serta masyarakat.

(2)    Pendanaan pendidikan tinggi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota.

(3)    Pendanaan pendidikan tinggi yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pada ayat (1) diperoleh perguruan tinggi dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4)    Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari  peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:

a.  hibah;

b.  wakaf;

c.  zakat;

d.  sumbangan individu dan/atau perusahaan;

e.  dana abadi pendidikan tinggi; dan

f.   bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)    Selain tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan pendidikan tinggi dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan, orang tua, atau pihak yang bertanggungjawab membiayai.

(6)    Menteri  membentuk lembaga yang menghimpun dan mengelola dana abadi pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN, APBD, dan peran serta masyarakat untuk membantu memenuhi hak mahasiswa warga negara Indonesia dan pelaksanaan tridharma.

(7)    Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diinformasikan kepada Menteri untuk keperluan pendataan dan pengembangan.

(8)    Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) untuk PTN yang berstatus otonomi terbatas dan semi otonom dicatat sebagai PNBP yang langsung dapat digunakan oleh perguruan tinggi.

(9)    Penerimaan dan penggunaan dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

(10)         Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri

Tafsiran :

  • Pada pasal ini dititikberatkan pada bagaimana pemenuhan pembiayaan Perguruan tinggi yang sumberrnya Selain berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, juga ditekankan pada peran masyarakat dan beban maksimal 1/3 dari biaya operasional yang dibebankan kepada Mahasiswa. Pasal ini lebih fatal. Hal ini jelas-jelas membebankan tanggung jawab pendanaan yang seharusnya pada pemerintah sebagai pengelola negara, menjadi bersama antara pemerintah,masyarakat, dan Mahasiswa. Hal ini bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibebankan kepada pemerintah sebagai eksekutor institusi negara, sekaligus menyalahi Pasal 31 (3) UUD 1945. Frase pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan berarti bahwa biar bagaimanapun, pemerintahlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas usaha untuk menyelenggarakan pendidikan, sekalipun dana yang ada terbatas. Bagian bermasalah ini juga ada pada bagian lain, seperti kewajiban mahasiswa menanggung paling banyak sepertiga biaya operasional pendidikan tinggi. 

Pada poin peran serta masyarakat, dapat kita prediksi bahwa masyarakat yang akan berpartisipasi tentunya mereka yang punya modal, dan berbicara soal peran serta modal, sudah tentu akan mencari keuntungan dan menanamkan pengaruh strategis dalam dunia pendidikan kita. Adapun bagi pemberi bantuan yang tidak mencari keuntungan atau tidak punya kepentingan strategis, bisa dipastikan sedikit yang berminat. Dan inilah salah satu indikasi  bentuk pelegitimasian komersialisasi pendidikan yang di atur dalam RUU PT ini. Dengan demikian Orientasi pendidikan kita  akan bergeser ke orientasi bisnis dan menggeser tujuan pencerdasan kehidupan bangsa dan pergeseran Tridharma perguruan tinggi terutama pengabdian kepada masyarakat.

  • Adapun yang dibebankan kepada Mahasiswa, semakin mempertegas bahwa pemerintah memberikan porsi tersendiri dari tanggungjawabnya kepada mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan .

Pasal 105

(1)    Pemerintah mendorong dunia usaha dan dunia industri agar secara aktif memberikan bantuan pendanaan pendidikan tinggi.

(2)    Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan dan/atau penghapusan pajak tertentu bagi perguruan tinggi.

(4)    Pemerintah memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan keuangan masyarakat untuk menghimpun dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

(5)    Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak khusus pengelolaan aset negara kepada PTN dengan status pengelolaan otonom yang memenuhi persyaratan.

(6)    Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hak khusus pengelolaan aset negara oleh PTN dengan status pengelolaan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Tafsiran:

  • Pada pasal ini dimana diatur bahwa Pemerintah mendorong dunia usaha dan dunia industry untuk membantu pembiayaan perguruan tinggi. Selanjutnya disebutkan bahwa dunia usaha ataupun industry yang ikut serta dalam pembiayaan akan diberikan insentif berupa keringanan dan penghapusan pajak. Dan dalam rangka menampung dana dari masyarakat (dominan pelaku usaha/pemodal) pemerintah akan memfasilitasi lembaga pengelolaan keuangan masyarakat untuk bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Secara terang – terangan pemerintah membuka diri dengan para pelaku usaha dan korporasi dalam menjadikan perguruan tinggi sebagai alat transaksinya dan itulah pintu masuk penggadaian Pendidikan Tinggi kepada Korporasi dan pengusaha.
  • Negara Seolah – olah  tidak mampu lagi membiayai Pendidikan tinggi kita, padahal ini dapat menjadi salah satu jalan dari pelepasan tanggung jawab pemerintah, sampai  harus mendorong kalau tidak ingin dikatakan mengemis kepada pengusaha dan korporasi guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan kompensasi beberapa insentif yang sampai pada penghapusan pajak.

Mengacu pada Privatisasi semakin menjadi-jadi ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar.

Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri.

  • Sedangkan pada tahun 2010, BUMN yang sudah siap diprivatisasi dan mendapat persetujuan DPR yaitu BUMN PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). BUMN-BUMN yang juga sudah siap diprivatisasi pada tahun 2010 diantaranya PT PP, kemudian PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel,  PTPN III, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. BUMN-BUMN tersebut sudah siap untuk diprivatisasi karena sudah masuk dan akan dilakukan pembahasan di DPR.

Dari sekian daftar BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi di atas memang sebagian besar tidak 100% diprivatisasi tetapi dilakukan share penguasan. Tetapi bagaimanapun privatisasi menunjukkan penguasaan dan pengelolaan yang cenderung akan berorentasi pada hasil produksi. Sehingga data di atas menunjukkan betapa sistemiknya privatisasi BUMN-BUMN di Indonesia. Tentu ini berpengaruh pada ketidakadilan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Menurut data saat ini sekitar 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan telah dikuasai oleh modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh  negara-negara maju.

Hal ini menjadi dasar dari gambaran kita bahwa Proses privatisasi yang sudah terjadi begitu marak. Ditambah lagi pemerintah mendorong dunia industry dan dunia usaha untuk berpartisipasi semakin mendekatkan PT kita pada proses privatilisasi.

Jadi, selain membukakan ruang kepada para pemoda dalam menanamkan pengaruhnya di perguruan Tinggi, pemerintah juga memanjakan pemodal dengan insentif atas partisipasinya. Dengan demikian perhatian pada masyarakat dan orientasi pendidikan pada pengabdian kepada masyarakat / rakyat banyak akan tergeser oleh kepentingan pemodal yang tentunya kebijakan akan berorientasi pada maksimalisasi keuntungan atas timbal balik dari modal yang menjadi bantuan Perguruan tinggi tersebut.

  • Pasal 107

(1)    Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:

  1. standar nasional pendidikan tinggi;
  2. jenis program studi; dan
  3. indeks kemahalan wilayah perguruan tinggi.

(2)    Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi ke perguruan tinggi.

(3)    Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi perguruan tinggi untuk menetapkan biaya yang ikut ditanggung oleh mahasiswa.

(4)    Biaya yang ditanggung oleh seluruh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional perguruan tinggi.

(5)    Penetapan biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2), khusus untuk perguruan tinggi yang dibiayai oleh dan/atau mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dengan persetujuan Menteri.

(6)    Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Tafsiran :

  • Pada ayat 4 ini yang menyatakan dengan jelas bahwa biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa maksimal 1/3 dari biaya operasional perguruan tinggi. Sedikit Mengulangi penjelasan pada pasal 104, bahwa ini salah satu bentuk pembebanan yang memberatkan Mahasiswa, terutama bagi yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak pintar akademik. Data dari Dikti menunjukkan bahwa biaya operasional per Mahasiswa sesuai standar ideal adalah sekita 18 juta per tahun, jadi ketika sepertiga ditanggung peserta didik maka SPP setiap Mahasiswa sekitar 6 juta per tahun. Hal ini tentunya mengakibatkan kenaikan SPP di tiap perguruan Tinggi  dan menjadikan beban peserta didik semakin berat. Belum lagi dengan system pembebanan tersebut, akan ditambah pula dengan system belanja SKS yang pada pasal selanjutnya akan dijelaskan bahwa PT diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri meski atas persetujuan menteri untuk pemberlakuannya. Sudah sangat jelas bagaimana pola regualsi dalam menjadikan biaya kuliah semakin mahal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa pungutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi mencapai lebih dari Rp25 miliar. “PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pungutan K/L yang tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp25.833.675.795,00

Pungutan merupakan pungutan dari kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak disetorkan ke negara.

hal ini menggambarkan besaran yang mesti dicari oleh PT dalam menghidupi keberlangsungan PT tinggi. Dana yang dimaksud tentunya berasal dari pungutan kepada Mahasiswa dan Masyarakat sebagai bentuk kerja sama. Hal ini sebagai bentuk pelepasan Tanggung Jawab pemerintah yang membebankan kepada pihak selain pemerintah.

Pasal 108

(1)   Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pemerintah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dialokasikan kepada:

  1. PTN untuk membiayai  investasi, operasional, dan pengembangan;
  2. PTS untuk membantu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pengembangan;
  3. Mahasiswa warga negara Indonesia sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi.

(2)   Pemerintah mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2,5 % dari anggaran fungsi pendidikan dalam APBN.

(3)   Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kementerian.

Tafsiran :

–          Dana bagi PTN dan PTS dalam hal biaya investasi, operasional, dan biaya pengembangan ini rentan mengarah pada hal yang sifatnya fisik saja. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penyimpangan bagi PT yang tidak memiliki kultur akademik dan kepemimpinan yang baik. Dimana PT bisa menjadi lahan atau alat berinvestasi, belum lagi orientasi investasinya yang tidak jelas, sehingga kesan PT seolah – olah menjadi mesin pencari uang juga, sementara tujuan utamanya adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.

  • Pasal 109

(1)    Anggaran PTN untuk membiayai investasi, operasional, dan pengembangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan Pemerintah Daerah dalam APBD berdasarkan status pengelolaan perguruan tinggi.

(2)    Untuk PTN otonom terbatas dan semi otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian menurut jenis belanja berikut:

  1. belanja pegawai;
  2. belanja barang;
  3. belanja modal; dan
  4. jenis belanja lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)    Untuk PTN otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam lingkup tanggung-jawabnya menurut jenis belanja  berikut:

  1. hibah perguruan tinggi;
  2. subsidi pendidikan tinggi;
  3. bantuan sosial pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi; dan
  4. bentuk-bentuk belanja lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4)    Anggaran pendidikan tinggi dari APBN untuk PTN dengan status pengelolaan otonom sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dialokasikan Pemerintah untuk menjamin  pemenuhan hak mahasiswa warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 pada ayat (3) dan dalam Pasal 90.

Tafsiran :

  • Pada ayat 4 dijelaskan bahwa dalam PT yang berstatus otonom, pembiayaan hanya ditujukan pada Mahasiswa kurang mampu dan punya potensi akademik yang berada pada prodi khusus dan / atau pada mahsiswa yang mendapatkan bantuan. Termasuk dalam hal peminjaman biaya. Ini menjadikan keterbatasan peran negara, seharusnya poin peminjaman biaya yang membebani tersebut tidak usah ada dan bantuan Negara harus merata pada mahasiswa di semua program studi dan hanya tergantung pada jumlah mahasiswa serta biaya operasional yang dibutuhkan. Tidak dengan membukakan jalan bagi pemilik modal dalam menggerogoti peran negara dalam menangani pembiayaan dunia pendidikan kita.
  • Pasal 113

(1)    PTN wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.

(2)    Perguruan Tinggi dapat menetapkan cara pembayaran mahasiswa berdasarkan satuan kredit semester yang diprogramkan dalam setiap semester, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 ayat (4).

Tafsiran :

  • Pada ayat 1 ini kembali mempertegas pengkotak kotakan warga negara Indonesia dalam mengalokasikan anggarannya. Seharusnya tidak hanya minimal 20% yang kurang mampu dan punya potensi akademik tinggi saja yang diberikan bantuan biaya pendidikan, tapi kita kembali pada prinsip awal yang bahwasanya pendidikan untuk semua, terutama peruntukan bagi miskin dan tidak terlalu pintar, karena bisa saja memiliki potensi kecerdasan yang lain selain potensi akademik, seperti kecerdasan emosional, keterampilan beroganisasi, dan skill lain yang juga perlu di asah di PT untuk mengembangkan dan menjadikannya pengabdian kepada masyarakat.

Pada ayat 2, dengan adaya peraturan baru tentang belanja SKS, maka baik PTN maupun PTS sudah memiliki system yang sama dalam hal SKS yakni sama – sama dibeli. Hal ini akan menyebabkan semakin mahalnya biaya kuliah yang ada. Karena mahasiswa mesti menanggung biaya SPP dan dan biaya belanja SKS. Mengacu pada standar Dikti yang menyatakan bahwa biaya operasional PT yang ideal untuk kemajuan kualitas PT adalah sebesar 18 juta per tahun, jadi sekitar 9 juta per semester, sehingga berkisar 3 juta/ semester ( 1/3 dari 9 juta). Ditambah lagi biaya sks yang berkisar minimal Rp 50.000,- per sks.

Sebagai gambaran yang telah berlaku di UI, dimana BOP per semester di UI untuk kelompok Program Studi IPSMIN Rp. 100.000,- hingga MAX Rp. 5.000.000,- dan untuk kelompok Program Studi IPA MIN MIN Rp. 100.000,- hingga MAX Rp. 7.500.000,-

Uang Pangkal dibayarkan hanya sekali pada saat masuk (bisa dicicil) yang besarnya NOL hingga MAX Rp. 5.000.000,- (FMIPA, FIB, FIK, FKM), Rp. 10.000.000 (F.Psi, FE, FISIP) atau Rp. 25.000.000,- (FK, FKG, FT, Fasilkom). Meski Nilai Uang Pangkal disesuaikan dengan kemampuan orangtua mahasiswa, namun itu kembali lagi pada kebijakan PT. tapi tentunya PT akan memaksimalkan kebijakan ini karena peran pemerintah sudah dibatasi untuk memenuhi biaya operasional yang ada.

  • Pasal 114

(1)    Perguruan Tinggi di negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi di negaranya.

(3)    Penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:

  1. melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Indonesia; atas izin Pemerintah atau badan penyelenggara; dan
  2. dengan mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

(4)    Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan ilmu-ilmu dasar  di Indonesia.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh negara lain diatur dalam Peraturan Menteri.

Tafsiran :

  • Pada pasal ini, yang menjadi titik kekhawatiran adalah terjadinya pergeseran nilai – nilai lihur bangsa dan Nilai – nilai serta praktek pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tentang Peran Serta Masyarakat

  • Pasal 115

Pasal 115

(1)     Masyarakat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan untuk mewujudkan pendidikan tinggi.

(2)     Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

  1. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi atau organisasi pelaku usaha;
  2. memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan dosen;
  3. ikut memberi sumbangan melalui lembaga yang menghimpun dan mengelola dana abadi pendidikan tinggi yang dibentuk Menteri.
  4. berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga  mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
  5. menyelenggarakan PTS bermutu dan akademi komunitas;
  6. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri;
  7. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan kegiatan sosial dosen dan mahasiswa;
  8. berpartisipasi di dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat mahasiswa;
  9. menyediakan tempat magang dan praktik bagi mahasiswa;
  10. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
  11. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  12. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan tri dharma.

Tafsiran :

  • Dalam menganalisa peran serta masyarakat pada pasal ini, pada ayat 2 poin a yaitu diikutsertakannya organisasi pelaku usaha dalam penentuan kompetensi lulusan menjadikan lulusan PT diarahkan pada orientasi bisnis/industry. Selain itu peran CSR korporasi dan bantuan lainnya bisa saja membutuhkan flashback yang mengarah pada penanaman pengaruh terhadap kebijakan – kebijakan strategis Perguruan Tinggi.
Iklan

2 Komentar

  1. awi mn401mks berkata:

    ini diskursus “pendidikan utk semua vs privatisasi tata kelola pendidikan”. yg pertama mencegah/menolak diskriminasi dan membuka akses bagi tiap warga atas hak pendidikan. yg kedua, privatisasi dimaksudkan utk menunjang pencapaian tujuan diknas. ini jls berkontradiksi dgn taggjwb konstutusional negara. jd, cara pandang pemerintah thd pendidikan sm sj dgn kebijakan subsidi dalam pengelolaan BBM. seharusx pemerintah cukup melindungi sistim pendidikan yg dimiliki masyarakat (informal, tradisional), sembari memangkas watak birokratik/korup aparatur lembaga pendidikan formal. Watak spt ini menurun sampai pd sistim pengajaran guru d sekolah2 negeri maupun swasta.
    Sesungguhnya pendidikan formal (pemerintah) tlh terlibat jauh mengkotak2kan orang miskin vs orang kaya dlm mengakses pendidikan. ini membentuk stigma “miskin-bodoh”, “kaya-pintar” (kebalikanx “miskin-berakhlak”, “kaya-korup”).

    Suka

  2. LAW Unhas berkata:

    sepakat bang…terima kasih komentarnya, selamat berjuang 401mks..hehe

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: