LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » Kampus yang Hampir Mampus: Sebuah Pengantar*

Kampus yang Hampir Mampus: Sebuah Pengantar*

Pertarungan klasik antara kekuatan negara dan pasar terus mengalami gesekan beserta perubahan-perubahannya yang fundamental dalam masyarakat dan dunia. Dua dekade terakhir, pasca dianggap gagalnya model developmental state, ekonomi neoliberal menemukan momentumnya. Neoliberal merupakan model modifikasi dari kapitalisme klasik smithian yang semakin percaya pada fundamentalisme pasar. Neoliberalisme hadir sebagai koreksi terhadap sistem developmentalism ala Keynes yang dianggap gagal menyelamatkan negara-negara industri maju dari krisis, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi rendah di era 1970an.[i]

 

Tiga Dimensi Neoliberalisme

Pada perkembangannya neoliberalisme tidak hanya sebagai paham dan ideologi ekonomi, namun juga termanifestasikan kedalam sebuah bentuk pemerintahan (a mode of govermenance) dan seperangkat kebijakan (a policy package).[ii] Sebagai ideologi, neoliberalisme hadir dengan prinsip yang meletakan kebebasan dan kepemilikan individu sebagai syarat utama terciptanya masyarakat sejahtera. Para pendukung neoliberalisme percaya bahwa campur tangan negara harus dikurangi untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar ala kapitalisme. Filsafat kebebasan, individualisme, dan rasionalitas merupakan basis pemikiran mereka.   Ide ini diterima sebagai kebenaran dan keyakinan bagi para neoliberalis dan disebarkan keseluruh dunia.

Dimensi kedua dari neoliberalisme terwujud sebagai bentuk pemerintahan. Seperti dalam istilah seorang pemikir sosial asal Perancis, Michel Foucault, yang mengistilahkan sebagai “governmentalities” yakni model tertentu dari sebuah pemerintahan yang berdasar pada seperangkat premis, logika, dan relasi kekuasaaan. Sebuah pemerintahan yang bercorak neoliberal berakar pada nilai-nilai enterpreneurship seperi kompetisi, kepentingan pribadi, dan desentralisasi. Neoliberalisme memberdayakan individu dengan memecah kekuasaan yang terpusat pada negara menjadi kekuasaan ke unit-unit yang lebih kecil. Neoliberalisme percaya bahwa model pemerintahan yang self-regulating dan perdagangan bebas sebagai model ideal dari sebuah tata pemerintahan. Model neoliberal ini mentranformasi nilai-nilai kewirausahaan (entrepreneurial) ke dalam nilai-nilai pemerintahan yang birokratis. Dimana pemerintah tidak lagi memandang dirinya sebagai pelayan publik dan “penjamin” tersedianya kebutuhan-kebutuhan publik, namun sebagai aktor dengan kepentingan pribadi yang bertanggung jawab pada pasar dan berkontribusi pada suksesnya kondisi moneter negara.

Ketiga, neoliberalisme memanifestasikan dirinya kedalam seperangkat kebijakan publik yang kongkrit yang dapat diringkas ke dalamm formula “D-L-P”, yakni deregulasi (ekonomi), liberalisasi (sektor perdagangan dan industri), dan privatisasi (BUMN). Bentuk dan instrument yang digunakan dalam menyebarkan ide-ide neoliberalisme sangat beragam, mulai dari cara-cara shock therapy seperti yang terjadi di Chili pada masa Jendral Phinocet, dengan mendidik calon-calon elit sebuah negara melalui program-program bantuan dan beasiswa, hingga “pemaksaan-pemaksaan” struktural yang dilakukan oleh institusi ekonomi global dengan hutang dan bantuan sebagai timbal-baliknya.

Paket kebijakan ala neolib yang dibawa dan disebarkan oleh institusi-instutsi ekonomi global multilateral (misalnya WTO, Bank Dunia, da IMF) dirumuskan ke dalam sebuah konsep dan program yang dikenal dengan Wahington Konsensus (The Washington Consensus). Inti utama dari konsensus ini adalah formula D-L-P yang memaksa negara-negara berkembang untuk melakukan restrukturisasi sistemik dalam rangka memuluskan aliran modal dari negara-negara donatur. Perombakan tersebut meliputi usaha-usaha privatisasi, deregulasi semua peraturan dan perundangan yang dianggap terlalu mengekang pasar dan state-centric, liberalisasi sektor-sektor industri dan keuangan, dan penghapusan pengeluaran publik (subsidi) dari sektor-sektor publik. Washington Konsesnsus mendorong  mekanisme pasar yang berbasis permintaan. Hal ini dianggap sebagai jalan keluar bagi pemaksimalan profit bagi setiap warga negara.

Namun ironisnya, proyek neoliberalisme ini lebih masif diimplementasikan pada negara-negara berkembang seperti negara-negara Amerika Latin, Afrika, Asia Timur dan Asia Tenggara.[iii] Krisis finansial yang melanda Asia Timur pada pertengahan tahun 1990-an kembali melegitimasi superioritas neoliberalisme. Krisis finansial tersebut seakan menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai lewat kuatnya peran negara melalui kebijakan developmental state tidak mampu bertahan lama dan justru berakhir dengan krisis.[iv]

Indonesia dalam Cengkraman

Di Indonesia sendiri, neoliberalisme telah menginflitrasi arah perekonomian Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Pemberlakuan UU Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 merupakan pintu masuk bagi para kapitalis global untuk menanamkan kepentingan ekonomi-politiknya di Indonesia. Pasca krisis ekonomi 1997, perdebatan tentang arah ekonomi Indonesia menjadi perdebatan besar. Para ekonom neoliberal mengemukakan bahwa faktor domestik Indonesia merupakan penyebab utama krisis tersebut, sementara faktor eksternal hanya dilihat sebagai pemicu saja. Setidaknya ada lima argumen inti yang mereka sampaikan, yakni: KKN yang besar dan membudaya; porsi negara/pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian sehingga tidak efisien; strategi pembangunan ekonomi yang salah dan kurang berorientasi ekspor; kekurangan modal, kondisi masyarakat yang kurang motivasi, kurang rajin dan kurang pintar; dan kurang konsisten menerapkan kebijakan pro pasar bebas, khususnya dalam hal perdagangan bebas dan arus finansial bebas.[v]

Pasca reformasi, Indonesia tidak hanya mengubah orientasi sistem perekonomian, perubahan terjadi di hampir segala bidang dalam negara. Sistem politik, sistem pemerintahan, kebebasan pers, hingga menyentuh sektor strategis yang merupakan public needs seperti air, listrik, kesehatan dan pendidikan. Terkhusus dibidang pendidikan, reformasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah pasca-Orde Baru. Reformasi tersebut mencakup dua hal utama yakni: reformasi paradigma pendidikan tinggi nasional dan desentralisasi sistem pendidikan nasional dalam rangka relevansi dan perbaikan kualitas.  Refomasi ini secara legal akhirnya disahkan ke dalam bentuk undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas (Pasal 53) ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menjadi pijakan untuk proyek privatisasi pendidikan di Indonesia.

Pemerintah berargumen bahwa UU BHP ini memiliki model keadilan yang lebih baik karena adanya pembedaan pembiayaan bagi orang kaya dan orang miskin serta adanya subsidi silang yang menjamin distribusi pemerataan biaya pendidikan bagi semua golongan masyarakat. UU BHP juga mengharuskan semua satuan pendidikan tinggi untuk melakukan penyesuaian manajemen dan status agar menjadi satuan pendidikan yang otonom baik secara organisasi maupun pembiayaan. Sebagai langkah awal, pemerintah menunjuk tujuh universitas sebagai pilot-project dari implementasi UU BHP. Univerisitas tersebut adalah UI (Universitas Indonesia) Jakarta, UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor), USU (Universitas Sumatera Utara) Medan, UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung, dan UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya.

Dalam konteks perumusan konsep BHP ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) paradigma yang digunakan oleh pemerintah. Pertama, pendidikan berbasis masyarakat, dalam arti bahwa peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan ditekan seminim mungkin dan muncul peran lebih dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, lembaga penyelenggara pendidikan bersifat nirlaba, namun diberi keleluasaan melakukan pencarian dana dengan prinsip-prinsip ekonomi layaknya korporasi. Akhirnya, ketiga, sedikit demi sedikit negara berlepas tangan dari kewajibannya untuk “mencerdaskan bangsa”. Konsep ini, sejalan dengan prinsip dasar neoliberalisme dimana peran negara dieliminir hingga ke porsi yang sangat kecil. Dari pemikiran ini dapat dilihat bahwa pemerintah menempatkan dirinya lebih sebagai fasilitator pendidikan ketimbang sebagai operator pendidikan nasional.

Selain itu, poin-poin yang menjadi titik kritisme masyarakat dalam UU BHP diantaranya adalah adanya tafsir yang berbeda tentang BHP dalam UU Sisdiknas dengan UU BHP, kebebasan lembaga pendidikan asing untuk mendirikan BHP, aset BHP yang berasal dari hutang, perangkat BHP, penggabungan dan akuisisi BHP, kurang jelasnya pendanaan BHP dan banyak hal lainnya. Melihat subtansi yang terkandung dalam UU BHP, banyak kalangan yang memprediksikan tak kurang dari 60% satuan pendidikan yang akan mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat formal sebagai BHP.[vi]

Penolakan dan kritik begitu masif dilakukan oleh masyarakat. Puncak penolakan itu adalah dianulirnya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa materi dan substansi UU BHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sejak Maret 2010, UU BHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hingga kini, polemik perundangan sistem pendidikan nasional tidak pernah sepi dari diskursus akademis, praktisi, dan para pengambil kebijakan. Apalagi jika dibenturkan dengan kualitas pendidikan nasional, biaya pendidikan, dan daya jangkau masyarakat yang semakin senjang, maka masalah pendidikan dengan semua kebijakan yang melingkupinya menjadi sangat relevan dan urgen untuk diangkat.

Walaupun anggaran pendidikan kita pada tahun 2010 mencapai Rp. 195,6 triliun, namun kualitas pendidikan kita masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.[vii] Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia tahun 2011 berada pada level 0,617 atau mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun lalu yang berada di level 0,613. Dengan nilai tersebut, peringkat Indonesia berada di posisi 124 dari 187 negara.[viii]

Lebih spesifik disebutkan dalam Education for All (EFA) Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia hanya berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi ini berada dibawah Malayasia (65), Brunai Darussalam (34), atau Kuba yang berada di posisi 14.[ix] Ketertinggalan kualitas ini kemudian harus diperhadapkan dengan ongkos pendidikan yang semakin melejit. Faktanya, dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia untuk penduduk dengan umur 19-24 tahun hanya berkisar di 12.72 pada tahun 2009 dan 13.77 di tahun 2010.[x] Dari ketidakterjangkuan masyarakat terhadap pendidikan ini, diperlukan peran negara yang lebih besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas namun tetap terjangkau oleh masyarakat.

UU BHP dan RUU PT = UU yang Ganti Baju

Komisi X DPR RI sekarang tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) dan ditargetkan akan selesai pada akhir maret 2012 ini.  Meskipun selalu dikatakan RUU PT ini bukan pengganti UU BHP, tapi faktanya memang RUU PT ini akan menjadi pengganti UU BHP yang sudah dibatalkan oleh MK, terutama bagi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Maklum, ada pemikiran yang talewa’-lewa’, bahwa setelah UU BHP dihapuskan, dianggap seolah-olah terjadi kekosongan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan, padahal senyatanya tidak demikian, karena UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) masih eksis.

Ayat (3) pasal 31 UUD 1945 menyebutkan “Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional… yang diatur dalam satu Undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya juga mengatur tentang pendidikan tinggi. Amanat yang ada dalam UU Sisdiknas tersebut tidak untuk membuat UU baru, melainkan membuat peraturan pemerintah (PP). Pasal 53 ayat (4) yang mengamanatkan pembentukan UU BHP sudah dibatalkan oleh MK. Oleh sebab itu, pembuatan RUU PT tidak memiliki rujukan yang jelas secara hukum.

Keberatan terhadap RUU PT terletak pada ketidak-jelasan arah dari RUU PT tersebut. Artinya, tidak tahu persis apa yang akan dicapai dengan pembuatan RUU PT tersebut. RUU PT tidak akan mengubah kondisi pendidikan tinggi saat ini, yaitu di satu sisi tetap menciptakan kastanisasi di PTN, hanya bajunya saja yang ganti baju, yaitu dari PT BHMN menjadi PT Otonom, PT BLU menjadi PT Semi Otonom, dan PTN regular menjadi Otonom Terbatas. Di sisi lain, PTS tetap akan terdiskriminasi. Dengan kata lain, bila RUU PT tersebut disahkan, tidak akan mengubah keadaan pendidikan tinggi saat ini.

Ketidakjelasan arah dan pijakan yang mengada-ada ini merupakan cerminan betapa jeratan pemikiran neoliberalisme telah begitu akut menjakiti pengambil kebijakan kita. Negara semakin mencuci tanggannya dari kewajiban membiayai kebutuhan dasar masyarakat. Dengan otonomi kampus yang kebablasan, biaya pendidikan semakin tak terjangkau bagi golongan miskin yang merupakan mayoritas di negeri ini. Seperti yang tertuang dalam draft RUU PT Pasal 79 ayat (1) yang mengatur mengenai pembiayaan menyatakan: ”Pendanaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Implikasi dari bunyi ayat tersebut adalah tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi itu sama.

Lalu apa gunanya negara? Bagaimana seharusnya kita?

*) dibawakan dalam diskusi “Neoliberalisme Pendidikan Indonesia” oleh HIMAHI FISIP Unhas, Makassar, 15 Feb 2012.


[i] Manfred B Steger dan Ravy K. Roy, Neoliberalism: A Very Short Introduction, 2010, New York: Oxford University Press, hal. 10.

[ii] Ibid, hal. 11.

[iii] Apridar, Ekonomi Internasional; Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya, 2007, Jakarta: Unimal Press, hal. 310.

[iv] “Melacak Asal-Usul Neoliberalisme” melalui http://www.poppysw.staff.ugm.ac.id/index.php?pg=7&title=Neoliberalisme&no=4 diakses pada 12 Desember 2011.

[v] Apridar, Op. Cit., hal. 274.

[vi] Danang Kurniadi. RUU BHP Dalam Jeratan Privatisasi. Jurnal Mahasiswa UGM,  November 2007.

[vii]  Muhammad Rifai Politik Pendidikan Nasional. 2011. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, hal. 88.

[viii]“Kualitas Manusia Indonesia Perlu Ditingkatkan” melalui http://economy.okezone.com/read/2011/11/15/20/529848/kualitas-manusia-indonesia-perlu-ditingkatkan diakses pada 12 Desember 2011.

[ix] UNESCO, The Education for All Development Index 2011 diunduh melalui http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/ pada 23 Desember 2011.

[x] “Indikator Pendidikan Tahun 1994 – 2010” dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=1 diakses pada 12 Desember 2011.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: