LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » 7 Masalah RUU PT Versi BEM UGM

7 Masalah RUU PT Versi BEM UGM

JAKARTA – Bola panas polemik keberadaan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) masih bergulir. Kekhawatiran muncul tidak hanya di kalangan pengelola perguruan tinggi, tetapi juga elemen kampus lainnya seperti badan eksekutif mahasiswa (BEM).

BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) misalnya, menggelar uji publik dan kajian mendalam atas substansi RUU PT. Kepala Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan BEM KM UGM 2012 Ahmad Rizky Mardhatillah Umar menuturkan, publik sudah menaruh harapan besar pada RUU PT pascajudicial review Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, ujar Ahmad, BEM KM menilai, meski telah dibahas cukup lama, draft RUU PT masih sangat mengecewakan; masih banyak pasal yang substansi dan semangatnya tidak jauh berbeda dari UU BHP. Ahmad menilai, semangat liberalisasi pendidikan masih terasa dalam RUU PT meski dikemas dalam bahasa yang berbeda.

“Artinya, jika tidak ada kritik yang signifikan atas RUU PT saat ini, bisa dipastikan episode ‘kelam’ UU BHP akan terulang kembali. Oleh sebab itu, sebelum kritik dan penolakan tersebut disampaikan secara terbuka, substansi dari RUU PT saat ini perlu dibedah secara lebih komprehensif,” kata Ahmad seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada okezone, Rabu (4/4/2012).

Ahmad mencatat, setidaknya ada tujuh bahaya RUU PT jika jadi disahkan awal April ini. Pertama, aset kampus bebas disewakan oleh kampus dengan biaya mahal. Hal ini tercermin dalam pasal 80 RUU PT yang memperbolehkan perguruan tinggi otonom mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dengan demikian, kata Ahmad, kampus akan berubah menjadi perusahaan yang mencari dana operasional sendiri karena negara mengurangi subsidi.

Masalah kedua, perguruan tinggi asing boleh mendirikan “cabang” di Indonesia. Pasal yang mencerminkan kondisi ini adalah pasal 114. Pada ayat pertama tersurat, perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Penjelasannya dijabarkan pada ayat 2 yakni prosesnya dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi Indonsia dan mengangkat dosen serta tenaga kependidikan dari warga negara Indonesia.

“Jadi, jangan heran jika nanti akan ada Universitas Harvard cabang Indonesia, Universitas Oxford cabang Yogyakarta, dan lain sebagainya. Sementara mahasiswanya adalah pelajar Indonesia,” ujarnya tegas.

Poin ketiga, mahasiswa yang tidak mampu akan disuruh “berutang” kepada pemerintah, dan membayar utangnya setelah lulus kuliah. Pilihan yang diajukan pemerintah untuk memenuhi hak mahasiswa dianggap BEM KM UGM cukup aneh. Pada pasal 90 ayat 2 huruf c tercantum, pemerintah akan memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa. Pinjaman ini, pada ayat 3 dijelaskan, diberikan tanpa atau dengan bunga, dan dilunasi selepas lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan.

“Alih-alih mengentaskan kemiskinan, pemerintah justru memberi beban biaya tambahan buat mahasiswa miskin lewat utang. Negara mengajari rakyatnya berutang,” Ahmad mengimbuhkan.

Masalah keempat yang dikritik BEM KM UGM adalah skema menteri akan mengatur organisasi kemahasiswaan di kampus. Mereka mencatat, ada tiga pasal yang mengatur mahasiswa. Pasal 14 mengatur posisi mahasiswa sebagai civitas academica, pasal 15 membahas kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan pasal 91 membicarakan organisasi kemahasiswaan.

Ahmad memaparkan, ada potensi tumpang tindih dalam aturan tentang organisasi kemahasiswaan di kampus. Pasal 15 misalnya, menjelaskan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Pasal ini juga menyuratkan, aturan kegiatan kemahasiswaan akan diatur dalam Peraturan Menteri. Sementara, pada pasal 91 ayat 6 menyebutkan, organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam AD/ART organisasi.

“Hal ini juga berpotensi mengulang episode lama NKK/BKK jika benar disahkan. Sebab, yang nanti mengatur organisasi mahasiswa adalah menteri,” tegasnya.

Kritik kelima adalah, RUU PT merupakan UU BHP jilid kedua yang akan membuat rakyat kecil semakin susah menempuh pendidikan tinggi karena tidak punya biaya. Pasalnya, RUU PT menyiratkan pemerintah akan mencabut pembiayaan mereka dari semua perguruan tinggi, tidak hanya kampus berstatus badan hukum milik negara (BHMN).

Jika pembiayaan dari pemerintah dicabut, maka kampus harus menghidupi diri sendiri dan memenuhi biaya operasional secara mandiri. Pola ini akan membuat biaya pendidikan meroket.

“Imbasnya, rakyat kecil tidak bisa sekolah. Sebagai catatan, pasal 106 ayat 4 mencantumkan syarat, mahasiswa paling banyak menanggung satu per tiga dari biaya operasional pendidikan,” tuturnya .

Poin keenam adalah dari sisi perguruan tinggi swasta (PTS). Menurut BEM KM UGM, kisruh antara PTS dengan yayasan pendirinya akan semakin sering terjadi karena status mereka yang sama-sama badan hukum. Dalam hal ini, seperti tercantum dalam pasal 70 ayat 3, PTS merupakan badan hukum bersifat nirlaba.

Pasal ini akan menimbulkan kerancuan tentang kewenangan ‘siapa’ mengatur ‘siapa’ karena posisi PTS dan yayasan yang setara.

“Selain itu, pembahasan tentang PTS juga hanya mendapat porsi dua persen mendapatkan dari seluruh pasal. Sangat tidak jelas,” tegasnya.

Hal terakhir yang menjadi sorotan BEM KM UGM adalah RUU PT berpotensi melahirkan banyak RUU baru, karena semua jenis pendidikan akan diatur pemerintah. Dampaknya adalah pemborosan anggaran negara karena pembahasan satu undang-undang menghabiskan dana miliaran rupiah.

“Jadi, RUU PT hanya akan melahirkan banyak kekacauan. BEM KM UGM menyerukan: gagalkan pengesahan RUU PT di DPR RI dan tolak liberalisasi pendidikan,” ujar Ahmad menandaskan

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/04/04/417/605690/7-masalah-ruu-pt-versi-bem-ugm

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: