LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Straight News » Reportase Aksi Buloa 21 Juni 2012-Hearing ke DPRD Kota Makassar

Reportase Aksi Buloa 21 Juni 2012-Hearing ke DPRD Kota Makassar

Layaknya ombak yang pecah oleh karang…
Perjuangan takkan berhenti sejak sekarang!!!

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Perjuangan!!!

Aksi Forum Warga Buloa di kantor DPRD Kota Makassar pada tanggal 18 Juni 2012 dimana pada saat aksi tersebut, massa aksi berhasil menemui Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahman Pina yang berjanji akan mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah yaitu Bu Ros, Lurah Buloa, Camat Tallo, Kepala BPN, Kapolsek Tallo dan Forum Warga Buloa sesegera mungkin. Pada hari Kamis, 21 Juni 2012 Forum Warga Buloa  didampingi oleh KPRM, YLBHM, SMI, dan LAW Unhas menepati undangan yang diberikan oleh Ketua Komisi A untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalah tanah di Buloa.

Massa dari Forum Warga Buloa tiba di kantor DPRD Kota Makassar pada Pukul 14.20 WITA. Pertemuan dimulai pada Pukul 14.35 WITA, yang dibuka oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, kemudian diberikan kesempatan kepada Forum Warga Buloa yang diwakili oleh juru bicara untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak yang terkait. Adapun tuntutan Forum Warga Buloa adalah sebagai berikut :

  1. Perjelas status tanah di Buloa
  2. Karena status tanah yang belum jelas maka pemagaran di Buloa harus dihentikan sampai status tanah jelas
  3. Hentikan tindakan intimidasi oleh preman kepada warga Buloa yang dilakukan oleh Bu Ros terkait dengan   poin 1 dan 2
  4. Pihak Kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap tindakan premanisme di Buloa
  5. Anggota DPRD Kota Makassar harus turun langsung ke lapangan karena pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Kapolsek lamban dalam merespon keluhan dari warga Buloa
  6. Menolak pemindahan sementara ke gudang yang dipaksakan oleh pihak Bu Ros  
  7. Jaminan keamanan yang kongkrit dari kepolisian

Setelah dibacakan tuntutan, Ketua Komisi A menyimpulkan bahwa ada tiga masalah penting di Buloa, yaitu pelanggaran hukum terkait status tanah dan tindakan premanisme serta aktifitas pemagaran yang belum jelas perijinannya. Setelah itu proses tanya jawab antara anggota DPRD Kota Makassar dengan Aparat Pemerintah yang terkait (Lurah, Camat, BPN, dan Kapolsek). Dari proses tanya jawab tersebut dan disesuaikan dengan data yang ada di BPN didapatkan fakta bahwa pemagaran yang dilakukan oleh Bu Ros tidak sesuai dengan lokasi tanah yang ada di sertifikat nomor 374 yang dipegang oleh Bu Ros, sehingga ini merupakan tindakan penyerobotan tanah. Hal ini juga membuktikan bahwa tanah yang ditempati oleh warga Buloa tidak ada kaitannya dengan sertifikat tanah yang dipegang oleh Bu Ros. Setelah itu terjadi perdebatan yang alot antara kedua pihak yang terkait, dan terdapat fakta lagi bahwa Lurah Buloa mengaku tidak pernah menerbitkan PBB untuk warga di kampung Buloa, tetapi nyatanya dari Forum Warga Buloa sendiri memperlihatkan bukti pembayaran PBB terbaru, dan rekening listrik sejak tahun 1980an, yang berarti warga sudah mendiami tempat tersebut kurang lebih 30 tahun yang lalu. Fakta-fakta di atas mempertegas bahwa ada kongkalikong antara Bu Ros dengan Aparat Pemerintah terkait, hal ini diperkuat dengan adanya indikasi pemalsuan surat pernyataan dari warga Buloa kepada pemilik tanah sebelum Bu Ros yang berisi tentang kesediaan mengangkat kaki dari tempat tinggal yang sekarang jika yang punya tanah akan menggunakan tanah tersebut, kerancuan surat pernyataan tersebut karena ada warga yang tidak bisa bertandatangan tetapi namanya tercantum pada surat pernyataan tersebut lengkap dengan tanda tangannya hal ini dibuktikan dengan KTP yang dimana seharusnya menggunakan tanda tangan tetapi warga tersebut menggunakan cap jempol. Sedangkan terkait dengan pengamanan di sekitar Buloa, Ketua Komisi A hanya menghimbau agar semua pihak yang terkait menjaga keamanan.

Karena kurangnya data yang ada di pertemuan untuk mengambil kesimpulan, maka Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar membuat kesimpulan sementara bahwa data yang ada kurang akurat untuk menentukan lokasi sehingga diperlukan kajian data yang lebih mendalam dari warga, BPN, dan aparat pemerintah yang terkait. Jadi dari pertemuan ini akan dijadwalkan pertemuan selanjutnya menunggu jadwal dari DPRD Kota Makassar. Sebelum menutup pertemuan tersebut ada insiden kecil karena salah seorang dari sekian banyak preman Bu Ros kemudian berusaha masuk di pertemuan dan meneriaki warga dengan kalimat yang intimidatif.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: