LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » Pengkaderan = Pembinaan = P2MB ?

Pengkaderan = Pembinaan = P2MB ?

Prinsip Lembaga Kemahasiswaan

adalah dari, oleh, dan  untuk mahasiswa

Pasal 2  BAB I KepMen No.155/U/1998

Salam Perjuangan !!!

Pergerakan dan pengkaderan adalah ruh dari lembaga kemahasiswaan (LEMA), tanpa kedua hal tersebut berarti ada yang salah dengan cita-cita organisasi. Pengkaderan bagi LEMA merupakan jantung organisasi karena dengan pengkaderan yang baik maka akan terbentuk kader-kader yang berkualitas sehingga segala fungsi organisasi dapat berjalan lancar. Penggunaan Istilah PMB sendiri  dimulai sejak tahun 2006, dan kini pihak birokrat makin menguatkan intervensinya dengan menggandeng pembinaan/pengkaderan dalam kegiatan PMB sehingga menjadi P2MB (Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru).

INTERVENSI BIROKRAT

Terbitnya buku merah (Pedoman P2MB) dan begitu banyaknya perubahan istilah bukanlah masalah utama karena pihak birokrat bisa saja mengatur lembaga kemahasiswaan asalkan sesuai dengan kesepakatan (Pasal 6.KepMen No.155/U/1998). Untuk mencapai kesepakatan tentu saja butuh proses terutama untuk masalah yang sensitif seperti pengkaderan. Proses lahirnya buku merah dari birokrat ini diklaim oleh birokrat merupakan hasil kesepakatan sehingga mengikat semua LEMA di Unhas, namun hal ini masih rancu. Kerancuan ini disebabkan karena setelah terbitnya buku merah gelombang penolakan terus mengalir ke pihak birokrat, ini menandakan bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan, dan buku merah tersebut beserta isinya merupakan intervensi dan tidak sesuai dengan prinsip LEMA yang sudah termaktub di regulasi yaitu LEMA adalah kelengkapan nonstruktural pada suatu perguruan tinggi. Sehingga organisasi ataupun lembaga kemahasiswaan tersebut harus ada, dan nonstruktural berarti LEMA tidak memiliki jalur apapun baik koordinasi maupun komando ke birokrasi. Apalagi pada Poin 3 Pasal 3 BAB II KepMen No.155/U/1998 yang menyatakan juga bahwa segala kelengkapan/peraturan terkait lembaga kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri yang disepakati oleh lembaga kemahasiswaan (AD/ART, GBHO, Format Pengkaderan). Sehingga sangat jelas dan terang benderanglah bahwa dari segi hukum independensi lembaga kemahasiswaan sangat kuat, dan tak ada keraguan untuk melawan segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh birokrat !!!

Sampai sekarang KepMen No. 155/U/1998

Tentang : Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan

Adalah peraturan tertinggi menyangkut

organisasi kemahasiswaan/lembaga kemahasiswaan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: