LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Feature News » Waspadai Krisis Pangan

Waspadai Krisis Pangan

Badan Pangan PBB FAO sebelumnya mengumumkan terjadi penurunan orang lapar dari 925 juta ke 870 juta. Namun, kelaparan dan krisis pangan tetap gagal diatasi.

Hal ini terjadi karena hingga kini pangan hanya dianggap sebagai komoditas, bukan bagian dari hak asasi manusia. Demikan kritik Aliansi untuk Desa Sejahtera menjelang Hari pangan Sedunia yang akan diperingati pada 16 Oktober mendatang di Jakarta (14/10/2012).

”Selama tidak ada perubahan paradima tentang pangan dan sistem pangan, kelapara akan terus terjadi karena inti masalahnya pemenuhan hak tidak dilakukan dan ketidakadilan dalam sistem pangan tidak dibenahi.” Jelas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Sistem pangan yang diserahkan kepada pasar jelas-jelas gagal memenuhi kebutuhan mendasar manusia ini. Selama ini proses produksi dan distribusi tidak pernah diatur sehingga gejolak harga dan tingginya harga pangan sangat dipengaruhi oleh perusahaan multi nasional. Pembenahan dalam sistem konsumsipun tidak dilakukan dengan cukup.87

Abdul Halim, Koordinator Pokja Perikananmengingatkan Indonesia perlu kebijakan pangan yang kuat yang berpihak pada produsen pangan kecilnya. “Kita harus tegas, tidak hanya menuruti keinginan pihak lain, yang hanya bertujuan untuk menangguk keuntungan dari perdagangan pangan dan sistem pendukungnya, salah satunya yang diusulkan OECD.

“Yang harus diwujudkan negara adalah Kedaulatan pangan. Kita punya potensi berbagai macam sumber pangan yang hilang karena kebijakan monokultur, seperti diubahnya hutan dan lahan sawah menjadi perkebunan sawit. Ironisnya, para buruh sawit ini sering kali menderita kelaparan, karena tergantung pada pasokan pangan dari luar yang harganya fluktuatif. ” Kritik Achmad Surambo, ketua Pokja Sawit ADS.

Dari sisi produksi pertanian kebijakannya lebih bersifat tambal sulam dilihat dari subsidi benih (2013) senilai: 76,9 ribu ton (137,9 M), turun jauh dari 2012 sebesar 186 ribu ton (1,89 Trilyun). Sementara untuk pupuk, menjadi 7,3,juta ton (15,9 T), dari sebelumnya 675 Milyar.

“Pertanyaannya jatuh kesiapa? Karena subsidi tidak langsung diberikan ke petani, tetapi dinikmati oleh pabrik atau lembaga benih.” Ungkap Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras mengingatkan.

Krisis harga pangan dan ketersediaan pangan sudah mengancam keberadaan bangsa ini. Tanpa perubahan paradigma, dan keberpihakan kepada produsen pangan skala kecil, Indonesia bisa terperangkap dalam krisis pangan yang berkelanjutan.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/10/15/wapadai-krisis-pangan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: