LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Diskusi Refleksi HAM: Seluruh Institusi Masyarakat Sedang Sakit

Diskusi Refleksi HAM: Seluruh Institusi Masyarakat Sedang Sakit

1Di antara keramaian orang-orang yang antri mendapatkan tiket talk-show sebuah stasiun tivi nasional, puluhan mahasiswa terlihat duduk berdiskusi. Memilih untuk memikirkan masalah yang lebih penting dan krusial. Sore itu, Lingkar Advokasi Mahasiwa (LAW) Unhas bekerjasama dengan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Unhas menggelar diskusi refleksi dengan mengusung tema “Benturan RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Masyarakat Terhadap Hak Sipil” bertempat di Pelataran Baruga Universitas Hasanuddin, Kamis 20/12. Kali ini, diskusi menghadirkan pembicara Syuaib dari  KontraS Makassar, Abdul Aziz dari LBH Makassar, dan Maulana, mahasiswa pemerhati masalah-masalah HAM dari UMI Makassar.

Diskusi reflektif ini membahas mengenai bagaimana asal muasal diadakannya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) serta bagaimana dampak yang terjadi bila RUU ini berhasil diloloskan dan di implementasikan nantinya.

Abdul Aziz dari LBH Maakassar menerangkan bahwa dengan disahkannya RUU kamnas maka akan terjadi pelimpahan kekuasaan dimana TNI bisa menjadi penegak hukum ini bisa mengambil alih peran polri dalam hal keamanan karena seyogyanya tugas TNI itu berkaitan dengan pertahanan negara terhadap serangan luar serta keutuhan dan kedaulatan negara. Selain itu akan ada pelampauan kewenangan serta tumpang tindih aturan-aturan yang berlaku. RUU Kamnas dan Ormas ini merupakan bentuk intervensi negara terhadapa hak-hak negatif masyarakat sipil.

Menurut Koordinator KontraS Makassar menjelaskan panjang lebar tentag proses legislasi yang dilalui oleh paket RUU Kamnas. Syuaib menyatakan bahwa dalam RUU Ormas, organisasi-organisasi sipil merupakan ancaman yang dianggap paling berbahaya. Terlihat jelas bahwa paradigma yang dipakai dalam RUU Kamnas dan RUU Ormas menempatkan masyarakat hanya sebagai “alat” dan objek dalam pembangunan.

2Satu hal yang menjadi poin menarik dari penjelasan Syuaib adalah bahwa undang-undang yang mencoba didesak dan digolkan oleh Pemerintah dan DPR merupakan paket peraturan yang digunakan untuk mendukung arah pembangunan Indonesia hingga 2015. Ada banyak paket regulasi yang disahkan untuk memuluskan proyek-proyek pembangunan yang semakin tercerabut dari hakikatnya untuk melayani rakyat. Paket itu tidak saja dalam bentuk undang-undang namun juga PP dan Permen. Untuk itu, tambah Syuaib, analisa dan protes kita haruslah terintegrasi.

Senada dengan itu, Maulana membongkar logika negara dan hukum yang memang tidak berpihak pada rakyat kecil. Tanpa RUU kamnas dan Ormas pun, negara akan menyerahkan seluruh kekuatan militernya untuk melindungi kapitalisme. “mengapa RUU kamnas dan Ormas lolos-lolos saja karena seluruh institusi masyarakat sedang sakit” tutur narasumber mengakhiri diskusi. [IP]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: