LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » CATATAN DISKUSI PUBLIK UU PT [Kamis/18 April 2013]

CATATAN DISKUSI PUBLIK UU PT [Kamis/18 April 2013]

Assalamualaikum…

Salam Semesta

Beberapa hari yang lalu diadakan diskusi mengenai Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang diadakan oleh teman2 BEM Fak. Hukum Univ.Hasanuddin dan beberapa Lema lainnya bekerja sama dengan salah satu stasiun radio,dan stasiun televisi swasta yang mengusung tema “(maaf saya lupa)” tetapi garis besar temanya adalah mengenai Transparansi.

Diskusi ini diadakan di Gedung PKP Unhas, secara geografis sisi utara berbatasan dengan Gedung Registrasi, sisi barat berbatasan dengan Danau Unhas, sisi selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar Dalam Unhas, dan sisi timur berbatasan dengan pusat telekomunikasi. Tak perlu terlalu lama membahas Gedung PKP ini. PKP adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Penelitian, jadi di gedung ini merupakan pusat beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di gedung ini juga terdapat Corel Center (bukan Coreal Draw) yang merupakan pusat penelitian karang. (cukup !)

Istimewanya diskusi ini karena dihadiri oleh SekJend Dikti, Rektor Unhas, Dosen Univ.45, dan seorang Mahasiswa sebagai panelis.Diskusi ini dipandu oleh seorang perempuan, yang perawakannya sekilas terlihat seperti penyiar radio mungkin atau presenter televisi

Pemaparan pertama sekaligus membuka diskusi ini adalah perwakilan dari mahasiswa,yaitu  saudara Muhammad Al-Amien (FS-UH) kemudian berturut-turut Prof. Idrus (Rektor Unhas), Abdur Rahim (Dosen Univ.45), dan terakhir SekJend Dikti. Para panelis ini duduk berkelompok-kelompok, jadi pihak yang oposisi terhadap UU PT duduk di bagian kiri penonton dan pihak pendukung di bagian kanan penonton. Alangkah lebih serunya jika mereka duduk berselang-seling, karena setiap jeda terlihat masing2 pihak seperti melakukan konsolidasi.

[Sekarang kita masuk diskusi]

Pemaparan dari Dikti yang diwakili oleh SekJend Dikti, menitikberatkan pada masalah BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri), beliau menyatakan bahwa BOPTN ini dapat berjalan setelah adanya UU PT karena UU PT lah yang memaksa negara untuk menanggung biaya operasional pendidikan tinggi. Hal ini mendapat perlawanan dari pihak mahasiswa, bahwa meskipun tidak ada UU PT negara wajib menanggung biaya Pendidikan Tinggi karena itu salah satu amanah pembukaan Undang Undang. Namun,dari pihak Dikti tak menanggapi pernyataan tersebut sambil terus mengobral salah satu produk UU PT, BOPTN.

Beda lagi dengan Dosen dari Univ.45 yang mengatakan bahwa UU PT ini sangat berat untuk diimplementasikan di perguruan tinggi swasta, kemudian akan ada diskriminasi dengan adanya UU PT karena SPP program studi akan berbeda-beda menurut tingkatannya, jika prodi berakreditasi A maka akan lebih mahal daripada prodi berakreditasi  B, dan C. Hal ini dijawab oleh SekJend Dikti dengan menguraikan bahwa kebutuhan tiap prodi berbeda-beda, sebagai solusi muncullah UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang konsepnya dimana UKT tersebut telah memuat seluruh pembiayaan mahasiswa selama satu tahun mulai dari SPP,Lab,dll. Rektor Unhas kemudian menambahkan bahwa beliau baru saja telah menandatangani UKT untuk Unhas pada Pkl.03.00 WITA (yang entah berapa nominalnya).

[Kemudian diskusi berlanjut dengan sesi tanya-jawab]

Beberapa pertanyaan dari floor didominasi oleh keluhan-keluhan terkait masalah internal Unhas,seperti pemotongan beasiswa,beasiswa terlambat cair,biaya kuliah mahal di FK. Ada kejadian unik, ketika seorang mahasiswa FK mempertanyakan mahalnya kuliah di FK Unhas, kemudian Rektor Unhas yang juga dosen FK menanggapi pertanyaan tersebut dengan menggunakan kata ganti orang kedua ( you ) dan cenderung berdialog tanpa melalui moderator. Seperti ketika beliau bertanya,’you bayar SPP berapa?’,’you bayar satu tahun berapa?’,’you tau nggak berapa yg seharusnya dibayar oleh mahasiswa FK’. Ironic, and intimidative, and he is a rector.

Akhirnya karena pesawat yang akan mengangkut bapak SekJend Dikti sudah akan berangkat maka diskusi pun diselesaikan. Terlihat raut wajah tak puas dari para peserta diskusi, sudah beberapa diskusi mengenai UU PT yang kemudian menghadirkan panelis dari DIKTI berakhir seperti ini, dan dengan alasan yang sama (pesawat tidak bisa menunggu).

Tak ada yang jelas dari diskusi ini, yang berakibat tak jelas pula tulisan catatan ini. Satu-satunya yang jelas dari tulisan ini adalah mengenai Gedung PKP.

Ada lagi satu yang jelas, ternyata penyelenggara negara hari ini tak pernah betul2 berniat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa ?. Karena harus selalu ada peraturan yang menyatakan ‘kasi uang itu PTN’ baru kemudian diberikan bantuan. Kemudian pada diskusi ini yg dibahas hanyalah mengenai transparansi, yang tentu saja jika kita bicara transparansi maka menyinggung keuangan. Belum dibahas mengenai nilai-nilai yang ada di dalam UU PT, siapa2 yang diakomodasi oleh UU PT,dll. –Al.Fayet

Mari membaca Pembukaan UUD 1945

Pembukaan
( Preambule )

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu
undang-undang dasar negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: