LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » MEMBACA WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA (dari penolakan BHP hingga penerapan UU PT)

MEMBACA WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA (dari penolakan BHP hingga penerapan UU PT)

Oleh: Abdullah Fikri Ashri (Anggota Riset dan Strategi LAW Unhas)

Masa reformasi menjadi awal baru dalam sejarah Indonesia. Tumbangnya otoritarian Soeharto membuat banyak hal yang harus diubah (reformasi) dari tak terkecuali di bidang pendidikan. Reformasi tersebut mencakup dua hal utama yakni: reformasi paradigma pendidikan tinggi nasional dan desentralisasi sistem pendidikan nasional dalam rangka relevansi dan perbaikan kualitas (Hasrul Eka Putra:2012).

Refomasi ini secara legal akhirnya disahkan ke dalam bentuk undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas (Pasal 53) ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sebagai lex specialis yang menjadi pijakan untuk proyek privatisasi pendidikan di Indonesia. Terdapat 3 landasan pikir dalam BHP, yakni pertama, peran masyarakat (swasta) ditingkatkan dan peran negara harus seminim mungkin. Kedua, kampus diberikan wewenang untuk mencari pembiayaannya sendiri layaknya perusahaan. Ketiga, akhirnya negara sedikit demi sedikit terlepas tanggungjawabnya dalam bidang pendidikan. Hal ini tentu saja memicu protes dan ketidaksepakatan dari masyarakat. Hingga tahun 2009, UU BHP digagalkan MK karena bertentangan dengan UUD 1945.

Reformasi pendidikan tetap dipandang harus dilaksanakan apapun caranya. Apalagi kondisi pendidikan khususnya di pendidikan tinggi Indonesia sangat memprihatinkan. Meskipun APBN untuk pendidikan mencapai 20 % tapi faktanya Indonesia masih tertinggal bahkan di kawasan Asia Tenggara. Dalam laporan Education for All (EFA) Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia hanya berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi ini berada dibawah Malayasia (65), Brunai Darussalam (34), atau Kuba yang berada di posisi 14.[1] Fakta lain dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia untuk penduduk dengan umur 19-24 tahun hanya berkisar di 12.72 pada tahun 2009 dan 13.77 di tahun 2010.[2] Meskipun UU BHP gagal, pemerintah telah menerapkan UU Pendidikan Tinggi (UU PT)  pada tahun 2013. UU PT ini muncul untuk menjawab permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia dengan tujuan agar bisa berskompetisi secara global, efesien, efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan melibatkan peran masyarakat.

Kondisi akan kebutuhan perbaikan pendidikan Indonesia berbenturan dengan APBN di sektor lain. Pada saat inilah (awalnya sudah dimulai ketika Indonesia bergabung dengan WTO/GATS 1994) Indonesia menerima bantuan luar negeri di bidang pendidikan. Selama ini institusi-institusi multilateral dan bantuan-bantuan yang sifatnya bilateral telah banyak memberikan investasi jumlah besar dan konsisten dalam mendorong pendidikan Indonesia, sebut saja ADB, USAID, AusAID, dan Bank Dunia. (Hasrul Eka Putra:2012). Pada tahun 2005, melalui proyek Improvement of Management and Higher Education Reform (IMHERE) menggelontorkan dana 80 juta dolar untuk reformasi sistem pendidikan Indonesia. Pertanyaan kemudian, mengapa institusi atau negara lain bersedia memberikan Bantuan? mengapa berbagai aturan (UU PT) muncul padahal substansinya sama saja dengan BHP?

Sebelum menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan Indonesia sekarang, mari melihat kejatuhan Indonesia di ‘lubang’ WTO/GATS. World Trade Organizations (WTO) adalah lembaga internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional. karena idenya adalah perdagangan antar negara, maka setiap negara seharusnya membuka ‘dirinya’ pasarnya dan hambatan perdagangan harus dikurangi. Oleh karena itu, Negara (Pemerintah) dengan segala macam hambatannya ‘aturan, kuota, adminstratif, dan lainnya’ harus dikurangi seminimal mungkin. Sehingga peran negara tidak lagi diperlukan dan segalanya diserahkan ke pasar. Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No, 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Sejauh ini, perundingan perdagangan jasa dalam kerangka GATS telah menyepakati 12 sektor yang akan diliberalisasi, diantaranya adalah jasa pendidikan yang dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu: primary education, secondary education, higher education, adult education, dan other education services (WTO, 2010).

GATS menetapkan 4 modus suplai jasa yang jika diterapkan di sektor pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Mode 1: pasokan lintas batas (cross-border supply), misalnya, pendidikan jarak jauh atau e-learning. Auto-hide: on Mode 2: konsumsi luar negeri (consumption abroad), contohnya adalah belajar di luar negeri secara penuh maupun sebahagian (tumpang lapis). Mode 3: kehadiran komersial (commercial presence), misalnya pembukaan kampus cabang serta waralaba pendidikan. Mode 4 adalah kehadiran orang asing (presence of natural persons), misalnya, profesor atau periset asing berada untuk sementara waktu di suatu Negara memberikan layanan pembelajaran atau penelitian (Knight, 2002).

Pandangan bahwa segala sesuatunya dapat diperdagangkan sehingga menjadi komoditas tak terkecuali pendidikan, diutarakan oleh Prof. Dr. Sofian Effendi mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmu ekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Pertama adalah sektor Primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Dan ketiga, sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kgiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peran negara dalam tanggungjawabnya di bidang pendidikan harus dikurangi bahkan dihilangkan. Hal inilah yang menjadi pijakan hadirnya UU PT. Semua orang pasti ingin melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan dipandang sebagai komoditas yang diinginkan oleh konsumen (mahasiswa). oleh karena itu Perguruan Tinggi harus menyiapkan dirinya untuk menjawab permintaan pasar. Agar lebih memudahkan dan mengefesienkan Perguruan Tinggi dalam menyediakan pendidikan, maka seharusnya diberikan otonomi baik dibidang akademik maupun non-akademik.  Dalam bidang akademik, sudah keniscayaan bahwa Pendidikan Tinggi harus bebas dari kepentingan politik dan memiliki independensi dalam menyusun kurikulum, hingga pengembangan IPTEK. Namun, dalam bidang non-akademik, Perguruan Tinggi dibolehkan untuk mencari dana sendiri. Tapi apakah ini bermasalah?

Ada beberapa poin, mengapa UU PT sangat mengancam keberlangsungan pendidikan Indonesia:

  1. UU PT merupakan wujud dari neoliberalisasi pendidikan. Neoliberal globalization now constitutes the dominant worldview on matters pertaining to trade, fi nance, political economy, and even public education.(Pedro A. Naguera:2009). Neoliberal tidak lagi mengenai perdagangan barang, kini pendidikan pun dineoliberalisasi. neoliberalisme hadir dengan prinsip yang meletakan kebebasan dan kepemilikan individu sebagai syarat utama terciptanya masyarakat sejahtera. Para pendukung neoliberalisme percaya bahwa campur tangan negara harus dikurangi untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar ala kapitalisme. Filsafat kebebasan, individualisme dan rasionalitas merupakan basis pemikiran dalam khasanah filosofis neoliberalisme.(Manfred B. Steger: 2009). Karena neoliberalisme fokus pada kebebasan individu, dan pengurangan peran negara. maka pendidikan menjadi tanggungjawab individu tidak lagi negara. jadi, individu tidak boleh bergantung pada negara, termasuk dalam hal pembiayaan. Jadi peran negara yang berkurang menjadikan, tanggungjawab negara dalam pembiayaan (subsidi) pendidikan tinggi dikurangi dan dibebankan kepada masyararakat. Sebelumnya, Perpres 77 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing dengan maksimal 49%. Dalam UU PT pasal 65 (wewenang PTN Badan Hukum untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi), pasal 85 (pembiayaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa), pasal 86 (insentif kepada dunia usaha untuk membiayai pendidikan tinggi), pasal 87 (hak mengelola kekayaan negara), pasal 88 (standar satuan biaya operasional pendidikan), pasal 89 (pendanaan PTN Badan Hukum),
  2. Penjabaran selanjutnya dari neoliberalisasi pendidikan lewat UU PT adalah keharusan mahasiswa untuk dapat berkompetisi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tercermin dalam Pasal 90 tentang penyelenggara PT Luar negeri. Hal ini tentu saja akan membuat semangat survival of the fittest siapa yang terhebat (memiliki akses kekuasaan mapun ekonomi) dapat bertahan. Hal ini akan menampakan standarisasi pendidikan Barat (luar negeri) yang terbaik. Ivan Illich (1995) dalam ‘Descholling Society’ telah mengkritisi bahwa sistem pembangunan pendidikan dan kebijakan pendidikan untuk kemapanan sekolah hanya akan mempertajam ketimpangan dalam masyarakat. Jadi nanti aka nada perbedaan standar pendidikan tinggi sehingga, akses untuk perguruan tinggi bagi masyarakat semakin sulit karena harus berkompetisi dengan calon mahasiswa asing.
  3. Kesalahan memahami otonomi. Dalam bukunya Sulistyowati (2012) mengatakan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah keniscayaan baik dalam akademik maupun non-akademik. Hal ini jelas keliru, otonomi disini sama saja dengan privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Jika otonomi adalah independensi dari kepentingan politik dan ekonomi, maka makna otonomi dalam UU PT malah sebaliknya. Jika kita mencermati kehadiran UU PT, tentu saja ini adalah hasil kepentingan politik dan ekonomi baik itu dalam negeri maupun institusi luar negeri (WTO, Bank Dunia, IMF, dan negara maju lainnya). Mari melihat fakta, mengapa setiap tahunnya biaya pendidikan tinggi meningkat sehingga keterjangkauan mayarakat semakin sulit?,apalagi penerapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) jelas semakin mempersulit akses pendidikan dan negara melepas tanggungjawabnya.  bukankah pendidikan kini dijadikan komoditas layaknya perusahaan yang mencari profit?. Mengapa Mendikbud memiliki 35 % suara untuk menentukan Rektor suatu universitas? Bukankah ini adalah bentuk kepentingan politik?

Masih banyak lagi permasalahan UU PT jika kita melihatnya lebih detail. Permasalahannya sederhana, masihkah masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan baik demi mencerdaskan bangsa? Mari berdiskusi!

“disampaikan pada Bazar Diskusi HMJ Sosiologi UNM di Inkubator UNM 8 Maret 2014”


[1] UNESCO, The Education for All Development Index 2011 diunduh melalui http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/ pada 23 Desember 2011.

[2] “Indikator Pendidikan Tahun 1994 – 2010” dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=1 diakses pada 12 Desember 2011.

Iklan

1 Komentar

  1. ylk sulsel berkata:

    teruslah berpikir kritis
    teruslah bergerak kawan,..
    jangan lupa, selain gagasan, goresan pena, dan dentuman suara megaphone,
    langkah pasti dalam advokasi dan membangun gerakan sosial adalah muaranya,
    dan kemenangan adalah cita2.y,,
    Tetap semangat!!!
    Anak Negeri adalah pewaris Ibu Pertiwi!
    dan itu adalah kawan2,… Salam Pembebasan,..

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: