LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » Kuasa Dinasti dan Arus Modal vs Agenda Demokratisasi Dalam Episode Pembajakan Demokrasi

Kuasa Dinasti dan Arus Modal vs Agenda Demokratisasi Dalam Episode Pembajakan Demokrasi

Ada yang menarik untuk direfleksi, dikritisi, sampai dievaluasi dari proses pemilihan legislatif yang berlalu pada 9 April 2014 ini. Terlepas dari siapa partai yang menang, poros mana yang berhasil menaikkan elektabilitasnya, serta partai apa yang suaranya anjlok, beragam effect yang didiskusikan dan diwacanakan oleh pihak media dan publik tentunya. Arus wacana yang berkembang terutama di media dan berbagai pendiskusian publik didominasi oleh tema arah koalisi dan mengapa prediksi berbagai Lembaga Survey kembali dianggap menyimpang jauh dari yang dipublikasikan sebelumnya. Arah pendiskusian dan poros wacana sangat minim kalau tidak ingin dikatakan tidak ada yang menyinggung soal arus bawah agenda demokratisasi negeri kita hari ini. Apa yang mendominasi hari ini pasca pemilu legislatif tidaklah melihat bagaimana posisi rakyat sebagai empunya demokrasi. Rakyat hanyalah objek dari partai maupun calon Legislatif yang dijadikan sebagai alat legitimasi lewat suara yang diberikannya. Selain itu pendiskusian terhadap bagaimana efektifitas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu kebanyakan mengarah pada keterlambatan logistik dan pemilihan ulang maupun kecurangan yang terjadi. Tidak mengarah kepada bagaimana penyelenggara demokrasi ini memberikan sumbangsinya selain menyelenggarakan pemilu yang ideal dan bersih juga tidak kalah pentingnya bagaimana KPU memberikan pencerdasan politik kepada pemilu. Selain itu juga memberikan pressure kepada partai politik untuk tidak melakukan banalitas politik terhadap pemilih atau konstituennya. Tidak ada frame tegas dari penyelenggara pemilu untuk mematok rel ataupun alur tegas yang harus dijalankan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

KPU dan Bawaslu yang sejatinya berperan dalam perwujudan demokrasi di negeri ini karena hampir tak ada lembaga negara lain yang memiliki posisi untuk menjalankan tuga pencerdasan rakyat dalam menyongsong pemilihan para wakil rakyatnya 9 April lalu. Setelah agenda pencerdasan tersebut, juga tak ditemukan pengawasan yang ketat dari penyelenggara ini dalam mengawal dan menindak tegas praktik pembajakan demokrasi melalui politik uang dan intervensi dinasti politik yang ada. Sebut saja penggunaan oknum aparat struktural pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warganya agar memuluskan jalan partai ataupun calon pesanan Tuan Penguasa. Disinilah Dinasti Penguasa dan Kuasa Modal kembali menemukan momentumnya dalam merenggut kenikmatan kursi kekuasaan di 2014 ini. Serangan fajar dengan berbagai wujudnya seperti uang dalam amplop, sembako, sarung, jilbal dan berbagai wujud lainnya menjelma menggantikan cita – cita kesejahteraan rakyat yang diusung oleh demokrasi. Selain itu isu ancaman mutasi dan tekanan terhadap PNS dan pegawai honorer dari Dinasti penguasa serta ancaman pencabutan bantuan raskin dan bantuan lainnya kepada warga juga menjadi senjata ampuh untuk membajak suara rakyat dalam memberikan pilihannya. Rakyat, negara, dan Kekayaan Negeri ini kembali telah dan akan menjadi objek pembajakan para pemenang atas demokrasi episode kali ini. Nyaris tak bisa berharap banyak dari mereka yang bisa dikatakan menjadi pemenang kompetisi tak seimbang ini. Tinggal menunggu waktu setahun, dua tahun, ataupun lima tahun ke depan suara kekecewaan kembali terdengar dari mulut konstituen yang begitu memiliki ekspektasi lebih yang tak berlogika pada pemilu kali ini untuk kehidupan yang dimimpikannya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Dengan semakin leluasanya pembajakan terhadap demokrasi melaui pemilu kali ini, maka keluaran pemenang dari 9 April lalu bias dilihat dari mayoritas pemenangnya adalah mereka yang memiliki Relasi kuasa dari Dinasti Penguasa yang ada di pemerintahan (keluarga dari dinasti penguasa), Pemilik Modal dalam hal ini penguasaha besar atau keluarga dari Klan Pengusaha besar, serta calon yang memiliki relasi dari keduanya (kaki tangan dinasti dan pemodal). Baik yang direkomendasikan oleh Dinasti Penguasa, maupun yang diusung oleh pengusaha (pemodal). Dinasti penguasa dan pengusaha juga sudah bisa ditebak. Mereka pada umumnya berasal dari old or neo feodals and capitalist, mereka yang dari dulu atau orang kaya baru yang menjadi penguasa tanah maupun penguasa modal di negeri ini. Lalu bagaimana kabarnya rakyat dan intelektual pengusung demokratisasi? Bukan mengatakan tak ada harapan, tapi setidaknya 90% bisa dikatakan tersisih dari arena pertarungan yang memang sudah tidak seimbang ini. Arus kuasa dinasti dan Kuasa Modal mengepung dan menyerbu bak Tsunami di mimpi yang nyaris tak lagi ber-asa. Bukan kemenangan rakyat, apalagi kemenangan Negara yang bercita – cita mensejahterakan yang tercermin dari hasil pemilihan wakil rakyat kali ini. Bukan pula sebenarnya Wakil Rakyat yang dihasilkan tapi wakil Dinasti dan Wakil Modal yang nantinya akan berlaga di pentas parlemen lima tahun ke depan.

Itulah sekelumit kecil fakta yang sempat direfleksi, lalu apa yang patut dikritisi dan dievaluasi dari hasil refleksi yang tercatat di atas?. Tentunya adalah agenda kebijakan dan dampaknya terhadap lima tahun ke depan yang harus menjadi focus perhatian untuk dikritik dan dievaluasi. Setelah itu harus ada rekomendasi agenda praksis yang juga harus disusun dan dijalankan untuk menghalau arus kebijakan wakil – wakil dinasti dan pemodal tersebut jika tak ingin sekedar mengeluh menyesali nasib kata seorang kawan yang mungkin menyadari juga sulitnya kehidupan ketika kekuasaan rakyat terbajak. Dari puluhan bahkan ratusan regulasi dan perangkat operasional regulasi yang lahir di era rezim Suharto sampai pasca reformasi hari ini, kita Rakyat Indonesia harus bersatu padu untuk membangun benteng kuat dan mengehentikan perjalanan agenda penjarahan negeri ini. Praktik komersialisasi dan privatisasi di berbagai bidang terutama dibidang Pertanian, Perikanan-Kelautan, Energi, Mineral, Batu bara, perkebunan, pendidikan, komunikasi, transportasi dan sector strategis dan jasa lain, serta frekuensi public yang selama ini terbajak secara sah harus dihentikan. Kalau mampu harus di rebut kembali. Dan tugas serta tanggung jawab kita untuk mengusung kekuatan dan melakukan aksi strategis agar mampu merebutnya kembali.
Ibu Pertiwi, Tersenyumlah! Anak-anak Negeri ,Gapailah Cita dan Mimpimu!

 

Arulnash Nasrullah

Alumni Universitas Hasanuddin
Mahasiswa Pascasarjana UGM

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: