LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » 2014 » Juli

Monthly Archives: Juli 2014

LOGI(S)KA PTN-BH ?

Senin, 16 Juni 2014 dalam rapat senat Universitas Hasanuddi, telah bulat menyepakati Unhas sebagai universitas ke 9 berbentuk PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum). Tepat minggu sebelumnya senin, 9 Juni Mahasiswa yang tergabung dalam ‘Unhas Bersatu’ melakukan aksi ‘Penolakan terhadan Unhas sebagai PTN-BH’. Mahasiswa ‘Unhas Bersatu’ melakukan keliling kampus seraya mengabarkan dan menegaskan bahwa mahasiswa menolak Unhas sebagai PTN-BH. Mungkin seluruh dosen ataukan pegawai universitas manapun mengamini diberlakukannya PTN-BH. Bahkan setiap universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi PTN-BH. Alasan yang kerap dikeluarkan adalah kampus harus memiliki otonomi non-akademik, yakni pendanaan dan pengelolaannya, pengangkatan tenaga dosen lebih mudah, menstimulus untuk menghasilkan karya akademik, kampus lebih kondusif, dan berbagai macam alasan yang jatuhnya pada tidak bergantungnya dengan Pusat.

Tapi, apakah memang PTN-BH menjanjikan hal tersebut? Jikapun dijanjikan apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan idealnya perguruan tinggi? Mari membaca logika PTN-BH yang katanya adalah otonomi kampus baik secara akademik maupun non-akademik sebagai tata kelola kampus yang katanya baik.
PTN-BH secara konstitusional berlandaskan pada UU No.12 Pendidikan Tinggi tahun 2012 tepatnya pasal 65 tentang tata kelola kampus yang Berbadan Hukum, dan diturunkan lagi pada PP No.58 tahum 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi, Pemerintah telah mempersiapkan sedemikian rupa agar Universitas di Indonesia menjadi PTN-BH. Ya….siapa yang tidak menginginkan otonomi dalam melaksanakan aktivitasnya. Mari mempertanyakan logika dalam PTN-BH.

1. It’s all about budget?. Mengapa tiba-tiba Universitas berlomba-lomba dapat mengelola pendanaannya bahkan mencari dana sendiri? Apakah APBN 20 % dan dana BOPTN (Biaya Operasional-PTN) tidak cukup? Dalam PTN-BH memang universitas masih mendapat aliran dana dari pemerintah, terus mengapa mencari lagi? Berarti dananya tidak cukup. Lalu, untuk apa mesti mencari dana lagi?. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya untuk apa tambahan dana lagi. Jika berarti PTN-BH akan mencari dana berarti universitas akan meng-komersil¬-kan dirinya. Pada akhirnya universitas akan bisa disentuh oleh orang yang berduit. Meskipun pemerintah selalu berkelik bahwa PTN-BH akan menjangkau masyarakat bahkan yang miskin. Tapi, faktanya Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia untuk penduduk dengan umur 19-24 tahun hanya berkisar 13 % di tahun 2010. Artinya ada sekita 87 % penduduk Indonesia yang seharusnya kuliah tapi tidak mampu karena permasalahan biaya. UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang diprogramkan dikti hanya menyediakan 5 % biaya kuliah murah bagi yang tidak mampu dan 5 % bagi kelas kedua. Artinya keterjangkauannya sangat jauh dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak kuliah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa universitas mencari dana bukanlah untuk keterjangkauan penduduk Indonesia untuk kuliah. Apalagi jika Universitas membagi fokusnya untuk mencari dana, apakah tidak mengganggu atau menghambat tridharma Universitas yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat?. Oh iya, contoh sederhana komersialisasi kampus, anda harus menyewa gedung di universitas jika ingin menggunakannya bahkan untuk urusan pendidikan, penelitian, pengabdian.

2. Really autonomy?. Otonomi berasal dari kata dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). Syarif Saleh (1963) menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan memerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Jika kita membawanya pada otonomi universitas artinya universitas memiliki hak sendiri untuk mengatur dirinya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Artinya universitas seharusnya bebas dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Secara politis, universitas sebenarnya tidak otonomi. Contohnya sederhana, kepala (rektor) adalah juga berdasarkan kepentingan politik yang berkuasa yakni Mendikbud yang memiliki 35 % suara untuk menentukan rektor di PTN. Secara ekonomi, universitas tidak otonomi. Mengapa? Dalam membiayai dirinya universitas memiliki donatur dari korporasi (perusahaan) sesuai PP No.58 tahun 2013 pasal 8 ayat 2. Lalu apa masalahnya? Sederhana saja no free lunch, tidak ada yang gratis di dunia yang serba materialistis ini. perusahaan pada dasarnya adalah mencari laba, sehingga bantuan yang diberikan kepada PTN-BH adalah dengan syarat. Ya…syaratnya lihatlah di sekililing universitas anda, ada berapa perusahaan yang beroperasi? Lihatlah universitas yang ber-PTN-BH seperti UI,ITB,dan lainnya silahkan cek berapa harga sppnya. Jangan kaget, Unhas memang yang termurah, tapi tunggulah beberapa tahun ini dan esoknya…

Divisi Riset dan Strategi (Ristra) Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) UNHAS

Iklan
%d blogger menyukai ini: