LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, ANCAMAN BAGI KEBUDAYAAN LOKAL

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, ANCAMAN BAGI KEBUDAYAAN LOKAL

Ada hantu berkeliaran di Indonesia “Hantu Neoliberalisme”.

AEC (Asean Economic Community) merupakan metamorphosis dari skema multilateral the unholy trinity (WTO, IMF,dan World Bank) di kawasan regional Asia Tenggara. Prinsipnya tak jauh berbeda. Arus modal, barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil bebas melaju. Berdasarkan cetak biru yang disepakati tahun 2007 pada pertemuan puncak ASEAN ke-12 di Kuala Lumpur, terdapat 4 hal utama dalam kesepakatan ini diantaranya; basis pasar dan produksi tunggal, daya saing tinggi, pembangunan merata, dan integrasi ekonomi global. pada pertemuan ini pula, tahun 2015 disepakati sebagai awal diberlakukannya AEC. Inilah model penjajahan bentuk baru bernama neoliberalisme.

Selaku paham yang menganggap bahwa pasar adalah actor utama perekonomian dengan model competitive equilibrium. Neoliberalisme seakan tampil sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi pembangunan negara berkembang. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, pasar bebas justru tak menguntungkan masyarakat lokal. Semisal, penelitian yang dilakukan SAPRIN (the Structural Adjusment Participatory Review Internasional Network) terhadap kebijakan yang dipaksakan IMF atas negara berkembang di tahun 1990an yang justru membawa dampak krusial. Sela independensinya atas negara maju, dampak lainnya ialah matinya puluhan ribu unit usaha pedagang kecil dan menegah di Hungaria dan Meksiko serta terancampunahnya kebudayaan local akibat keragaman etos kerja dan budaya yang tercipta akibat proses industrialiasi.

Lalu pertanyaannya kemudian, sejauh mana ancaman bagi kebudayaan lokal Indonesia atas pengitegrasian AEC 2015? Serta seberapa efektif arah kebijakan kebudayaan Indonesia guna menghadapi AEC 2015?

Asean Economic Community, Ancaman bagi kebudayaan lokal

Berdasarkan indeks daya saing negara-negara ASEAN oleh Global Competitiveness Report tahun 2009-2010 menempatkan Indonesia di posisi ke-5 dibawah Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura diposisi pertama. Salah satu indikatornya ialah ketidakmampuan UKM (Usaha Kecil Menengah Indonesia) untuk bersaing dengan perusahaan asing, apalagi 40% UKM di Indonesia didominasi oleh usaha yang bergerak dibidang makanan tradisional. Hasilnya, UKM akan semakin tersisih jika laju usaha makanan dari perusahaan multinasional serta Malaysia dan Singapura mulai menjamur di Indonesia dengan bersertifikasi halal.

Selain itu, semakin terbukanya akses kebudayaan local dengan pengintegrasian AEC juga member ancaman terhadap pencurian produk kebudayan lokal. Bukan tidak mungkin, Singapura atau Malaysia yang memiliki modal dan inovasi yang tinggi, akan meng-kemasanisasi dan menglokalisasi produk kebudayaan local kita. Setelah sukses mendunia, produk kebudayaan local kita akhirnya diklaim sebagai miliknya. Apalagi pesatnya laju informasi mampu menembus kultur-kultur terpencil negeri ini.

Di sisi lain, diserahkannya 25 juta hektar hutan oleh pemerintah kepada korporasi yang telah mengantongi izin usaha pemanfaatan hutan kayu, hutan alam dan hutan industri, serta berkuasanya 1194 perusahaan asing bidang pertambangan yang menguasai 35% daratan Indonesia, turut mengancam kebudayaan adat seperti yang terjadi di Bantaeng Sulawesi Selatan, dimana 5 ribu hektar diserahkan kepada perusahaan asing. Alih-alih demi keuntungan bersama, 20 ribu masyarakat adat dan nelayan terancam tak punya tanah (Culture Land Destruction) dengan didirikannya pabrik nikel dan ditutupnya akses terhadap laut demi mengangkut barang nantinya.

Alhasil, terjadilah masyarakat ‘Global Village’ sebagaimana didalilkan Marshal Mcluhan. Dalam model masyarakat ini, standar universal diberlakukan (Uniformity of life space) yang merubah identitas masyarakat heterogen menjadi homogen. Kebudayaan dalam hal ini direproduksi oleh industri kapitalistis demi kepentingan ekonomi politik. Adalah Theodor Adorno dan Max Horkheimer yang mendakwa bahwa“kebudayaan membutuhkan stempel yang sama atas berbagai hal ”untuk mengakumulasi kapital agar lebih massif, yang berakibat pada menanjaknya hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi (Creative Consumption) yang terhegemoni melalui media elektronik. Sehingga, terjadi parrot pattern of culture dimana kebudayaan asing menyerap seluruhnya kedalam entitas local ditengah pesatnya lalu lintas budaya dalam Masyarakat Ekonomi Asean yang berujung pada keluarnya devisa negara ke perusahaan asing sebagai penyedia jasa, dan wahana konsumsi lainnya.

 

Tidak Adanya Langkah Berarti

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2010-2014 tentang arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan. Maka, ditetapkan arah kebijakan prioritas kebudayaan yaitu (1) meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan, (2) mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya.

Sungguh ironi, dari sekian arah kebijakan prioritas kebudayaan, kesadaran berbudaya dan pembangunan identitas local sebagai bagian dari identitas bangsa bukan menjadi prioritas utama. Kebijakan yang diambil lebih kepada bagaimana membangun infrastruktur kebudayaan, bagaimana ia dilestarikan, dimanfaatkan dan dikembangkan. Wajar saja jika kebudayaan hanya jadi tontonan dan berhala di museum-museum. Pasalnya, kebijakan yang diambil tak tetap sasaran.

Hal ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun kesadaran berbudaya dan identitas local guna menghadapi AEC. Benar jika revitalisasi museum meningkat di tahun 2011 dari 6 museum menjadi 30 museum. Akan tetapi titik permasalahan utamanya bukan disitu, melainkan bagaimana membangun kesadaran anak bangsa untuk bisa tetap mempertahankan kebudayaannya ditengah pesatnya godaan dan bujuk rayu untuk menjadi seragam.

Pada kesimpulannya, secara kultural Indonesia masih jauh dari kata siap untuk menghadapi AEC. Derasnya hegemoni kultural dan lemahnya pertahanan kebudayaan ditengah tatanan global, menjerumuskan masyarakat local ke dalam sebuah tatanan baru yang menuntut keberagaman. Heterogenitas makanan tradisional, identitas-identitas local dan tanah-tanah adat akhirnya lenyap dimakan badai pasar bebas.

 

*Tulisan ini disadur dalam lomba menulis opini BEM-FEBI-UINAM

Harry Isra

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: