LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » POLITIK KEBUDAYAAN DI ARENA KEKUASAAN DAN GERAKAN SOSIAL

POLITIK KEBUDAYAAN DI ARENA KEKUASAAN DAN GERAKAN SOSIAL

Pertanyaan pertama para pemikir politik progresif Abad kedua puluh salah satunya adalah mengapa ketika penghisapan dan penindasan yang berlangsung semakin massifnya tidak membuat kelas pekerja dan kelompok yang berseberangan dengannya menjadi bangkit melawan dan memperoleh kemenangannya?Itulah yang mengganjal dan membuat para intelektual dan akademisi progresif mempertanyakan kegagalan demi kegagalan yang dibangun oleh kaum pergerakan social.Baik yang bernaung di bawah bendera Partai Politik maupun yang mengorganisasikan diri dalam berbagai wadah pergerakan. Asumsi awal mengenai yang menyatakan bahwa ketika kelas pekerja yang terorganisir mengalami penindasan yang demikian hebatnya akan membangkitkan semangat berlawan dan aksi revolusionernya sehingga kapitalisme yang bermuara pada monopoli penguasaan modal akan tumbang mengikuti gerak sejarah dari kapitalisme menuju sosialisme menurut paham Marxisme itu sendiri. Mengapa yang terjadi justru sebaliknya, kelas pekerja semakin tertindas, masyarakat sipil semakin kehilangan akan kehadiran Negara yang dijanjikan memberi kesejahteraan justru semakin mencekik warga negaranya.

sumber: desantara.or.id

sumber: desantara.or.id

Adalah pandangan politik Gramsci yang pada decade 1930-an yang mencoba menginterupsi kegelisahan kelompok pergerakan Eropa pada waktu itu. Pandangan mengenai hegemoni yang mentitahkan bahwa ternyata fasisme yang lagi berkuasa di Italia pada saat itu lewat rezim Mussolini ternyata menghadirkan apparatus ideologisnya yang menggiring kesadaran kelas pekerja dan kelompok masyarakat sipil yang lain untuk tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang diharapkan. Ada kecenderungan blok historis dan selera budaya kelas pekerja dan masyarakat sipil untuk mengikuti blok historis dan kebudayaan kelas borjuis dan apparatus birokrasi Negara yang sangat hegemonic. Hal ini jauh lebih ampuh dan efektif menurut Gramsci dibanding apparatus represif Negara yang melibatkan birokrasi dan militer dalam menaklukkan perlawanan kelas tertindas.Masyarakat sipil pun yang dalam pandangan Gramsci ikut terjebak dalam kediaman yang mengherankan melihat ulah masyarakat politik yang tidak bekerja untuk rakyat banyak tapi justru melayani kelas borjuis dan rezim fasisme kala itu.

Setali tiga uang dengan kelompok Birmingham School di Inggris pada decade 1980-an yang menemukan momentumnya di era berkuasanya Margaret Thatcher.Partai Buruh Inggris kala itu justru tidak bisa berbuat banyak ketika kebijakan Neoliberalisme Si Perempuan Bertangan Besi tersebut dilancarkan.Kelas Buruh (Pekerja) Inggris yang bernaung di bawah Partai Buruh Inggris kala itu justru digirng untuk mendukung kebijakan tersebut dan justru balik direpresi ketika rezim neolib yang berkuasa tersebut semakin menguat.Kelompok Birmingham School yang dimotori oleh Raymond William dan kawan – kawan melihat kejanggalan tersebut dengan mencoba mengoreksi bagaimana cara pandang partai Buruh yang juga merupakan afiliasi politiknya bersama teman – temannya itu. Williams melihat bagaimana urusan kebudayaan tidak bisa disepelekan. Williams mencoba mengkritisi bagaimana konsumsi budaya kelas borjuis yang ternyata juga menjadi konsumsi massif kelas bawah Inggris menjadi penyebabnya. Ada pembiaran penggiringan yang secara tidak sadar mempengaruhi bagaimana kelas pekerja Inggris ingin menjadi seperti majikannya.

sumber: stalinebooks, media budaya dan politik adalah satu kesatuan dalam upaya retensi dan akuisisi power di lapangan politik

sumber: stalinebooks, media budaya dan politik adalah satu kesatuan dalam upaya retensi dan akuisisi power di lapangan politik

Kedua pandangan di atas pun bisa dikatakan menjadi pondasi awal para pemikir dan aktivis kebudayaan, politik, dan pergerakan dalam bergerak dan memproduksi pengetahuan dan karyanya tentang kebudayaan selanjutnya. Meski demikian, kita juga tak bisa melupakan sumbangsih Frankfurt School Jerman yang mengkritisi kebudayaan lewat pemikiran tentang Industri Budaya-nya.Intinya persoalan perubahan dalam lapangan social dan ekonomi politik tidak dapat dilepaskan dari peran Politik Kebudayaan. Lebih jauh lagi dengan fenomena yang sama tapi memfokuskan peran Media Massa, Noam Chomsky secara canggih dan detail melihat bagaimana pertalian yang erat dan saling menopang antara Media Massa (Korporasi Media) dengan pemerintah di Amerika Serikat. Korporasi media dan pemerintah yang menjadi kaki tangan para pemilik Modal besar via MNC dan TNC. Manufacturing Consent adalah terminology yang dibuahkan Chomsky untuk memudahkan kita mengingat bagaimana media massa telah menciptakan pembohongan dan pembodohan massal. Tidak hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Apa yang ditopang dan apa yang dilindungi dari politik kebudayaan yang termediasi via media massa dan berbagai bentuk mediasi yang lain tersebut? Tak lain dan tak bukan yakni kekuasaan para penjajah era modern yang semakin ingin mengakumulasi kekayaan dan kekuasaannya ke dalam imperium besar yang dikendalikannya. Tak peduli nasib rakyat banyak, tak peduli nasib masyarakat sipil, dan tak peduli hak warga Negara yang dijanjikan tiap lima tahun sekali untuk diwujudkan. Semua demi kekayaan dan kekuasaan. Penindasan dan penjarahan adalah sah.Kekerasan dan pembodohan sampai pemiskinan massal adalah sudah sepantasnya kata mereka.

sumber: situs redhalafian

sumber: situs redhalafian

Menurut Michael Foucault, ini bukan soal konspirasi atau sekedar niat jahat yang tak bernurani dari mereka yang haus kuasa. Ini persoalan bagaimana teknologi politik dan teknologi kekuasaan bekerja.Foucault mewariskan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana formasi diskursif dan teknologi politik itu bekerja dalam rangka menguasai dan mempertahankan tahta kekuasaan. Soal formasi diskursif, apa yang dikatakan oleh Chomsky tentang rekayasa kesadaran (Manufacturing Consent) melaui propagandanya dengan argumentasi yang seolah ilmiah namun politis dari para akademisi ternama yang memang diangkat dan dipopulerkan oleh media massa juga. Juga pandangan para ahli yang dianggap mumpuni di bidangnya melalui pandangan yang seakan – akan objektif namun memihak penguasa yang melancarkan kebijakan tidak populisnya. Itulah formasi diskursif yang tak lain dari bagaimana seorang pelatih bola mengatur pemainnya dan juga seorang jenderal yang mengatur pasukannya di medan laga. Juga tak jarang di negeri ini kita menyaksikan celoteh dan analisa dari para politisi serta kelompok ahli think tank penguasa dalam upaya merasionalkan kebijakan PENCABUTAN SUBSIDI DAN KENAIKAN BBM (yang sebentar lagi direncanakan naik). Celoteh para politisi dan analisa mendukung kebijakan para politisi itulah yang nanti akan di bumbui oleh media massa pendukung penguasa sembari disebarluaskan ke hadapan khalayak publik.

sumber: pedagos

sumber: pedagos

Lantas bagaimana dengan teknologi politik? Salah satu sayapnya adalah formasi diskursif tadi.Selain itu peran intelektual binaannya, lembaga – lembaga Negara dan lembaga penyokongnya yang menurut Gramsci justru beroperasi di arena masyarakat sipil. Soal teknologi politik ini, Althusser juga memberi sumbangsih pemikirannya melalui pandangan bagaimana bekerjanya aparatus ideologis dan aparatus represif kekuasaan.Kita bisa melihat bagaimana banyaknya Lembaga Sosial dan Pusat kajian baik milik Negara maupun lembaga swasta yang menjadi penyokong diskursus sekaligus pelaksana kebijakan yang turut melanggengkan kekuasaan dan akumulasi modal para penguasa dan pengusaha yang membiayainya. Di negeri inipun tidak sulit untuk menemukannya. Bekerjanya teknologi politik ibarat bekerjanya lini per lini skuad pemain dalam tim sepakbola. Juga bagaimana biduk – biduk catur bekerja dalam mengepung pertahanan lawan sampai menteri dan raja dapat dihentikan langkahnya.Begitulah kiranya para penggiat gerakan social dan advokasi sepatutnya melihat pertarungan di arena politik berlangsung. Sehingga stratak mampu disusun efektif sekaligus memperpanjang nafas perjuangan menuju kemenangan. Karena kekuasaan selalu punya cara yang kadang tak terduga dan tak terbaca ketika mereka seolah bertahan dan melancarkan serangannya yang seringkali sangat mematikan lawan – lawannya.

sumber; pedagogikritis

sumber; pedagogikritis

Di arena kebudayaan selain media massa yang sudah di bahas di atas, juga kita tak bisa melepaskan peran lembaga kebudayaan dan juga kelompok – kelompok penyokong ideology kebudayaan liberal (penguasa). Di negeri ini, dalam sejarah kesusastraan dan dinamika kebudayaannya, peran Balai Pustaka dan Pujangga Baru adalah salah satunya di masa Kolonial. Kemudian bagaimana sengitnya perdebatan antara kelompok Lekra dan Manikebu di masa – masa awal kemerdekaan sampai 1965 juga menjadi catatan sejarah panasnya pertarungan di ranah politik kebudayaan. Selanjutnya di era pasca reformasi ini dimana Indonesia memasuki era baru yang bisa dibilangkan era kebebasan berekspresi dan berorganisasi, sampai hari ini kita disuguhkan bagaimana pertarungan Komunitas Utan Kayu dan Salihara berhadap hadapan dengan Kelompok Boemi Poetra dalam memperebutkan hegemoni dan dominasi di arena kebudayaan Nasional. Kedua kubu tersebut mewakili blok politik kebudayaan masing – masing dalam rangka menyokong dan menginterupsi kekuasaan yang sedang berlangsung di negeri ini.

sumber; koranpembebasan

sumber; koranpembebasan

Lantas bagaimana dengan arena gerakan social dan terutama para pekerja advokasi yang masih istiqomah di garis perjuangan bersama kelompok yang berusaha disingkirkan saat ini? Tentunya kita harus belajar dari berbagai pengalaman sejarah dan interupsi-interupsi dari berbagai warisan pemikiran yang telah dituangkan oleh para intelektual dan pejuang kemanusiaan dan keadilan social di atas. Ranah kebudayaan tak bisa dilupakan apalagi dikesampingkan perannya dalam arena merebut hegemoni dan dominasi menuju kemenangan yang dicita – citakan. Gramsci menyebut media komunitas adalah salah satu penjaga ideologis (counter hegemony) dalam ranah kebudayaan untuk melakukan resistensi atas dominasi propaganda media massa milik kelas borjuis. Pekerjaan di ranah organisasi dan perjuangan di ranah ekonomi politik memang merupakan hal yang utama dan mendasar, akan tetapi dapat dikatakan bahwa pekerjaan di ranah kebudayaan yang disokong oleh pengetahuan dan skill yang mumpuni merupakan benteng dan pelampung penting yang mesti selalu dimiliki untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangunan ideologis dan bangunan kekuatan yang telah dan sedang diwujudkan. Kebudayaan juga sekaligus benteng kokoh yang bisa berperan dalam menghalau serangan yang tak terpantau dan terdeteksi oleh panca indera sekalipun. Seperti itulah kenapa Politik Kebudayaan seringkali digiring untuk dianggap tidak penting dibanding politik praktis. Itu tidak lain karena perannya yang sangat penting dalam kancah politik kekuasaan.Dia bisa menyokong sekaligus mengancam. Musuh mengajak untuk menjauhinya, tapi mereka justru menggunakannya. Dan jika diabaikan akan menjadi boomerang yang membawa malapetaka yang justru kadang tak disadari.

_ArulNash_
LAW Unhas
Sophia Institute

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: