LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » POLITIK RAKYAT ADALAH MIMPI BURUK PENGUASA? Menyelami Pemikiran Cendekiawan Sulawesi Selatan dalam Konsepsi Kedaulatan Rakyat dan Kekuasaan

POLITIK RAKYAT ADALAH MIMPI BURUK PENGUASA? Menyelami Pemikiran Cendekiawan Sulawesi Selatan dalam Konsepsi Kedaulatan Rakyat dan Kekuasaan

Apa yang selalu menjadikan penguasa tidak bisa tidur dan pun akhirnya tertidur akan terbangun secara tiba – tiba karena mimpi buruk yang mengganggu kenyamanan tidurnya. Kasur yang empuk, bantal yang lembut dan mungkin saja permaisuri yang menawan serta harta yang berlimpah tak mampu membuatnya tenang karena hal yang paling mendasar dari kenikmatan yang dialaminya tersebut telah terancam akibat rakyat banyak yang selama ini menjadi tulang punggung dan sumber kekayaannya dihasilkan kini mulai mengenal kata yang selama ini selalu disembunyikannya, “politik”. Mengenal kata politik bagi sang penguasa sebenarnya tidaklah menjadi soal, akan tetapi menjadikan pengetahuan itu menjadi sebuah tindakan politik terutama mulai mempertanyakan segala kebijakan yang datangnya dari penguasa tanpa sepengetahuan apalagi tanpa persetujuan dari rakyat adalah hal yang bisa dinilainya sebagai sebuah “mimpi buruk”.

Sejak zaman kerajaan sampai pada zaman colonial dan saat ini di zaman ketika kolonialisme fisik Indonesia telah berakhir dan dilanjutkan dengan kekuasaan dari bangsa sendiri, politik rakyat mengalami pasang surut yang dinamis. Akan tetapi keberadaan politik rakyat tersebut bersifat konstan di mata dan di hadapan penguasa serakah.Dia adalah ancaman dan mimpi buruk bagi kekuasaan.Ketika rakyat banyak sudah menyadari bahwa kekuasaan lahir karena keberadaan dirinya yang memangkukan kepada pemimpin yang dimandatkan untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman di negeri yang dihuninya. Segala kekayaan alam dan sumber daya manusia menjadi sumber daya yang dipangkukan kepadanya untuk dikelola dalam rangka mewujudkan apa yang diimpikan sebagai kesejahteraan rakyat banyak dan kemakmuran negeri.

Di Sulawesi selatan, adalah Cendekiawan dan penasehat Raja Bone (Arumpone) pada masanya La Mellong Kajao La Liddo yang menuangkan konsep kekuasaan di tangan rakyat tersebut ke dalam konstitusi Kerajaan yang disepakati dan dijalankan oleh Raja dan Dewan Adat Tujuh (Ade Pitue). Kejadiaannya pada abad 16 berselang lebih dahulu selama kurang lebih dua abad abad sebelum dampak renaissance Eropa membuat Montesquieu, Voltaire, dan J.J.Rousseau di Eropa nan jauh disana menelurkan konsep pemerintahan yang membatasi kekuasaan absolut raja dan menempatkan rakyat banyak sebagai pemilik penuh atas kekuasaan pemerintahan sebuah negeri. Jejak pemikiran La Mellong yang sering disebut sebagai Kajao La Liddo ini tidaklah sepenuhnya berasal dari hasil pemikirannya seorang semata, tapi memposisikannya sebagai orang yang dengan ulet mempelajari bahkan mengumpulkan berbagai pemikiran bijak dan berpihak kepada rakyat banyak dan kemakmuran negeri dari berbagai cendekiawan dan orang bijaktidak hanya dari kejaraan Bone sendiri namun dari seluruh jazirah Sulawesi Selatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran dan kebudayaan Islam kala itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Pekerjaan yang bisa dibilang tidak popular kala itu di tengah maraknya peperangan antar kerajaan yang bisa jadi seorang panglima perang handal adalah lebih penting daripada seorang cendekiawan, ditambah lagi cendekiawan yang mengebiri kekuasaan absolut raja yang sangat diagungkan pada masa pemerintahan bercorak kerajaan/feudal.Kekuasaan yang justru menempatkan rakyat banyak di atas segalanya.Namun Kajao La Liddo berhasil menarasikan dan mewujudkannya menjadi peraturan sah yang diterima oleh Kerajaan Bone kala itu.Raja dianggap berhasil jika panen di suatu negeri berhasil dan juga ketentraman di masyarakat bisa terjamin.Maka seorang pemimpin (Raja/Arung) dititahkan untuk tidak memejamkan mata sedikitpun dalam memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan konsepsi kekuasaan seperti itu maka kedudukan politik rakyat yang dimanifestasikan dengan hadirnya Dewan Adat menjadi terlegitimasi sangat kuat. Pun jika Dewan Adat tidak menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada Raja maka rakyat banyak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan politik untuk menuntut pertanggungjawabannya melalui berbagai tahapan mekanisme yang juga diatur. Begitupula dengan Raja, dia dapat diprotes dan diturunkan dari tahtanya jika dianggap tidak menjalankan pemerintahan demi kemaslahatan rakyat banyak (to maegae/to tebbe’e dalam terminology bugis). Konsepsi tersebut dituangkan dalam pasal ketetapan yang menerangkan bahwa:

 luka taro arung                (Batal ketetapan raja)

telluka taro ade’              (Tak batal ketetapan adat)

luka taro ade’                    (Batal ketetapan Adat)

telluka taro anang           (tak batal ketetapan kaum)

luka taro anang                 (Batal ketetapan kaum)               

telluka taro to maegae  (tak batal ketetapan rakyat banyak)

 (Disadur dari Buku Anwar Ibrahim.Sulesana, halaman131)

foto: LA TOA sumber: halaman Jolloro Berjaya

foto: LA TOA
sumber: halaman Jolloro Berjaya

 Pemosisian rakyat banyak sebagai pemilik penuh kepentingan kekuasaan, pijaran pemikiran kesejahteraan negeri, serta moralitas seorang pemimpin yang perlu senantiasa diperhatikan dan dipraktikkan ketika menjalankan amanah dalam memimpin suatu negeri untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri yang dipimpinnnya tertuang dalam berbagai pemikiran cendekiawan di Sulawesi Selatan.Jejak kisah dan pemikiran La Mellong Kajao La Liddo bersama pemikir dan cendekiawan di jazirah Sulawesi Selatan dapat ditelusuri dalam LA TOA (1985) Karya Prof.Mattulada, dan SULESANA (2003) karya Anwar Ibrahim. Dalam kedua karya tersebut dapat dilihat bagaimana pemikiran To Riolo-e(Orang Tua Pendahulu), La Mellong Kajao La Liddo itu sendiri, To Ciung Maccae ri Luwu, Arung Bila Datu Soppeng, La Manusa Toakka Matinroe ri Tananna(Datu Soppeng ke-9), Petta Maddanrenge (Pendamping Arung Matoa Wajo), KaraEtta ri Cencana, Petta Matinroe ri Lariang Banngi, Puang ri Maggalatung (Arung Matoa Wajo abad 19), dan Karaeng Matoae Raja Tallo (Mangkubumi Kerajaan Gowa). Konsepsi Penegakan Hukum dari kisah Nenek Mallomo ri Sidenreng, La Baso To Akkarengeng Datu Soppeng ke-17, Arung Majang  yang menghukum cucunya sendiri La Inca Matinroe ri Addenenna Raja Bone yang melanggar amanah Rakyat Bone, serta kisah Pabbicaya Kaiyang, seorang penegak hokum dari Kerajaan Balanipa di Tanah Mandar. Segala upaya pemikiran dan kepemimpinan yang dipraktikkan dalam buah pijaran pemikiran tokoh dan cendekiawan yang disebutkan di atas adalah dalam rangka menjaga apa yang secara kultural di Sulawesi Selatan diyakini sebagai penjagaan terhadap  Sirik-tana, Sirik-wanua, sirik-pabbanuwa (Martabat Negara, Martabat negeri, dan martabat anak negeri/rakyat banyak).

Selain itu adalah H.D. Mangemba dalam MOZAIK PEMIKIRAN; TAKUTLAH PADA ORANG JUJUR (2002) memfokuskan penelusuran kajiannya untuk menyelami pemikiran Karaeng Patingalloang, seorang raja Tallo dan mangkubumi Kerajaan Gowa pada abad XVII yang terkenal sebagai pemimpin bijak dan cerdas, ilmuwan, scientist, serta cendekiawan haus ilmu. Karaeng Patingalloang menguasai sedikitnya lima bahasa asing terutama bahasa – bahasa orang Eropa yang melakukan kontak perdagangan dengan Gowa pada saat itu di Somba Opu. Patingalloang senantiasa memikirkan bagaimana ketertinggalan rakyat dan negerinya dari bangsa lain terutama dari Eropa dalam segala hal. Terutama dari segi pengetahuan dan teknologi, khususnya pula teknologi pertahanan. Olehnya itu, Patingalloang bersurat kepada para penguasa di Eropa sebagai negeri sahabat untuk mengirimkan Buku – buku ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di Eropa kala itu, Bola Dunia, teropong Bintang, dan juga meriam untuk pertahanan negerinya. Persahabatan dengan negeri – negeri lain dijalin dengan erat, upaya penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta penguatan pertahanan negeri diperkuat, juga tali persaudaraan dengan negeri tetangga dibina demi menjaga kemaslahatan rakyatnya. Tidak ada tujuan lain selain menginginkan rakyat dan negerinya mampu mandiri dan tidak tertinggal dari negeri lain. Hal yang bisa dibilang diabaikan pada generasi setelahnya.Terkhusus di negeri Gowa itu sendiri dalam hal kebijaksanaan berdiplomasi secara politik dengan negeri tetangga dan negeri yang jauh disana, penguasaan dan perawatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana system pertahanan negeri dari segi politik dan militer yang berbasis pada penguatan kesejahteraan rakyat dan kecerdasan rakyat dalam negeri. Tindakan yang bijaksana karena dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam mengabdikan diri kepada Rakyat dan negeri tercinta.

Sebuah warisan yang bisa dibilang terabaikan untuk diwarisi dalam kepemimpinan dewasa ini. Dari sini jugalah tercermin bahwa Makassar dan Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang hari ini sering bergejolak menantang kekuasaan yang zalim dan mengingkari rakyat banyak dapat dilihat sebagai sebuah wilayah di Republik ini yang “Politik Rakyat”nya hari ini tetap terjaga dan perlahan bangkit terutama jika melihat militansi generasi mudanya dalam menentang kebijakan anti rakyat banyak dari penguasa. Adalah sebuah peradaban dan tradisi kultural yang tidak lahir dari ruang hampa dan kosong. Ada sejarah panjang yang terwariskan dalam ingatan kolektif dari pemikiran dan pewujudan praktik pengabdian kepada rakyat banyak dan demi kemakmuran negeri yang telah berlangsung dari setiap tahapan generasi generasi. Belum lagi penentangan terhadap kekuasaan colonial sampai pada frustasinya penguasa Kolonial Belanda pada 1947 di Jazirah Sulsel ini dengan menghadirkan Pasukan Khususnya untuk meneror dan membantai rakyat Sulawesi Selatan yang dikenang sebagai peristiwa pembantaian 40.000 jiwa adalah bukti dari bagaimana politik rakyat di wilayah ini tumbuh subur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan martabat hidup yang menjadi hakikat sebuah keberadaan manusia dan masyarakat. Menilainya dengan apalagi kalau bukan karena kegigihan rakyat di wilayah ini dalam mengusir penjajah dan menginginkan kemerdekaan.Kemerdekaan yang ternyata hari ini bisa dikatakan kembali mengkhianati anak cucu pejuang di negeri ini.

Di era pasca reformasi hari ini, kedudukan rakyat di hadapan konstitusi tak bergeser sedikitpun.Pasal 33 UUD 1945 adalah wujud sah bagaimana rakyat berdaulat dalam orientasi penggunaan Sumber Daya Alam di negeri ini.Rakyat tetaplah empunya kekuasaan yang diperwakilkan dan dipangkukan kepada anggota parlemen dan presiden maupun kepala – kepala daerah. Bedanya saja, rakyat tak mendapatkan apa yang sepatutnya mereka berhak dapatkan. Selain karena system dominan yang menyingkirkan kedaulatan rakyat banyak, juga tidak bisa dilepaskan dari komitmen kepemimpinan sejak Presiden Pertama Soekarno di negeri ini jatuh pada 1965, maka bisa dibilang kepemimpinan yang benar – benar tegas berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan rakyat banyak di Indonesia dimana Sulawesi Selatan yang memiliki banyak cendekiawan dan pemimpin serta penegak hukum di masa kerajaan di masa lampau juga tergabung di dalamnya. Tak bisa dipungkiri warisan colonial dan system pendidikan yang  memproduksi pengetahuan dan tempat dididiknya calon pemimpin – pemimpin bangsa ke depannya bukan lah system yang mengarahkan pengabdian langsung kepada rakyat banyak. Malah diarahkan untuk mengabdi kepada kekuasaan dan perusahaan – perusahaan kaya yang justru tidak berorientasi dalam mensejahterakan rakyat banyak akan tetapi berorientasi dalam meambah kekayaan pemilik beserta kroni – kroninya.

Kondisi tersebut membuat posisi rakyat banyak menjadi tersingkir di arena pewujudan praktik kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat banyak.Maka, praktik penguatan posisi rakyat banyak dengan yang penulis bilangkan disini sebagai “politik rakyat” menjadi sesuatu hal yang sangat dihindari untuk menguat kembali ke permukaan oleh penguasa.Baik dari segi wacana, apalagi dalam praktik berpolitik di lapangan.Mengapa demikian? Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena dari awal para penguasa negeri ini hanya mengatasnamakan rakyat banyak. Akan tetapi di balik ruangan dan meja kerja mereka, tersimpan maksud untuk memperkaya diri dan memuluskan niat jahat para pengusaha dan kelompok pemodal besar yang hanya ingin kaya sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat banyak yang memangkukan haknya kepada pemimpin yang sah tersebut. Ini bukan soal moral dan etik saja sebagai seorang pemimpin, akan tetapi ini terlebih sebagai pertarungan politik dan imajinasi politis akan kebudayaan negeri dalam hal mewujudkan orientasi kepemimpinan. Apakah ke sekelompok orang kaya atau kepada rakyat banyak kemudi kebijakan itu diarahkan. Ketika imajinasi kebudayaan dalam memandang politik pengarahan orientasi kekuasaan sudah didominasi secara hegemonic oleh wacana dan praktik kelompok pengusaha dan pemodal bersama krooni – krooninya yang terdiri dari intelektual sampai kuasa militer maka kepentingan politik rakyat akan tersingkirkan dalam praktiknya. Maka mewujudkan kedaulatan politik rakyat terhadap kekuasaan yang mengatur bagaimana pemerintahan negeri ini mengabdikan dirinya adalah sebuah keniscayaan yang harus terus digelorakan melalui penguatan wacana sebagai pembangun imajinasi kebudayaan yang ideal menggantikan imajinasi cangkokan borjuis yang tidak lain demi kepentingan kelas dan kelompok mereka.juga upaya perwujudan praktik menghidupi dan mengorganisasikan kekuatan politik rakyat dalam merebut kedaulatannya atas hak – hak hidupnya. Menjadi tanggung jawab para intelektual pulalah dalam mewujudkan cita – cita ini.

Jika ada narasi besar yang telah tersahkan di masa sebelum kita lahir yang masih secara kultural tersisa bahkan diadopsi dalam wujud konstitusi Negara hari ini, maka sudah sepatutnyalah gerakan politik rakyat banyak dengan berbagai metodenya hari ini menguatkan kembali diskursus hegemoniknya dalam menghadapi kepungan wacana hegemonic kelas borjuasi asing dan nasional di negeri ini. Pada tataran praktik pun demikian, melalui wadah media advokasi hak rakyat banyak, sampai pada tindakan advokasi dan pengorganisasian politik rakyat banyak merupakan sebuah keniscayaan untuk terus digelindingkan bak bola salju yang akan terus membesar dan mencapai kemenangan hasil perjuangannya di suatu hari di masa yang akan datang.

Politik Rakyat seharusnya bukanlah mimpi buruk bagi penguasa hari ini, jika penguasa tersebut menaati dan menjalankan dengan kesetiaan penuh atas kepercayaan rakyat banyak yang diberikan kepada mereka.

Politik Rakyat seharusnya menjadi apa yang dikisahkan oleh para cendekiawan dan pemimpin rakyat sebelumnya yakni menjadi semacam tujuan mulia untuk diwujudkan. Bukan mimpi buruk bagi kekuasaan yang dipangkukan kepada sang pemimpin.

Dan ketika Politik Rakyat tak bisa dilihat lagi sebagai sebuah cita – cita dan tujuan mulia karena memang dari awal kemudi keberpihakan sudah tak lagi diarahkan kepada kesejahteraan rakyat banyak dan kemakmuran negeri, maka keberadaan dan kebangkitan Politik Rakyat sudah pasti menjadi mimpi buruk bagi penguasa.

Jika sudah demikian watak dan kemudi kuasa dari seorang pemimpin, maka wajar sekali jika Sang Penguasa tak bisa tidur bukan karena memikirkan kemaslahatan rakyatnya, seperti kata La Mellong Kajao La Liddo, akan tetapi tidak dapat tidur karena memikirkan bangkitnya politik rakyat untuk merebut hak kedaulatannya dan menyingkirkan kekuasaann Sang Penguasa yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat banyak yang telah memberikan mandat itu kepada dirinya.

ARULNASH, 

(Mantan Pimpinan Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) UNHAS), Alumni Universitas Hasanuddin, Mahasiswa Pascasarjana UGM

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: