LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Review Buku » MALAPETAKA DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI ATAS PENGALAMAN SEJARAH GERAKAN KIRI

MALAPETAKA DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI ATAS PENGALAMAN SEJARAH GERAKAN KIRI

malapetaka-coverJudul buku: Malapetaka di Indonesia

Penulis: Max Lane

Penerbit: Djaman Baroe

Tahun Terbit: 2012

Halaman: 114 halaman

Barangkali diantara kalian pernah membaca atau menyaksikan film The Giver? Film dengan lanskap masyarakat totaliter yang “setara”, dan sama rata sama rasa. Jika kalian lahir dan tinggal di tempat itu, bersiaplah untuk kehilangan kenangan. Sebab di tempat itu, masyarakat hidup tanpa masa lalu. Begitulah yang hendak dilakukan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto selama kurang lebih 33 tahun.

Jika masyarakat dalam The Giver dilarang mengenal “cinta”, maka masyarakat Indonesia dilarang mengenal “komunisme”. Seluruh memori tentang gerakan perlawanan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan gerakan kiri lain atas penjajahan Belanda maupun Amerika untuk mengeruk kekayaan alam negeri kita mesti dihapuskan, kalau perlu dibuang jauh-jauh kedalam tong sampah. Juga, harus terlihat sebagai momok yang menakutkan, kejam dan keji.

Tentu kalian ingat buku pelajaran sejarah yang kita konsumsi di sekolah-sekolah, bukan? Atau film yang saban akhir September diputar di layar kaca kita? Keduanya memuat pesan yang sama: bahwa komunisme, dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia adalah dalang dari pembantaian para Jenderal Angakatan Darat? Itu sebab, di buku sejarah kita persitiwa tersebut bernama G30S/PKI, bahkan ditetapkan dalam TAP/MPR/1966 kalau komunisme, Marixisme dan Leninisme terlarang di Indonesia.

Dalam tulisan ini, kami bukan ingin membahas panjang lebar tentang rentetan kronologis peristiwa G30S, meski nantinya akan dibahas beberapa bagian. Tulisan singkat ini merupakan hasil review dari buku, atau lebih tepatnya kumpulan esai, tentang pengalaman sejarah gerakan kiri. Sebuah buku berjudul Malapetaka Di Indonesia yang ditulis oleh sejarawan asal Australia, Max Lane. Buku ini ialah hasil refleksi sekaligus analisis kritis atas kontradiksi-kontradiksi gerakan kiri Indonesia yang dimotori oleh aliansi Soekarno dan Partai Komunis Indonesia dan perkembangan gerakan kiri baru.

Akan tetapi, dalam tulisan ini penulis hanya membatasi refleksi dan kritik Max Lane atas gerakan kiri di era Soekarno dan PKI. Sebab Lane sendiri kurang menganalisis kontradiksi-kontradiksi gerakan kiri baru di Indonesia. Lalu kontradiksi macam apakah yang terdapat dalam gerakan Soekarno-Aidit, dkk?

Pada Mulanya

Apa yang menyebabkan gerakan kiri di Indonesia berkembang pesat? Khususnya pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan secara resmi diakui Belanda pada tahun 1949. Penyebab utamanya adalah lemahnya kelas pemilik properti atau borjuis Indonesia pada masa itu. Kelas borjuis Indonesia merupakan kelas yang lemah, kurang berkembang dan rapuh, dengan secuil organisasi politik, bahkan nyaris tanpa perkembangan budaya nasional dan bobot sosial[i].

Hal ini, tentu saja, diakibatkan oleh bercokolnya dominasi kekuasaan Belanda selama kurang tiga ratus tahun. Dengan demikian, secara ideologis, kelas borjuis Indonesia terpaut jauh dari pertarungan memperebutkan “keyakinan massa” dengan gerakan kiri. Maka, untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, kaum borjuis Indonesia mesti menemukan kawan yang tepat dalam beraliansi, yaitu militer.

Sementara itu, hegemoni baru yang diciptakan gerakan giri Indonesia semakin melebar dengan basis ideologi perjuangan melawan kolonialisme/imperialisme, keharusan berbuat aktif dan keadilan sosial. Dari sini, proses radikalisasi massa menyebar keseluruh negeri dengan berbagai macam formasi kelompok sosialis dan komunis, juga organ buruh dan tani[ii].

Akibat pengaruh radikalisasi massa yang begitu cepat, kelompok sipil dan borjuis menggantungkan diri kepada kelompok militer anti-komunis sebagai basis pertahanannya, yang juga mendapatkan sokongan dari pemerintah Amerika Serikat melalui agen CIA. Benturan antar kedua kelompok ini, sayap kiri dan militer, mendapatkan momentum awalnya pada tahun 1947 sampai 1948, yang betitik puncak pada bentrokan besar di Madiun. PKI berusaha merebut kota Madiun untuk dijadikan pemerintahan baru yang radikal, sementara militer berhasil menghentikannya melakukan pengganyangan terhadap PKI, menangkap para pimpinannya.

Beberapa sumber menyebut bahwa Mohammad Hatta lah yang memerintahkan militer untuk melucuti senjata dan mendemobilisasi golongan kiri, termasuk PKI. Di lain sisi, Soekarno dengan tegas menolak hal aksi semacam itu. Bahkan, acapkali Soekarno kehilangan kendali politiknya atas Hatta. Satu catatan penting dari peristiwa ini menurut Max Lane ialah kuatnya pengkonsolidasian militer sejak tahun 1940an yang siap melakukan pengganyangan dan menerkam gerakan kiri, kurang diperhitungkan matang-matang oleh gerakan kiri sebagai pelajaran untuk beberapa peristiwa kedepan yang berujung pada G30S 1965.

Walaupun Soekarno, PKI dan aliansinya berhasil mengorganisasi massa hingga kurang lebih 20 juta orang, kubu militer dan sayap kanan juga tak kalah kuatnya dalam mengkonsolidasikan kekuatannya dan membeberkan sikap reaksionernya terhadap kubu sayap kiri. Pertarungan antara sayap kiri dan sayap kanan sesungguhnya merupakan pertarungan antar kelompok nirsenjata melawan kelompok bersenjata. Berikut catatan kronologis Max Lane atas tindakan militer untuk menghancurkan gerakan kiri Indonesia:

1951: Tentara mengklaim akan adanya kup dan memakai hal itu sebagai alasan untuk menangkap 2000 anggota PKI. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka dibebaskan tanpa proses pengadilan[iii].

1952: Tentara mengepung Istana Presiden dengan meriam dan menuntut Soekarno untuk membubarkan pemerintahan. Soekarno menolak tegas dan berhasil meredam pemberontakan tersebut[iv].

1956-1957: Elemen-elemen sayap kanan di dalam tubuh militer merebut kekuasaan atas sebagian provinsi dan menangkap para aktivis serikat pekerja dan sayap kiri. Kelompok ini kemudian membentuk PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang didukung oleh partai politik anti-komunis terutama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), juga oleh pemerintah Amerika Serikat.

Rentetan peristiwa diatas, membutikan bahwa pihak militer sanggup untuk melancarkan serangan terus menerus guna mengancurkan gerakan kiri. Bahkan, sejak tahun 1956 sampai 1965, tercacat sekitar tujuh kali upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno oleh pihak militer sayap-kanan, termasuk lemparan granat tangan dan serangan dua bom dari pesawat terhadap rumahnya[v].

Padahal, upaya yang dilakukan gerakan kiri selama kurun waktu 1950 sampai 1960, terkait kepentingan bangsa, adalah merebut kembali Papua Barat, menasionalisasi perusahaan milik Belanda dan negara-negara asing lain, mengkonsolidasikan reforma agraria dan menghalangi proses pembentukan negara bagian Malaysia tanpa referendum atas Sabah dan Sarawak. Maka, apa yang sesungguhnya menyebabkan kekalahan gerakan kiri melawan militer yang berujung pada peristiwa G30S?

 

Kontradiksi Dalam Taktik

Pada tahun 1959, Soekarno secara resmi mengumumkan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Manuver tersebut dilakukan Soekarno agar dapat menunjuk jajaran kabinetnya secara presedensial dan untuk mendapatkan ruang yang lebih luas bagi arahan-arahan kepresidenan[vi].

Perubahan penting dari model pemerintahan ini ialah terbentuknya tatanan parlemen baru yang mampu mengkompromikan wakil-wakil partai politik, serikat dagang, maupun kelompok tani. Namun disatu sisi, Soekarno mau tak mau harus pula mengakui keberadaan angkatan bersenjata atau militer, yang menyebabkan keterlibatannya secara langsung dalam kancah politik.

Disamping itu, Soekarno juga mengambil keputusan atas pelarangan dua partai politik: Masyumi dan PSI, dimana tokoh utama keduanya, terlibat dalam pemberontakan bersenjata 1956-1958 dan pembentukan PRRI. Ada pula larangan terhadap Manikebu (Manifestasi Kebudayaan) yang dihuni oleh sekelompok seniman dan intelektual anti-kiri. Hal ini bukan hanya kontradiktif dengan nilai demokrasi itu sendiri, namun juga berakibat pada semakin kuatnya pengkonsolidasian kubu sayap kanan “dibawah tanah” yang dipimpin Angkatan Darat. Pada tahun-tahun setelahnya, PKI juga menuntut pelarangan atau peminggiran partai-partai kanan seperti Murba dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjalin hubungan erat dengan Masyumi, yang belakangan menjadi pendukung basis kediktatoran Soeharto[vii].

Keputusan lain yang diambil oleh Soekarno adalah pemberlakuan Keadaan Darurat Militer (SOB) yang berlaku hingga tahun 1962. Dampaknya, militer tidak hanya masuk ke gelanggang politik dan menjadi dewan eksekutif pemerintahan regional, mereka juga merebut kontrol atas perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi pada tahun 1956-1958 atau masa ketika para pekerja mulai berada dibawah kepemimpinan kelompok kiri[viii] . Lebih dari itu, perusahaan yang berhasil mereka rebut menjadi lahan korupsi sekaligus memperkuat ikatan antara pejabat militer dan para kapitalis sipil.

Melalui Nasakom (Nasionalisme, Islam dan Komunisme), Soekarno berupaya untuk menyatukan berbagai macam elemen demi melawan kolonialisme dan imperialisme. Konsep tersebut memberi legitimasi tidak hanya pada komunisme, namun juga agama dan nasionalisme.

Hal ini menggiring PKI untuk melakukan retuling atau mengganti maupun menarik para anggota dari jajaran personil negara, dan manajer perusahaan milik negara yang dipandang reaksioner. Tujuan dari retuling ini sesungguhnya agar memuluskan jalan PKI untuk memimpin kementrian-kementrian negara. Walau demikian, PKI tetap saja gagal untuk me-nasakom-isasi Kotrar (Komando Tertinggi Alat Revolusi) yang masih lebih banyak didominasi oleh elemen Angkatan bersenjata atau militer sayap kanan.

Meski Kotrar dipimpin langsung oleh Soekarno, namun ia hanya mendapatkan dukungan minoritas dari jajaran kepemimpinan angkatan bersenjata. Alhasil upaya nasakom-isasi dan mendudukan PKI dalam jajaran kabinet pun gagal. Selain itu, jika restrukturisasi kabinet dilakukan secara radikal oleh Soekarno dan PKI, ditakutkan akan terjadi upaya kup dari angkatan bersenjata yang telah terkonsolidasikan dengan baik.

Strategi politik tersebut, melehmahkan konektivitas antara kegiatan massa-aksi PKI dan langkah-langkah untuk menduduki kekuasaan. Massa aksi hanya menjadi instrumen untuk membentuk suasana, bukan alat untuk merebut kekuasaan itu sendiri[ix]. Padahal, tuntutan PKI sebelumnya, yaitu mengadakan pemilu, bisa saja dimenangkan dengan jumlah massa yang terbilang besar. Dengan begitu, kursi penting di jajaran pemerintahan dapat direbut.

Pada kenyataannya, tulis Lane, pemilu lah yang menjadi kekhawatiran utama Angkatan Bersenjata. Kalaupun PKI menang dalam pemilu dan Angkatan Bersenjata mencoba untuk melakukan kup, pastinya PKI akan melancarkan serangan balik, dan pada skenario seperti itu, PKI akan menang secara moril[x]. Malangnya, retuling justru memudarkan isu untuk diadakannya pemilu. Alhasil PKI dicap sebagai organisasi yang tidak demokratis.

Penolakan tegas Soekarno atas salah satu prosedur formal demokrasi yaitu pemilu, yang dianggap Soekarno sebagai demokrasi borjuis, bukan saja merugikan dirinya dan aliansinya, melainkan juga mengurangi arti penting dari mobilisasi massa. Salah satu kegagalannya pun terbukti: Hingga September 1965, tidak ada tokoh PKI memegang kekuasaan di salah satu kementrian yang penting secara politik[xi]. Kesalahan strategi ini, juga terletak pada analisis PKI atas anasir inti negara. PKI beranggapan bahwa kabinet lah, bukan militer, sebagai anasir inti negara.

Kegagalan dalam me-nasakom-isasi angkatan bersenjata, menggiring PKI ke arah pembentukan biro khusus Aidit yang dipimpin oleh Sjam. Biro ini dibentuk untuk merekrut perwira Angkatan Darat ke PKI, dan dikemudian hari, digunakan untuk melancarkan aksi pada 30 September 1965[xii].

Konfrontasi Dengan Militer

Setelah mendapatkan tawaran pengadaan senjata api dalam jumlah besar dari RRC (Republik Rakyat Cina) pada awal 1965, Soekarno mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima (Buruh dan Tani), sebagai kekuatan bersenjata tambahab bagu Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian[xiii].

Angkatan Kelima dibentuk untuk kasus-kasus luar biasa, seperti menghadapi serangan mendadak Inggris yang di masa itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Hal ini, nantinya, dijadikan alasan untuk membantu aksi gerilya di Sabah dan Sarawak dalam pertempuran melawan Inggris[xiv]. Kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari PKI namun ditolak keras oleh Angkatan Bersenjata atau militer karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk pembentukannya.

Mobilisasi pada bulan-bulan setelahnya terus meningkat. Soekarno, PKI dan aliansinya bukan hanya menyerukan Nasakom-isasi dan retuling, tapi juga menyuarakan pengawasan harga, pembagian tanah, dan penangkapan para pejabat korup. Semakin radikalnya Soekarno dan aliansinya, hingga membuat Indonesia mengundurkan diri dari PBB, membuat Indonesia mendapatkan perhatian penting dari Washington. Hasilnya? Komunikasi antara Angkatan bersenjata dengan pemerintah Amerika Serikat melalui CIA, semakin intens.

Jenderal Ahmad Yani—salah seorang korban G30S—selaku Kepala Intelijen Indonesia berjanji bahwa “Kami akan menumpas habis mereka (Soekarno, PKI dan aliansinya) semua”[xv]. Lalu bagaimana konfrontasi dengan militer mencapai puncaknya?

Selama Agustus dan September 1965, biro khusus Aidit berencana menahan jenderal-jenderal untuk diajukan kepada Soekarno bahwa para jenderal tersebut tidak bersetia kepada perintah Soekarno. Dengan kata lain, upaya ini dilakukan untuk meretuling para pimpinan Angkatan Bersenjata—yang tidak memihak Soekarno maupun aliansinya—secara sepihak dan membawanya untuk dihadapkan kepada presiden Soekarno sekaligus membuktikan bahwa mereka tengah bersekongkol untuk melawan Soekarno.

Malapetaka pun terjadi. Sebelum biro khusus Aidit menahan para jenderal, jenderal tersebut telah terlebih dahulu dibunuh. Akibatnya, konspirasi retuling tersebut dijadikan sebagai dalih dan kesempatan Angkatan Bersenjata untuk memusnahkan komunisme. Soeharto mengutuk keras peristiwa tersebut dan menuding PKI harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengisolasi Soekarno sekaligus menjadi presiden Republik Indonesia. pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan gagalnya percobaan retuling Angkatan Bersenjata yang dilakukan biro khusus Aidit?

Menurut Max Lane, ada dua jawaban dari pertanayaan tersebut. Pertama, Aidit terlalu yakin atas perhitungan Sjam bahwa ia telah berhasil merekrut sepertiga dari Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Laut dan Darat. Kedua, boleh jadi ia percaya bahwa keseluruhan operasi—dengan cara menahan dan menghadapkan para petinggi Angkatan Bersenjata ke Soekarno—akan menjadi aksi sederhana, cepat dan berjalan mulus[xvi]. Pada kenyataannya, aksi biro khusus Aidit telah terbaca oleh pihak Angkatan Darat yang telah berkonsolidasi erat dengan partai-partai kontra Soekarno dan PKI.

Demikianlah, setelah peristiwa tersebut, Janji Jenderal Ahmad Yani kepada Kolonel George Benson dari Angkatan Darat Amerika dan Jenderal Nasution kepada Jones dari CIA akhirnya terpenuhi. Walaupun mereka berdua harus menjadi korban pembunuhan, namun pembantaian massal terjadi setelah G30S. Propaganda hitam terus menerus dilakukan. PKI dianggap organisasi keji, kejam, atheis dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu, ketetapan MPR tentang larangan Marxisme/Leninisme dan komunisme pun diterbitkan.

Selama kurang lebih 33 tahun Soeharto memimpin, segala kenangan yang berbau tentang komunisme dan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme dihapuskan. Masyarakat Indonesia seperti hidup tanpa kenangan, tanpa masa lalu, mirip dengan masyarakat dalam film The Giver. Apa hikmah dari semua itu? Bagaimana gerakan kiri dalam melawan penjajahan tingkat lanjut saat ini? Apa saja kontradiksinya? Dan apa yang harus kita perbuat? Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua yang menginginkan keadilan sosial di negeri ini.

Oleh : Harry Isra M

Divisi Pendidikan dan Pelatihan Anggota Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW-UNHAS)

[i] Lane, Max. 2010. Malapetaka Di Indonesia. hlm. 16

[ii] Ibid., hlm. 22

[iii] Ibid., hlm. 25

[iv] Ibid., hlm. 25

[v] Ibid., hlm. 26

[vi] Ibid., hlm. 32

[vii] Ibid., hlm. 50

[viii] Ibid., hlm. 34

[ix] Ibid., hlm. 44-45

[x] Ibid., hlm 51

[xi] Ibid., hlm. 46

[xii] Ibid., hlm. 47

[xiii] Ibid., hlm. 53

[xiv] Ibid., hlm. 53

[xv] Ibid., hlm. 61. Lihat juga John Roosa Pretext For Mass Murder. Hlm. 192

[xvi] Ibid., hlm. 62.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: