LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » 2015 » Mei

Monthly Archives: Mei 2015

Perguruan Tinggi Kita; Diantara Karang Komersialisasi dan Tuntutan Pengabdian Suci?

foto: dari dokumentasi mahasiswa unhas

foto: dari dokumentasi mahasiswa unhas

Mengayuh diantara dua karang. Ungkapan ini dulunya pernah populer ketika menilai kelihaian Presiden Soekarno dalam memainkan perang politik luar negeri Indonesia di tengah blok Barat dan blok Timur di masa perang dingin. Soekarno sebagai pemimpin negara – negara bekas jajahan Barat kala itu tampil berdiplomasi dengan lihai di hadapan Uni Sovyet dan Amerika Serikat yang menjadi dua aktor dominan perang dingin. Blok komunis dan blok kapitalis liberal. Sekarang, banyak kalangan menilai hal tersebut telah berlalu. Kemenangan kapitalisme dengan berbagai perubahan dan penyesuaian globalnya sampai hari ini tidak bisa dipungkiri masihlah tetap bertahan dominasinya. Sekarang orang tak lagi mampu berkata ada pemimpin mendayuh diantara dua karang. Karena pilihannya adalah ikut Barat atau urus diri sendiri dengan berbagai konsekuensinya yang tidaklah ringan. Pilihannya adalah menjadi objek diktean negara – negara maju dan Perusahaan Multi Nasional, atau bertahan dengan kemandirian. Jalan tengah mungkin dengan bernegosiasi, itupun kalau kita memiliki posisi tawar. Indonesia sendiri tak mampu lagi mendayuh diantara dua karang, ataukah mendayuh sendiri menjauhi karang dengan jalur pelayarannya sendiri. Bisa dikatakan penguasa Indonesia telah membawa kita untuk ikut dengan mercusuar Barat yang telah memenangi perang dingin sejak Soeharto Berkuasa.

Berkenaan dengan perihal di atas, negara kita tak lagi mampu menjaga kedaulatan penuhnya. Kedaulatan itu telah ditentukan oleh negara dan bangsa lain. Ataupun pihak yang jauh lebih kuat yang berkecimpun dalam Perusahaan Multi Nasional dan Lembaga Internasional. Karang tak lagi mampu dipilih untuk digayuhi antaranya. Yang ada adalah mengikuti dikte dari pemilik karang pemenang perang. Indonesia didikte oleh pihak luar. Dari sektor produksi industri strategis, perdagangan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya strategis sampai pada sektor pelayanan publik sekalipun harus diprivatisasi (diberikan kepada swasta) dan dikomersialisasi. Negara dikebiri, wewenangnya dibatasi, lewat tipu muslihat regulasi yang dirasionalisasi serasional mungkin sampai orang banyak manggut dan tertipu. Padahal semua itu adalah bencana bermuka manis.

Salah satu sektor yang paling riskan adalah pendidikan. Pendidikan Tinggi lebih spesifiknya. Pendidikan pun lewat mekanisme regulasi dari hasil intervensi WTO tahun 1994 sampai UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bagaimana Pendidikan Tinggi harus dilepaskan tanggung jawab negara dan menyerahkannya ke swasta dengan berbagai dalih dan rasionalisasi semasuk akal mungkin oleh para pengkhotbah berdasinya. Para akademisi berjubah liberal yang berpikiran pro pasar sebagai tujuan ketimbang pengabdian kepada rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi. Bahkan tafsir atas konstitusi pun diakali sedemikian rupa dengan sokongan dana dan data pembenarnya sampai benar – benar berhasil mengibuli rakyat banyak Indonesia untuk membawa Perguruan Tinggi menuu jurang privatisasi dan komersialisasi. Hal yang membuat menuntut ilmu bagi rakyat Indonesia menjadi mahal dan tak bermuara pada kesejahteraan dan kedaulatannya melainkan mengabdi kepada penguasa pasar dan modal yang nantinya justru akan menyingkirkan rakyat banyak itu sendiri. Rakyat banyak harus membayar mahal untuk kuliah di kampus yang dulunya murah dan mendidik. Sekarang anak – anak wong cilik selain tak sulit untuk kuliah karena tak mampu membayar, mereka yang masuk pun dididik untuk menjadi mesin tak berperikemanusiaan di hadapan uang dan pasar yang tak melihatnya sebagai manusia seutuhnya sedikitpun. Kampus tak lagi ramah dan mendidik. Tak lagi mengayomi, tapi justru menyingkirkan. Nilai – nilai kemanusiaan berubah menjadi nilai – nilai keuangan dan kekayaan. Yang tak mampu jangan mendekat, yang tak sepakat pegilah jauh – jauh sebelum diusir.

Apa yang ada dari narasi di atas adalah posisi perguruan Tinggi diantara pengabdian atau penjualan diri ke korporasi. Pengabdian atau komersialisasi? Kalau mengabdikan diri berarti tak kaya, kalau komersil hati nurani terusik. Semoga saja terusik, karena kalau tidak sedikitpun, dimana lagi kita hendak meratapi kecarut marutan negeri ini jika sumber ilmu yang paling hakiki sekalipun sudah bicara untung dan rugi. Logika kemanusiaan dan nilai – nilai luhur ilmu pengetahuan berubah menjadi logika modal dan pasar yang sangat identik dengan main mau menang sendiri dan tak peduli dengan yang lain. Padahal kampus adalah milik orang banyak negeri ini yang dipercayakan kepada institusi bernama negara yang kita sepakati untuk mengelolanya demi orang banyak itu sendiri. Lantas mengapa negara memberikannya kepada orang serakah dan menyuruh orang banyaknya sang empunya Perguruan Tinggi untuk membayar mahal jika ingin menikmatinya? Bukankah ini logika sederhana yang orang tak perlu jadi doktor atau profesor untuk menjawab dan mengamalkannya? Jika demikian apa gunanya negara bagi orang banyak. Apa gunanya Perguruan Tinggi bagi orang banyak? Jika tak mampu lagi menjalankan amanahnya, kenapa masih tetap percaya diri memangku kepercayaan orang banyak itu untuk mengurusi negara dan Perguruan Tinggi milik orang banyak itu? Ataukah apakah orang – orang yang dipangkukan kekuasaan hari ini di negeri ini memang sudah semakin tidak rasional di tengah pendakuannya sebagai manusia yang paling rasional dari generasi yang pernah ada?

Perguruan Tinggi sebagai arena produksi Ilmu Pengetahuan dan sumber Kritik terhadap ketimpangan sosial yang melanda masyarakat. foto: dari dokumentasi mahasiswa unhas

Perguruan Tinggi sebagai arena produksi Ilmu Pengetahuan dan sumber Kritik terhadap ketimpangan sosial yang melanda masyarakat secara luas. foto: dari dokumentasi mahasiswa unhas

Jika demikian adanya, pemimpin negeri ini jangan – jangan bukannya tidak hanya tak mampu mendayuh diantara dua karang, tapi malah justru tunduk pada satu karang yang mendiktenya. Seperti paras dan laku Perguruan Tinggi kita hari ini, diantara pengabdian dan komersialisasi, dia tunduk di pendiktean jalan komersialisasi. Ilmu menjadi dagangan, ketulusan mengabdi menjadi pemanis saja. Struktur dan sistemnya sudah dibangun oleh ahlinya. Dan yang tidak sepakat bisa jadi terasing ataupun harus menepi. Yang sepakat silahkan menikmati. Anda bisa kaya, hidup mewah, bahagia ala motivator, dan tentunya kehilangan nurani dan nilai kemanusiaan anda yang paling hakiki. Karang tak lagi mendua tapi jadi tunggal untuk mendikte harus menempuh jalur mana para pelayar – pelayar yang melintasinya.

Jika demikian, tugas para intelektual yang masih tersadarkan secara kritis hari inilah yang mesti bergerak secara progresif dalam merubah diktean karang pemenang tersebut menjadi kemandirian negeri yang berdaulat penuh ke depannya. Terkhusus yang paling mendesak adalah menyelamatkan Perguruan Tinggi dari pemodal serakah, dan mengembalikan peran sucinya untuk mengabdi kepada rakyat banyak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan negeri tercinta ini tentunya. Semoga

 

Arul Nash

Sophia Park Institute for Social, Cultural, and Political Studies

Iklan

Hujan Puisi II

Hujan Puisi II New

Libur Bukan Menjadi Halangan Untuk Menolak UU-PT

IMG_20150528_114332

Massa aksi sedang menuju kesalah satu titik lokasi kampanye

Kamis, 28 Mei 2015, ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin dari berbagai lembaga kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi kampanye ke Civitas Universitas Hasannuddin. Mereka mengkampanyekan isu Pencabutan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Pukul 11:00 massa aksi dari berbagai fakultas mulai berdatangan di PB sebagai titik kumpul awal. Pukul 11:30 massa aksi mulai bergerak mengelilingi seluruh fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin dengan berbekal spanduk, pataka dan poster. Sambil menyusuri titik-titik lokasi kampanye yang telah disepakati, perwakilan massa aksi tak henti-hentinya menyampaikan orasi dan membagikan selebaran ke mahasiswa dan pegawai yang ditemui. Mereka menganggap Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 telah membuka kesempatan terjadinya komersialisasi serta privatisasi. Hal ini dibuktikan dengan Unhas yang telah berstatus PTN-BH yang melahirkan sistem Uang Kuliah Tunggal yang memberatkan mahasiswa. ini membuktikan negara mulai meninggalkan tanggungjawabnya.

Terik matahari dan kondisi kampus yang mulai sepi setelah masa ujian final tidak mengurangi semangat massa aksi untuk mengkampanyekan kecacatan dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi. Setelah menyusuri seluruh fakultas di Unhas, pada pukul 14:34 massa aksi menuju ke rektorat sebaga titik lokasi aksi terakhir. Dengan pengamanan ketat dari satpam kampus, perwakilan massa aksi menyampaikan orasi dan meminta pihak rektorat keluar untuk berdialog dengan mahasiswa. Namun Sampai aksi berakhir tidak ada pihak rektorat yang keluar menemui mahasiswa. Pada pukul 14:43 massa aksi membacakan tuntutan aksi. Pukul 14:56 aksi ditutup dengan sumpah mahasiswa dan doa bersama.

IMG_20150528_143240

Massa aksi saat berada di depan rektorat Universitas Hasanuddin

Anak Muda Dan Krisis Waktu Publik

Jika masa depan suatu negeri dapat diprediksi dari kualitas anak muda hari ini, ayo kita mulai tulisan berikut dengan beberapa pertanyaan spekulatif: Apa yang sekarang sedang dipikirkan oleh anak muda? Dimana dan untuk kepentingan apa mereka menghabiskan waktu luang yang dimilikinya? Untuk menerawang perta­nyaan berikut, mari kita menengok institusi pendidikan tinggi sebagai tempat yang dipenuhi oleh anak-anak muda.

­­Institusi pendidikan, sekolah negeri khususnya, merupakan institusi milik publik yang disubsidi langsung oleh negara. Pembiayaan sekolah negeri ini, dikumpulkan dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Maka secara tidak langsung, terjadi kontrak sosial antara publik dan institusi pendidikan negeri.

Pernahkah kita bertanya, kira-kira berapa banyak dana yang dihabiskan oleh negara untuk mensubsidi biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi negeri untuk seorang sarjanawan? Contoh kecil, misalnya, biaya kuliah tunggal di beberapa universitas negeri di Makassar berkisar antara 5 juta sampai 12 juta Rupiah. Kalau uang kuliah yang kita bayar adalah anggap saja 1 juta per semesternya, berarti sisanya ditanggung oleh negara.

Dari sini, mari kita kembali mengajukan pertanyaan reflektif: Apakah di ruang-ruang kuliah para pengajar kita pernah menghubungkan masalah publik maupun urusan kemanusiaan dengan mata kuliah yang ia ajarkan? Apakah mereka pernah mengajarkan bahwa pengetahuan, apapun itu, selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu? Apakah mereka pernah menganjurkan kita untuk menghabiskan waktu luang dengan bacaan-bacaan kritis?

Bila jawabannya adalah tidak, ditambah minimnya inisiatif untuk mencari tahu sendiri dan mengorganisasikan diri, maka kita ialah bagian dari apa yang diartikan Henry Giroux sebagai anak muda yang tengah terprivatisasi dan mengalami krisis sosial. Penyebabnya? Tidak lain adalah korporatisasi perguruan tinggi.

Ada dua jenis waktu yang membentuk tipikal anak muda, tulis Giroux dalam esainya Youth, Higher Education, And The Crisis of Public Time. Jenis pertama disebut sebagai waktu publik (public time), sementara jenis lainnya adalah waktu korporat (corporate time). Keduanya bertarung di ranah yang sama: universitas.

Perbedaan keduanya dapat kita amati dengan mudah dari apa yang digelisahkan oleh anak muda. Jika seorang anak muda menggelisahkan isu-isu seperti keadilan sosial, akses yang tidak setara terhadap barang publik (public goods), ataupun tentang kemanusiaan, lalu mengerahkan pengetahuan, skill dan waktunya untuk melakukan resistensi sebisa mungkin, ia adalah jenis yang pertama.

Jenis ini dibentuk dalam habitus yang tidak mengenal istilah seperti time is money. Waktu bagi mereka bukanlah untuk dikonversi menjadi uang, melainkan berkontemplasi, berpikir kritis, mengorganisasikan diri, dan melakukan aksi-aksi politik baik secara diskursif maupun praktik. Anak muda yang seperti ini, masih menurut Giroux, adalah investasi masa depan untuk kehidupan yang lebih demokratis, substansial, dan berkualitas.

Namun, lanjut Giroux, ketika para korporat mulai menyerang universitas, waktu publik akan terdiskualifikasi oleh waktu korporat. Disini, anak muda diracuni dengan kosakata seperti kompetisi, enterpreneurship, dan pemujaan individualisme (excessive individualism). Proses belajar-mengajar tereduksi. Dari tempat memproduksi pengetahuan baru, menjadi arena memperoleh piala baru.

“Universitas tidak lebih dari sekedar advertising billboard atau papan pengumuman iklan. Ruang-ruang kampus dipenuhi oleh merek dan nama korporasi yang dengan sengaja didesain untuk menarik waktu para pelajar agar terus menerus mengkonsumsi”. Begitu ejekan Giroux atas corporate time. Ketika dikomodifikasi, waktu menjadi musuh bagi pikiran-pikiran yang mendalam dan kritis.

Akibat dari corporate time itu, masalah menjadi kian rumit. Isu publik malah dilihat sebagai masalah pribadi, sebaliknya urusan pribadi justru dipandang sebagai masalah publik. Kemiskinan, buta huruf, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, disebabkan karena kebodohan individu itu sendiri. Sementara masalah percintaan antar “aku” dan “kamu”, menjadi kegelisahan bersama. Suka atau tidak, kita terjebak oleh masalah yang sifatnya privat itu.

Celakanya lagi, kita tengah berada di universitas negeri dan disubsidi dari uang milik publik. Bukankah sebuah paradoks kalau setelah lulus kuliah nanti, pengetahuan yang kita miliki tidak diabdikan untuk meningkatkan kualitas publik? Quo vadis kontrak sosial antara publik dan pendidikan tinggi?

Soal waktu adalah soal konstruksi. Jika universitas—khususnya para pengajar sebagai pemilik otoritas—gagal menjadi benteng pertahanan untuk melindungi public time, bersiaplah kehilangan anak muda masa depan yang lebih kritis dan demokratis.

Bila hal itu benar terjadi, “universitas hanya akan sibuk membangun penjara ketimbang mengedukasi” sebagaimana olok-olok Henry Giroux. Atau, kampus hanya mampu memproduksi mahasiswa cinta bersih ketimbang mahasiswa yang mencintai ilmu pengetahuan.

Harry Isra M

*Terbit sebelumnya di Rubrik Literasi KTM 20/05/2015. Dimuat kembali disini demi tujuan edukatif.

Mengobarkan Bara Api Sang Martir Revolusi: Sebuah Reportase

Kamis (7/5), sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk revoLUSI (SOLUSI) melakukan aksi solidaritas di depan pintu satu Universitas Hasanuddin (Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10). Aksi yang dihadiri oleh kurang lebih 50 mahasiswa dari berbagai elemen ini, merupakan aksi solidaritas untuk mengangkat kembali isu bunuh diri Sebastian Manufuti yang selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh media.

Dalam memperingati aIMG20150507164412ksi hari buruh atau May Day 1 Mei 2015 lalu, Sebastian Manufuti membakar dirinya lalu melompat dari atap stadion utama Gelora Bung Karno (GBK). Sebastian yang merupakan seorang buruh PT Tirta Alam Segar ini, merayakan hari buruh bersama teman seperjuangannya yang tergabung dalam serikat buruh bernama KSPI. Sekitar pukul 16:50 WIB, tubuhnya ditemukan tergeletak di stadion GBK.

Pada status Facebook terakhirnya, Sebastian berpesan “Semampuku akan berbuat apapun agar anda, kita, dan mereka bisa terbuka matanya, telinganya, dan hatinya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pesan inilah yang harusnya dapat memantik bara api revolusi untuk menuntut keadilan seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyatannya, adanya martir revolusi ini, belum menjadi tuas penggerak bagi kita, maupun pemerintah untuk menindaki ketidakadilan di negeri ini. Atas dasar itulah SOLUSI melakukan aksi demonstrasi, disamping media yang minim memberitakan atau terkesan menutup-nutupi hal tersebut.IMG20150507171748

Aksi yang dimulai sejak pukul 16:00 WITA dan berakhir hingga pukul 17:45 WITA ini, diliputi oleh kobaran api hitam, poster, dan spanduk yang berisi tuntutan agar pemerintah menindaklanjuti kasus tersebut, bahwa kasus Sebastian adalah bukti nyata dari ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Lalu, haruskah kita diam saja bilamana telah terdapat korban atas ketidakadilan yang menimpa negeri kita ini? Haruskah menungIMG20150507173224gu Sebastian-Sebastian selanjutnya hingga hati kita tergerak untuk menyuarakan ketidakadilan? Demikianlah sederet pertanyaan yang dilontarkan oleh para orator aksi demonstrasi kali ini. Aksi ini pun ditutup dengan mendoakan arwah Sebastian tenang di alam sana. Amin!

BANDIT SOSIAL DI MAKASSAR; JEJAK PERLAWANAN I TOLOK DAENG MAGASSING

terbitan-1

Judul buku  : Bandit Sosial di Makassar

Penulis         : M. Nafsar Palallo

Penerbit       : Rayhan Intermedia

Tahun Terbit : 2008

Halaman        : xi + 129 hlm

Gerakan sosial muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem politik,sosial, ekonomi, dan kultural yang terjadi. Setiap gerakan sosial akan muncul dengan bentuk gerakannya masing-masing dan tentunya akan memunculkan seorang tokoh dalam gerakan tersebut. Di Indonesia sendiri gerakan sosial pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak bermunculan sebagai akibat kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda.

Pada masa kolonial kebijakan yang eksploitatif terhadap sektor pertanian dan perkebunan menyebabkan terjadinya protes yang dilakukan oleh para petani yang tidak hanya bersifat keagamaan tapi juga dalam bentuk kerusuhan. Di masa inilah muncul gerakan perbanditan sosial yang dalam prakteknya sering melakukan penyerangan dan perampokan dengan kekerasan.

Secara praktik mungkin saja gerakan perbanditan sosial mengundang antipati jika tidak menilik lebih jauh alasan munculnya gerakan tersebut. Di masa ini pula tidak ada lembaga yang menjadi saluran aspirasi untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya protes sosial yang dilakukan dalam bentuk apapun.

Tentang Bandit Sosial

Jikalau membahas mengenai bandit sosial maka kita akan teringat dengan tokoh dalam cerita rakyat inggris yaitu Robin Hood. Legenda yang telah diangkat ke layar lebar tersebut bercerita mengenai seorang pria yang sering melakukan perampokan terhadap orang-orang yang kaya dan tidak peka sosial. Namun, bentuk kepedulian sosial dari pria tersebut adalah membagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Itulah yang kemudian membedakan bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Robin Hood.

Secara umum bandit sosial dapat didefinisikan sebagai protes sosial yang dilakukan dalam bentuk perampokan yang terorganisir dengan menggunakan kekerasan. Gerakan tersebut semata-mata untuk menuntut keadilan dan persamaan sosial. Para bandit sosial dilihat sebagai penjahat oleh para pemerintah namun di sisi lain dilihat sebagai pahlawan oleh masyarakatnya karena dianggap sebagai pejuang keadilan dan penuntut balas atas tindakan semena-mena kepada mereka.

(lebih…)

Press Release Aksi Demonstrasi Aliansi Unhas Bersatu menyambut Hardiknas

Aliansi Universitas Unhas Bersatu menolak dengan tegas pemberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah turunan dari Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri (UU-PT) yang menitikberatkan partisipasi masyarakat untuk menanggung biaya kuliah dalam rangka menutupi biaya operasional Pendidikan Tinggi. UKT merupakan bentuk pembayaran dengan model subsidi silang: Yang kaya mensubsidi yang miskin. Jadi, pembayaran uang kuliah mahasiswa ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa yang membiayainya. Dari sini, pembayaran mahasiswa dibagi kedalam 5 golongan.

Golongan I membayar Rp.0 – Rp.500.000,-, golongan II Rp. 600.000,- untuk non eksakta dan Rp. 750.000,- untuk golongan eksakta. Golongan III Rp. 1.750.000,- untuk non eksakta dan Rp. 2.000.000 untuk golongan eksakta. Golongan IV untuk penerima Bidik Misi membayarkan Rp. 2.400.000,-. Sedangkan golongan V yang diisi oleh mahasiswa Jalur Non Subsidi (JNS) sangat bervariasi mulai dari Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 47.500.000, per semester.

Kalau diteliti lebih cermat, sistem UKT ini sesungguhnya membatasi akses dari kalangan yang kurang mampu. Pasalnya, jumlah golongan I dan II dibatasi hanya sekedar minimal 5% (Termaktub dalam Peraturan Kementrian Nomor 73 tahun 2013). Itu artinya, kesempatan golongan I dan II untuk menduduki bangku kuliah terbatas, walaupun nilai yang ia peroleh sama dengan nilai yang diperole_MG_9184h mahasiswa yang mampu secara ekonomi.

Sebagai contoh, di Universitas Hasanuddin (Unhas), hampir seluruh fakultas hanya menampung mahasiswa golongan I dan II sekitar 5-8 persen. Sementara dari golongan III jumlahnya berkisar 30-35 persen, selebihnya berada pada golongan IV dan V. Meskipun golongan I dan II disubsidi oleh golongan IV dan V, tetap saja jumlahnya jauh tidak berimbang. Maka dari itu, pemasukan Unhas untuk tahun setelah diberlakukannya UKT melejit pesat. Sementara mahasiswa semakin tercicik oleh mahalnya biaya kuliah.

Atas dasar itu, momentum Hari Pendidikan Nasional, kami jadikan sebagai langkah untuk kembali mengkampanyekan bahwa sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) beserta regulasi yang mengaturnya seperti Undang_MG_9193-Undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) harus ditolak. Mengingat aturan tersebut telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan uang kuliah perguruan tinggi. Kami berkesimpulan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah upaya membatasi akses kalangan yang berpendapatan rendah dalam mengakses pendidikan tinggi. Apalagi, jumlah penduduk miskin, terkhusus di Sulawesi Selatan, bertambah sebanyak 78 ribu orang per akhir September 2014, dengan jumlah total masyarakat miskin 857 ribu orang. Ini menandakan bahwa pembatasan akses terhadap kalangan yang kurang mampu, dalam hal ini pemberlakuan UKT, mesti ditolak.

SAMBUT HARDIKNAS; MAHASISWA UNHAS MENOLAK SISTEM UKT

SabtCD9ayCwVEAEBLUEu, 2 Mei 2015 merupakan peringatan hari Pendidikan Nasional, pendidikan yang selenggarakan Negara kepada rakyatnya untuk mendapatkan hak-hak pendidikan yang menyeluruh. Maka dari itu Aliansi Unhas Bersatu menggelar aksi penolakan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), aksi yang berlangsung pukul 08.10 di lapangan gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM) yang pada saat yang bersamaan berlansungnya upacara peringatan hardiknas yang dilaksanakan oleh pihak petinggi kampus dalam hal ini rektorat.

Massa aksi yang berjumlah ± 50 orang ini memprotes pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Setelah menyampaikan beberapa orasi ilmiah, kemudian massa aksi bergerak menuju titik aksi yang kedua yakni GOR Unhas dimana sedang berlangsung soft launching yang dirangkaikan dengan pentas seni menyambut hardiknas yang dilaksanakan oleh pihak rektorat. Padahal pembanguannya sangat jauh dari kesan jadi. Perubahan yang ada hanyaCD9jIC2UgAAKRjE.jpg large pemberian atap dan lantai semen. Massa aksi yang ingin mendekati GOR ini ternyata dihadang dari pihak keamanan rektorat karena dianggap akan mengganggu tamu yang akan datang.

Kemudian massa aksi menuju pintu 1 unhas. Massa berbaris dibahu jalan sambil memegang spanduk dan membagikan selebaran kepada pengendara yang lewat. Dalam tuntutannya mahasiswa mengkritisi pembagian golongan dalam sistem UKT. Pasalnya jumlah golongan I dan II yang membayar Rp.0 – Rp.750.000,- dibatasi hanya sampai 5% saja. Sementara golongan III berjumlah 35%, selebihnya berada pada golongan IV dan V. Artinya, kesempatan siswa kurang mampu secara ekonomi untuk menduduki bangku kuliah sangat terbatas sehingga pendidikan tinggi hanya bisa diakses oleh golongan tertentu saja. Pukul 11:30 massa aksi kemudian membubarkan diri dan kembali masuk ke dalam kampus. [hen]

CD9q_XNUsAA957ADSC00732

%d blogger menyukai ini: