LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Prees Release » Press Release Aksi Demonstrasi Aliansi Unhas Bersatu menyambut Hardiknas

Press Release Aksi Demonstrasi Aliansi Unhas Bersatu menyambut Hardiknas

Aliansi Universitas Unhas Bersatu menolak dengan tegas pemberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah turunan dari Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri (UU-PT) yang menitikberatkan partisipasi masyarakat untuk menanggung biaya kuliah dalam rangka menutupi biaya operasional Pendidikan Tinggi. UKT merupakan bentuk pembayaran dengan model subsidi silang: Yang kaya mensubsidi yang miskin. Jadi, pembayaran uang kuliah mahasiswa ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa yang membiayainya. Dari sini, pembayaran mahasiswa dibagi kedalam 5 golongan.

Golongan I membayar Rp.0 ā€“ Rp.500.000,-, golongan II Rp. 600.000,- untuk non eksakta dan Rp. 750.000,- untuk golongan eksakta. Golongan III Rp. 1.750.000,- untuk non eksakta dan Rp. 2.000.000 untuk golongan eksakta. Golongan IV untuk penerima Bidik Misi membayarkan Rp. 2.400.000,-. Sedangkan golongan V yang diisi oleh mahasiswa Jalur Non Subsidi (JNS) sangat bervariasi mulai dari Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 47.500.000, per semester.

Kalau diteliti lebih cermat, sistem UKT ini sesungguhnya membatasi akses dari kalangan yang kurang mampu. Pasalnya, jumlah golongan I dan II dibatasi hanya sekedar minimal 5% (Termaktub dalam Peraturan Kementrian Nomor 73 tahun 2013). Itu artinya, kesempatan golongan I dan II untuk menduduki bangku kuliah terbatas, walaupun nilai yang ia peroleh sama dengan nilai yang diperole_MG_9184h mahasiswa yang mampu secara ekonomi.

Sebagai contoh, di Universitas Hasanuddin (Unhas), hampir seluruh fakultas hanya menampung mahasiswa golongan I dan II sekitar 5-8 persen. Sementara dari golongan III jumlahnya berkisar 30-35 persen, selebihnya berada pada golongan IV dan V. Meskipun golongan I dan II disubsidi oleh golongan IV dan V, tetap saja jumlahnya jauh tidak berimbang. Maka dari itu, pemasukan Unhas untuk tahun setelah diberlakukannya UKT melejit pesat. Sementara mahasiswa semakin tercicik oleh mahalnya biaya kuliah.

Atas dasar itu, momentum Hari Pendidikan Nasional, kami jadikan sebagai langkah untuk kembali mengkampanyekan bahwa sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) beserta regulasi yang mengaturnya seperti Undang_MG_9193-Undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) harus ditolak. Mengingat aturan tersebut telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan uang kuliah perguruan tinggi. Kami berkesimpulan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah upaya membatasi akses kalangan yang berpendapatan rendah dalam mengakses pendidikan tinggi. Apalagi, jumlah penduduk miskin, terkhusus di Sulawesi Selatan, bertambah sebanyak 78 ribu orang per akhir September 2014, dengan jumlah total masyarakat miskin 857 ribu orang. Ini menandakan bahwa pembatasan akses terhadap kalangan yang kurang mampu, dalam hal ini pemberlakuan UKT, mesti ditolak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: