LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Esai » REFLEKSI PERLAWANAN RAKYAT BULOGADING MAKASSAR; Bukan Lagi Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

REFLEKSI PERLAWANAN RAKYAT BULOGADING MAKASSAR; Bukan Lagi Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

2

Negara kita sedang merayakan usia kemerdekaannya yang ke 70 tahun. Menjelang hari perayaan besar itu, Kota Makassar, tepatnya di Jl. Somba Opu, tak jauh dari Pantai Losari, ratusan warga melakukan protes keras terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar atas eksekusi tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1924; Tanah Bulogading. Perjuangan panjang rakyat Bulogading, yang sudah bermula dari tahun 2010 ini, disinyalir melibatkan mafia tanah dan mafia hukum di Makassar[1]. Hingga hari eksekusi yang ditentukan oleh PN Makassar tiba, masyarakat Bulogading bersama aliansi masyarakat sipil, NGO, dan gerakan mahasiswa, hanya mampu melakukan blokade akses jalan menuju tanah mereka untuk menghalau panitera PN bersama aparatnya.

Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu. Mungkin begitu ungkapan yang seringkali dialamatkan kepada Penyelenggara ataupun Lembaga Negara yang kerap memberikan rekomendasi-semu buah pengawasan ‘moralnya atas permasalahan rakyat. Namun kali ini ungkapan yang berasal dari folklor demikian seolah terlampaui oleh gerakan mandiri rakyat untuk mempertahankan haknya. Terlampaui, karena meski rakyat Bulogading, bersama kuasa hukum dan jejaring aliansi perjuangannya, telah melakukan pengaduan kepada Instansi dan/atau lembaga Negara terkait mengenai perihal ini, tetap saja tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan bagi status kampung mereka. Alih-alih mengharap respon yang semestinya, rakyat Bulogading justru hanya mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Padahal, teror dari isu akan datangnya aparat, lengkap dengan bulldozer dan ekskapatornya, tak henti menghantui mereka. Dalam situasi demikian, tidak ada yang lain yang nyata bagi rakyat Bulogading selain melakukan penolakan langsung dengan memblokir jalan. Bagi mereka, jejak leluhur, tanah kelahiran, ruang hidup, ruang memori, serta masa depan anak cucu mereka adalah wajib untuk diperjuangkan dengan sepenuh harga diri.

Seolah ingin menegaskan bahwa kekuatan rakyat’ bukanlah ‘gonggongan anjing’ yang membuat kafilah bisa seenaknya berlalu, rakyat Bulogading tidaklah sama dengan Penyelenggara Negara, maupun Pengawasnya (masyarakat politik) yang bisa dibeli dan dibungkam oleh deal apa saja. Gonggongan mereka bisa saja membuat kafilah (pemodal dan penyelenggara negara terkait) melenggang pergi dengan angkuh, namun gerakan penolakan rakyat Bulogading bukanlah sekedar gonggongan anjing yang bisa membuat kafilah serakah berlalu begitu saja.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Makassar dan Penyelenggara Negara lainnya untuk mengutamakan asas ‘keadilan’ bagi rakyat ketimbang asas ‘kepastian hukum’ yang konon, dewasa ini, mudah saja untuk dibeli dan dimanipulasi. “Folklor” yang berkembang di arus bawah (undercurrent) ini, alangkah fatalnya jika benar berkembang-biak dan tak terbendung di dalam ranah penegakan hukum. Terutama, perkara hukum yang menyangkut urusan langsung dengan rakyat arus bawah yang aksesnya terhadap penegakan hukum sangat (di)lemah(kan) dan terbatas(i).

Di tempat lain, pada tanggaal 6-9 Agustus 2015, tak berselang lama dengan peristiwa Bulogading, sebuah konferensi kebudayaan berskala internasional digelar. Konferensi yang diselenggarakan oleh Inter Asia Cultural Studies Society ini, mengusung tema “Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices” (Arus Bawah: Menggali Praktik Sosial dan Diskursif / Wacana yang Terpendam). Universitas Airlangga, Surabaya, menjadi tuan rumahnya.

Pembicara utama (Keynote Speaker) dalam konferensi ini adalah Prof. Abidin Kusno dari York University, Ontario, Canada. Profesor kelahiran Surabaya ini memaparkan fakta-fakta historis mengenai gerakan Arus Bawah Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Dalam presentasinya, Profesor Abidin Kusno memaparkan narasi mengenai Mas Marco Kartodikromo dan Tan Malaka dalam membangun gerakan arus bawah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi itu kemudian diakhiri dengan pemaparan dari Pembicara Kunci Penutup (Closing Keynote Speaker) Prof. Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Dalam presentasinya, Prof. Melani Budianta mengangkat Kota Surabaya sebagai sebuah situs (sites) gerakan arus bawah (undercurrent), di mana masyarakat dan pemerintah sedang berkutat untuk menata dan mengambil bagian dalam menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai subjek dari pembangunan kota. Tema konferensi internasional dua tahunan ini, yang secara umum membahas mengenai Undercurrent Movement (Gerakan Arus Bawah), seperti bersambut dengan peristiwa di Tanah Bulogading: Masyarakat kota arus bawah (undercurrent of urban society) yang menolak digusur oleh pemerintah dari ruang hidup mereka.

11911088_10204930563372174_1106599695_n11871788_10204930563612180_1329572022_o

Memang, menempatkan dan memposisikan (locating) “arus bawah” sebagai sebuah praktik sosial dan praktik wacana, secara historis dan teoritik, bisa dikatakan menjadi agenda dari konferensi ini. Oleh karena itu, dengan merefleksi bagaimana rakyat Bulogading—beserta para intelektual yang berkomitmen terhadap perjuangan rakyat dan keadilan sosial—melakukan aksi penolakannya terhadap penggusuran—yang juga bisa dikaitkan dengan agenda Pemkot Makassar untuk mewujudkan “Kota Dunia” yang telah lama diwacanakan dan dipraktikkan—seolah mendapatkan ruang dialektisnya. Sebuah Gerakan Arus Bawah (Undercurrent Movement) yang muncul kemudian menguat menandingi wacana dan tindakan penguasa dalam mendominasi penataan dan penentuan arah kebijakan kota Makassar.

Gerakan arus bawah yang dimaksudkan dapat dilihat dari beberapa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bulogading. Kampanye melalui spanduk, propaganda di media sosial, maupun peliputan oleh beberapa media massa—yang keberpihakannya masih perlu untuk diperiksa—adalah suatu ‘situs diskursif’ perlawanan dari arus bawah. Selain itu, penolakan langsung yang dilakukan warga untuk menghalau penguasa yang hendak menggusur ruang hidup dan tempat tinggal mereka merupakan sebuah ‘praktik sosial’ perlawanan dari arus bawah yang menolak tunduk terhadap kuasa dominan. Sesuatu yang dipaksakan degan keras oleh negara, mendapatkan respon penolakan yang keras pula dari arus bawah; rakyat Bulogading.

11921984_10204930563212170_1580955053_nGonggongan ataupun komentar dari para Penyelenggara Negara yang mengatasnamakan ‘kepastian hukum’ dan juga ‘pembangunanisme’ Kota Dunia, pun bisa saja menginterupsi. Interupsi yang biasa diungkapkan dalam ungkapan folklor Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu ini sekali lagi bisa dibilang terlampaui oleh gerakan rakyat Bulogading yang tak ingin kafilah berlalu dengan seenaknya. Apalagi jika kafilah yang hendak berlalu tersebut merupakan ancaman bagi kedaulatan rakyat, Kafilah ini jelas mendapatkan penolakan dan perlawanan keras. Tak pasti sampai kapan. Yang pasti, pemerintah kota, penyelenggara negara terkait, serta para akademisi yang masih sibuk berkhotbah dan bersolek di menara gading, telah memperlihatkan sikap pasifnya. Jangankan menghalangi kafilah berlalu, bisa jadi, gonggongannya pun tidak terdegar sama sekali. Dan semoga mereka tak menjadi barisan dari kafilah yang hendak berlalu tersebut dengan mengabaikan gonggongan Lembaga Pengawas mereka yang menandakan ada kafilah penggusur yang hendak berlalu dengan mengambil tanah, tempat tinggal, dan ruang hidup rakyat Bulogading.

[1] Wawancara beberapa elemen dalam siaran ulang di Celebes TV 17 Agustus 2015 tentang aksi menolak penggusuran Bulogading

 

Makassar, 17 Agustus 2015
Oleh; Nasrullah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: