LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis » Opini Kritis » PTNBH: HIGHER EDUCATION ATAU HIRED EDUCATION?

PTNBH: HIGHER EDUCATION ATAU HIRED EDUCATION?

Prologue

Coba imajinasikan ilustrasi berikut. Ada sebuah kampus dimana para pengelola dan pengambil kebijakannya terkutuk untuk memiliki kepala buntung. Mereka tak mampu melihat jutaan anak-anak muda tak mampu mengakses pendidikan tinggi. Mereka tak bisa mendengar jerit protes mahasiswa yang menuntut ini itu, gaung pedagang kecil yang terancam mangkat bila tagihan bulanannya mandek. Mereka juga tak dapat berbicara tentang kasus diluar “menara gadingnya” seperti penggusuran ataupun perampasan lahan. Kampus itu bernama Universitas Hasanuddin, disingkat Unhas.

Tapi ah, ini kan cuma imajinasi. Kenyataannya tidak se-fantastis itu, kok. Unhas itu world class university. Tempat bersarangnya orang-orang cerdas. Lagipula, hari gini siapa sih yang masih mau berimajinasi. Memangnya kampus mengajarkan kita untuk itu? Buat apa? Kampus, yah, tempatnya belajar bisnis, membangun kerja sama yang mendatangkan banyak keuntungan. Bila perlu semua kurikulum mata kuliah dan prodi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau tidak laku dipasaran, ditutup saja. Dan seluruh ruang-ruang kampus mesti dibuat komersil. Inilah kekuatan super-kombo dari PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Sejak tahun 2014 lalu, Unhas sudah digadang-gadang untuk merubah format kelembagaannya dari BLU (Badan Layanan Umum) ke PTNBH. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2015, perubahan status ini telah resmi dengan dikeluarkan dan disahkannya Statuta Unhas No 53 tahun 2015 yang membuat Unhas memiliki otonomi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke, sekarang mari kita agak serius membahas PTNBH.

Tanah, Aset, Barang, Jasa, Sarana dan Prasarana

(1) Kekayaan awal Unhas berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri. Begitu bunyi pasal 64 dalam Statuta Unhas tahun 2015. Pasal ini menjadi penjelas dari kerjasama triple helix tentang relasi kampus, pemerintah dan pengusaha, yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator antara kampus dan dunia usaha yang hendak mendirikan usaha menguntungkan di dalam universitas.

Untuk kasus Unhas, contoh tersebut dapat kita saksikan dari ruang-ruang kampus yang ditempati dan dilabeli oleh berbagai merek perusahaan. Beberapa diantaranya ialah kantin Jasbog yang dulunya dihuni oleh pedagang yang hidup di areal unhas, kini berpindah tangan ke bank BNI sebagai pengelola. Ada Telkomsel yang merenovasi lapangan FIS (Fakultas Ilmu Sosial) menjadi lapangan sempit dan taman sembari memahat lambangnya ditengah-tengah lapangan. Inilah yang disebut dengan komersialisasi ruang-ruang kampus.

Lebih dari itu, bukti bahwa kampus mengkomersilkan dirinya juga tampak dari bagaimana kampus membuat hampir seluruh kegiatan diatas tanahnya berbayar. Baruga, aula, hingga mace-mace (sebutan untuk pedagang kecil yang menjual di kampus). Bahkan dalam Statuta pasal 70 tentang investasi dijelaskan kalau, Unhas melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen Unhas (ayat 1). Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unhas dapat melakukan investasi dalam badan/satuan usaha komersial (ayat 2).

Kampus memang bukan perusahaan, tapi beroperasi layaknya sebuah perusahaan! Pada pasal 69 ayat 1 Statuta Unhas tentang barang dan jasa yang berbunyi kurang lebih “pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat”.

Saya masih ingat pernyataan Rektor Unhas di salah satu media lokal yang menjamin bahwa berubahnya Unhas menjadi PTNBH takkan menimbulkan praktek komersialisasi. Beretorika dan bercitra di hadapan media nyatanya memang tak sulit. Toh, Unhas mendatangkan Mochtar Riady, mantan ketua Majelis Wali Amanat UI (Universitas Indonesia) sekaligus komisariat perusahaan Lippo Group, untuk berbagi kisah suksesnya seputar menjalankan PTNBH.

Dalam forum tersebut, Mochtar Riady yang telah berhasil meningkatkan aset UI dari Rp. 200 Milyar menjadi Rp. 7 Triliun, mengatakan bahwa Perguruan Tinggi harus dikembangkan dengan business sense. “Unhas juga sangat layak dijual. Sudah memiliki nama dan SDM yang tidak diragukan lagi”, “pintar-pintar kitalah berkreasi ‘menjual’ Unhas untuk mendatangkan uang ke sini”, ujarnya[i].

Jangan lupa, Unhas juga mementingkan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam (Pasal 68 ayat 3 Statuta Unhas). Jadi, bangunan yang mereka anggap kumuh dan tidak estetis seperti mace-mace dan pedagang di workshop mesti dirobohkan dari kampus. Atau jika tidak, direnovasi dengan harga sewa melangit sehingga pedagang kecil yang tak mampu berdagang disana, diusir secara perlahan. Kemudian masuklah restoran atau Dharma Wanita dengan modal besar sebagai pengganti.

Kurang bukti apalagi kalau kampus ini ialah ladang bisnis?

Kualitas Penyelenggara Akademik dan Knowledge Based Economy

Praktik komersialisasi pendidikan tinggi, khususnya Unhas, tak hanya terjadi dalam hal aset, tanah, pengadaan barang dan jasa, maupun sarana dan prasarana. Hal ini juga terjadi dalam proses produksi ilmu pengetahuan, kurikulum hingga membuka, mengubah, dan menutup program studi (Pasal 7 ayat 2 Statuta Unhas). Prodi, ilmu pengetahuan, dan kurikulum yang tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhan pasar akan terancam ditutup dengan status otonom yang dimilikinya.

Aksi mahasiswa Unhas dari Aliansi PECAT UU-PT yang menolak komersialiasasi pendidikan yang salah satunya berawal dari UU-PT

Aksi protes mahasiswa Unhas dari Aliansi PECAT UU-PT yang menolak komersialiasasi pendidikan yang salah satunya berawal dari UU-PT

Tak cuma sampai disitu, barangsiapa yang berhasil memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri akan diberikan penghargaan. Bagus kalau berguna bagi masyarakat utamanya industri kecil-menengah. Namun tampaknya, masyarakat yang dimaksud oleh Rektor unhas adalah perusahaan raksasa seperti PT Pertamina, PT Semen Tonasa, PT Pelindo, Bank BRI, Kalla Group, Telkomsel dan lain sebagainya[ii]. Inilah yang disebut sebagai knowledge based economy atau pengetahuan yang diarahkan untuk kepentingan ekonomi, bukan demi kemaslahatan sosial. Kampus dengan sense of bussiness, Bukan sense of emansipatory knowledge!

Dalam bidang akademik, peningkatan kualitas akademik dilihat dari pelaksanaan perkuliahan yang dimonitoring mingguan untuk mengecek kehadiran dosen, proses drop out yang mulai melibatkan orang tua mahasiswa[iii]. Demikian yang menjadi indikator semu dalam peningkatan kualitas akademik. Realitanya, menurut hasil riset Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW-Unhas)—dengan menggunakan skala Turston—isu tentang buruknya kualitas penyelenggara akademik berada pada tingkat teratas[iv].

Begitulah, seringkali masalah kualitas akademik hanya dilihat sekedar masalah teknis belaka, bukan pada konten yang diajarkan, kualitas dosen yang masih belum maksimal atau apakah ilmu pengetahuan yang diajarkan berikut metode pengajarannya sudah mampu menjadi trigger bagi terciptanya intelektual dan periset andal yang ilmunya diabdikan pada kepentingan bangsa dan keadilan sosial.

Ini membuktikan bahwa academic culture dan academic leadership di unhas boleh dibilang masih jauh panggang dari api. Kosakata yang mungkin lebih tepat untuk situasi seperti ini adalah businness culture dan bussiness leadership. Higher education becoming hired education.

Tentang Regulasi, Partisipasi dan Representasi

Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam merancang sebuah regulasi yang berpengaruh besar terhadap dirinya? Bukankah hal ini yang paling sering dipermasalahkan oleh kita? Dalam sebuah forum diskusi mengenai pro-kontra BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tingkat Universitas di sekretariat Identitas, Wakil Rektor III Unhas mengatakan kalau dalam MWA (Majelis Wali Amanat) mahasiswa memiliki satu orang perwakilan di dalamnya sehingga dapat berpartisipasi dalam penyusunan regulasi.

MWA, sebagaimana yang dijelaskan dalam Statuta Unhas, adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik (Pasal 1 ayat 3). MWA terdiri dari 19 orang, diantaranya Menteri, Gurbernur, Rektor, Ketua Senat Akademik, wakil dari masyarakat sebanyak 3 orang[v], wakil dari dosen sebanyak 8 orang, wakil dari tenaga pendidikan sebanyak 2 orang, ketua ikatan alumni unhas dan ketua senat mahasiswa Unhas atau sebutan lain (Pasal 20 ayat 1).

12004829_993537277375309_8557327668703945463_n

Contoh dari kesewenang-wenangan kampus dalam membuat aturan yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan proses belajar dan transformasi ilmu pengetahuan. Sultan Hasanuddin yang menjadi nama universitas Hasanuddin saja berambut gondrong.

MWA memang memiliki peran sentral dalam universitas. Mereka dapat mengangkat dan memberhentikan, menetapkan kebijakan umum Unhas, menyetujui usul perubahan Statuta Unhas dan lain sebagainya. Tapi, apakah dengan begitu kepentingan mahasiswa akan terakomodir mengingat jumlahnya yang cuma satu orang?

Representasi pada dasarnya bukan cuma bermalasah, sebab representasi yang berarti re-presence atau menghadirkan kembali ialah fakta kedua. Fakta awalnya berada pada direct presence atau kehadiran secara langsung. Bagaimana mungkin berbagai lembaga mahasiswa dengan kultur dan tujuan berbeda-beda dapat direpresentasikan oleh satu orang? Tanpa direct presence, prinsip partisipasi hanya bertepuk sebelah tangan. Bergabung ke dalam struktur tersebut, sama halnya dengan bentuk kepenerimaan kita atas PTNBH.

Oleh karena itu, tak ada cara lain selain menolak model demokrasi yang sangat prosedural seperti MWA. Hanya dengan melibatkan seluruh ketua-ketua lembaga di Unhas dalam pembuatan regulasi adalah wujud partisipasi yang paling memungkinkan. Penolakan atas MWA juga dapat kita perjelas dengan salah satu syarat menjadi anggota MWA seperti yang tercantum dalam Statuta Unhas Pasal 19, “tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur pemeritah pusat dan pemerintah daerah, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA”.

Soal representasi dan partisipasi yang cacat juga dapat pembaca saksikan dalam Statuta Unhas pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih”. Syarat untuk menjadi ketua MWA yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik dalam unhas maupun lembaga atau instansi pemerintah, membuat posisi ketua berkemungkinan jatuh pada wakil dari dosen, alumni atau masyarakat. Menurut ramalan saya, posisi ini akan diduduki oleh masyarakat dari kalangan pengusaha, sebagaimana Mochtar Riady di MWA Universitas Indonesia.

Epilogue

Dari sini, mari kita bertanya. Apakah mencerdaskan kehidupan bangsa mesti dilakukan dalam format organisasi yang otonom? Kalau kebebasan akademik yang menjadi alasan terkekangnya universitas dengan model non-PTNBH, toh perihal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003 pasal 24 ayat 1, yang berisi “dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada PT (Perguruan Tinggi) berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Atau jangan-jangan yang mereka inginkan disini ialah kebebasan berbisnis dalam perguruan tinggi? Hingga menjadikan kita manusia yang terampil menjalankan mesin, namun tidak memiliki kesadaran diri? Mengutip seorang pedagog cum, Charles Silberman, “Keterampilan tanpa kesadaran diri hanya akan mengulang apa yang pernah dikerjakan, bukan menghasilkan pertumbuhan”.

Yah, Unhas boleh saja memiliki banyak untung yang diperoleh dari hasil “penjualan universitas”, tapi yang patut diingat, ia buntung dalam hal kualitas penyelenggaraan akademik dan memproduksi emansipatory knowledge yang berguna untuk melepaskan anak bangsa dari jerat kemiskinan dan ketidakadilan. Melihat Makassar dari lantai 8 kantor’ta enak, kan Bu Rektor?

Oleh    : Harry Isra M

Anggota Divisi Pelatihan dan Pendidikan LAW Unhas

[i] Dikutip dari majalah Identitas edisi XXIX tahun IX Mei-Juni. Hlm 25.

[ii] Dikutip dari majalah Identitas edisi XXIX tahun IX Mei-Juni. Hlm 7.

[iii] Ibid., hlm 7.

[iv] Laporan lengkap tentang hasil riset tersebut akan terbit pada Benang Merah edisi III.

[v] Masyarakat disini boleh jadi masyarakat dalam pengertian rektor Unhas, yaitu pemilik perusahaan-perusahaan raksasa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: