LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » 2015 » Oktober

Monthly Archives: Oktober 2015

Pelatihan Dasar Anggota Baru

Poster LITSAR IV baru

Mari bergabung bersama kami

Silahkan Download Formulirnya melalui link dibawah ini

https://drive.google.com/file/d/0BwJ7yjTbQnMNTUY0bG1Jcy1UU2o3Vkx3RzRXQmlkc2RhRFlB/view?usp=sharing

atau mengambil langsung di sekretariat LAW Unhas di Gedung Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas), samping Gedung Teaching Industri

Batas akhir pendaftaran 5 November 2015

Kontribusi Peserta Rp. 30.000,-

Pelatihan ini terdiri dari beberapa tahapan:

– Pralitsar: Sabtu, 7 November 2015, pukul 11:00, Di taman Gedung Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas)

– Wawancara: Senin-selasa, 9-10 November 2015 di Sekretariat LAW Unhas,

– Litsar : Sabtu-Minggu, 14-15 November 2015, pukul 08:00, informasi tempat Litsar akan diberitahukan pada      agenda Pra Litsar.

Iklan

ANAK MUDA, MEDIA DAN MASA DEPAN INDONESIA

Di sebuah diskusi di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar beberapa waktu lalu, terlintas terdengar angka anak muda di negeri ini diprediksikan sepuluh tahun ke depan akan menembus angka enam puluh persen dari sekitar dua ratus lima puluh juta total penduduknya. Angka tersebut bisa dibilang tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga, dan juga dibilang sedikit jika dibandingkan dengan Cina, India, dan Amerika Serikat. Itulah realita Indonesia 2025-2050 kiranya menurut salah satu pembicara pada diskusi tersebut. Bukan cuma soal ketepatan angkanya menurutku yang penting, akan tetapi imajinasi ramalannya yang saat sekarang pun sudah sangat terasa. Kalau surplus demografi anak muda yang melimpah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan menciptakan manfaat bagi negeri ini, akan tetapi jika salah urus, bukan tidak mungkin justru akan berbuah bencana. Benefit or disaster resources istilah yang diguakan untuk menandainya.

Di Indonesia, negeri kita ini, anak muda di hadapan media massa sering di tampilkan negatif atau kalau tidak dieksploitasi daya konsumsinya oleh kepentingan pasar yang termediasi melalui berbagai macam iklan. Pemosisian sebagai kelas menengah yang memiliki daya beli yang bisa mendongkrak arus konsumsi barang dan jasa menjadi primadona bagi pasar. Baik di bidang makanan, fashion, traveling/tourism, maupun penjualan barang elektronik. Bisa dibilang, pihak luar telah menangkapnya lebih duluan. Tidak hanya itu, sebagai tenaga kerja produktif yang bisa digaji murah merupakan hal yang menggiurkan bagi investor dan penyedia tenaga kerja di negeri ini. Fresh graduate for low wages kata seorang kawan pejuang advokasi. Nasib generasi muda kita dieksploitasi di dunia kerja dan juga menjadi target pasar yang senantiasa gaya hidup dan budaya konsumtifnya terus dieksploitasi.

Pekerja muda yang melimpah, dan terkhusus kaum perempuan dari lulusan SD sampai lulusan Perguruan Tinggi berbaris rapi mencari pekerjaan. Maka dibuatlah beberapa cluster bagi mereka para pekerja muda perempuan ini. Tubuh menjadi komoditas, paras dan kesiapan menjadi seperti di iklan juga seolah menjadi persyaratan tak tertulis. Menjadi front office, SPG (sales promotion girls) yang sudah pasti harus “cantik dan seksi”. Bukan hanya perempuan, laki – laki juga dituntut atletis seperti iklan salah satu produk susu khusus laki – laki yang muncul di berbagai media. “Rajinlah fitness, jika hanya kerempeng apa lagi buncit, maka bukan laki – laki idaman pasar abad ini”. Begitu kira – kira mitos yang dibangun untuk para anak muda kita oleh iklan di berbagai media hari ini. Maka ramailah industry kecantikan bagi perempuan dan kemachoan bagi laki- laki. Tubuh menjadi komoditas, sekaligus menjadi objek eksploitasi. Dieksploitasi oleh mitos – mitos modern yang diciptakan oleh media menurut Roland Barthes seorang pemikir kritis dan ahli semiotika asal Perancis ini.

Dalam ranah kerja maupun dalam ranah konsumen sebagai target pasar, anak muda Indonesia terkurung dalam sebuah lingkaran setan yang menurut Weber merupakan “Kerangkeng/Sangkar Besi Kapitalisme Global”. Begitulah kiranya salah satu proyeksi memperlakukan 60% (150 juta orang dari 250 juta) jumlah anak muda Indonesia sepuluh tahun kedepan yang hari ini pun sudah bisa dirasakan gelagatnya. Seperti juga kata Jean Baudrillard bahwa “masyararakat konsumen selalu disimulasikan oleh simulakrum – simulakrum borjuis sebagai produsen produk dan simbol – simbol penanda identitas kelas sosial”. Argumen Baudrillard tersebut merupakan penanda kapitalisme lanjut dalam teorinya tentang “Consumer Society“.

Melemahnya daya kritis ditambah semakin leluasanya media massa dalam mengiklankan produk – produk di berbagai media menjadikan budaya konsumtif menjalari anak muda dengan seolah tak terkendali. Berbeda halnya jika potensi tersebut dapat dikelola dengan baik serta disalurkan ke arah yang berorientasi positif – benefit resources – sumber daya yang dapat membawa kemaslahatan. Tentunya dibutuhkan pendidikan yang memadai yang menyiapkan kesadaran kritis dan pengetahuan memadai, skill, dan integritas tentunya. Arus yang datang dari Utara meminjam istilah Pramoedya haruslah dihadapi dengan kesiapan yang memadai supaya kita tidak hanyut dan tenggelam di bawah kendali kekuatan arus tersebut. Khususnya arus gaya hidup anak muda dan konsumtivisme yang dibangun melalui media massa hari ini.

Kita bisa belajar dari berbagai peradaban yang gemilang di tiap masanya, akan tetapi kita tidak harus berdiam diri dengan perasaan inferior di hadapan keagungan peradaban tersebut. Minimal agar potensi ratusan juta anak muda Indonesia kedepan tidak menjadi bencana di negerinya sendiri, juga tidak menjadi sasaran empuk yang memberikan keuntungan besar pihak luar yang hanya ingin ambil untung. Apalagi tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menerapkan perdagangan bebasnya. Diharapkan tentunya semua elemen terkhusus media massa di negeri ini bisa memainkan peran pentingnya dalam membangun anak muda Indonesia ke depan agar menjadi benefit resources dan menghindari kutukan disaster resources dari ramalan surplus demografi Indonesia tersebut.

 

Arul Nash

Crew of ISCS

20 PARADIGMA PENDIDIKAN GAYA KOLONIAL

Berikut ini ialah 20 paradigma pendidikan bergaya kolonial yang terbatas hanya pada kepada kaum priyayi pribumi, atau yang lebih dikenal dengan “politik etis”. Bahasa gaulnya, “politik balas-budi”. Mari kita cermati seksama, apakah watak pendidikan tinggi kita hari ini tak jauh beda dengan yang terjadi puluhan tahun silam, ketika negeri ini masih berada dibawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda? Atau jangan-jangan, kita benar-benar belum bisa move-on?

  1. Tujuan utama pendidikan kaum terpelajar ialah membentuk orang-orang yang terampil untuk pelaksanaan operasional seluruh mekanisme Hindia Belanda (atau pihak metropol) sebagai Pembantu.
  2. Kaum terpelajar harus dipisahkan secara halus dari rakyat. Salah satu sarananya ialah:
  3. Kemahiran berbahasa Belanda (atau asing) selaku salah satu syarat penilaian penerimaan pegawai, konduit dan sebagainya;
  4. Peniruan dan okulasi gaya hidup kultur Belanda/Metropol ke dalam diri siswa pribumi.
  5. Mata pelajaran dan sistem sasaran-sasaran pengajaran disesuaikan pada pedoman kebutuhan struktur-struktur industri dan bisnis besar Metropol:
  6. Hanya cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dibutuhkan Metropol atau industri-industri penunjangnya mendapat promosi pengembangan dan bantuan dana yang banyak.
  7. Karena siswa dan mahasiswa hanya dipersiapkan untuk menjadi pelaksana setia saja, maka jurusan-jurusan yang mendidik keahlian legislatif, artinya keahlian pemilihan alternatif-alternatif serta penahkodaan pengambilan keputusan masyarakat tidak akan dipromosikan. Dihindari pemberian dana-dana untuk pendidikan ahli yang pemikir, konseptor, untuk penelitian-penelitian dan penghantaran ilmu-ilmu kemasyarakatan dan manusia, politologi ataupun filsafat dan lain sebagainya.
  8. Ilmu-ilmu manusia dan sosial diajukan juga, tetapi terbatas pada fungsinya yang menata perilaku manusia atau social engineering yang menunjang paradigma dunia industri dan bisnis besar metropol, sehingga ketertiban dan keamanan yang dibutuhkan dunia industri dan bisnis (bukan ketertiban dan keamanan yang dibutuhkan masyarakat) mendapat garansi dari kaum sospol.
  9. Devide et impera dilakukan antara lapisan-lapisan berijazah yang diperketat oleh mekanisme pengganjaran dan penghukuman, penganak-emasan dan penganak-tirian jenis-jenis sarjana dan tenaga-tenaga ahli. Demikian juga sistem status kemasyarakatan diatur, agar para pemikir yang sejati diberi status yang kurang dari pada kaum terampil pelaksana setia.
  10. Sistem penerimaan murid secara formal harus terbuka bagi setiap calon yang memenuhi syarat, akan tetapi secara faktual diusahakan agar mendahulukan putera-puteri kaum elite.
  11. Sekolah-sekolah formal harus diberi status, prioritas dana serta perhatian melebihi pendidikan-pengajaran non-formal, karena sekolah-sekolah formal pada umumnya adalah tempat pendidikan anak-anak kaum elite, sedangkan pengajaran non-formal seumumnya menampung anak-anak lapisan rakyat.
  12. Hubungan antara guru dan murid harus dijaga, agar jangan menjurus ke arah dialog yang dapat menurunkan status hierarkis para guru selaku instruktor dan pihak pemberi kepandaian serta keterampilan yang sudah diseleksi.
  13. Dunia persekolahan dibuat dengan bermacam-macam mekanisme dan persyaratan, sehingga selalu merupakan dunia kaum elite:
  14. Sistem harus ditata secara tak kentara namun efektif, agar siswa dan mahasiswa selalu merasa diri di atas rakyat biasa dan mereka yang tidak terpelajar.
  15. Walaupun pergaulan dan dialog antara kaum terpelajar dan rakyat secara formal dimungkinkan bahkan dianjurkan, akan tetapi diusahakan agar praktis itu terhalang oleh pagar-pagar hierarkis, paling tidak pagar-pagar psikologis.
  16. Demikian juga sistem tingkat-tingkat guru rendah, menengah, mahaguru, dan lain-lain harus diatur secara hierarkis, bukan atas dasar kecakapan atau kreatifitas. Untuk itu kertas-kertas ijazah atau testimponia lain merupakan mekanisme efektif, agar rekomendasi-rekomendasi dan penilaian konduite selalu dilakukan dan dikontrol oleh kalangan elite itu sendiri.
  17. Kreatifitas dan inisiatif dianjurkan, tetapi hanya dalam bidang-bidang yang bersifat eksklusif pelaksanaan saja, dan hanya dalam kerangka paradigma yang sudah dibatasi secara selektif
  18. Kampus dibuat a-politis dengan pendasaran yang disebarluaskan bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi adalah netral dan objektif. A-politis artinya nisbi hanya terhadap unsur-unsur dan pandangan-pandangan yang berasal dari luar pihak penguasa. Terhadap penguasa, civitas akademika tetap politis selaku pelaksana setia dari politik pihak penguasa.
  19. Letak geografis dan susunan pergedungan kampus harus diusahakan agar mencerminkan kewibawaannya di atas seluruh masyarakat, sehingga lebih jelaslah kedudukannya yang elite. Di dalam tata organisasi, dunia kampus sendiri harus dilestarikan sebuah hierarki antar universitas itu sendiri, sedemikian rupa sehingga universitas negeri selalu mendapat status yang lebih tinggi daripada universitas swasta.
  20. Hal itu seumumnya berlaku juga untuk semua lembaga persekolahan dari bawah sampai ke atas, sehingga tertanam pemahaman, bahwa segala yang datang dari masyarakat atau rakyat selalu berkedudukan lebih rendah daripada yang berpredikat Negara.

Nb : 20 butir paradigma pendidikan kolonial di atas disadur dari tulisan Y.B. Mangunwijaya “Paradigma Baru Bagi Pendidikan Rakyat”, yang dimuat di majalah Prisma LP3ES edisi ke-7, Juli 1980, dengan tajuk “Mencari Kiblat Pendidikan”. Selengkapnya tentang paradigma pendidikan kolonial terdapat pada halaman 11-12.

“Kampus yang salah, kok Kita yang dihukum?” Sebuah Reportase Singkat

IMG_20151008_134232Kamis, 8 Oktober 2015, kurang lebih 100 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam aliansi Unhas Bersatu melakukan Aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin. Massa aksi menuntut Universitas Hasanuddin bertanggung jawab penuh dalam kasus Bidik Misi yang mengakibatkan sebanyak 29 Mahasiswa harus mengembalikan uang beasiswa Bidik Misinya.

Sekitar pukul 13:00 massa aksi mulai berdatangan di area MKU sebagai titik kumpul. Massa aksi membekali diri dengan topeng kardus yang bertuliskan bermacam uneg-uneg kekecewaan terhadap kampus. Tak lupa juga spanduk besar berisi tuntutan aksi. Dengan diawali sumpah mahasiswa, massa aksi mulai bergerak menuju gedung rektorat. Hingga membuat teras depan rektorat dipenuhi oleh massa aksi. Tampak pengamanan dari satpam juga telah siap di pintu masuk rektorat. Aksi ini juga bertepatan dengan adanya rapat Senat Universitas Hasanuddin di gedung yang sama. Orasi demi orasi dilakukan oleh perwakilan lembaga mahasiswa namun belum ada perwakilan rektorat yang turun menemui massa aksi. Salah satu korban yang harus mengembalikan uang beasiswa Bidik Misinya juga turut menyampaikan orasi. “Semester ini saya tidak bisa kuliah, portal akademik saya dikunci. Belum ada kejelasan dari pihak rektorat sampai sekarang ini”, ujarnya, yang membuat spirit massa aksi kian bersemangat. Faktanya, hal ini merupakan kesalahan pihak rektorat dalam proses penjaringan Bidik Misi. Minimnya transparansi serta ketiadaan Surat Keputusan resmi dalam pemanggilan korban dalam dialog dengan pihak rektorat, makin memperjelas ketidakjelasan kasus tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) terhadap sejumlah mahasiswa bidik misi Unhas yang datanya bermasalah. Padahal, kasus ini telah selesai secara hukum atau secara pertanggungjawaban di kejaksaan setelah Unhas membayar kerugiaan negara sebesar Rp 600 juta.
Namun, Unhas tetap meminta kepada 29 mahasiswa tersebut untuk menggantikan uang bidik misi yang pernah mereka terima. Jumlah uang yang harus dikembalikan berkisar Rp 5 juta – Rp 32 juta/mahasiswa. Bahkan uang yang diminta oleh pihak rektorat disetor kepada rekening biro kemahasiswaan, bukan rekening resmi Rektor, sebagaimana pembayaran resmi yang dilakukan Unhas.

Ketegangan antara mahasiswa dan bagian pengamanan kampus sempat terjadi dikarenakan tidak adanya kejelasan siapa perwakilan rektorat yang akan menemui mahasiswa. Baru pada pukul 15:14 Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan turun menemui massa aksi. Wakil Rektor 3 menjanjikan akan membuat pertemuan antara pihak Unhas, BPKP, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi, aliansi Unhas bersatu dan ke 29 korban bidik misi pada hari Jumat bertempat di gedung rapat B.

Sebelum Wakil Rektor 3 meninggalkan lokasi, perwakilan aliansi menekankan tanggung jawab penuh Universitas Hasanuddin atas kasus ini dan mendudukkan 29 mahasiswa tersebut sebagai korban. Akhirnya massa aksi membubarkan diri dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak jika pertemuan hari Jumat nanti tidak menghasilkan apa-apa. “Kampus yang salah, kok, kita yang dihukum?” Kata seorang massa aksi.

%d blogger menyukai ini: