LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Manusia Yang Memperkosa Ibunya

Manusia Yang Memperkosa Ibunya

“Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya.” Begitulah Sisir Tanah menggambarkan perilaku manusia dalam lirik lagunya yang berjudul bebal. Keberadaan manusia di muka bumi digambarkan sebagai malapetaka bagi kelangsungan ekosistem yang ada. Padahal pohon, terumbu karang, dan lainnya harusnya bisa tetap tumbuh ada atau tanpa manusia.

Terkadang akan muncul pertanyaan di benak kita , apakah meningkatnya populasi mengharuskan eksploitasi alam dilakukan demi kebutuhan orang banyak? Ataukah memang pandangan kita yang melihat alam sebagai objek? Mengingat kembali perkataan salah satu guru bahwa ketika kita melihat sesuatu sebagai objek maka disitu pula eksploitasi akan terjadi. Hal tersebut tidak berbeda dengan apa yang kita lihat pada era pembangunan masa kini. Nyaris seluruh aspek kehidupan manusia diolah untuk menjadi sumber akumulasi modal. Ya, begitulah sistem kapitalisme berjalan, tidak hanya eksploitatif terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap lingkungan.

Sangking tak terbatasnya hasrat untuk mengakumulasi modal, maka daratan yang sudah tidak cukup untuk dijadikan lahan pembangunan di geser ke pesisir. Lalu ditimbunlah laut. Akhirnya konflik yang sebelumnya terjadi dalam bentuk konflik agraria atau perebutan lahan juga bergeser ke pesisir.

Praktek penimbunan laut atau reklamasi beberapa tahun belakangan gencar dilakukan di beberapa titik di Indonesia. Sebut saja Teluk Benoa di Bali, Muara angke di Jakarta, Pantai Marina di Semarang, dan Pesisir Makassar yang akan menjadi mega proyek Centre Point of Indonesia (CPI). Berkaitan dengan reklamasi pesisir Makassar LPM Media Ekonomi Unhas menyelenggarakan diskusi dengan tema “Menuju Kota Dunia: Reklamasi?” Hadir dalam diskusi tersebut dua pembicara yaitu Yusran Nurdin dari Yayasan Konservasi Laut dan Rahmat Januar dari LAW Unhas.

Reklamasi pesisir Makassar merupakan lanjutan dari konsep Water Front City yang digadang-gadang. Dulu rumah penduduk yang berada di pesisir pintunya menghadap ke daratan dan dapurnya di belakang sebagai tempat pembuangan langsung ke laut. Nah, dalam konsep Water Front City posisi rumah tersebut di balik sehingga kawasan pinggir perairan diandaikan sebagai halaman depan rumah.

Proyek ini kemudian mendorong reklamasi seluas 4 ribu hektar yang akan dijadikan lahan pembangunan perumahan, hotel, dan bangunan komersil lain. Untuk menimbun laut seluas 4 ribu hektar diperlukan tanah sekitar 160 juta kubik. Bahkan kabarnya Ciputra Group selaku investor telah membeli satu bukit di Kabupaten Gowa untuk penimbunan.

Izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Sulsel terbilang ganjil. Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut. Pertama, analisis masalah dampak lingkungan belum terbit. Meskipun begitu proyek tersebut telah dijalankan. Kedua, penimbunan laut tidak urgen untuk dilakukan karena ketersediaan lahan masih ditunjang oleh kawasan penyanggah seperti Kabupaten Gowa.

Ketiga, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZ-WP3K) pemkot Makassar maupun Pemprov sulsel belum ada. RZ-WP3K merupakan kajian pembangunan secara makro yang akan menentukan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin reklamasi baru bias diterbitkan jika sesuai dengan rencana zonasi.

Keempat, tentunya dampak yang akan ditimbulkan. Contoh sederhananya, jika air ditimbun oleh tanah maka airnya akan kemana? Tentunya akan mengikuti struktur daerah sekitar sebab air mengalir ke daerah yang lebih rendah. Daratan akan tergenang air dan perlahan akan menggeser pemukiman warga semakin ke dalam. Disamping dampak ekologis, reklamasi juga punya dampak antropologis. Masyarakat pesisir yang awalnya bekerja sebagai nelayan akan kehilangan mata pencaharian karena wilayah pencarian ikan ditimbun. Akhirnya masyarakat akan beralih menjadi pengrajin, pedagang, atau bahkan menjadi pekerja pada tempat-tempat komersil yang dibangun.

Lantas kalau sudah begini kita mesti apa? Memasrahkan semuanya berjalan begitu saja? Investor yang bekerja sama dengan pemerintah hampir selalu menggunakan logika ekonomi. Berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari reklamasi. Alangkah baiknya jika dikembangkan kajian yang dapat mengkonversi kerugian ekologis reklamasi ke dalam hitung-hitungan ekonomi. Logika ekonomi dilawan dengan logika ekonomi juga. Ya, meskipun terdengar ganjil tapi setidaknya dapat menjadi pembanding terhadap cara berpikir pemerintah yang memang sudah ganjil dari sononya.

Selain itu, perlu dilakukan proses penyadaran publik melalui propaganda terus menerus. Hal ini bisa didorong oleh kaum intelek yang berasal dari kampus. Semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa ada satu isu yang perlu disikapi.

“Selemah-lemahnya iman adalah niat, selemah-lemahnya perjuangan adalah diskusi. Saya harap kita tidak menjadi orang yang lemah.” Demikianlah closing statement salah seorang pembicara dalam diskusi seputar kasus Reklamasi di Makassar Jumat, 5 Februari 2016 di café Perintis.

Oleh : Nur Harifah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: