LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Reklamasi Dan Kontestasi Ekonomi Politik Terhadap Ruang

Reklamasi Dan Kontestasi Ekonomi Politik Terhadap Ruang

Oleh: CN MINO
Anggota LAW UNHAS

Kurang lebih setahun terakhir persoalan reklamasi kembali menjadi isu ditengah masyarakat. Berbagai spekulasi dilontarkan pemerintah terkait dengan reklamasi. Mulai dari penciptaan ruang hijau baru, pembukaan destinasi wisata serta alibi yang paling familiar adalah pembukaan lapangan kerja baru yang efek dominonya akan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Tetapi disatu sisi perlawanan akan reklamasi justru datang dari masyarakat pesisir yang terbangun menjadi aliansi menolak reklamasi seperti yang ada di Jakarta, Bali dan Makassar.

Bagaimana menjelaskan fenomena reklamasi, apa motif dibalik reklamasi serta bagaimana implikasi reklamasi di waktu yang akan datang? Tulisan ini akan mendiskusikan secara singkat persoalan reklamasi dengan menggunakan kerangka teori oleh Lefebvre dan perdebatan persepsi melihat reklamasi sebagai kontestasi ruang oleh Gregorius.

Reklamasi sebenarnya bukan yang pertama kali ini berlangsung. Di Jakarta misalnya, reklamasi telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Saat itu dilakukan oleh PT. Sarinah Indah di Pesisir pantai Pluit yang telah mengubah pantai menjadi perumahaan elit. Sementara di Bali dalam tinjauan historis reklamasi telah berlangsung sejak tahun 1994. Saat itu pulau Serangan menjadi area reklamasi yang berlangsung selama empat tahun (1994-1998) dengan mengubah luas pulau Serangan yang awalnya 100-an Ha menjadi 400-an Ha setelah di reklamasi. Tujuannya untuk membangun daerah parawisata terpadu (ForBali, Selasa, 19 April 2016).

Untuk Makassar, embrio reklamasi sudah ada sejak tahun 2000-an meskipun pada saat itu tidak sebanyak yang terjadi belakangan ini. Misalnya pada pembangunan mesjid terapung di Makassar dan tambahan area untuk bibir losari. Namun memasuki tahun 2015 Reklamasi kembali menyita perhatian publik di Makassar. Berbagai perdebatan mulai bermunculan mulai dari sistem regulasi hingga tarik ulur kepentingan pada pembahasan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Makassar bahkan memunculkan konflik antara pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akibat ketidaksepahaman tentang luas reklamasi. Reklamasi yang awalnya hanya seluas 157 Ha, mendapatkan penambahaan dari Pemprov seluas 2.050 yang langsung di tolak oleh pemerintah Kota (Fajar, Juma’at, 5 Februari 2016).

Reklamasi Makassar di Gadang-gadang akan menjadi Center Point of Indonesia dengan konsep ‘Citra Land City Losari Makassar’. PT Yasmin Bumi Asri sebagai perusahaan swasta pemenang tender dan Ciputra group melalui PT Ciputra Surya dipercaya sebagai pihak pengembang (Merdeka.com, 6 April 2016).

Polemik ini tentu saja menunjukan adanya berbagai persoalan yang terintegrasi pada reklamasi. Motif ekonomi diduga kuat sebagai alasan yang mendorong berlangsungnya reklamasi diperkuat dengan tendensi politik yang ikut serta menerobos berbagai aturan bahkan melegalkan proses reklamasi.

Secara teoritik, menurut Greg pada diskusi MAPCORNER (Selasa, 19 April 2016) munculnya kembali fenomena reklamasi disebabkan oleh perubahaan kebudayaan yang terjadi secara signifikan pada masyarakat. Perubahaan ini, selanjutnya, mempengaruhi selera konsumsi masyarakat termasuk dengan selera hunian dan destinasi yang bergeser pada area pesisir. Fenomena reklamasi, pada gilirannya, dibaca oleh kapital sebagai ruang baru untuk mengakumulasikan modalnya yang dianggap mampu menarik selera wisata ke pinggir pantai.

Sementara disaat bersamaan, masyarakat pesisir tidak ingin wilayah mereka dikonstruksikan menjadi area wisata karena ini akan mengubah pola sosial pada masyarakat. Akibatnya, ambisi kapital untuk memanfaatkan ruang reklamasi sebagai destinasi baru mendapat resistensi dari masyarakat pesisir yang berujung pada konflik.

Greg menambahkan, ada 3 cara pandang terhadap reklamasi yang saling berebut terhadap penguasaan ruang. Pertama cara pandang yang dibangun atas motivasi terhadap kesadaran ekologi lingkungan. Persepsi ini menaruh perhatian pada harmonisasi lingkungan dan biota laut. Asumsinya reklamasi akan merusak lingkungan dan menggaggu ekosistem laut. Implikasinya ketika reklamasi terus dilakukan akan berakibat pada lingkungan serta terancamnya makhluk hidup dilaut.

Kedua, persepsi yang dibangun atas motivasi ekonomi. Persepsi ini menempatkan ruang sebagai komoditas. Unit analisisnya melihat proses reklamasi sebagai proses akumulasi capital, bahwa reklamasi bukan cuma persoalan ekosistem dan lingkungan tetapi proses reklamasi lebih kepada proses eksploitasi yang dilakukan oleh kapital. Persepsi ini melihat ketika reklamasi terus dilakukan akan berdampak pada masyarakat disekitarnya, seperti nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian. Karena motifnya ekonomi, tentu saja ini akan menimbulkan kesenjangan yang tajam antara pengembang dengan masyarakat sekitar.

Terakhir, persepsi yang dibangun atas motivasi yang lebih modern. Persepsi ini terbangun dari kesadaran publik tentang pentingnya ruang sebagai barang publik yang harus dinikmati secara adil oleh semua masyarakat. Kesadaran ini berangkat dari sebuah keyakinan filosofis bahwa ruang adalah milik semua masyarakat yang harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, keberadaan ruang mesti berada pada kontrol masyarakat. Ketika ruang lepas dari kontrol publik, keberadaannya akan disalahgunakan oleh aktor politik dan pemegang kapital dengan tendensi ekonomi.

Dari ketiga persepsi yang dibangun, Greg cenderung melihat persoalan reklamasi lebih kepada pertarungan kontestasi politik terhadap ruang yang digerakkan oleh adanya perubahaan kebudayaan di masyarakat. Perbedaan ini terlihat dari cara pandang kebudayaan yang klasik dengan cara pandang yang lebih kontemporer (konteks yang dijelaskan Greg adalah kasus di Bali).

Greg menambahkan, dinamika motivasi terhadap pembacaan ruang pada reklamasi sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor trasnformasi budaya dan perkembangan IT (Informasi-Teknologi). Lalu, transformasi budaya menggeser paradigma masyarakat pada ruang dan reklamasi. Seperti pada konteks Bali yang tidak lagi menjadi tempat ritual masyarakat setempat, namun sebagai proses destinasi yang justru akan menggaggu mata pencaharian masyarakat. Begitupun dengan perkembangan IT yang telah menjadikan pesisir sebagai salah satu lokus pengembangan keilmuan, yang tentu saja memberikan sensasi berbeda karena telah melibatkan dua dunia antara darat dengan laut. Sayangnya, masyarakat disekitar pesisir yang terintegrasi dengan reklamasi seringkali absen untuk di potret.

Greg sebenarnya memulai analisisnya berangkat dari perubahaan kebudayaan. Asumsinya bahwa kebudayaanlah yang menjadi inti dari perebutan ruang terhadap reklamasi. Disatu sisi ada masyarakat yang masih berpandangan klasik dengan mempertahankan daerah pesisir, dan disisi lain telah berkembang pandangan konservatif yang melihat daerah pesisir sebagai komuditas baru. Nampaknya tradisi berfikir Greg banyak dipengaruhi oleh cara berfikir Bourdieu. Bourdieu (2010)[1] meskipun tidak secara eksplisit membahas tentang reklamasi dan perebutan ruang, tetapi ia telah menempatkan kebudayaan sebagai “habitus” dalam arena produksi kultural ditengah perebutan kekuasaan. Asumsinya ialah setiap individu akan terintegrasi pada simbol-simbol yang sama. Selanjutnya, kesamaan simbol ini akan terdistribusi menjadi sumber kekuasaan baru.

Tetapi untuk kasus reklamasi di Makassar nampaknya analisis Greg dengan menempatkan kebudayaan sebagai unit analisis akan menjadi perdebatan dikalangan akademisi. Tentu saja untuk kondisi kebudayaan Makassar berbeda dengan Bali. Sehingga unit analisis Greg berlaku secara spasial hanya pada konteks reklamasi Bali tetapi tidak dapat menjelaskan secara detail untuk konteks reklamasi di Makakssar.

Faktor kebudayaan dan IT dalam kasus reklamasi Makassar, tampaknya bukan merupakan motif utama, seperti yang di katakan Greg untuk konteks reklamasi Bali. Tetapi reklamasi lebih kepada motivasi ekonomi yang didorong oleh tendensi politik. Alasannya, tujuan reklamasi di Makassar ialah untuk perumahaan yang tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi, selain itu aktor yang terlibat banyak didominasi oleh maksapai korporat raksasa.

Lefebvre (dalam Sutinah dkk, 2010:105)[2] salah satu orang yang banyak menaruh perhatian terhadap ruang. Tradisi berpikirnya banyak dipengaruhi oleh Marxis dan sekaligus mengkritisi serta memperbahurui cara berpikir Marxis. Asumsinya bahwa seorang Marxis tidak hanya melihat proses eksploitasi pada penguasaan alat-alat produksi semata tetapi juga harus melihat ruang sebagai komoditas yang memungkinkan bagi suburnya akumulasi kapital. Lefebvre lebih khusus menempatkan ruang sebagai komuditas yang dapat diproduksi, distribusi dan reproduksi oleh kapital. Untuk itu analisis terhadap ruang dan kontestasi ruang dapat menjadi tradisi Marxis yang baru.

Ketika menggunakan kerangka teori Lefebvre, reklamasi di Makassar lebih tepat dilihat dalam konstetasi ruang oleh kapital. Ruang telah mengalami transformasi menjadi komuditas yang bernilai materi. Implikasnya, ruang sebagai alat komoditas ditentukan oleh nilai yang membentuk dirinya. Perubahaan area pesisir akan menambah nilai tukar pada ruang sehingga harga ruang akan semakin tinggi dari nilai sebelumnya. Reklamasi, pada gilirannya, dapat dilihat sebagai bentuk intervensi oleh kapital untuk memodifikasi ruang menjadi komoditas.

Ketika ruang telah menjadi komoditas, fungsi ruang secara sosial akan bergeser menjadi barang ekonomi. Akibatnya, akses terhadap ruang tidak lagi didasari untuk kepentingan bersama, tetapi lebih kepada siapa mampu membayar apa, atau kepentingan kelas yang mampu mengaksesnya. Pada kondisi ini, ruang berubah menjadi barang privat.

Reklamasi yang dilakukan pemerintah dengan alibi membuka lapangan pekerjaan baru justru hanya akan melantarkan masyarakat pesisir. Reklamasi sebenarnya bukan satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi masalah kepadatan pada perkotaan. Pemerintah dapat membangun pusat-puat pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di daerah-daaerah pulau ketimbang dengan melakukan reklamasi yang hasilnya hanya dinikmati segelintir kalangan.

Sembari itu, publik harus menyadari bahwa ruang adalah miliki semua masyarakat yang digunakan untuk kepentingan bersama. Untuknya ruang berada pada kontrol publik. Maka, ruang mesti direbut demi keberlangsungan hidup orang banyak dalam jangka panjang.

Oleh : CN MINO

Anggota LAW UNHAS

*Sebelumnya telah dimuat di MAPCORNER tetapi tidak secara eksplisit membahas reklamsi di Makassar. Di tulis ulang dengan menambahkan beberapa paragraf yang dianggap tidak dimuat di MAPCORNER.

[1] Bourdieu. 2010. Arena Produksi Kultural. Kreasi Wacana. Yogyakarta

[2] Sutinah & dkk,2010, Anatomi Dan Perkembangan Teori Social.Aditya Media Publishing. Malang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: