LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » “Kadaluarsa” Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan

“Kadaluarsa” Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan

Oleh : Muhammad Rusydi.

PTUN 5

(Kamis/28 Juli 2016) Setelah melakukan prosesi ritual Appasili’ guna memohon do’a kepada pemilik lautan di dermaga Kayu Bangkoa, Puluhan Warga Lae-Lae mendatangi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar di Jalan Pendidikan membawa harapan putusan pengadilan nantinya memihak kepada keadilan bagi rakyat dan lingkungan.

PTUN 4.jpg

Ritual Appasili’ oleh warga lae-lae di dermaga kayu bangkoa

Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel) sebagai tergugat I dan PT. Yasmin Bumi Asri sebagai tergugat II, atas Izin Pelaksanaan Proyek Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) telah memasuki agenda Pembacaan Putusan.

Sekitar pukul 10:27 Wita sidang dibuka oleh Teddy Romyadi yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Ruangan sidang dipenuhi warga, perwakilan mahasiswa, dan wartawan. Dengan menyesuaikan pendapat mayoritas Hakim, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima.

PTUN 2.jpg

Pembacaan putusan oleh majelis Hakim di PTUN Makassar

Dalam pembacaan putusan hasil sidang terdapat Dissenting Opinion antara ketiga Hakim. Joko Setiono sebagai Hakim Anggota 1 memberikan pertimbangan hukum bahwa WALHI telah mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan atas kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan organisasi ini telah Berbadan Hukum Perdata. Bahkan dalam argumennya gugatan ini sudah tepat waktu dan tidak perlu menunggu terjadi kerusakan lingkungan, atau sudah cukup dengan memaparkan tentang potensi terjadinya kerusakan lingkungan. Ini sesuai dengan amanat Pasal 92 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan gugatan ini belum melewati tenggang waktu dengan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sul-Sel terkait Izin pelaksanaan reklamasi.

Lain halnya dengan argumen Hakim Ketua dan Hakim Anggota 2 Fajar Wahyu Jatmiko yang membacakan bahwasanya gugatan ini telah melewati tenggang waktu 90 hari. Adapun dalam argumen Hakim Tedi yang mengutip keterangan Ahli Prof. Jamaluddin Jompa, Akademisi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang menyatakan “kerusakan ekosistem di pesisir losari sudah rusak tercemar logam akibat limbah rumah tangga sebelum pelaksanaan proyek reklamasi”. Terkait dengan gugatan WALHI yang mewakili Publik untuk pengumuman izin pelaksanaan reklamasi,  Tedi mengatakan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sul-Sel sudah mengumumkan ke beberapa media massa atas izin tersebut. Sehingga, WALHI tidak memiliki kepentingan mewakili Publik dalam gugatan ini. Selain itu, permasalahan terkait terbatasnya akses kapal nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan akibat pendangkalan dan pembangunan jembatan, menurut hakim, dapat teratasi dengan menggunakan kapal model 5 GT.

PTUN 8.jpg

Orasi oleh warga saat sidang berlangsung

Dalam pertimbangan hukum majelis, hakim cenderung kurang memperhatikan keterangan saksi fakta dan saksi ahli penggugat. Misalnya, Dg. Bollo beserta 44 Kepala Keluarga warga Kecamatan Mariso yang rumahnya  tergusur akibat proyek ini karena tidak mempunyai sertifikat hak milik, dengan dalih bahwasanya hak atas rumah di wilayah pesisir hanya sebatas hak pakai. Hal ini jelas bertentangan dengan UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perihal pemanfaatan sumber daya pesisir. Kesaksian tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ahli, Andri Gunawan Wibisana, Dosen hukum lingkungan Universitas Indonesia mengatakan bahwa “Suatu pembangunan jangan hanya dilihat dari aspek ekonominya saja, namun perlu juga memperhatikan aspek lingkungan, terlebih aspek sosial”.

Dalam persidangan tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang dapat kita lihat secara seksama. Pertama, hakim Teddy menyatakan bahwasanya gugatan mengenai kerusakan lingkungan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Negeri. Argumentasi tersebut kontraproduktif dengan pertimbangan hukum yang disampaikan.  Beliau menyertakan pendapat yang menyangkut aspek lingkungan. Sebagai contoh, ketika Hakim Tedi mengutip salah satu saksi ahli lingkungan pesisir yaitu Prof. Jamaluddin Jompa. Kedua, majelis hakim tidak memberikan kesempatan para penggugat dan tergugat memberikan tanggapan setelah membacakan hasil putusannya.

PTUN 1.jpg

Warga yang menunggu di pekarangan PTUN karena tidak dapat masuk disebabkan kurangnya daya tampung ruang sidang

Sesaat setelah pembacaan hasil putusan sidang, beberapa warga menangis lalu memaki kuasa hukum Pemprov. Hal ini dikarenakan mereka sangat kecewa dengan putusan yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan pesisir.

“Kami sangat kecewa dengan putusan majelis hakim tadi, kami siap turun aksi jika diperlukan,” ucap Umar Dg. Situju, salah seorang warga Pulau Lae-lae. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya hasil penelitian yang dipaparkan oleh pihak pemprov tidak sesuai dengan fakta di Lapangan dan terkesan mengada-ada.

Saat dimintai keterangan, pihak WALHI mengatakan, “kita akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait hasil sidang ini”.

Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih terus memperjuangkan hak yang telah dirampas!

Panjang Umur Perjuangan!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: