LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » 4 Hal yang perlu Anda ketahui tentang Penyelenggaraan KKN Unhas Gelombang 93

4 Hal yang perlu Anda ketahui tentang Penyelenggaraan KKN Unhas Gelombang 93

oleh Tim Riset Aliansi Unhas Bersatu

“DATA TIM RISET ALIANSI UNHAS BERSATU TERHADAP PENYELENGGARAAN KKN UNHAS GELOMBANG 93”

elawan bungka.jpg

Berangkat dari fakta yang ditemui kawan-kawan peserta penyelenggaraan KKN gelombang 93 Unhas bahwa biaya hidup selama KKN yang dianggarkan sebesar Rp 250.000/mahasiswa (terlampir di jurnal KKN) ternyata tidak tersalurkan sepeser pun, kawan-kawan Aliansi Unhas Bersatu kemudian berinisiasi membentuk tim riset yang bertujuan meneliti persoalan tersebut.

Pada hari Rabu 19 oktober 2016 pukul 13.00 WITA, tim Riset kemudian mengonfirmasi ke pihak Rektorat,  dalam hal ini Wakil Rektor 2, namun beliau tidak ada di tempat pada hari itu. Kami kemudian menemui sekretaris beliau yang kemudian mengarahkan kami ke Bagian Anggaran Masyarakat, dalam hal ini kami bertemu dengan Bapak Yohanes. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengatakan bahwa sampai pada hari itu pihak Rektorat belum mendapatkan laporan keuangan pengelolaan dana KKN dari pihak UPT KKN, sementara pelaksanaan KKN telah berakhir 2 bulan sebelumnya. Karena pihak rektorat belum mendapatkan laporan dari UPT maka Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor 2 tidak dapat mengeluarkan surat keputusan untuk pencairan dana. Pencairan dana ini didasari pengakuan pihak UPT bahwa penyelenggaraan KKN gelombang 93 ini MINUS (Jumlah anggaran yang dikeluarkan Rektorat ke UPT untuk penyelenggaraan KKN  tidak cukup bahkan kurang). Sekadar catatan, UPT KKN telah mengaku minus dalam penyelenggaraan KKN setidaknya sejak tahun 2014 (berdasarkan keterangan Bpk. Yohanes).

 

Ketika Tim meminta keterangan alokasi anggaran yang di subsidi silangkan dan bukti penggunaan anggarannya, sekali lagi kami menerima penolakan “ini bukan urusan mahasiswa!”.

Pada pukul 14.00 WITA, di hari yang sama, bersama kawan-kawan Tim Riset kami kemudian menuju ke UPT KKN untuk memperoleh keterangan terkait hal ini. Disini kami menemukan hal-hal yang cukup aneh. Pada awalnya kami berencana menemui Bapak Dr. Hasrullah, MA selaku kepala UPT KKN. Namun beliau sedang tidak ada di lokasi. Dari keterangan sekretarisnya, beliau sedang ada di Jakarta. Kami pun berusaha memperoleh informasi terkait pengembalian dana biaya hidup dengan sekretaris beliau. Jika pihak rektorat mengaku bahwa belum ada laporan keuangan penyelenggaraan KKN yang diterima dari UPT, pihak UPT justru mengaku bahwa telah mengajukannya. Sambil memperlihatkan bukti berkasnya, ternyata berkas yang ditunjukkan kepada kami bukan laporan keuangan penyelenggaraan KKN, tetapi proposal yang berisi nama-nama peserta KKN gelombang 93 angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan ke pihak Wakil Rektor 2 untuk mengeluarkan SK terkait pencairan Rp 250.000 untuk penggantian biaya hidup. Ini membuktikan bahwa UPT KKN memang minus dalam penyelenggaraan sehingga untuk penggantian biaya hidup, mereka harus meminta ke rektorat. Namun apakah UPT KKN benar-benar MINUS? Kita akan membedah persoalan ini di beberapa paragraf berikutnya.

Keanehan berlanjut ketika kawan-kawan Tim Riset meminta informasi tentang rincian anggaran per mahasiswa. Dengan nada tinggi, sekretaris ditemani seorang staf mengatakan bahwa “ini bukan urusan mahasiswa!”, seorang pria kemudian datang dengan perkataan yang mendukung sekretaris dan staf tadi, kemudian menyuruh kami lebih baik untuk pulang. Sebelumnya kami telah menerima informasi rincian anggaran yang ditandatangani Kepala UPT KKN tersebut namun karena hanya dalam bentuk foto, sehingga kami berupaya untuk memintanya langsung ke UPT. Foto tersebut didapatkan oleh kawan dari Aliansi Unhas Bersatu yang sebelumnya sudah mendatangi UPT.

Tidak sampai disitu, kami juga berusaha mendapat informasi terkait koordinasi UPT dengan Rektorat. Sebelumnya, Pak Yohanes berujar bahwa WR 2 telah menyurati pihak UPT untuk rapat bersama terkait masalah ini, namun ketika undangan dari WR 2 telah sampai pihak UPT kemudian tidak hadir dalam rapat tersebut. Sementara UPT mengaku tidak pernah menerima undangan tersebut.

Pengakuan yang aneh terucap lagi dari pihak UPT. Ketika kami menanyakan terkait transportasi yang bekerjasama dengan Kodam VII Wirabuana, mereka mengaku bahwa transportasi yang menggunakan truk Kodam VII Wirabuana juga disewa oleh UPT. Kemudian pada hari selasa 25 Oktober 2016, kami berusaha untuk mengonfirmasi hal tersebut ke pihak Kodam VII WIrabuana. Keterangan mengagetkan Tim Riset dapati, ketika pihak Humas Kodam VII Wirabuana mengatakan bahwa tidak ada kata penyewaan truk dalam penyelenggaraan KKN tersebut. Mereka mengaku hanya menerima uang bensin dan konsumsi untuk sopir. Jika dirata-ratakan jumlah mahasiswa per truk sebanyak 20 orang, maka ada Rp 2.000.000 yang dianggarkan untuk satu truk yang mengantar (berdasarkan rincian anggaran transportasi berangkat sebesar R0 100.000/mahasiswa). Mengambil sampel daerah KKN reguler terjauh seperti Enrekang, maka estimasi maksimal untuk bensin adalah Rp 1.000.000/pulang-pergi, sementara estimasi maksimal uang konsumsi sebesar Rp 500.000, jadi anggaran real yang dikeluarkan UPT untuk memberangkatkan 20 orang untuk 1 truk adalah Rp 1.500.000. itu belum dikali dengan jumlah truk yang digunakan dan banyaknya daerah yang menggunakan truk untuk mengantar mahasiswa.

Pihak UPT mengaku sebagai kebijakan subsidi silang, selisih anggaran tersebut dipergunakan untuk hal lain seperti fotokopi administrasi KKN, pembelian kertas, dan hal-hal yang mereka ANGGAP PENTING lainnya.

Kami kemudian menanyakan tentang data atau laporan penggunaan biaya tersebut, namun sekali lagi kami diperdengarkan “Ini bukan urusan Mahasiswa!”.

Jika berpatokan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, pihak UPT KKN Unhas jelas melanggar asas keterbukaan sebagai bentuk hak terkait transparansi informasi penyelenggaraan KKN dalam hal ini bagi mahasiswa pada umumnya, dan peserta KKN pada khususnya.

Berikut adalah RINCIAN SATUAN BIAYA PER-MAHASISWA PELAKSANAAN KEGIATAN KKN UNHAS TAHUN 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hasrullah, MA (Kepala UPT KKN UNHAS) pada tanggal 12 September 2016.

No Item Pembiayaan Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya Per-mahasiswa
1 Biaya pembekalan (@100 orang mahasiswa/kelas pembekalan)
  Biaya sewa ruangan UH 1 1 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 7.000
  Biaya Pemateri/Narasumber OJ 8 1 Rp 600.000 Rp 4.800.000 Rp 48.000
  Biaya moderator OK 2 1 Rp 750.000 Rp 1.500.000 Rp 15.000
  Biaya konsumsi mahasiswa OH 100 1 Rp 15.000 Rp 1.500.000 Rp 15.000
  Biaya konsumsi narasumber & moderator OK 12 1 Rp 50.000 Rp 600.000 Rp 6.000
  Jumlah 1 Rp 8.500.000 Rp 85.000
2 Biaya uang perjadin DPL/Supervisor dan Satgas ke lokasi (1 DPL/50 orang mahasiswa)
  Mengantar mahasiswa ke lokasi OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Seminar program kerja OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Seminar evaluasi program kerja OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Seminar akhir hasil program kerja OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Penarikan mahasiswa dari lokasi OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Survey/persiapan lokasi KKN OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Sidak OH 1 3 Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 18.000
  Jumlah 2 Rp 6.300.000 Rp 126.000
3 Biaya Transportasi Mahasiswa
  Penerjunan ke lokasi OH 1 1 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000
  Penarikan dari lokasi OH 1 1 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000
  Jumlah 3 Rp 200.000 Rp 200.000
4 Biaya Perlengkapan/Atribut Mahasiswa
  Baju KKN Unit 1 1 Rp 135.000 Rp 135.000 Rp 135.000
  Buku Jurnal Harian Unit 1 1 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 20.000
  Jumlah 4 Rp 155.000 Rp 155.000
5 Biaya Asuransi Mahasiswa
  Biaya polis asuransi OK 1 1 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 20.000
  Jumlah 5 Rp 20.000 Rp 20.000
6 Biaya Administrasi
  Administrasi kegiatan KKN OK 1 1 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 20.000
  Jumlah 6 Rp 20.000 Rp 20.000

 

 

 

REKAPITULASI PEMBIAYAAN KKN

No. Item Pembayaran Jumlah
1 Pembekalan Mahasiswa Rp 85.000
2 Biaya Perjadin DPL/Supervisor dan Satgas Rp 126.000
3 Transportasi Mahasiswa Rp 200.000
4 Perlengkapan/Atribut Mahasiswa Rp 155.000
5 Asuransi Mahasiswa Rp 20.000
6 Administrasi Rp 20.000
Total Rp 606.000

 

Berdasarkan rincian diatas, Tim Riset kemudian menemukan beberapa hal yang mengganjal khususnya pada pelaksanaan rencana penganggaran. Hal tersebut meliputi :

  1. Dari jumlah biaya per-mahasiswa yang dibayar saat mendaftar KKN sebesar Rp 650.000, di rincian hanya mencantum sebesar Rp 606.000. Biaya ini dibebankan kepada angkatan 2010, 2011, dan 2012 sebanyak 628 mahasiswa. Jadi yang seharusnya total biaya pelaksanaan KKN yang diterima dari 628 mahasiswa angkatan 2010,2011, dan 2012 adalah sebanyak Rp 408.200.000 , berdasarkan rincian UPT total anggaran hanya Rp 380.568.000. Sehingga selisih anggaran mencapai Rp 27.632.000.
  2. Alokasi anggaran biaya hidup yang tercantum dalam jurnal KKN TIDAK DIMASUKKAN kedalam rincian anggaran per-mahasiswa.
  3. Biaya transportasi penarikan/pulang yang dianggarkan dalam rincian sebesar Rp 100.000 pada fakta di lapangan ternyata tidak ada satu pun daerah yang ditempati mahasiswa KKN yang benar-benar menerima biaya transportasi dengan jumlah yang dianggarkan. Jumlah uang transportasi yang benar-benar diberikan pun beragam, ada yang mendapat Rp 60.000 (Kab. Jeneponto), Rp 70.000 (Kab. Wajo), dan Rp 90.000 (Kab. Enrekang). Jumlah diatas pun mengalami perbedaan di tiap kecamatan.
  4. Ada beberapa rincian pembiayaan yang penggunaannya tidak relevan, antara lain :
  • Terdapat biaya konsumsi untuk pembekalan yang dianggarkan Rp 15.000 per-mahasiswa, sementara pada saat pelaksanaan pembekalan bertepatan dengan bulan ramadan sehingga tidak ada konsumsi pada saat pembekalan. Jadi jumlah 4070 mahasiswa peserta KKN UNHAS gelombang 93 memberikan dana yang tak jelas peruntukannya berjumlah Rp 61.050.000.
  • Jumlah narasumber pembekalan yang berjumlah 8 pada keterangan rincian biaya, pada faktanya hanya menghadirkan 3 narasumber di setiap pembekalan. Ini berarti bahwa 5 narasumber yang dianggarkan sebesar Rp 600.000/narasumber (total Rp 3.000.000/kelas) itu NIHIL. Dan jika dikali 41 kelas pembekalan maka total anggaran tersebut mencapai Rp 123.000.000. Bahkan lucunya, biaya untuk moderator lebih tinggi (Rp 750.000) daripada narasumber (Rp 600.000). Bahkan dalam jumlah pemateri dan moderator yang sebanyak 10 (8 narasumber dan 2 moderator) orang, dalam penganggaran biaya konsumsinya, ada tambahan jumlah satuan menjadi 12. Sehingga jumlah 4070 mahasiswa yang dibagi menjadi 41 kelas (berdasarkan hitungan alokasi anggaran 100 mahasiswa per kelas pembekalan), secara keseluruhan dibebankan menambah Rp 4.100.000 hanya untuk menambah konsumsi yang tidak relevan, bahkan belum tentu ada karena bertepatan bulan Ramadan.
  • Rincian dana menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembekalan peserta KKN UNHAS, kita juga dibebankan untuk membayar sewa ruangan milik UNHAS untuk pelaksanaan kegiatan UNHAS. Sehingga mahasiswa pun harus membayar total senilai Rp 28.700.000 yang berasal dari hitungan 4070 mahasiswa yang dibagi kedalam 41 kelas pembekalan dan membayar Rp 700.000/ruangan.
  • Pada saat KKN, seorang mahasiswa peserta KKN Kec. Pitumpanua, Wajo atas nama Andi Kenas Mahardika Pabokori (Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Inggris, NIM F21113013, angkatan 2013) mengalami patah tangan saat mengerjakan program kerja KKN. Ketika mengonfirmasi ke UPT, atas nama asuransi yang dibayar dalam anggaran biaya per-mahasiswa sebesar Rp 20.000, saudara Andi Kena kemudian hanya diberi biaya pengobatan sebesar Rp 160.000. Normalnya, pada pengobatan patah tangan akan membutuhkan biaya lebih daripada yang diberikan UPT, seperti pembelian obat, gips, biaya tenaga medis, biaya pemulihan, medical check-up, dll. Padahal ada anggaran sebanyak Rp 81.400.000 yang ditujukan untuk asuransi yang berasal dari 4070 mahasiswa peserta KKN yang membayar masing-masing sebanyak Rp 20.000.
  • Selain data diatas, Tim Riset juga menemukan ada beberapa anggaran biaya yang pada kenyataannya tidak efektif atau bahkan tidak ada seperti Biaya Sidak Supervisor, dan biaya perjadin satgas untuk seminar hasil akhir program kerja yang cenderung hanya dilaksanakan di Makassar.

Ketika kami berupaya berkomunikasi dengan pihak UPT terkait hal ini, alibi “Kebijakan Subsidi Silang” adalah hal yang selalu diperdengarkan kepada Tim Riset untuk menjawab penggunaan dana melayang ini. Ketika Tim meminta keterangan alokasi anggaran yang di subsidi silangkan dan bukti penggunaan anggarannya, sekali lagi kami menerima penolakan “ini bukan urusan mahasiswa!”.

Data ini belum termasuk masalah yang dialami kawan-kawan dari KKN Tematik, KKN Profesi dan KKN Internasional. Data ini juga tidak menutup kemungkinan terhadap fakta akan masalah lain yang sangat berpotensi terjadi selama penyelenggaraan KKN gelombang 93 Universitas Hasanuddin.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: