LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » 2017 » Maret

Monthly Archives: Maret 2017

Warga bara-baraya menolak permintaan kodam

LINE_1490357766365

Warga bara-baraya menolak menurunkan spanduk dan membuka blokade jalan (Sumber gambar: LPMH Unhas)

Konferensi pers Jumat, (24/03/2017).
Menyikapi pemberitaan media terkait pertemuan warga dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Kamis/23/3/2017). Warga mengklarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak Pangdam terkait penertiban spanduk dan membuka blokade di sekitar bara-baraya; Menurut warga yang bertemu dengan pangdam, tidak ada kesepakatan antara pihak warga dan TNI AD untuk membuka blokade dan menertibkan spanduk.

ALAS HAK
Dalam pertemuan dengan pihak Kodam, warga menunjukkan akta jual beli yang dibeli dari ahli waris Daniah Dg. Ngai, dan warga menjelaskan “maka dari itu rumah 28 KK di Bara-baraya bukan tanah okupasi Kodam VII Wirabuana”. Bahkan, di pertemuan kemarin, saat dimintai bukti kepemilikan tanah, TNI AD oleh warga, pihak Kodam tidak mau memperlihatkan Sertifikat Perjanjian Sewa-menyewa dengan ahli waris H. Ahmad Umar.

Selain itu, warga memberikan keterangan ke Pangdam terkait intimidasi yang sering dilakukan pihak TNI.
Berkaitan dengan keterangan Kodam menunda penertiban di Bara-baraya, warga meminta pihak Kodam VII Wirabuana untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Iklan

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

Pernyataan sikap Bara-Barayya Bersatu

IMG_20170316_121604

Pernyataan Sikap
Aliansi Bara-Baraya Bersatu
“Tanah Kita Terancam Tergusur, Mari Siapkan Perlawanan”
Perjuangan rakyat melawan kesewenangan penguasa seperti tidak habisnya. Terutama dalam upaya mempertahankan hak atas ruang hidup. Di Makassar, nyaris tidak terhitung rentetan perampasan ruang hidup yang terjadi dan melibatkan Negara serta mafia tanah ; Pandang Raya, Centre Point of Indonesia (CPI), Pedagang Kaki Lima UNM Parang tambung, Bulogading. Dan terbaru pasca sukses melakukan eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 Kepala Keluarga dalam wilayah Asrama Bara-Baraya, ancaman perampasan ruang hidup sedang menanti bagi 28 KK yang bermukim di luar wilayah Asrama Bara-Baraya.

Bahkan, untuk 28 KK yang bermukim di luar wilayah asrama TNI AD Bara-Baraya, oleh pihak eksekutor dalam hal ini TNI AD telah menerbitkan hingga surat peringatan kedua. Padahal sebelumnya, pihak warga dengan terang telah mendapatkan rekomendasi dari pihak DPRD Sulsel untuk diberikan kepada pihak TNI AD agar sementara waktu dapat menghentikan proses eksekusi lahan hingga terbit keputusan hukum yang sah mengenai status lahan yang sedang ditempati oleh warga.

Namun serupa dengan kondisi sebelumnya pada proses eksekusi lahan dalam asrama Bara-baraya yang sejatinya telah mendapatkan rekomendasi dari KOMNAS HAM agar lahan yang sedang disengketakan tidak ditertibkan sebelum terbit putusan pengadilan. Tapi oleh pihak TNI AD tanah yang dalamnya berumah 77 KK tetap diratakan dengan tanah meski proses peradilan sedang berjalan.

Hal tersebut yang sepertinya berulang dan dialami oleh 28 KK yang bermukim di luar asrama Bara-baraya. Pihak TNI secara terang-terangan menghiraukan bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh warga berupa akta jual beli tanah, dan mengambil keputusan semata-mata mengacu pada klaim bukti yang hingga hari ini belum pernah ditunjukkan sama sekali ke warga. Bahkan hingga terbitnya surat peringatan yang kedua, pihak TNI sama sekali belum menepati janji untuk mempertemukan antara pihak warga dengan ahli waris yang mengklaim tanah yang sedang ditempati oleh warga sebagai miliknya.

Sementara dalam proses pemberitahuan mengenai eksekusi lahan, hanya berdasarkan surat edaran dan surat peringatan yang diterbitkan oleh TNI AD sendiri. Bukan berdasarkan Surat Putusan resmi dari pihak pengadilan sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan tetap dalam aturan eksekusi lahan sengketa. Sehingga tindakan yang dilakukan TNI AD hingga hari ini, sungguh merupakan bentuk intimidasi kepada warga sipil yang mencederai hukum Negara dan institusinya sendiri.
Karena itu, kami dari Aliansi Bara-Baraya Bersatu Menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan yang berkongsi dengan elemen korporasi, agar menghentikan perampasan tanah rakyat.
2. Menolak segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI AD, baik secara fisik maupun non fisik.
3. Bongkar, tangkap, dan adili mafia tanah.
4. Kepada seluruh pihak terutama pihak TNI AD/PANGDAM/KASAD/ agar menghormati proses hukum yang akan ditempuh warga. Sebab ini Negara hukum, bukan Negara kekuasaan.
5. Kepada seluruh pihak pemerintahan yang berwenang, agar segera bertanggung jawab dan tidak mendiamkan persoalan yang sedang terjadi.

Rapat dengar pendapat: Bara-barayya Bersatu

Oleh LAW Unhas

IMG_4497.JPG

Rabu, 15 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 WITA, warga Bara-Baraya mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sehari sebelumnya, warga telah disurati oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam duduk bersama pihak lain seperti Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam hal ini Kodam VII Wirabuana, Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), dan Pemerintah Kota Makassar terkait upaya penggusuran oleh TNI AD.

“Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya”

Sebelum RDP dimulai, warga memilih untuk berkumpul di Pelataran sambil menunggu pihak Kodam yang terlambat dari waktu yang telah dijadwalkan. Ada beberapa warga yang berdiri sambil berbincang dengan mahasiswa tapi ada seorang warga yang cukup menarik perhatian. Warga tersebut melontarkan banyak perkataan untuk beberapa pihak seperti TNI salah satunya yaitu “Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya” tandasnya. Setelah sekitar tiga puluh menit warga menunggu, akhirnya pihak Kodam pun sampai di DPRD.

Tepat setelah pihak Kodam memasuki gedung, warga dan para peserta RDP pun turut memasuki gedung dan menaiki tangga menuju ruang sidang. Tak lama kemudian, ruang sidang sudah dipenuhi oleh peserta rapat bahkan ada banyak peserta yang tidak dapat tempat duduk. Setelah keadaan cukup kondusif untuk memulai, saat itu pula Pimpinan Sidang memulai jalannya sidang. Sidang, diawali dengan pertanyaan seorang warga “Mengapa kami digusur ?”. Setelah itu beliau melanjutkan dengan bercerita mengenai asal-usul kepemilikan tanah yang mereka tinggali sejak kecil.  “Tidak ada satu pun dari kami yang mau diusir dari tanah leluhur kami”  tuturnya dengan tegas.

Setelah warga menjelaskan mengenai kepemilikan tanahnya, pimpinan sidang pun mempersilakan pihak Kodam selaku pihak yang bersengketa dengan warga Bara-Baraya untuk memberikan keterangan. Pihak Kodam hanya diwakili oleh Asisten Logistik ( Aslog ) karena Panglima Kodam tidak berkesempatan untuk hadir. Aslog banyak menjelaskan mengenai alasan pihak Kodam ingin ‘mengambil’ tanah seluas 6.200 meter persegi yang di atas nya berdiri 28 rumah warga sipil . Ia mengatakan bahwa tanah yang warga Bara-Baraya tinggali saat ini merupakan tanah milik Kodam. Ia melanjutkan bahwa sebenarnya penggusuran yang nantinya akan terjadi itu merupakan tahap kedua setelah sebelumnya tahap pertama telah dilakukan di area Asrama TNI AD Baraya. Ia menekankan kepada pihak warga Bara-Baraya bahwa pihaknya memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang mereka tinggali saat ini dengan dasar bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan oleh badan yang berwenang.

Setelah pihak dari Kodam menjelaskan keterangannya, pimpinan Sidang memberikan kesempatan pada pihak BPN untuk berbicara mengenai tanah sengketa Bara-Baraya. Pihak BPN mengatakan bahwa objek sengketa yaitu sertifikat milik, nomor 4 atas nama Muhdining Dg. Matika dengan luas 32.040 m yang telah dikonversi sebanyak dua kali sejak jaman Belanda. “Sampai sekarang, sertifikat ini masih atas nama Muhdining Dg. Matika” jelasnya. “Dan ini (sertifikat) telah ada sejak tahun 65”. Pihak dari BPN tidak banyak berkomentar mengenai tanah sengketa dan hanya memberikan data mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, salah seorang warga menyampaikan beberapa data yang dapat dijamin keabsahannya. Ada beberapa hal yang ia sampaikan mengenai sengketa ini seperti banyaknya kejanggalan pada data yang dimiliki oleh pihak Kodam, salah satunya mengenai ahli waris. “Mengenai ahli waris berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak Kodam yang bernama Ahmad Andi Umar, bahwa kami tidak mengetahui sosoknya karena berdasarkan Pengadilan Agama tahun 1976, hanya ada tiga orang ahli waris dari Muhdining Dg. Matika dan tidak ada yang bernama Ahmad Andi Umar”.

Setelah cukup lama mendengarkan pendapat dari ketiga pihak tadi, beberapa dari anggota DPRD memberikan pandangannya mengenai sengketa ini. Salah seorang anggota DPRD bernama Hj. Andi Tenri Sose mengatakan bahwa agar kedua belah pihak menghargai proses persidangan yang tengah berlangsung utamanya pihak Kodam. Ia berpesan agar tidak adanya tindakan yang dapat memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan bersama. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan agar pihak TNI  menahan diri untuk tidak mengeluarkan surat eksekusi.

Setelah beberapa anggota DPRD memberikan pandangannya, Pimpinan sidang memberikan kesempatan pada pihak Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah mengatakan bahwa akan menyampaikan notulensi kepada Walikota.

Sebelum sidang ditutup, salah seorang warga baraya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa kita harus melihat masalah ini sebagai masalah kemanusiaan. “Jangan sampai hanya karena sebuah jabatan kita menjual harga diri dan hati nurani kita”.

%d blogger menyukai ini: