LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Pernyataan sikap Bara-Barayya Bersatu

Pernyataan sikap Bara-Barayya Bersatu

IMG_20170316_121604

Pernyataan Sikap
Aliansi Bara-Baraya Bersatu
“Tanah Kita Terancam Tergusur, Mari Siapkan Perlawanan”
Perjuangan rakyat melawan kesewenangan penguasa seperti tidak habisnya. Terutama dalam upaya mempertahankan hak atas ruang hidup. Di Makassar, nyaris tidak terhitung rentetan perampasan ruang hidup yang terjadi dan melibatkan Negara serta mafia tanah ; Pandang Raya, Centre Point of Indonesia (CPI), Pedagang Kaki Lima UNM Parang tambung, Bulogading. Dan terbaru pasca sukses melakukan eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 Kepala Keluarga dalam wilayah Asrama Bara-Baraya, ancaman perampasan ruang hidup sedang menanti bagi 28 KK yang bermukim di luar wilayah Asrama Bara-Baraya.

Bahkan, untuk 28 KK yang bermukim di luar wilayah asrama TNI AD Bara-Baraya, oleh pihak eksekutor dalam hal ini TNI AD telah menerbitkan hingga surat peringatan kedua. Padahal sebelumnya, pihak warga dengan terang telah mendapatkan rekomendasi dari pihak DPRD Sulsel untuk diberikan kepada pihak TNI AD agar sementara waktu dapat menghentikan proses eksekusi lahan hingga terbit keputusan hukum yang sah mengenai status lahan yang sedang ditempati oleh warga.

Namun serupa dengan kondisi sebelumnya pada proses eksekusi lahan dalam asrama Bara-baraya yang sejatinya telah mendapatkan rekomendasi dari KOMNAS HAM agar lahan yang sedang disengketakan tidak ditertibkan sebelum terbit putusan pengadilan. Tapi oleh pihak TNI AD tanah yang dalamnya berumah 77 KK tetap diratakan dengan tanah meski proses peradilan sedang berjalan.

Hal tersebut yang sepertinya berulang dan dialami oleh 28 KK yang bermukim di luar asrama Bara-baraya. Pihak TNI secara terang-terangan menghiraukan bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh warga berupa akta jual beli tanah, dan mengambil keputusan semata-mata mengacu pada klaim bukti yang hingga hari ini belum pernah ditunjukkan sama sekali ke warga. Bahkan hingga terbitnya surat peringatan yang kedua, pihak TNI sama sekali belum menepati janji untuk mempertemukan antara pihak warga dengan ahli waris yang mengklaim tanah yang sedang ditempati oleh warga sebagai miliknya.

Sementara dalam proses pemberitahuan mengenai eksekusi lahan, hanya berdasarkan surat edaran dan surat peringatan yang diterbitkan oleh TNI AD sendiri. Bukan berdasarkan Surat Putusan resmi dari pihak pengadilan sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan tetap dalam aturan eksekusi lahan sengketa. Sehingga tindakan yang dilakukan TNI AD hingga hari ini, sungguh merupakan bentuk intimidasi kepada warga sipil yang mencederai hukum Negara dan institusinya sendiri.
Karena itu, kami dari Aliansi Bara-Baraya Bersatu Menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan yang berkongsi dengan elemen korporasi, agar menghentikan perampasan tanah rakyat.
2. Menolak segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI AD, baik secara fisik maupun non fisik.
3. Bongkar, tangkap, dan adili mafia tanah.
4. Kepada seluruh pihak terutama pihak TNI AD/PANGDAM/KASAD/ agar menghormati proses hukum yang akan ditempuh warga. Sebab ini Negara hukum, bukan Negara kekuasaan.
5. Kepada seluruh pihak pemerintahan yang berwenang, agar segera bertanggung jawab dan tidak mendiamkan persoalan yang sedang terjadi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: