LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Rapat dengar pendapat: Bara-barayya Bersatu

Rapat dengar pendapat: Bara-barayya Bersatu

Oleh LAW Unhas

IMG_4497.JPG

Rabu, 15 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 WITA, warga Bara-Baraya mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sehari sebelumnya, warga telah disurati oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam duduk bersama pihak lain seperti Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam hal ini Kodam VII Wirabuana, Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), dan Pemerintah Kota Makassar terkait upaya penggusuran oleh TNI AD.

“Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya”

Sebelum RDP dimulai, warga memilih untuk berkumpul di Pelataran sambil menunggu pihak Kodam yang terlambat dari waktu yang telah dijadwalkan. Ada beberapa warga yang berdiri sambil berbincang dengan mahasiswa tapi ada seorang warga yang cukup menarik perhatian. Warga tersebut melontarkan banyak perkataan untuk beberapa pihak seperti TNI salah satunya yaitu “Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya” tandasnya. Setelah sekitar tiga puluh menit warga menunggu, akhirnya pihak Kodam pun sampai di DPRD.

Tepat setelah pihak Kodam memasuki gedung, warga dan para peserta RDP pun turut memasuki gedung dan menaiki tangga menuju ruang sidang. Tak lama kemudian, ruang sidang sudah dipenuhi oleh peserta rapat bahkan ada banyak peserta yang tidak dapat tempat duduk. Setelah keadaan cukup kondusif untuk memulai, saat itu pula Pimpinan Sidang memulai jalannya sidang. Sidang, diawali dengan pertanyaan seorang warga “Mengapa kami digusur ?”. Setelah itu beliau melanjutkan dengan bercerita mengenai asal-usul kepemilikan tanah yang mereka tinggali sejak kecil.  “Tidak ada satu pun dari kami yang mau diusir dari tanah leluhur kami”  tuturnya dengan tegas.

Setelah warga menjelaskan mengenai kepemilikan tanahnya, pimpinan sidang pun mempersilakan pihak Kodam selaku pihak yang bersengketa dengan warga Bara-Baraya untuk memberikan keterangan. Pihak Kodam hanya diwakili oleh Asisten Logistik ( Aslog ) karena Panglima Kodam tidak berkesempatan untuk hadir. Aslog banyak menjelaskan mengenai alasan pihak Kodam ingin ‘mengambil’ tanah seluas 6.200 meter persegi yang di atas nya berdiri 28 rumah warga sipil . Ia mengatakan bahwa tanah yang warga Bara-Baraya tinggali saat ini merupakan tanah milik Kodam. Ia melanjutkan bahwa sebenarnya penggusuran yang nantinya akan terjadi itu merupakan tahap kedua setelah sebelumnya tahap pertama telah dilakukan di area Asrama TNI AD Baraya. Ia menekankan kepada pihak warga Bara-Baraya bahwa pihaknya memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang mereka tinggali saat ini dengan dasar bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan oleh badan yang berwenang.

Setelah pihak dari Kodam menjelaskan keterangannya, pimpinan Sidang memberikan kesempatan pada pihak BPN untuk berbicara mengenai tanah sengketa Bara-Baraya. Pihak BPN mengatakan bahwa objek sengketa yaitu sertifikat milik, nomor 4 atas nama Muhdining Dg. Matika dengan luas 32.040 m yang telah dikonversi sebanyak dua kali sejak jaman Belanda. “Sampai sekarang, sertifikat ini masih atas nama Muhdining Dg. Matika” jelasnya. “Dan ini (sertifikat) telah ada sejak tahun 65”. Pihak dari BPN tidak banyak berkomentar mengenai tanah sengketa dan hanya memberikan data mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, salah seorang warga menyampaikan beberapa data yang dapat dijamin keabsahannya. Ada beberapa hal yang ia sampaikan mengenai sengketa ini seperti banyaknya kejanggalan pada data yang dimiliki oleh pihak Kodam, salah satunya mengenai ahli waris. “Mengenai ahli waris berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak Kodam yang bernama Ahmad Andi Umar, bahwa kami tidak mengetahui sosoknya karena berdasarkan Pengadilan Agama tahun 1976, hanya ada tiga orang ahli waris dari Muhdining Dg. Matika dan tidak ada yang bernama Ahmad Andi Umar”.

Setelah cukup lama mendengarkan pendapat dari ketiga pihak tadi, beberapa dari anggota DPRD memberikan pandangannya mengenai sengketa ini. Salah seorang anggota DPRD bernama Hj. Andi Tenri Sose mengatakan bahwa agar kedua belah pihak menghargai proses persidangan yang tengah berlangsung utamanya pihak Kodam. Ia berpesan agar tidak adanya tindakan yang dapat memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan bersama. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan agar pihak TNI  menahan diri untuk tidak mengeluarkan surat eksekusi.

Setelah beberapa anggota DPRD memberikan pandangannya, Pimpinan sidang memberikan kesempatan pada pihak Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah mengatakan bahwa akan menyampaikan notulensi kepada Walikota.

Sebelum sidang ditutup, salah seorang warga baraya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa kita harus melihat masalah ini sebagai masalah kemanusiaan. “Jangan sampai hanya karena sebuah jabatan kita menjual harga diri dan hati nurani kita”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: