LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Kuliah Umum : Korupsi Pajak Sektor SDA dan Masa Depan Reformasi Pajak di Indonesia

Kuliah Umum : Korupsi Pajak Sektor SDA dan Masa Depan Reformasi Pajak di Indonesia

Poster.jpg

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) kepada yang wajib  membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung (Andriani: tt). Dalam visi dan misi Kementerian Keuangan yang terbaru tahun 2013 (Kemenkeu, 2013), dorongan untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak telah dicantumkan sebagai misi pertama, yaitu “Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang tegas”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terlihat makin serius memandang pajak sebagai sumber utama penerimaan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak maka pembiayaan pengeluaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan bisa dilakukan dengan lebih optimal. Fungsi pajak sebagai penerimaan (revenue),
mekanisme pemerataan (redistribution), mekanisme akuntabilitas dan transparansi
(representation) dan menilai ulang barang publik (repricing) adalah keniscayaan potensi yang dijanjikan dari penyerapan pajak secara tepat guna.
Sebagai bagian dari paket reformasi Perpajakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kementerian keuangan secara resmi telah mengajukan naskah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada DPR. Naskah RUU tersebut akan menggantikan UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang selama ini berlaku. Naskah RUU KUP terdiri dari 23 bab dan 129 pasal atau jauh lebih banyak dan lengkap dibanding UU sebelumnya yang terdiri dari 9 bab dan 44 pasal.

Secara umum, substansi dan sistematika UU KUP telah disusun berdasarkan sequence prosedur administrasi perpajakan, dimulai dari pendaftaran, pembukuan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, sanksi pidana dan sengketa. Namun demikian, secara substansial, ketiadaan pasal terkait arah, prinsip dan asas dari RUU KUP menyiratkan sejumlah persoalan mengenai arah reformasi perpajakan nasional yang akan diusung RUU ini. Secara umum, RUU ini mengandung sejumlah pertanyaan terkait seberapa progresif RUU KUP menjawab persoalan-persoalan kontemporer perpajakan yang dihadapi Indonesia maupun persoalan yang dihadapi dan saat ini menjadi agenda global.

Sistem dan mekanisme perpajakan di Indonesia yang masih banyak celah menimbulkan banyak penyelewengan baik dalam bentuk pengemplangan, penyuapan dan penggelapan pajak. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tax ratio Indonesia dari tahun ke tahun selalu berada di kisaran 11-12%. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan OECD, rasio pajak tersebut tergolong rendah meski Indonesia merupakan middle income country.

Laporan dari Global Financial Integrity (GFI) 2014 yang berjudul “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003 – 2012” menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh dari negara- negara di dunia dengan aliran uang haram tertinggi dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp. 1.690 triliun rupiah. Penelitian yang dilakukan oleh PWYP Indonesia menemukan bahwa aliran uang haram (illicit financial flow) di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun rupiah, di mana aliran dana gelap dari sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun rupiah. Dalam laporan tersebut, nilai aliran dana gelap di tahun 2014 sebesar 227,75 triliun rupiah setara dengan 11,7% dari total APBN-P tahun 2014. Kebocoran ini sebagian besar bersumber dari transaksi perdagangan illegal (misinvoicing trade) dan sisanya berasal dari celah aliran uang panas (hot money narrow).

Dewasa ini pemerintah terlihat makin serius memandang pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari agenda reformasi perpajakan, yang kemudian dituangkan dalam rancangan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun, secara substansial RUU KUP ini masih menyisakan persoalan dan pertanyaan terkait seberapa progresif kah RUU ini dalam menjawab persoalan dan tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia? Ataupun persoalan pajak yang kini telah menjadi agenda global?
Oleh karena itu, Koalisi Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) berkerja sama dengan LAW Unhas dan Medkom FEB Unhas, akan membuka sebuah forum dalam bentuk KULIAH UMUM bertemakan: “Korupsi Pajak Sektor SDA dan Masa Depan Reformasi Perpajakan Indonesia” yang dibawakan oleh Donny Ardyanto (FPBI) dan Firdaus Ilyas (Manager Riset ICW).

Dicatat yah waktunya!

Rabu, 26 April 2017
Pukul 12.00-16.00 WITA
Di Auditorium Prof. Mattulada FIB Unhas

Fasilitas:
Ilmu, Snack, Lunch dan Sertifikat.

KULIAH UMUM ini bertujuan meningkatkan kepekaan kita terkait isu-isu krusial di bidang perpajakan. So don’t miss it guys!

-Kegiatan ini tidak dipungut biaya (GRATIS) dan terbuka untuk umum-

Info:
Rifka 082197243003
Dilla 085241767086

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: