LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Azwar Radhif » Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

Selain regulasi diatas, terdapat pula upaya konstruksi hegemoni dimana pemerintah Hindia Belanda menggaet borjuasi pribumi demi melestarikan budaya kolonialisme ini[1]. Dalam sistem politik di masa tersebut terdapat tiga kelas sosial, yaitu pemerintah hindia belanda, borjuasi pribumi dan kaum pribumi menegah ke bawah. Konstruksi hegemoni lainnya dapat dilihat dari pembatasan akses pribumi menengah ke bawah terhadap kebutuhan publiknya, misalkan akses pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi golongan borjuasi pribumi dan petinggi kerajaan. Sedang kaum pribumi menengah ke bawah akan ditempatkan sebagai buruh tani maupun industri, layaknya Feodalisme.

Disamping pembatasan akses kebutuhan publik, guna menghilangkan ancaman daya kritis pribumi maka kebebasan individu niscaya dihapuskan. Penyuaraan aspirasi pendapat yang dianggap upaya provokasi akan ditindaklanjuti[2], penyebaran media massa diawasi oleh pemerintah dan berbagai kebijakan lain. Kondisi seperti inilah yang kemudian memantik lahirnya gerakan sosial kolektif masyarakat, munculnya kesadaran masyarakat akan revolusi dan penghapusan sistem feodalisme ini menjadi ancaman tersendiri bagi penjajah. Gerakan ini lambat laun tumbuh dalam penyebarannya yang tersentralistik ke organisasi, baik Serikat Islam yang berbasis keagamaan, Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo yang berbasis kepemudaan serta berbagai serikat tani dan serikat buruh dan organisasi lainnya.

Munculnya kesadaran kolektif ini berdasar pada kesamaan nasib dan tujuan, walaupun terkadang gerakan tersebut terdiferensiasikan oleh ideologi dari masing-masing organisasi. Diferensiasi ideologi ini kemudian terintegrasikan oleh semangat berkebangsaan dengan gema pembebasan kemerdekaan. Gerakan sosial tersebut melahirkan suksesi dalam pengorganisiran dan membangun kesadaran kolektif dalam bingkai kemerdekaan. Salah satu tokoh pengorganisiran tersebut yang juga tokoh penggerak Marxis Indonesia yakni Ir. Soekarno, beliaulah yang kemudian berperan penting dalam memberi konsep gagasan berbangsa dan bernegara. Konsep ini hadir dalam bentuk sila yang kemudian dilabelinya dengan Pancasila. Pancasila ini merupakan landasan kehidupan sosial masyarakat dengan mengasaskan pada Sosiodemokrasi.

Setelah kemerdekaan, negara kemudian mencoba melahirkan integrasi dan solidaritas kolektif masyarakatnya berbasis pada budaya “gotong royong”. Budaya gotong royong ini merupakan representasi kolektif masyarakat, terintegrasikan oleh asas kekeluargaan dan solidaritas mekanis. Dalam era orde lama, guna menghindari timbulnya konsumerisme, ketergantungan teknologi dan kapitalisme, kurikulum pendidikan yang digunakannya  berasas pada ekonomi Mandiri[3]. Soekarno sendiri pun terkenal dengan ciri sosialismenya yang berpedoman pada prinsip Nasakom[4], ketiga unsur tersebut merupakan korelasi yang saling terhubung dan juga merupakan antitesa dari Imperialisme, Kolonialisme dan Kapitalisme.

Dalam masa kepemimpinan Ir.Soekarno, diferensiasi politik justru tersental ke ideologi politik masing-masing lembaga, baik yang berbentuk kepartaian, LSM, hingga lembaga kemahasiswaan. Pertarungan hegemoni politik pun berbasis ideologi, masing-masing organ berusaha mencuri simpati warga dengan mem-branding ideologinya. Sebut saja bagaimana organisasi kepartaian berhasil melebarkan taringnya hingga ke lembaga kemahasiswaan, gerakan seniman Avant-garde[5], Serikat buruh, hingga organisasi feminis. Dalam organisasi kemahasiswaan, dapat dilihat dari pertarungan ideologi politik misal bagaimana pertarungan antara GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia) yang dinaungi oleh PNI (Partai Nasional Indonesia) yang berhaluan Nasionalisme, CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dinaungi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang berhaluan Marxis-Leninis, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang dinaungi oleh Partai Masyumi, dan lain sebagainya.

Puncak dari konflik ideologi ini berada tepat di tahun 1965, dimana terjadinya peristiwa penculikan dewan jendral.  Isu yang beredar di masyarakat bahwa pelaku dibalik penculikan ini ialah simpatisan PKI, sehingga memancing respon negatif dari masyarakat dan pihak militer. Demikian halnya dalam tubuh mahasiswa sendiri, G30SPKI[6] memancing reaksioner dari pihak oposisi dari CGMI maupun PKI sehingga menginisiasikan lahirnya aliansi gerakan mahasiswa yang kemudian diberikan nama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Soe Hok Gie juga merupakan tokoh yang paling aktif dalam memotori gerakan ini, hingga pada kesempatan lain, KAMI pun melakukan proses kerja sama dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Konsensus ini lahir dari adanya lawan politik bersama yakni PKI. Di samping itu, ada aktor lain yang juga menghubungkan bagaimana perang dingin berlangsung, dan merasa bahwa G30SPKI merupakan konstruksi propaganda, penumpasan ideologi Komunis di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

Pasca G30SPKI, menurut beberapa pengamat HAM, telah terjadi pembantaian berdarah terhadap kader dan simpatisan PKI, diperkirakan korban mencapai 500.000-2.000.000 orang dibantai dengan alasan ideologi. Diawali dengan penugasan Soeharto melalui Super semar (Surat Perintah 11 Maret) yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan negara, kemudian beralih fungsi menjadi landasan pemberian surat hak jabatan presiden atas legalitas MPR, disinilah berawal lahirnya rezim orde baru yang berkuasa hingga 32 tahun kedepan.

Orde baru merupakan masa degradasi bagi gerakan sosial, dikarenakan adanya pembatasan penyuaraan aspirasi, pengawasan media dan organisasi, serta pelarangan organisasi maupun partai politik yang berhaluan kiri. Adanya pembatasan tersebut bertujuan menjaga stabilitas negara dari ancaman faham-faham yang berhaluan radikal progresif. Salah satu kontroversi dari rezim tersebut ialah disahkannya Undang-undang penanaman modal asing (UU PMA 1967) dimana terbukanya keran bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di negara ini. Bagi sebagian golongan progresif cenderung mengatakan bahwa disinilah letak masuknya keran kapitalisme di Indonesia, bahkan adanya kecenderungan keberpihakan orde baru kepada front barat yang berhaluan liberal dalam perang dingin. Ciri dari Orde baru ialah sifat pemerintahannya yang sangat pancasilais dan militeristik, dimana militer selaku pemegang kuasa atas keamanan negara mendapat posisi sentral dalam pemerintahan. Dalam mengantisipasi gerakan mahasiswa yang mengancam status quo pemerintah, pemerintah Orde baru melakukan taktik hegemoni dengan pelaksanaan NKK/BKK (normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi kampus) guna mengontrol dan membatasi ruang gerak mahasiswa.

Di samping itu, keterlibatan mahasiswa dalam parlemen pun memperlihatkan elitisme gerakan mahasiswa, menciptakan diferensiasi yang nampak jelas dari gerakan mahasiswa dan LSM maupun serikat tani dan buruh industri. Dalam tubuh partai politik sendiri, terdapat pembubaran partai yang berhaluan kiri dan penangkapan kader-kadernya. Di samping elitisme gerakan mahasiswa, terdapat beberapa lembaga yang masih menempuh jalur aksi massa dalam penyuaraan aspirasinya, walaupun pada akhirnya mendapat pukulan telak dari aparat, misalnya peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) dan peristiwa Trisakti (1998).

Program yang menjadi dilematis dalam masa orde baru terletak pada program revolusi hijau[7], kebijakan ini hendak menggabungkan komoditas pertanian dengan senyawa kimia guna meningkatkan efektivitas dan produktifitas tanaman. Sentralistik beras pun menjadi polemik sendiri, bagaimana upaya menjadikan beras sebagai bahan pokok makanan terkadang memberikan cultural shock bagi masyarakat yang tak terbiasa mengonsumsi beras. Dalam segi pembangunan misalnya, terlihat adanya keterlibatan investor asing dalam pembangunan infrastruktur, ini dimaksudkan guna mengurangi pengeluaran APBN negara dalam segi pembangunan, paradigma pembangunan yang diterapkan ialah developmentalisme[8].

Salah satu program unggulan di masa Orde Baru ialah transmigrasi. Program ini dicanangkan guna menghindari pelonjakan jumlah penduduk di Pulau Jawa yang tak sebanding dengan ketersediaan jumlah lahan yang akan ditempati, sedang di beberapa Pulau lain di Indonesia masih terdapat daerah yang penduduknya cukup minim dengan kesediaan lahan yang luas, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Tapi di sisi lain, program ini melahirkan krisis tersendiri, dimana lahan yang diberikan kepada transmigran banyak yang kurang produktif untuk digarap sehingga banyak dari mereka yang kemudian memilih kembali ke kampung halamannya meninggalkan tempat tinggal yang telah disediakan oleh pemerintah. Dampak lain misalnya bagaimana rentannya konflik rasial yang terjadi di daerah transmigrasi ini, kurang adaptifnya transmigran menjadi polemik yang tak terpikirkan oleh pemerintah akan hal ini.

Beberapa contoh Kebijakan diatas menjadi polemik tersendiri bagi pemerintahan orde baru, lahirnya benih-benih perlawanan menandakan keraguan masyarakat akan pemerintahan ini. Melihat kondisi perlawanan tersebut, dalam mengatasinya pemerintah harus melakukan defensive, guna mempertahankan status quonya. Dalam desensive ini kemudian melahirkan beberapa kasus penculikan dan penghilangan paksa kepada aktor yang dirasa dapat memantik lahirnya bara api perlawanan, sebagai contoh bagaimana hilangnya Wiji Thukul dan Munir yang dibunuh di udara. Selain penculikan, maraknya terjadi penembakan misterius yang terjadi pasca meletusnya gerakan kolektif, disisi lain bukan hanya aktivis yang diincar melainkan juga aktor yang dirasa terlibat dalam upaya premanisme.

Kepemimpinan ini relevan dengan teori Struktural Fungsional, dimana demi menjaga keseimbangan sosial (equilibrium) maka diharuskan untuk menghindari konflik. Teori ini banyak dijadikan landasan dalam pertahanan status quo pemerintah dengan dalih keteraturan masyarakat. Namun upaya pertahanan tersebut justru memantik gerakan sosial yang relatif lebih besar, misal penculikan atau penghilangan paksa yang direspon serentak oleh mahasiswa dan aktivis gerakan sosial. Puncaknya terjadi di tahun 1998, dimana memuncaknya krisis ekonomi yang melahirkan inflasi, jatuhnya angka rupiah dalam kurs internasional, gagalnya beberapa proyek pembangunan dan ketimpangan sosial antar kaum ekonomi menengah ke atas dan kaum ekonomi menengah ke bawah. Hal ini lantas memantik gerakan kolektif di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan ini pun semakin berwarna dimana terjadi pengintegrasian dari golongan Politisi, Serikat Buruh, Serikat Tani, Kaum miskin Kota, Mahasiswa, NGO dan organ lainnya. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru terdapat beberapa perubahan baik dalam segi pemerintahan, perubahan pemusatan kepemimpinan dari kepemimpinan militeristik kepada kepemimpinan kaum intelektual. Hal ini relevansi dengan teori sirkulasi elite[9] (pergantian orang berkuasa) dimana senantiasa terjadi perputaran roda kekuasaan diantara dua golongan kelas penguasa yang dinamai “the lions”.

Era Orde baru dalam teori Pareto merupakan kelas elite “the lions”, dimana kelas ini dalam perebutan kekuasaan maupun mempertahankannya senantiasa menggunakan kekerasan fisik, ciri khas dari kelas elite ini ialah kepemimpinan militeris. Sedang lawan politiknya ialah kelas elite “the foxes”, elite ini terdiri dari kaum intelektual yang mengambil kekuasaan dengan cerdik dan licik, memanfaatkan kepolosan rakyatnya. Masa Reformasi merupakan masa yang menjadi awal kebangkitan kemerdekaan individu dan penerapan demokrasi secara langsung.

Demokrasi, idealnya segala pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa mempertimbangkan kondisi rakyatnya, hal ini berbanding terbalik dengan demokrasi yang diterapkan di masa reformasi, dimana kebijakan hanya dipegang oleh sebagian elite legislatif. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penerapan kebijakan yang elitis ini ialah bagaimana proses privatisasi BUMN dan pemberian labelling badan hukum pada institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang terlihat memudahkan masuknya korporasi dan pasar kedalam institusi tersebut. Hal ini justru memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut hanya diberikan oleh kelas korporasi. Proses privatisasi ini berujung pada perubahan orientasi institusi tersebut dari institusi nirlaba menjadi institusi laba. Ini berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya persaingan melahirkan perilaku individualistis dan mematikan budaya gotong royong. Di sisi lain, masalah penggusuran dan perebutan ruang kota pun masih terlihat jelas. Angka kemiskinan yang cukup tinggi dan beban hidup yang meninggi pula terlihat menyulitkan masyarakat ekonomi ke bawah. Hal ini menjadi renungan sendiri bagi pemerintah, bahwa kedudukan rakyat itu setara dan berkeadilan.

Penulis adalah anggota LAW unhas dan mahasiswa jurusan sosiologi FISIP Unhas

 

Sumber Pustaka :

[1] Semaoen, “The Story of Kadirun”. Lontar Nusantara Jakarta.

[2] Soe Hok Gie, “Dibawah Lentera Merah”. Yayasan Benteng Budaya, Jogjakarta, 1999

[3] Darmaningtyas., “Pendidikan yang Memiskinkan”. Galang Press, 2004

[4] Ir.Soekarmo, “Nasionalisme, Agama dan Komunis”

[5] Gerakan seniman radikal, lihat situasionist international

[6] Gerakan 30 September 1965 yang diisukan dimotori oleh kader PKI

[7] Susan George, “Pangan : Dari penindasan sampai ke ketahanan pangan”. Penerbit Insist Press, Sleman :2007

[8] Lihat Mansour Fakih, “Bebas dari Neoliberalisme”

[9] Veeger, K.J. “Realitas Sosial”, Penerbit Gramedia : Jakarta, 1986

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: