LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » Secuil kisah penolakan Tambang Pasir Laut Takalar

Secuil kisah penolakan Tambang Pasir Laut Takalar

Oleh Nani

Anggota LAW Unhas dan mahasiswi FKM Unhas

 

19554077_477855259232220_7602492825707245768_n

Source : Fanpage Aliansi Masyarakat Pesisir

Rabu (19/7/2017),Gedung PEMKAB Takalar dan DPRD Takalar kedatangan ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Tambang Pasir Laut. Aliansi ini merupakan gabungan warga Takalar dan berbagai pihak yang menolak tambang pasir laut Takalar, Sulawesi Selatan. Terik matahari menambah bara semangat peserta aksi dan para orator yang meneriakkan aspirasinya. “Tidak ada ikan, ekosistem pun rusak. Kemarin tiga ekor paus sudah jadi korban, Cabut izin prinsip!” pekik salah satu orator di depan kantor PEMKAB Takalar. “Engkau dipilih untuk menyejahterakan rakyat, bukannya untuk menindas kami dengan memberikan izin penambangan pasir!” tambah orator lainnya.

Bentrok sempat terjadi ketika massa aksi akan membakar ban di depan kantor PEMKAB Takalar sebagai bentuk protesnya. Polisi berupa menghalau dengan melakukan dorongan kepada massa aksi, namun situasi kembali dingin setelah ditenangkan masing-masing pihak. Karena tidak mendapatkan sambutan yang baik dari PEMKAB Takalar, massa aksi kemudian bergerak ke gedung DPRD Takalar. 

Massa aksi tiba di gedung DPRD Takalar dengan membawa dua tuntutan yaitu pernyataan sikap (tertulis) DPRD secara lembaga untuk menolak tambang pasir laut di pesisir Takalar dan menuntut dikeluarkannya surat rekomendasi kepada Bupati untuk mencabut izin prinsip tambang pasir laut Takalar yang dikeluarkan oleh pihak DPRD.

Aksi ini juga diramaikan oleh teatrikal yang menceritakan penderitaan nelayan pesisir Takalar akibat penambangan pasir laut. Nampak para taipan menginjak-nginjak nelayan dengan sombongnya. Pesan melalui teatrikal ini merupakan bentuk kreatif yang ditunjukkan massa aksi. Diharapkan para dewan dan khalayak mampu melihat gambaran penderitaan warga pesisir Takalar akibat proses penambangan.

Perjuangan warga akhirnya berhasil memunculkan salah satu anggota Dewan yang menyatakan sikap secara personal menolak tambang pasir laut Takalar. Pernyataan tersebut dihiraukan massa aksi  karena dianggap tidak merepresentasikan DPRD Takalar. Oleh karena tidak mendapat jawaban komprehensif, peserta aksi melakukan pendudukan kantor DPRD Takalar sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada wakil rakyat dan tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan dikabulkan oleh pihak DPRD.

Massa aksi melanjutkan aksinya pada hari Kamis (20/7/2017). Merasa dihiraukan, massa memasuki setiap ruang yang ada di gedung DPRD untuk memastikan keberadaan anggota DPRD. Hasilnya nihil. Tak satupun anggota dewan yang hadir. Hingga akhirnya massa aksi menduduki ruang rapat anggota DPRD dan melakukan teatrikal rapat anggota DPRD mengenai tolak tambang pasir laut Takalar. Sementara teatrikal itu berlangsung, ketua DPRD Takalar, M. Jabir Bonto memasuki ruang rapat dan mengahadapi massa aksi. Perihal tambang pasir laut di Takalar, ketua DPRD menyatakan bahwa telah dilakukan penelitian di wilayah penambangan pasir dan tidak ditemukan indikasi kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas penambangan tersebut sebagaimana yang dituding massa aksi. Sedangkan massa aksi melayangkan dua tuntutan yaitu pernyataan sikap secara DPRD secara lembaga untuk menolak tambang pasir laut Takalar dan rekomendasi kepada Bupati Takalar untuk mencabut izin prinsip tambang pasir laut Takalar. Terhadap tuntutan massa, ketua DPRD menyatakan untuk membahas tuntutan-tuntutan tersebut pada sidang paripurna yang dilaksanakan pada esok harinya pukul 9.00 WITA yang juga dapat disaksikan oleh massa aksi dan masyarakat.

Jum’at (21/7/2017), massa aksi mendapatkan tambahan massa yang berharap dapat menyaksikan rapat paripurna DPRD Takalar mengenai isu tambang pasir laut Takalar. Namun tepat jam 9 pagi, tak satu pun anggota dewan menampakkan diri, terlebih M. Jabir Bonto selaku ketua Dewan DPRD yang menyabdakan janji. Massa aksi lalu kembali menyuarakan kekecewaannya di depan gedung DPRD Takalar. Aksi ini dikawal oleh polisi yang berjumlah sekitar 150 personil.

Makmur Mustakim selaku sekretaris fraksi PPP DPRD Takalar akhirnya menemui massa aksi seusai shalat Jum’at. Jelasnya, dia akan memberikan pernyataan sikap namun hanya berasal dari fraksinya saja. Hal tersebut disetujui oleh peserta aksi. Setelah mengantongi pernyataan sikap tersebut dan bersamaan dengan pernyataan sikap dari fraksi gabungan dari partai Nasdem, PAN, PDIP dan PBB peserta aksi membubarkan diri.

Namun setelah surat pernyataan sikap dari kedua fraksi itu dikeluarkan, berdasarkan kesaksian warga desa Tombotana kepulauan Tanakeke, kapal fairway masih  beraktivitas pada sore hari ketika aksi di gedung DPRD membubarkan diri pada hari yang sama.

Mengutip kalimat pada undangan konsolidasi beberapa hari sebelum pendudukan,

Punna nia’ injapa sipa’ pacceta ta’dongko’ ri atingta, tassungke injapi pangngaita ri pa’rasanganta, kurrumi sumangatta, paentengi siri’ta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: