LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI » BELAJAR DARI GRAMSCI; TENTANG MASYARAKAT SIPIL DAN MASYARAKAT POLITIK

BELAJAR DARI GRAMSCI; TENTANG MASYARAKAT SIPIL DAN MASYARAKAT POLITIK

Oleh Nasrullah Mappatang
Pegiat ISCS – Skolastra

Antonio Gramsci ✆ Gabriele Cancedda © Gramscimanía

Source image : http://nacla.org/news/2017/05/28/reading-gramsci-latin-america

 

Dalam Buku Prison Notebooks atau yang lazim disebut Catatan Dari Penjara, Antonio Gramsci menunjukkan sebuah oposisi biner pemosisian masyarakat dalam politik kekuasaan negara. Negara versus masyarakat sipil. Begitu keseringan kita mendengar atau membaca ulasan di berbagai medium. Dalam terminologi Gramsci, disebutkan dengan Masyarakat Sipil versus Masyarakat Politik.

Masyarakat Sipil terdiri dari elemen masyarakat yang dibedakan dengan instrumen kekuasaan negara (masyarakat politik). Elemen masyarakat sipil biasanya terdiri dari Ormas, NGO, CSO, Asosiasi Profesional, Organisasi Pemuda, Parpol, Serikat pekerja, dsb. Sementara masyarakat politik yang terdiri dari elemen penyangga negara dan atau yang berkepentingan dengan kekuasaan negara seperti aparat birokrasi dan militer.

Inti dari pembeda keduanya adalah dari segi posisi, peran dan orientasi dalam politik kekuasaan. Masyarakat sipil sudah pasti hadir dan berposisi untuk menguatkan masyarakat umum dan memperjuangkan kepentingannya. Dikatakan dalam Buku Gramsci di atas bahwa masyarakat sipil adalah arena beroperasinya kepentingan masyarakat politik. Sekaligus berarti bahwa masyarakat sipil sebagai arena hegemoni (konsensus tak langsung) dari masyarakat politik. Masyarakat sipil tempat dimana tangan – tangan kekuasaan negara atau penguasa negara beroperasi.

Namun, dewasa ini karena negara dianggap terlalu otoriter dengan sistem tata kelola negara yang seperti demikian, maka tangan – tangan masyarakat sipil juga sudah masuk ke arena masyarakat politik (kekuasaan negara). Sebut saja misalnya komisi – komisi yang sering dijuluki sebagai lembaga demokrasi, seperti KPK, KPI, KIP, Ombudsman, dan sejenisnya. Lembaga – lembaga negara ini dibentuk sebagai wujud hadirnya kepentingan masyarakat sipil dalam jalannya tata kelola pemerintahan negara. Para anggota Komisi – komisi ini pun dianggap berasal dari (kepentingan) kalangan masyarakat sipil.

Dengan hadirnya berbagai lembaga demokrasi yang berdiri di atas kepentingan masyarakat sipil ini menegaskan bahwa parlemen dianggap tidak cukup sebagai representasi masyarakat sipil meski sebenarnya parpol masuk dalam elemen masyarakat sipil ini. Namun, kecenderungan partai politik berada pada pusaran masyarakat politik atau dengan kata lain pada koalisi kekuasaan negara. Tidak berdiri di atas kepentingan masyarakat sipil sepenuhnya. Dengan demikian, baik masyarakat sipil maupun masyarakat politik di negeri ini terlihat menghadirkan dirinya untuk saling mengakuisisi dan memperjuangkan kepentingannya masing – masing. Negara menjadi rebutan untuk diarahkan berpihak kepada kepentingan publik (masyarakat sipil) ataupun ke kekuasaan status quo (masyarakat politik).

Menurut pembacaan pada karya Gramsci, masyarakat sipil menyimpan potensi distorsi. Karena, di posisi ini, kelas menjadi cair. Proletar dan Borjuis menyatun di dalam masyarakat sipil ini. Begitupula intelektualnya. Intelektual organik dan mekanis sama – sama berasal dari elemen masyarakat sipil. Barulah ketika memainkan perannya, keduanya akan berpisah dan berhadap – hadapan. Apakah akan membela kepentingan masyarakat sipil ataupun masyarakat politik (the ruling class).

Di masa Gramsci, dengan cara pandang bahwa negara adalah representasi kekuasaan dari kelas yang berkuasa, maka kelas borjuasi lah yang memegang kendali negara. Sehingga masyarakat politiknya adalah instrumen dari kepentingan kelas Borjuis. Dengan demikian, masyarakat sipil sudah pasti diisi oleh kelas proletar berikut dengan kepentingannya. Seharusnya demikian. Namun, kenyataannya, hegemoni kelas berkuasa yang menduduki posisi masyarakat politik ini merambah kuat ke kalangan masyarakat sipil yang mayoritas kelas berkepentingannya adalah kelas pekerja. Terjadilah penguatan pengaruh masyarakat politik dimana masyarakat sipil semakin melemah. Bukannya menguatkan diri dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya, malah mendukung agenda – agenda politik penguasa. Disinilah Gramsci menemukan teori hegemoni dan peran intelektual.

Untuk menguji teori di atas mari kita lihat konteks dan relevansinya dengan contoh KPK, POLRI, DPR dan Perguruan Tinggi. Bagaimana posisi dan peran institusi – institusi ini di hadapan analisa teori Gramsci di atas.

KPK vs POLRI

Secara kelembagaan, KPK dan Polri sama sama merupakan lembaga negara. Akan tetapi, secara historis keduanya lahir dari rahim yang berbeda. Polri lahir duluan dari rahim negara atau masyarakat politik sementara KPK lahir belakangan setelah Reformasi dari rahim masyarakat sipil. Olehnya, pertarungan KPK dan Polri yang beberapa kali terjadi bisa dilihat sebagai pertarungan antar Lembaga negara dalam hal penegakan hukum – karena memang keduanya adalah institusi penegakan hukum di Indonesia – yang merepresentasikan (kepentingan) masyarakat sipil dan masyarakat politik. Itu jika kita berkaca dari dikotomi politis yang dibangun Gramsci.

KPK adalah lembaga negara yang meski di bawah presiden, namun merupakan sebuah institusi yang sifatnya otonom. Artinya, Presiden tidak bisa melakukan campur tangan terhadap penentuan pimpinan sampai pada kinerja KPK. Olehnya, sangat wajar jika secara politis memang, institusi – institusi masyarakat sipil berupa Ormas, CSO, NGO, Lembaga Kajian, bahkan Pendidikan Tinggi merupakan sandaran sekaligus tumpuan lembaga seperti KPK ini. Dia tidak dibawahi oleh Kementerian, sekaligus tidak bisa mengharapkan uluran belas kasih Presiden ketika mendapat serangan sebagaimana juga KPK tidak bisa diperintah atau mengikuti kemauan sepihak Presiden. Maka semakin wajarlah jika kekuatan masyarakat sipil adalah sandaran dan topangan terakhir ketika KPK mendapatkan serangan dari Lembaga negara yang lain.

DPR vs KPK

Lantas, bagaimana dengan DPR vs KPK? Untuk perihal ini, pertarungannya adalah pertarungan antar lembaga negara yang sebenarnya berasal dari rahim yang sama, yakni masyarakat sipil. Institusi DPR diisi oleh para politisi partai politik yang notabene adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil. DPR adalah lembaga negara di bidang legislatif yang merupakan representasi rakyat Indonesia melalui partai politik. Itu secara kelembagaan. Namun, kecendrungan watak dan spiritnya seolah mengarah kepada masyarakat politik. Partai politik seolah menjauh dari kepentingan masyarakat sipil. Begitu ‘kesan’ yang seolah muncul jika kita mendengar tentang peran partai politik dan DPR hari ini.

Kenapa demikian? Jika KPK dianggap sebagai lembaga masyarakat sipil yang dihadirkan menjadi lembaga negara untuk penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, lalu berhadap – hadapan dengan DPR, maka DPR cenderung diposisikan tidak lagi berada pada pihak yang membela kepentingan masyarakat sipil. Ironi namun nyatanya terjadi memang. Partai politik seolah berpisah jalur dengan NGO, CSO, dan Ormas di luar underbow parpol dalam hal memposisikan diri di tengah hubungan negara dan masyarakat sipil.

Belum lagi ketika berbicara kelas sosial, partai politik yang mengisi DPR hari ini bisa dikatakan cenderung melayani kepentingan kelas elit di negeri ini. Kepentingan para pengusaha terutama yang tak jarang merugikan rakyat banyak. Jadilah DPR semakin menjauh dari “soul” masyarakat sipil dan rakyat banyak yang direpresentasikannya. Hal sebaliknya justru dilakukan KPK. Setiap KPK berpolemik, kekuatan masyarakat sipil selalu berada di belakangnya, bahkan berdiri tegak di samping lembaga anti-rasuah ini. KPK pun mengakui bahwa kekuatan utama KPK adalah dukungan solid dari masyarakat sipil.

Posisi Perguruan Tinggi

Jika posisi KPK dan DPR bisa dikatakan berada di ranah masyarakat sipil meski cenderung berbeda watak dan peran, maka lain halnya dengan Perguruan Tinggi, terutama Universitas. KPK jelas berada di bawah Presiden dengan status dan hak Otonomi yang disandangnya. Tidak ada kementerian yang membawahi KPK, berbeda dengan Perguruan Tinggi.

DPR lebih jelas lagi, dia sejajar dengan Presiden. Presiden di Eksekutif, DPR di legislatif. Sementara itu, Perguruan Tinggi dengan Rektor sebagai pimpinannya berada di bawah ketiak Pemerintah. Yakni di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama untuk Perguruan Tinggi tertentu. Kedua Menteri, yakni Menristekdikti dan Menag (Menteri Agama) adalah bawahan Presiden. Dengan demikian Rektor adalah bawahan Presiden. Institusi Perguruan Tinggi juga dinaungi oleh Kementrian yang dipimpin oleh Presiden di ranah Eksekutif.

Jika demikian, apakah Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan bagian masyarakat politik? secara kelembagaan sangat bisa dikatakan ya. Suka atau tidak, sepakat atau tidak. Lalu, dimana otonomi PTN? bisakah mengevaluasi kinerja masyarakat politik (pemerintah) sementara secara kelembagaan sudah tidak seotonom institusi seperti KPK.

Jika juga demikian, lantas bisakah PTN mengatasnamakan sekaligus membela kepentingan Masyarakat Sipil? sementara badannya dibawah kendali Kementerian yang dikendalikan oleh Presiden? Ini tentunya terlepas dari baik atau tidaknya Presiden yang sedang memimpin. Kita sedang berbicara tentang struktur dan sistem kelembagaan negara yang memposisikan kepentingan masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Lalu, jika Perguruan Tinggi, khususnya PTN tidak bisa sepenuhnya atau sedikitpun bisa dikategorikan sebagai institusi masyarakat sipil, apakah lantas Perguruan Tinggi bisa dikatakan sebagai bagian dari sekrup masyarakat politik? Tentunya tidak bisa juga sepenuhnya dikatakan demikian. Meski secara struktur kelembagaan sangat memungkinkan.

Pada akhirnya jika kita harus bertanya, Harus berpihak ke kepentingan manakah Perguruan Tinggi kita? Masyarakat Sipil atau Masyarakat Politik kah? Ke kepentingan Pemerintah atau ke kepentingan Rakyat Banyak kah?
Sepertinya hal ini penting untuk dijawab sebagaimana KPK hari ini membuktikan posisi dan keberpihakannya.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: