LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi

Category Archives: Berita Advokasi

Iklan

Universitas Hasanuddin: Kampus terakreditasi “Otoriter”

kampus rasa pabrik

Jika kampus dipandang sebagai mesin pencetak demokrasi, jangan harap demokrasi itu berjalan dengan sehat selama kampus tidak mempraktikkan demokrasi secara benar!

Januari tahun lalu mengingat kenangan pahit praktik demokrasi di kampus. Staff dan pegawai kampus yang dibantu satuan pengamanan kampus menginjak-injak mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut bertemu Menristekdikti di peresmian Unhas menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum PTN-BH.

Menggunakan kekerasan dengan memperalat aparat represifnya, kampus menjelma menjadi otoriter…

Baru-baru ini Unhas menskors mahasiswanya karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jalan berpikir kekuasaan birokrasi. Kedua mahasiswa tersebut diskors karena menempel poster yang mengeritik sistem sosial sekarang: “Kampus Rasa Pabrik”, Rajin Membaca Jadi Pandai, Malas Membaca jadi Polisi”, Biarlah Makassar Mundur Lagi”

Lagi dan lagi, skors yang dikeluarkan dengan kekuatan magisnya, satu kali proses sidang, keluarlah Surat Keputusan Rektor. Sim..sala..bim!

Kewenangan administratif diberdayakan untuk mempertontonkan otoritas yang semena-mena pihak Unhas…

Kabar mengenai skorsing mahasiswa didapatkan dari Identitas –media kampus. Rilis berita yang amat lucu-cenderung miris. Bagaimana tidak, keterangan yang ditulis Identitas amat tak berimbang. Hal ini terlihat dari langkah mengutip ucapan-ucapan Mansyur (pihak satpam) tanpa re-checking, bahkan Identitas merilis berita tersebut tanpa mengonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam hal ini, bukanlah kode etik jurnalistik yang menjadi permasalahan utama, sebab media tentu adalah perpanjangan kepentingan. Identitas di sini sangat jelas mewakili kepentingan birokrasi kampus. Tendensi tersebut bisa digunakan melihat liputannya yang hanya memuat aktivitas birokrat kampus, dengan pemberitaan kering dan nihil kritik.

KEBIJAKAN YANG MENGGERTAK MAHASISWA

Penerbitan berita skorsing yang menyita perhatian ini membangkitkan kekhawatiran terhadap kekuasaan birokrasi kampus yang kian “mencekik”. Mengenali daya politik yang dimilikipun seakan tak berguna lagi bagi mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan kehendak birokrasi adalah “dosa” bagi mahasiswa, mengkritikpun didaku birokrasi sebagai sampah yang hanya akan berakhir di pembuangan. Sesungguhnya, kampus ini nihil demokrasi!

Kampus yang mestinya menjadi tempat mahasiswa menempa pikiran kritis, tetiba berubah menjadi regresif, mengekang mahasiswanya yang mencoba berpikir kritis. Karena kampus adalah tempat di mana argumentasi ilmu pengetahuan beradu, maka kebebasan berpikir seharusnya menjadi hal yang paling wajib dilindungi oleh kampus.

Apa yang salah dari poster-poster tersebut? Apakah institusi kampus sedang ketakutan melihat mahasiswanya kritis?

Bisa jadi jawabannya adalah “ya”. Lihatlah! Kampus dengan kuasanya bersikeras mempertahankan kebijakan yang kian menggila; Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang makin meroket, pemberlakuan jam malam, hingga pengekangan aktivitas lembaga mahasiswa. Jika ditarik keluar dari masalah di kampus, Unhas tak hanya menutup telinga atas suara warga kampus, namun enggan membuka mata dengan ketimpangan pembangunan. Kemegahan gedung seolah lebih menjamin akreditasi jika dibanding dengan fasilitas belajar mahasiswa. Tentu mahasiswa telah jemu menantikan pembaruan pustaka yang entah kapan dapat dinikmati. Juga menantikan fasilitas penunjang proses belajar lainnya untuk layak disandingkan dengan titel “world class”, yang dengan pongahnya dibanggakan dalam acara seremonial kampus. Mahasiswa sudah jenuh, jika diam tersiksa dalam kungkungan, protespun akan mati tercekik otoritas!

Perubahan tidak akan terwujud dengan menanti mahasiswa “dihabisi” dengan ganas. Otoriternya kampus terhadap mahasiswanya adalah tindakan menuhankan diri, maka melawan adalah salah satu jalan keluarnya!!!

Maka dari itu, Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) UNHAS menyatakan sikap menolak dan mengecam keras segala bentuk represi akademik dan pelarangan berekspresi di kampus. Kami menyatakan tuntutan;

  1. Hentikan segala bentuk kekerasan akademik dan pelarangan berekspresi di kampus.
  2. Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018 yang cacat administrasi dan prosedural.
  3. Menuntut kebijakan institusi pendidikan yang memenuhi rasa keadilan dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang adil, terbuka dan bermartabat.
  4. Wujudkan iklim dan kondisi kampus yang demokratis, berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekspresi di dalam kampus.

Salam Berlawan!!!

Iklan

PETANI KULON PROGO MENGHADAPI FEODALISME KERATON

KP2

FOTO DIAMBIL DARI AKUN INSTAGRAM @jogja_darurat_agraria

oleh Muhammad Rusydi Ashri

Ketika mendengar tentang pembangunan Bandara yang menggusur paksa ribuan KK di Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta. Perbincangan mengenai persepsi yang membenarkan tindakan membenarkan negara untuk menggusur adalah hal menarik untuk diulas. Bahkan seorang kawan dengan banalnya menyalahkan warga yang tetap berupaya mempertahankan tanahnya. “kan ada Undang-undang Keistimewaan, jadi tanah disana sudah sepatutnya milik Paku Alam

Mendengar pernyataan itu setidaknya membikin telinga saya panas hingga dada sesak.

Bagaimana bisa warga yang mempunyai alas hak tertinggi –sertifikat hak milik, gugur karena adanya Undang-undang Keistimewaan tersebut. Disini asap feodal mulai tercium dalam praktik memeras warga. Bagaimana Keraton dengan kuasanya mampu menguasai bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah.

Sekilas tentang UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah seperti namanya, Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif pemerintah Yogyakarta mengenai urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Mengenai kewenangan penyelenggaraan pertanahan megamanatkan Kasultanan-Kadipaten sebagai Badan hukum yang merangkap sebagai subyek hukum yang  mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten.

Pasal 32 ayat 4 dan 5 menjelaskan tanah Kasultanan-Kadipaten meliputi tanah keprabon (tanah untuk kegiatan kebuadayaan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.

Undang-undang ini menabrak Undang-undang pokok Agraria, aturan hukum yang berada di tingkatan atasnya. Tetapi apa dikata hukum mengakui asas Lex Specialis. Walaupun dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (perdais) berpegang pada nilai keberpihakan kepada rakyat.

Kembali ke kepemilikan lahan yang dimiliki warga, selama ini penyelenggaraan pertanahan di Yogya berada di kekuasaan pemerintah daerah, dengan dalih tanah di Yogya dikategorikan sebagai tanah bekas swapraja. Jadi jika warga ingin mengajukan permohonan hak atas tanah negara harus melalui pemerintah daerah DIY. Pemerintahan DIY dalam hal ini melampaui tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertanahan.

Oke, mungkin Sultan atau Paku Alam diberikan kewenangan berlebih karena kita masih menganggap tanah Yogya itu adalah tanah adat, maka dari itu kelestarian budayanya mesti dijaga dan dibuatkan UU khusus.

Disini kita mesti bedakan wewenang swapraja dan masyarakat adat yang tunduk hukum adat. (Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015) Pertama, bentuk kepemilikan swapraja ialah individual, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat komunal. Kedua, posisi politik swapraja adalah perpanjangan tangan dari Kolonial, sedangkan masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adat yang sudah turun-terumun. Singkatnya, dengan pola kepemilikan individu, keraton Yogyakarta membuat Badan hukum yang mengelola masalah pertanahan sebagai basis ekonomi politik.

Basis Ekonomi Keraton

Mungkin kita masih bisa berdamai dengan kekuasaan keraton mengkapling tanah di Yogya untuk keperluan kegiatan budaya, tetapi bagaimana dengan tanah bukan keprabon?

Lagi-lagi mencontoh pergolakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo sejak tahun 2008 melawan PT. Jogja Magasa Iron (JMI)  penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo. Menurut Tirto.id sebanyak 300 jiwa terancam kehilangan kehidupannya. Kembali petani berhadapan dengan isu kepemilikan lahan Paku Alam. Padahal petani sudah mengantongi kepemilikan sertifikat, tetapi izin penambangan pasir tetap dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Kadipaten Paku Alam.

Dalam studi kasus ini, penggusuran petani Kulon Progo seperti kembali ke tatanan feodal yang dikuasai Keraton. Karena tanah sebagai unsur utama dalam tatanan feodal (Karl Polanyi:2003) penginventarisir oleh badan hukum Keraton sebagai salah satu contohnya, bahkan ketika tahun 2012 Gubernur ke kepala Kanwil BPN DIY No. 593/4811 tentang pengendalian permohonan hak atas tanah negara dialihkan ke Pemda DIY. Bila seseorang ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan harus melalui keputusan Keputusan Gubernur, yang biasa kita kenal dengan Sultan Ground (SG) atau Paku Alam Ground (PAG).

Setelah menguasai berpetak-petak tanah, proses enclousure-lah yang terjadi, petani-petani di Kulon Progo dipisahkan dari alat produksinya. Dengan alasan hak atas tanah milik SG dan PAG. Kenyataan yang harus diterima posisi Kasultanan-Kadipaten disini sudah jelas menjadi kelas tuan tanah.

Ketika sarana produksi sudah dipisahkan dari petani, kemudian pranata kepemilikan hak milik absolut diberlakukan. Maka petani yang tidak mempunyai lagi sarana produksinya mau tidak mau harus menjual tenaga kerjanya kepada pemiliki sarana produksi yang baru (Dede Mulyanto: 2012). Dalam laporan tirto.id, setelah tergusur warga Desa Palihan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sertifikat tanah bukan hak milik. Bak menunggu menghitung hari saja warga-warga akan kena penggusuran lagi.

Mengenai pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Angkasa Pura I, mereka mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airpot (NYIA) berhadapan dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan perusahaan BUMN tersebut bahwa Bandara mesti beroperasi awal 2019. Maka pengosongan mesti dipercepat yang pada selasa 9 Januari 2018, terjadi kericuhan saat proses pengosongan lahan, akibatnya warga Desa Temon mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Berkali-kali pihak Angkasa Pura I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini demi kepentingan umum maka warga dengan sukarela mengosongkan rumahnya guna pembangunan bandara baru untuk kepentingan khalayak. Sukar menurut saya, membandingkan kepentingan umum dengan 670Ha pemukiman dan lahan pertanian. Karena ratusan hektar tersebut merupakan kehidupan bagi ribuan warga di Kulon Progo. Dibanding kepentingan kapital yang besar di belakang pembangunan bandara.

Dari Makassar, terpaut ribuan Kilometer dari Kulon Progo, melalui tulisan sederhana ini saya membela petani, minimal dari orang-orang bebal yang menyalahkan petani yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanahnya dari kepentingan modal.

Salam Berlawan!!

Penunjang Tulisan

 

KEGEMPARAN MAKASSAR UNTUK PRAHARA KULON PROGO

kencang

“Bagi saya, manusia tidak dibedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ateis. Tetapi dibagi diantara mereka yang tertindas dengan mereka yang menindas”

Carlos Alberto Christo-Teolog Pembebasan

Penggambaran Carlos terhadap real-nya hubungan antara manusia yang mengalami ketimpangan, mengundang pertanyaan “Apakah sebuah hubungan sedemikian rupa harus terilustrasikan secara vertikal? Tidak bisakah merata bagai permukaan kertas?”

Ingat saja kasus Pandang Raya, Bulogading, Bara-baraya dan Rembang. Tempat-tempat itu hanyalah sebagian kecil saksi dari banyaknya kasus penggusuran yang menjadi bukti ketertindasan mereka yang ditindas oleh hasrat pembangunan dan takkan pernah berhenti.

Mengatasnamakan kepentingan umum yang belum tentu umum! Perenggutan lahan tempat tinggal atau sumber penghasilan pun dihalalkan secara hukum. Dengan menggunakan sejumlah ayat-ayat di kitab suci dan hegemoni pemikiran bahwa dengan melawan berarti juga melanggar norma-norma bernegara, mereka yang tertindas ditenangkan, dininabobokkan dan diajarkan keikhlasan untuk menerima nasib ketertindasan mereka. Adalah kasus Kulon Progo contohnya.

Kabupaten Kulon Progo, khususnya Kecamatan Temon saat ini tengah masuk dalam wilayah pembangunan New Yogyakarta International Airport atau disingkat NYIA. Salah satu proyek strategis nasional di era Presiden SBY dan ditindak-lanjuti oleh Angkasa Pura I ini telah direncanakan sejak 2011 dengan meratakan pemukiman beserta lahan pertanian warga seluas 627 Ha. 160 Ha atau 27% Lahan Paku Alam dan 35 Ha (6%) milik instansi pemerintah juga ikut berpartisipasi. Dengan adanya pembangunan NYIA, Lahan Paku Alam dipindah tangankan kepada Negara pasca putusan Pengadilan Negeri Wates dan adanya keterangan pelepasan hak oleh BPN. NYIA diancang-ancang akan memiliki terminal seluas 130.000 m2. Proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan ini akan mampu menopang 45 pesawat yang hilir mudik di landasan pacu sepanjang 3.600 m2.

Kehadiran proyek strategis nasional ini bukannya tanpa masalah. Bandara Internasional yang diperkirakan akan kedatangan sekitar 41.000 penumpang/hari akan berdiri di kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan Perpres 28/2012 pasal 6 ayat 9 huruf d. Selain itu, kelompok kontra pembangunan NYIA juga mengklaim adanya cacat hukum dalam dokumen AMDAL yang menjadi rujukan terbitnya izin lingkungan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan alih fungsi lahan produktif sumber pangan seperti padi, cabai, singkong, dsb. juga menjadi alasan penolakan berdirinya bandar udara ini.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak ribuan jiwa yang bermukim di lima desa yaitu Sinditan, Palihan, Glagah, Kebon Rejo dan Jangkutan harus terungsikan dari tanah kelahirannya. Tanah harus dilihat bukan hanya sekedar faktor produksi dalam pengertian ekonomi, namun juga berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan bahkan secara menyeluruh memiliki makna religius. Marx menjelaskan keterkaitan aspek ekonomis dengan espek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat sebagai bangunan bawah pondasi bagian bawah bagi penopang bangunan atas yaitu sosial, politik dan budaya.

Dalam pengertian ini menjadi wajar jika warga menolak untuk digusur maupun tak menyerahkan lahan pertanian mereka. Bilapun diberikan penggantian rugi dengan setumpuk uang, namun siapa yang akan menjamin sistem sosial dan budaya mereka akan tetap utuh? Atau apakah keberadaan mereka cukup dianggap di Negara yang bukan hanya kaya Sumber Daya Alam tapi juga kaya akan kasus sengketa tanah?

Hingga malam ini (15/12) warga masih bertahan dan mengekspresikan penolakan mereka. Namun perlawanan mereka itu acap kali dihadiahi intimidasi dari aparatus represif negara. Pun perjuangan melalui jalur hukum nampaknya tidak melegakan pikiran para kelompok kontra NYIA. Pihak NYIA menang telak. Kini tersisa 28 rumah yang bertahan. Kamis (14/12) lalu pun SP III telah dilayangkan oleh pihak AP I kepada penghuni ke-28 rumah itu. Meskipun para penghuninya tak menjual tanahnya, namun pihak NYIA pun lebih bersikeras untuk memperoleh hak tanah dengan jalan konsinyasi.

Melihat masalah ini, Jum’at (15/12) sore tadi, tepatnya jam 16.00 WITA bertempat di depan pintu satu UNHAS, puluhan mahasiswa Makassar bersolidaritas meneriakkan penolakan penggusuran di Kulon Progo. Batu dan botol ditebar di jalanan sebagai bentuk kemarahan mahasiswa di Makassar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Di tengah aksi massa, aparat militer lengkap dengan senjata sempat mengganggu rangkaian aksi dengan menyuruh menghentikan aksi solidaritas. Tetapi, massa tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk solidaritas ke warga di Kulon Progo yang masih bertahan dengan konsekuensi mendapatkan kekerasan dari aparat. Aksi solidaritas ini juga menunjukkan bahwa perampasan lahan tetap subur sampai hari ini.

Dalam selebaran aksi yang disebar, massa aksi menyerukan upaya perlawanan yang harus terus  berlanjut, karena penindasan tidak pernah berhenti jika tidak dilawan. Dalam satu kesempatan seorang peserta aksi sempat berteriak kepada pengguna jalan, “kalian tidak akan pernah peduli dengan penggusuran atas nama pembangunan!”

Menjelang maghrib, tentara menggunakan dua kendaraan double cabin memaksa masuk ke dalam kampus UNHAS, bersama polisi menyisir area kampus. Ini berpotensi menjadi alasan bagi aparat represif untuk mengintervensi pergerakan mahasiswa.

            Katanya Aku dari tanah

            Katanya hidupku dari tanah

            Katanya matiku pun akan ke tanah

Penggalan puisi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah tanah. Tapi apakah tanah masih akan tetap ada pada generasi setelah kita? Atau jangan-jangan tanah nantinya bak mutiara, tersebunyi di bawah lautan tegel yang hanya dinikmati segelintir orang. Jika pun begitu, maka apa kabar petani kelak? Maka akan makan apa kita kelak?

#KamibersamaDhandy

 

WhatsApp Image 2017-09-08 at 20.02.51.jpeg

SAFEnet Meminta Segera Hentikan Pemidanaan Aktivis Yang Menyampaikan Kritik Karena Akan Membahayakan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Dalam catatan SAFEnet, setidaknya ada 35 orang aktivis yang dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

 

Jakarta, 7 September 2017 – Di tahun 2017, secara berturut-turut Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara SAFEnet menerima sejumlah laporan mengenai upaya pemidanaan sejumlah aktivis mulai dari Mohamad Aksa Patundu aktivis anti-korupsi di Tojo Una-una, Sulawesi Tenggara, Rusdianto Samawa aktivis nelayan tradisional di Jakarta, Stanly Handry Ering whistleblower kasus korupsi di Manado, Edianto Simatupang aktivis lingkungan di Tapanuli Selatan, dan Novel Baswedan penyidik senior KPK.

Sejumlah nama aktivis ini menghadapi situasi hukum di mana para pelapornya adalah pejabat publik negara. Mohamad Aksa Patundu dilaporkan oleh Kapolres Tojo Una-una (Touna) karena sebelumnya Aksa melaporkan yang bersangkutan ke Propam atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek dari Pemda Touna. Rusdianto Samawa dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Stanly Handry Ering mendekam di tahanan atas laporan Mantan Rektor Prof. Dr. Philoteus Tuerah dan Rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Runtuwene yang juga istri Walikota Manado. Edianto Simatupang baru saja selesai diperiksa sebagai tersangka atas laporan Bupati Tapanuli Selatan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lalu Novel Baswedan dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. (lebih…)

GERAK PENDIDIKAN DAN KAMERAD: DARI PENDIDIKAN GRATIS, PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER, SAMPAI DEMOKRATISASI KAMPUS

img_0138.jpg

Massa aksi KAMERAD

LAW UNHAS, Makassar – Selasa (2/5) Pukul 10.41 WITA, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerak Pendidikan (Gerakan Rakyat untuk Pendidikan) berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan. Dalam aliansi ini organ yang bergabung yaitu organ mahasiswa, serikat buruh dan gerakan perempuan.  Organ – organ tersebut adalah GSBN, FPBN, SP-ANGING MAMMIRI, KPO-PRP, FMD-SGMK, PEMBEBASAN, SMI, FMK MAKASSAR, SRIKANDI, PMII RAYON HUKUM UMI, FORMAT, FORWA MAKASSAR, HMJ PPKN UNM, LAW UNHAS, ANIMASI FE UNM, FOSIS UMI, FP2M, dan PMII RAYON PAI UMI.

Setelah terkumpul massa sekitar 100 orang, pukul 10.50 massa aksi pun bergerak menuju titik aksi yaitu di kolong jalan layang. Pada pukul 11.07 WITA, massa aksi tiba di kolong jalan layang. Sebelum melakukan varian aksi, massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena aparat menghalangi spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena setelah itu spanduk utama pun terbentang. Hal ini terjadi beberapa menit sebelum orasi politik dimulai pada pukul 11.21 WITA. Semua perwakilan organ yang tergabung dalam Gerak Pendidikan menyampaikan orasi politiknya beberapa kali sempat terdengar alunan lagu perjuangan. Ditengah-tengah aksi, satu organ lain yang bergabung yaitu komunal.

Pendidikan yang merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dalam BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, setelah amandemen. Pasal 28 ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasanya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia”. Maka aliansi ini menuntut untuk diwujudkannya pendidikan gratis dalam rangka melawan kapitalisme pendidikan.

IMG_0157.JPG

Spanduk KAMI INGIN PENDIDIKAN GRATIS dari KAMERAD

Selain itu, fenomena lembaga pendidikan hari ini menunjukkan pula taring otoritarian. Menutup keran demokrasi dengan tidak melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan, tidak transparan, diskriminatif, dan kekerasan akademik bukan lagi hal lumrah yang ditemui dalam kampus. Hal ini jelas dapat kita temui dalam salah satu tuntutan front Gerak Pendidikan untuk dihentikannya pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan serta dikembalikannya independensi lembaga kemahasiswaan.

Tuntutan lain yang diangkat oleh aliansi ini yaitu, mereka menginginkan diwujudkannya pendidikan yang berperspektif gender dan transparansi serta akuntabilitas di instansi pendidikan.

Jafar, humas aksi mengatakan bahwa tuntutan yang disuarakan hari ini merupakan gabungan dari tuntutan tiap sektor yang tergabung dalan aliansi Gerak Pendidikan namun tuntutan tersebut tetap dalam koridor pendidikan. “aksi ini bukan hanya untuk hari ini saja, mereka menjanjikan akan terus mengawal isu mengenai pendidikan ini.” Lanjut, Jafar.

Pukul 13.20 WITA tanda-tanda selesainya aksi pun terlihat, sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap perwakilan organ, massa aksi pun kemudian bergerak menuju ke dinas ketenagakerjaan.

Jpeg

Massa aksi GERAK Pendidikan

BERSELANG BEBERAPA jam setelah aksi Gerak Pendidikan,  KAMERAD satu front dengan massa yang besar turun pula memperingati hari pendidikan 2 mei 2017. KAMERAD yang merupakan singkatan dari Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan merupakan front hasil gabungan beberapa organ, yakni BEM KEMA FAPERTA UH, BEM UNM, BEM Ekonomi Unibos, Dema Febi UIN, BEM FT UIM, Teknik Unifa, Manajemen Sistem Bongaya, DEMA Saintek UIN, DEMA Adab UIN, UKPM UH, PNUP, BEM SOSPOL UNIBOS, PPMI, HIMAPOL UIN, FMN Cab. Makassar, Senat Ekonomi UH, dan HIMAHI UH.

Front ini ditandai dengan kostum berbaju hitam dengan berbagai atribut pelengkap seperti spanduk dan pataka. Sebagian organ yang tergabung memiliki ciri khas masing-masing yang ditandai dengan penggunaan atribut yang khas, seperti FMN yang menggunakan kain ikat kepala putih bertuliskan FMN dan penggunaan topi petani oleh massa dari BEM KEMA FAPERTA UNHAS. Terlihat massa aksi berjumlah sekitar 500 orang yang berdatangan dari arah jalan perintis dan jalan urip sumaharjo menuju kampus UMI sebagai lokasi bertemu berbagai organ yang tergabung didalamnya. Sejak pukul 14:00 WITA KAMERAD mulai memadati halaman parkiran UMI.

Setelah waktu bergeser ke pukul 15:02 WITA massa aksi mulai bergerak kearah kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan berjalan kaki. Gema nyanyian khas Perjuangan mahasiswa serta suguhan orasi politik semakin mewarnai momentum hari pendidikan ini. Sesekali aksi massa harus terhenti akibat front Pro Demokrasi dan Pemuda Pancasila yang menerobos ke tengah barisan aksi massa untuk membuka jalan serta upaya kondusif kantor DPRD Sul-sel karena diisukan sempat terjadi kericuhan.

p_20170502_1525131.jpg

 

Baru pada pukul 15:54 WITA massa tiba di halaman depan kantor DPRD sul-sel. Dibawah gedung DPRD terlihat barisan aparat kepolisian lengkap dengan senjata dan pakaian yang safety seolah menyiratkan akan terjadi sebuah bentrokan. Aksi demonstrasi di buka oleh arahan Jendral Lapangan bernama Mudabbir yang mengkampanyekan diberlakukannya pendidikan gratis dan demokratisasi kampus. Setelah itu diikuti dengan orasi politik oleh perwakilan BEM Faperta UH, “Pendidikan gratis bukan ilusi. Pemberlakuan pendidikan gratis bukan tanpa contoh, sebut saja Kuba yang memberlakukan kebijakan ini…” ujarnya. Melirik ke dinding-dinding kantor DPRD dibentangkan spanduk yang salah satunya bertuliskan kami ingin pendidikan gratis, menjadi penghias yang otentik pada momentum tahunan ini. Semangat yang membara terlihat ketika hujan turun aksi massa tidak beranjak dari barisan dan tetap meneriakkan aspirasinya.

“jika terus begini, jika biaya pendidika terus naik dan upah justru ke arah yang terbalik, semakin rendah dari hari ke hari. Sementara di saat yang bersamaan rasa lapar mendesak kita untuk berusaha demi sesuap nasi. Di saat itulah para pelajar dan mahasiswa miskin akan bersatu, dan memakan entah rektor atau para dosen entah kepala sekolah atau para guru” – KAMERAD

Setelah hujan mulai redah anggota DPRD dari anggota komisi E dan komisi A menanggapi aksi ini dengan menemui massa. Mereka menyatakan sikap dengan secara institusi mendukung tuntutan KAMERAD, tapi disisi lain anggota DPRD tersebut juga menyatakan bahwa mereka bukanlah badan eksekutif. Pernyataan dari anggota DPRD ditolak oleh massa dengan alasan jawaban tersebut sudah beberapa kali dikemukakan oleh pihak DPRD namun tidak pernah membuahkan hasil. Ketidakpuasan akan respon yang diberikan berujung pada tuntutan untuk menginap di kantor DPRD yang merupakan bentuk intervensi kepada pihak DPRD untuk segera membahas permasalahan ini. Hal inipun kemudian disetujui oleh pihak DPRD namun aksi massa akan di kawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sesuatu yang begitu miris ketika Kantor DPRD merupakan rumah bagi rakyat namun harus dikawal oleh aparat kepolisian laiknya penjahat. Kekecewaan massa aksi dimanifestasikan dalam wujud sorakan tak senonoh pada para anggota DPRD. Hal ini kemudian dirembukkan kembali oleh organ-organ yang tergabung dalam KAMERAD, alhasil sebagian organ sepakat mengurungkan niatnya karena pertimbangan kondisi tidak akan kondusif walau dengan massa sebanyak itu. Tepat pada pukul 17.55 WITA sebagian massa aksi membubarkan diri.

(Dibas, Nur Azizah, Nurul Taufik, Nani/Agung)

Geliat Proletariat Di Bawah Jalan Layang

Untitled-1.png

Gabungan massa aksi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan

Reporter-penulis: Agung, Mahatir, Maula.

Editor: Maula

LAW UNHAS, Makassar – Senin (1/5) jalan layang Makassar kembali riuh. Tepat di tengah, dua mobil komando besar berhadapan, bersahutan dengan masing-masing pengeras suara menggemakan caci maki terhadap sistem kapitalisme yang mengekang. Selang beberapa saat di tengah hari, dua ratus rombongan motor dengan dipandu empat mobil komando kembali meramaikan kolong jalan layang yang sebelumnya sudah telah sesak akan massa. Sedikit ke selatan, rombongan berbaju hitam, dengan riang, tak luput menggelorakan semangat anti kapitalisme mereka, namun kali ini dengan nyanyian sederhana nan berani: “Kami anti kapitalisme, Kami anti otoritarian, hancurkan negara, hancurkan birokrasi hancurkan! Hancurkan! Hancurkan!” Inilah geliat gerakan sosial di kolong jembatan layang (fly over) Makassar, yang historisitasnya dibangun sejak pertama kali difungsikan: lokus aksi massa di Makassar. Kali ini, di momen bersejarah 1 Mei, kawan-kawan buruh berkuasa dalam menduduki monumen bersejarah bagi gerakan sosial tersebut, kolong jembatan layang.

4 Front Antikapitalisme Di Kolong Jalan Layang

Salah satu aliansi buruh, kelompok mahasiswa dan gerakan pemuda yang tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Rakyat Untuk Buruh ikut ambil bagian dalam momen 1 Mei tersebut. Dalam aliansi ini organ yang tergabung antara lain adalah GSBN-SGBN, FNPBI, FPBN,SJPM, PKMTS, SRIKANDI, FMK, LBH MAKASSAR, FMD-SGMK, KOMUNAL, SMI, SP ANGING MAMIRI, PEMBEBASAN, KPO, PRP MAKASSAR, FAI UMI, PMII rayon HUKUM UMI, PMII rayon FAI UMI, HMJ Antropologi UNM, HIPMAKOT, BEM FISIP UNM, FORWA, HMJ PPKN, SEHATI MAKASSAR. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang mengenakan atribut merah tersebut mulai membakar semangat massa dengan melakukan orasi-orasi diatas mobil komando. Dalam orasi yang menggema di sepanjang kolong jalan layang, hal yang paling ditekankan ialah perlawanan terhadap sistem kapitalisme sebagai sistem yang menindas baik di sektor perburuhan maupun di sektor pendidikan. “Buruh dan mahasiswa bersatu melawan kapitalisme,” begitu penggalan orasi yang di lantangkan oleh salah seorang orator dari aliansi tersebut. Beberapa masalah yang acapkali muncul dalam dunia perburuhan seperti PHK yang sewenang-wenang, hak atas pesangon saat PHK yang kurang bahkan tidak terbayarkan, skorsing tanpa alasan yang jelas, upah yang tidak layak, diskriminasi, sistem kerja outsourcing, Jamsostek yang tidak dibayarkan, pemberangusan serikat, kriminalisasi dan kekerasan seksual yang dialami buruh perempuan masih tetap menjadi isu penting yang mengemuka di aksi 1 Mei kali ini.

Setelah cukup lama melantangkan suara-suara protes dan tuntutan, sekitar pukul 13.00 WITA massa aliansi dengan estimasi 700 orang mulai bergerak meninggalkan kolong jalan layang lalu melakukan konvoi dengan sepeda motor bersama dengan mobil komando. Rute yang diambil dalam konvoi tersebut ialah Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Kartini – Jl. Bontolempangan – Jl. Hasanuddin – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mesjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo lalu berakhir di Taman Makam Pahlawan. Sepanjang konvoi, sembari tetap mengkampanyekan tuntutan, massa aliansi juga menginstruksikan kepada setiap toko yang kiranya mempekerjakan buruh agar menutup tokonya dan meliburkan para pekerjanya. Ini dilakukan agar setiap lapisan buruh tanpa terkecuali sanggup menyuarakan tuntutannya dalam tempat kerja.

Sedikit ke pinggir kolong jalan layang, sekelompok massa yang berpakaian hitam-hitam dengan bendera merah-hitam, mengatas-namakan Komite Anti Otoritarian, juga ikut ambil bagian dalam aksi serta turut memberikan warna dalam momentum 1 Mei hari ini. Massa yang diusung dari berbagai kalangan ini melakukan long-march dari Universitas Hasanuddin hingga berakhir di kolong jalan layang. “ SYARAT REVOLUSI SOSIAL ADALAH PENGHANCURAN KAPITALISME & OTORITARIANISME” ialah seruan yang dikampanyekan oleh Komite Anti Otoritarian terpampang dengan jelas di spanduk 3×2 meter yang dibentangkan selama long-march. Selain spanduk terdapat beberapa pataka yang berisi tuntutan seperti: pecat para majikan demi revolusi sosial, ambil alih alat produksi dibawah kendali pekerja, lawan larangan berserikat dan hapus sistem kerja outsourcing, semakin meramaikan gambaran tuntutan yang mengemuka di aksi 1 Mei hari ini.

Bising suara perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang menindas dan mengekang—dimana buruh mengalami kondisi ketidakadilan dari masalah pembebanan jam kerja, pemberian upah yang tidak layak hingga pembatasan berserikat—semakin menjadi ketika massa dari Komite Anti Otoritarian mulai berdiri dan merapatkan barisan. Seraya membentangkan kembali spanduk tuntutan, hingga mengacungkan pataka-pataka sambil berorasi, massa aksi lalu menyanyikan lagu perjuangan buruh internasional, internasionale, serta meneriakkan slogan anti otoritarianisme yang mereka usung. Setelah keriuhan yang membakar semangat tersebut, massa dari Komite Anti Otoritarian membubarkan diri sembari kembali mempersiapkan barisan untuk melakukan konvoi sembari membagikan selebaran front.

20170501_122912

Massa aksi dan Pataka Komite Anti Otoritarian

Selain kedua aliansi tadi, bertempat di sebelah timur kolong jembatan layang, hadir pula Aliansi Serikat Solidaritas Kemandirian Rakyat. Dalam aliansi ini tergabung FSPBI, KSN, GRD, SPMN, dan BEM FT-UIM. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang berestimasikan 400an massa telah menggelorakan protes-protes mereka terhadap berbagai macam permasalahan hak-hak normatif yang sudah seharusnya telah didapatkan para pekerja. Berbagai macam tuntutan yang dikumandangkan aliansi berkutat pada penolakan BPJS Kesehatan, hentikan politik upah murah, sistem kerja kontrak/outsourcing, tolak privatisasi BUMN di Indonesia, hentikan pemberangusan serikat, tolak penggusuran dam perampasan hak hidup, tolak kriminalisasi buruh, tani, dsb.

Dengan berbaju merah bersama ratusan massa ditambah dengan orasi-orasi politik yang digemakan, suasana ramai seakan semakin membakar semangat massa. Selain tuntutan akan hak normatif, aliansi juga menuntut sektor lain, seperti pendidikan. Bagi aliansi ini, pendidikan gratis dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang jelas untuk terus dikumandangkan.

Ilham Rahman atau kerap disapa Ian, Koordinator Media dan Propaganda Serikat Pemuda Mahasiswa Nusatara (SPMN), mengatakan bahwa sektor pendidikan dan perjuangan dengan kelas pekerja-proletar dengan artian luas, merupakan hal yang tidak terpisah. Upah rendah yang masih membayangi kelas pekerja dan pendidikan mahal adalah hal yang harus terus dilawan. “Momentum mayday dan aksi massa harus tetap dilakukan dalam setiap jalan perjuangan. Inilah jalan untuk merebut hak kaum buruh dan menuntut hidup yang lebih baik.” Ujar Ian yang merupakan mahasiswa asal Ternate.

Sebelum di kolong jalan layang yang merupakan titik aksi kedua, sejak pukul 08.00 WITA aliansi bergerak menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara adalah titik aksi pertama yang seharusnya ditempati oleh aliansi. Namun, sebelum sampai di titik aksi, di bagian luar bandara telah dijaga oleh ratusan satuan Brigade Mobil dengan truk polisi berjumlah 8 buah. Setelah melakukan koordinasi antar pemimpin dan anggota, aliansi setuju untuk langsung menuju titik aksi selanjutnya.

Tepat pada pukul 12.02 WITA aliansi bergerak menuju kantor gubernur sebagai titik aksi selanjutnya. Sesampai di tujuan, beberapa orator dari setiap organ yang terlibat memberikan orasi politik. Sembari memberikan orasi politik, massa aksi juga membakar kardus-kardus yang bertuliskan tolak MEA, Cabut PP 78 dan Jokowi-JK Antek Imperalisme . Tidak lama setelah pembakaran kardus dan ban, aliansi berlanjut menuju pintu 2 Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menjadi tempat massa untuk selanjutnya bubar.

INDONESIA DARURAT KETANAGAKERJAAN – SELAMATKAN PEKERJA INDONESIA.Seperti itu kalimat yang terpampang pada baliho aliansi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan (GBS). Dari arah kantor DPRD Provinsi, kehadiran GBS sedikit mengejutkan massa aksi di kolong jalan layang. Pasalnya keriuhan suara kendaraan yang tinggi dan hadirnya empat mobil komando menjadi kesan pembuka penanda kedatangannya. GBS Sendiri merupakan aliansi yang berbeda dari tiga front sebelumnya. Mereka tiba di kolong jalan layang tepat pada pukul 12.35 WITA. Berseragam dengan berbagai warna seperti merah, kuning, biru, ungu, coklat menghiasi dan menambah suasana perjuangan front yang lain.

GBS yang berestimasikan 1000 massa terdiri atas berbagai organ-organ kelas pekerja. Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah salah satu organ yang tergabung dalam GBS. Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Parisiwata dan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank dan Asuransi dsb hadir pula dalam aliansi ini.

Dalam aksi kali ini GBS membawa 12 tuntutan, yang berkisar soal Peraturan Pemerintah no.78 tahun 2015, sistem kerja kontrak/outsourching, penghancuran serikat, dan berbagai tuntutan lainnya. Bagi GSB, seperti persoalan penghancuran serikat adalah masalah yang mendesak untuk cepat diselesaikan. Kasus-kasus semacam ini masih banyak ditemui di setiap perusahaan multinasional-BUMN di Makassar. Persoalan ini baru saja terjadi di PT Menara Angkasa Semesta, bertempat di bandara Sultan Hasanuddin Makassar serta juga merupakan salah satu unit usaha dari MENARA GROUP, yang melakukan suatu penghancuran serikat di perusahaan tersebut. Imbasnya, PT Menara Angkasa Semesta melakukan pemberhentian terhadap 12 karyawan yang terlibat dalam pembetukan serikat tersebut.

“hal-hal seperti penghancuran serikat tidak bisa didiamkan. Harus selalu dilawan dan diperjuangkan. Karena berserikat adalah Hak untuk seluruh pekerja dan setiap orang.” Kata Agus Toding, yang sekarang menjadi ketua DPP GSBMI.

Satu hal menarik dari aksi GBS pada May Day kali ini adalah varian aksinya. Selain melakukan pembentangan spanduk, orasi politik, bernyanyi dan berjoget menjadi varian menarik bagi GBS untuk tetap menjaga semangat massa aksinya. Tak hanya massa aksi yang berjoget, para polwan yang berjaga di kolong jalan layang ikut pula berjoget.

Dan tepat pada pukul 13.49 WITA, aliansi GBS menuju titik aksi selanjutnya.

 

20170501_134014

Gabungan massa aksi Gerakan Rakyat untuk Buruh

Pusaran tak berujung Darurat Ketanagakerjaan

Pada aksi May Daya kali ini, wacana yang menyeruak dan menjadi tuntutan setiap aliansi pekerja adalah Peraturan Pemerintah tentang pengupahan no.78 tahun 2015 dan penghapusan sistem kerja kontra/outsourching. Dalam persoalan PP pengupahan no.78, pencabutan menjadi ujung gerakan kali ini. Apa yang kontradiktif dalam PP 78 ini adalah penghapusan peran serikat  buruh dalam penentuan kenaikan upah. Hal ini dimungkinan sebab dalam pasal PP 78 dijelaskan bahwa kenaikan upah ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, PP 78 juga melabrak Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pasalnya, upah dalam UU 13 mengharuskan agar upah diatur oleh tiga pengampu kebijakan, gubernur, dewan pengupahan, dan suara buruh.

Persoalan lain dalam aksi ini adalah pekerja kontrak atau outsorching. Sistem kerja outsourching, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, juga mempunyai  persoalan dalam praktiknya. Praktik tersebut bisa dilihat penerapannya pada perusahaan-perusahaan plat merah atau milik BUMN. Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut telah diatur bahwa para pekerja outsourching yang telah memenuhi syarat dapat segera menjadi pekerja tetap. Namun kenyataan berbicara lain, masih banyak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya para pekerja outsourching berada dalam bayang kehilangan pekerjaan karena sistem yang berbasis kontrak tersebut.

Selain dua wacana di atas yang terus menerus digulirkan oleh kelas pekerja, pada May Day kali ini, yang turut disemarakkan dari sektor selain buruh seperti mahasiswa dan warga pinggir kota, persoalan dalam sektor lain tersebut juga mengemuka dan menjadi tuntutan. Misalkan, untuk menyebut beberapa diantaranya, adalah sektor pendidikan dan perampasan ruang hidup (penggusuran).

Pada sektor pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, wacana komersialisasi mempunyai akar historis sejak tahun 2007. Menyeruaknya wacana komersialisasi dimulai ketika 2007 draft RUU BHP yang mengatur bagaimana otonomisasi perguruan tinggi dalam pengelolan sektor non-akademik termasuk keuangan-pendanaan turut diatur. RUU ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2012 wacana soal komersialisasi pendidikan kembali bergulir. Hal ini disebabkan semangat Undang-Undang Perguruan Tinggi linier dengan RUU BHP yang telah dihapus sebelumnya. Sampai sekarang wacana inilah yang terus berkembang dan ditolak oleh berbagai massa aksi.

Wacana yang juga menjadi sorotan pada aksi May Day kali ini adalah persoalan perampasan ruang hidup. Akhir-akhir ini, soal perampasan ruang hidup atau penggusuran juga hangat diperbincangkan dan diperjuangkan dalam beberapa barisan front massa aksi. Untuk mengambil contoh paling dekat atau dalam wilayah Makassar, adalah upaya perampasan tanah Bara-Baraya oleh satuan TNI. Persoalan ini dalam kelanjutan kasusnya, para mafia tanah dan bekerja sama dengan para investor properti/perumahan berencana memberangus ruang hidup warga bara-baraya yang terancam tergusur.

Jika di tahun-tahun sebelumnya semarak mayday dipenuhi oleh sekumpulan massa berseragam serikat buruh maka mayday Makassar kali ini turut diramaikan oleh para pekerja muda berpakaian serba hitam, terhimpun dalam Komite Anti-Otoritarian. Jika front lain memasukkan banyak kontradiksi kehidupan buruh dalam alam kapitalisme, maka barisan hitam-hitam ini hanya membawa sebaris kalimat berani: Syarat Revolusi Adalah Penghancuran Kapitalisme dan Otoritarianisme. Apa yang ditawarkan oleh front ini adalah demokrasi langsung yang mana bentuk organisasi atau serikat yang tersentralisir dan hirarkis menjadi tidak relevan. Tepat pada momen mayday kali ini, Komite Anti-Otoritarian hanya ingin memperlihatkan satu poros lain dalam perlawanan terhadap kapitalisme.

Ditengah hiruk pikuk perayaan hari buruh di Makassar, di bawah jalan layang, melayang pertanyaan berulang, mengapa upah murah, mengapa sistem kerja outsorching, mengapa privatisasi pendidikan, hingga mengapa penggusuran masih harus kita tuntut dan tidak pernah berakhir dalam tiap mayday?  Apakah kesemuanya memang menjadi logika internal dalam sistem pelipatgandaan uang bernama kapitalisme? Ataukah mungkin pada akhirnya kita sudah harus menemukan sendi penegak sistem tersebut untuk kemudian dirubuhkan? Yang pasti, sampai jumpa di mayday berikutnya, usaha tanpa lelah dalam melawan penghisapan!

TIDAK ADA KEADILAN DI HARI LIBUR

Oleh Muhammad Rusydi Ashri

_temp_1493404184126.jpg

Setelah menggusur 102 KK di Asrama Tentara Bara-baraya  akhir Desember 2016, pihak Kodam kembali berencana menggusur sebanyak 20 rumah seluas 6202,10 M2 di Jalan Abu Bakar Lambogo RT 06 RW 04, dan 8 rumah Jalan Kerung-kerung Lorong 1 RT 01 RW 01 seluas 685 M2.  Bagi TNI-AD, 28 rumah tersebut masuk dalam wilayah okupasi tanah klaimnya, bahwa tanah seluas 28.970.10 M2 termasuk dalam tanah sewa TNI-AD dengan Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika (pemilik tanah sertifikat nomor 4) dan surat ahli waris tanggal 9 Mei 2016 tentang permohonan pengembalian tanah okupasi yang disewa TNI-AD. Singkatnya, Kodam dengan “berbaik hati” ingin mengembalikan tanah di sertifikat nomor 4 ke ahli waris.

Buntungnya “kebaikan hati” TNI-AD mengakibatkan kondisi pendidikan Nining pelajar kelas 2 SMA terhambat. Nining terpaksa tidak mengikuti proses belajar mengajar seperti anak sekolah lainnya. Nining memilih menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Kamis, 27 April 2017). Menurutnya rumah yang dia tempati merupakan hak yang musti dipertahankan, keberaniannya melawan tirani militer muncul karena masa depan  diri beserta keluarganya ikut terancam.

Warga bara-baraya memutuskan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar yang telah mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama Moedhinoeng Dg. Matika di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sidang dimulai pukul 10:22 WITA dipadati warga Bara-baraya dan 50-an aparat kepolisian lengkap dengan senjatanya dan beberapa intel tentara.

Dalam pembacaan putusannya majelis hakim menolak gugatan warga karena bukti warga berupa akta jual beli dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek hukum. “Sebaiknya gugatan ini dilakukan di jalur keperdataan”, ucap Mustamar sebagai Hakim yang memimpin sidang. Warga yang menghadiri persidangan tidak berterima dengan hasil sidang yang dibacakan majelis hakim, bahkan beberapa warga histeris memaki hukum yang tidak memihak ke orang kecil, warga kecewa hilangnya keadilan di negeri ini.

…pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

INTIMIDASI TNI DAN PELANGGARAN HAM

Terhitung sejak 17 Maret 2017, warga Bara-baraya bersatu memblokade sebagian jalan Abu Bakar Lambogo, tak jarang pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

Sebelumnya, pihak TNI-AD dalam menggusur Asrama Bara-baraya melakukan tindak “barbar” dengan menelantarkan perabotan serta beberapa harta benda warga, sebagian besar perabotan warga seperti kursi, meja, lemari rusak akibat diguyur hujan berganti terik matahari. Tindakan TNI-AD bertentangan dengan Standar Hak Asasi Manusia yang temaktub dalam komentar umum Kovenan Ekonomi Sosial Budaya Nomor 7 tahun 1997 dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions tentang penggusuran paksa. Kovenan tersebut melarang penghancuran properti pribadi warga yang akan digusur. Kodam VII Wirabuana (sekarang XIV Hasanudin) hendaknya tidak mengabaikan seruan PBB dalam penegakan HAM, jika tidak julukan sebagai pelanggar HAM terberat akan terus melekat di pundak kalian!

Semoga saja, sekelumit masalah diatas bisa cepat selesai dan tak ada lagi istilah Nining meliburkan diri karena rumahnya terancam tergusur.

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

%d blogger menyukai ini: