LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi

Category Archives: Berita Advokasi

GERAK PENDIDIKAN DAN KAMERAD: DARI PENDIDIKAN GRATIS, PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER, SAMPAI DEMOKRATISASI KAMPUS

img_0138.jpg

Massa aksi KAMERAD

LAW UNHAS, Makassar – Selasa (2/5) Pukul 10.41 WITA, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerak Pendidikan (Gerakan Rakyat untuk Pendidikan) berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan. Dalam aliansi ini organ yang bergabung yaitu organ mahasiswa, serikat buruh dan gerakan perempuan.  Organ – organ tersebut adalah GSBN, FPBN, SP-ANGING MAMMIRI, KPO-PRP, FMD-SGMK, PEMBEBASAN, SMI, FMK MAKASSAR, SRIKANDI, PMII RAYON HUKUM UMI, FORMAT, FORWA MAKASSAR, HMJ PPKN UNM, LAW UNHAS, ANIMASI FE UNM, FOSIS UMI, FP2M, dan PMII RAYON PAI UMI.

Setelah terkumpul massa sekitar 100 orang, pukul 10.50 massa aksi pun bergerak menuju titik aksi yaitu di kolong jalan layang. Pada pukul 11.07 WITA, massa aksi tiba di kolong jalan layang. Sebelum melakukan varian aksi, massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena aparat menghalangi spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena setelah itu spanduk utama pun terbentang. Hal ini terjadi beberapa menit sebelum orasi politik dimulai pada pukul 11.21 WITA. Semua perwakilan organ yang tergabung dalam Gerak Pendidikan menyampaikan orasi politiknya beberapa kali sempat terdengar alunan lagu perjuangan. Ditengah-tengah aksi, satu organ lain yang bergabung yaitu komunal.

Pendidikan yang merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dalam BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, setelah amandemen. Pasal 28 ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasanya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia”. Maka aliansi ini menuntut untuk diwujudkannya pendidikan gratis dalam rangka melawan kapitalisme pendidikan.

IMG_0157.JPG

Spanduk KAMI INGIN PENDIDIKAN GRATIS dari KAMERAD

Selain itu, fenomena lembaga pendidikan hari ini menunjukkan pula taring otoritarian. Menutup keran demokrasi dengan tidak melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan, tidak transparan, diskriminatif, dan kekerasan akademik bukan lagi hal lumrah yang ditemui dalam kampus. Hal ini jelas dapat kita temui dalam salah satu tuntutan front Gerak Pendidikan untuk dihentikannya pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan serta dikembalikannya independensi lembaga kemahasiswaan.

Tuntutan lain yang diangkat oleh aliansi ini yaitu, mereka menginginkan diwujudkannya pendidikan yang berperspektif gender dan transparansi serta akuntabilitas di instansi pendidikan.

Jafar, humas aksi mengatakan bahwa tuntutan yang disuarakan hari ini merupakan gabungan dari tuntutan tiap sektor yang tergabung dalan aliansi Gerak Pendidikan namun tuntutan tersebut tetap dalam koridor pendidikan. “aksi ini bukan hanya untuk hari ini saja, mereka menjanjikan akan terus mengawal isu mengenai pendidikan ini.” Lanjut, Jafar.

Pukul 13.20 WITA tanda-tanda selesainya aksi pun terlihat, sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap perwakilan organ, massa aksi pun kemudian bergerak menuju ke dinas ketenagakerjaan.

Jpeg

Massa aksi GERAK Pendidikan

BERSELANG BEBERAPA jam setelah aksi Gerak Pendidikan,  KAMERAD satu front dengan massa yang besar turun pula memperingati hari pendidikan 2 mei 2017. KAMERAD yang merupakan singkatan dari Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan merupakan front hasil gabungan beberapa organ, yakni BEM KEMA FAPERTA UH, BEM UNM, BEM Ekonomi Unibos, Dema Febi UIN, BEM FT UIM, Teknik Unifa, Manajemen Sistem Bongaya, DEMA Saintek UIN, DEMA Adab UIN, UKPM UH, PNUP, BEM SOSPOL UNIBOS, PPMI, HIMAPOL UIN, FMN Cab. Makassar, Senat Ekonomi UH, dan HIMAHI UH.

Front ini ditandai dengan kostum berbaju hitam dengan berbagai atribut pelengkap seperti spanduk dan pataka. Sebagian organ yang tergabung memiliki ciri khas masing-masing yang ditandai dengan penggunaan atribut yang khas, seperti FMN yang menggunakan kain ikat kepala putih bertuliskan FMN dan penggunaan topi petani oleh massa dari BEM KEMA FAPERTA UNHAS. Terlihat massa aksi berjumlah sekitar 500 orang yang berdatangan dari arah jalan perintis dan jalan urip sumaharjo menuju kampus UMI sebagai lokasi bertemu berbagai organ yang tergabung didalamnya. Sejak pukul 14:00 WITA KAMERAD mulai memadati halaman parkiran UMI.

Setelah waktu bergeser ke pukul 15:02 WITA massa aksi mulai bergerak kearah kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan berjalan kaki. Gema nyanyian khas Perjuangan mahasiswa serta suguhan orasi politik semakin mewarnai momentum hari pendidikan ini. Sesekali aksi massa harus terhenti akibat front Pro Demokrasi dan Pemuda Pancasila yang menerobos ke tengah barisan aksi massa untuk membuka jalan serta upaya kondusif kantor DPRD Sul-sel karena diisukan sempat terjadi kericuhan.

p_20170502_1525131.jpg

 

Baru pada pukul 15:54 WITA massa tiba di halaman depan kantor DPRD sul-sel. Dibawah gedung DPRD terlihat barisan aparat kepolisian lengkap dengan senjata dan pakaian yang safety seolah menyiratkan akan terjadi sebuah bentrokan. Aksi demonstrasi di buka oleh arahan Jendral Lapangan bernama Mudabbir yang mengkampanyekan diberlakukannya pendidikan gratis dan demokratisasi kampus. Setelah itu diikuti dengan orasi politik oleh perwakilan BEM Faperta UH, “Pendidikan gratis bukan ilusi. Pemberlakuan pendidikan gratis bukan tanpa contoh, sebut saja Kuba yang memberlakukan kebijakan ini…” ujarnya. Melirik ke dinding-dinding kantor DPRD dibentangkan spanduk yang salah satunya bertuliskan kami ingin pendidikan gratis, menjadi penghias yang otentik pada momentum tahunan ini. Semangat yang membara terlihat ketika hujan turun aksi massa tidak beranjak dari barisan dan tetap meneriakkan aspirasinya.

“jika terus begini, jika biaya pendidika terus naik dan upah justru ke arah yang terbalik, semakin rendah dari hari ke hari. Sementara di saat yang bersamaan rasa lapar mendesak kita untuk berusaha demi sesuap nasi. Di saat itulah para pelajar dan mahasiswa miskin akan bersatu, dan memakan entah rektor atau para dosen entah kepala sekolah atau para guru” – KAMERAD

Setelah hujan mulai redah anggota DPRD dari anggota komisi E dan komisi A menanggapi aksi ini dengan menemui massa. Mereka menyatakan sikap dengan secara institusi mendukung tuntutan KAMERAD, tapi disisi lain anggota DPRD tersebut juga menyatakan bahwa mereka bukanlah badan eksekutif. Pernyataan dari anggota DPRD ditolak oleh massa dengan alasan jawaban tersebut sudah beberapa kali dikemukakan oleh pihak DPRD namun tidak pernah membuahkan hasil. Ketidakpuasan akan respon yang diberikan berujung pada tuntutan untuk menginap di kantor DPRD yang merupakan bentuk intervensi kepada pihak DPRD untuk segera membahas permasalahan ini. Hal inipun kemudian disetujui oleh pihak DPRD namun aksi massa akan di kawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sesuatu yang begitu miris ketika Kantor DPRD merupakan rumah bagi rakyat namun harus dikawal oleh aparat kepolisian laiknya penjahat. Kekecewaan massa aksi dimanifestasikan dalam wujud sorakan tak senonoh pada para anggota DPRD. Hal ini kemudian dirembukkan kembali oleh organ-organ yang tergabung dalam KAMERAD, alhasil sebagian organ sepakat mengurungkan niatnya karena pertimbangan kondisi tidak akan kondusif walau dengan massa sebanyak itu. Tepat pada pukul 17.55 WITA sebagian massa aksi membubarkan diri.

(Dibas, Nur Azizah, Nurul Taufik, Nani/Agung)

Geliat Proletariat Di Bawah Jalan Layang

Untitled-1.png

Gabungan massa aksi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan

Reporter-penulis: Agung, Mahatir, Maula.

Editor: Maula

LAW UNHAS, Makassar – Senin (1/5) jalan layang Makassar kembali riuh. Tepat di tengah, dua mobil komando besar berhadapan, bersahutan dengan masing-masing pengeras suara menggemakan caci maki terhadap sistem kapitalisme yang mengekang. Selang beberapa saat di tengah hari, dua ratus rombongan motor dengan dipandu empat mobil komando kembali meramaikan kolong jalan layang yang sebelumnya sudah telah sesak akan massa. Sedikit ke selatan, rombongan berbaju hitam, dengan riang, tak luput menggelorakan semangat anti kapitalisme mereka, namun kali ini dengan nyanyian sederhana nan berani: “Kami anti kapitalisme, Kami anti otoritarian, hancurkan negara, hancurkan birokrasi hancurkan! Hancurkan! Hancurkan!” Inilah geliat gerakan sosial di kolong jembatan layang (fly over) Makassar, yang historisitasnya dibangun sejak pertama kali difungsikan: lokus aksi massa di Makassar. Kali ini, di momen bersejarah 1 Mei, kawan-kawan buruh berkuasa dalam menduduki monumen bersejarah bagi gerakan sosial tersebut, kolong jembatan layang.

4 Front Antikapitalisme Di Kolong Jalan Layang

Salah satu aliansi buruh, kelompok mahasiswa dan gerakan pemuda yang tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Rakyat Untuk Buruh ikut ambil bagian dalam momen 1 Mei tersebut. Dalam aliansi ini organ yang tergabung antara lain adalah GSBN-SGBN, FNPBI, FPBN,SJPM, PKMTS, SRIKANDI, FMK, LBH MAKASSAR, FMD-SGMK, KOMUNAL, SMI, SP ANGING MAMIRI, PEMBEBASAN, KPO, PRP MAKASSAR, FAI UMI, PMII rayon HUKUM UMI, PMII rayon FAI UMI, HMJ Antropologi UNM, HIPMAKOT, BEM FISIP UNM, FORWA, HMJ PPKN, SEHATI MAKASSAR. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang mengenakan atribut merah tersebut mulai membakar semangat massa dengan melakukan orasi-orasi diatas mobil komando. Dalam orasi yang menggema di sepanjang kolong jalan layang, hal yang paling ditekankan ialah perlawanan terhadap sistem kapitalisme sebagai sistem yang menindas baik di sektor perburuhan maupun di sektor pendidikan. “Buruh dan mahasiswa bersatu melawan kapitalisme,” begitu penggalan orasi yang di lantangkan oleh salah seorang orator dari aliansi tersebut. Beberapa masalah yang acapkali muncul dalam dunia perburuhan seperti PHK yang sewenang-wenang, hak atas pesangon saat PHK yang kurang bahkan tidak terbayarkan, skorsing tanpa alasan yang jelas, upah yang tidak layak, diskriminasi, sistem kerja outsourcing, Jamsostek yang tidak dibayarkan, pemberangusan serikat, kriminalisasi dan kekerasan seksual yang dialami buruh perempuan masih tetap menjadi isu penting yang mengemuka di aksi 1 Mei kali ini.

Setelah cukup lama melantangkan suara-suara protes dan tuntutan, sekitar pukul 13.00 WITA massa aliansi dengan estimasi 700 orang mulai bergerak meninggalkan kolong jalan layang lalu melakukan konvoi dengan sepeda motor bersama dengan mobil komando. Rute yang diambil dalam konvoi tersebut ialah Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Kartini – Jl. Bontolempangan – Jl. Hasanuddin – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mesjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo lalu berakhir di Taman Makam Pahlawan. Sepanjang konvoi, sembari tetap mengkampanyekan tuntutan, massa aliansi juga menginstruksikan kepada setiap toko yang kiranya mempekerjakan buruh agar menutup tokonya dan meliburkan para pekerjanya. Ini dilakukan agar setiap lapisan buruh tanpa terkecuali sanggup menyuarakan tuntutannya dalam tempat kerja.

Sedikit ke pinggir kolong jalan layang, sekelompok massa yang berpakaian hitam-hitam dengan bendera merah-hitam, mengatas-namakan Komite Anti Otoritarian, juga ikut ambil bagian dalam aksi serta turut memberikan warna dalam momentum 1 Mei hari ini. Massa yang diusung dari berbagai kalangan ini melakukan long-march dari Universitas Hasanuddin hingga berakhir di kolong jalan layang. “ SYARAT REVOLUSI SOSIAL ADALAH PENGHANCURAN KAPITALISME & OTORITARIANISME” ialah seruan yang dikampanyekan oleh Komite Anti Otoritarian terpampang dengan jelas di spanduk 3×2 meter yang dibentangkan selama long-march. Selain spanduk terdapat beberapa pataka yang berisi tuntutan seperti: pecat para majikan demi revolusi sosial, ambil alih alat produksi dibawah kendali pekerja, lawan larangan berserikat dan hapus sistem kerja outsourcing, semakin meramaikan gambaran tuntutan yang mengemuka di aksi 1 Mei hari ini.

Bising suara perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang menindas dan mengekang—dimana buruh mengalami kondisi ketidakadilan dari masalah pembebanan jam kerja, pemberian upah yang tidak layak hingga pembatasan berserikat—semakin menjadi ketika massa dari Komite Anti Otoritarian mulai berdiri dan merapatkan barisan. Seraya membentangkan kembali spanduk tuntutan, hingga mengacungkan pataka-pataka sambil berorasi, massa aksi lalu menyanyikan lagu perjuangan buruh internasional, internasionale, serta meneriakkan slogan anti otoritarianisme yang mereka usung. Setelah keriuhan yang membakar semangat tersebut, massa dari Komite Anti Otoritarian membubarkan diri sembari kembali mempersiapkan barisan untuk melakukan konvoi sembari membagikan selebaran front.

20170501_122912

Massa aksi dan Pataka Komite Anti Otoritarian

Selain kedua aliansi tadi, bertempat di sebelah timur kolong jembatan layang, hadir pula Aliansi Serikat Solidaritas Kemandirian Rakyat. Dalam aliansi ini tergabung FSPBI, KSN, GRD, SPMN, dan BEM FT-UIM. Sejak pukul 11.00 WITA aliansi yang berestimasikan 400an massa telah menggelorakan protes-protes mereka terhadap berbagai macam permasalahan hak-hak normatif yang sudah seharusnya telah didapatkan para pekerja. Berbagai macam tuntutan yang dikumandangkan aliansi berkutat pada penolakan BPJS Kesehatan, hentikan politik upah murah, sistem kerja kontrak/outsourcing, tolak privatisasi BUMN di Indonesia, hentikan pemberangusan serikat, tolak penggusuran dam perampasan hak hidup, tolak kriminalisasi buruh, tani, dsb.

Dengan berbaju merah bersama ratusan massa ditambah dengan orasi-orasi politik yang digemakan, suasana ramai seakan semakin membakar semangat massa. Selain tuntutan akan hak normatif, aliansi juga menuntut sektor lain, seperti pendidikan. Bagi aliansi ini, pendidikan gratis dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang jelas untuk terus dikumandangkan.

Ilham Rahman atau kerap disapa Ian, Koordinator Media dan Propaganda Serikat Pemuda Mahasiswa Nusatara (SPMN), mengatakan bahwa sektor pendidikan dan perjuangan dengan kelas pekerja-proletar dengan artian luas, merupakan hal yang tidak terpisah. Upah rendah yang masih membayangi kelas pekerja dan pendidikan mahal adalah hal yang harus terus dilawan. “Momentum mayday dan aksi massa harus tetap dilakukan dalam setiap jalan perjuangan. Inilah jalan untuk merebut hak kaum buruh dan menuntut hidup yang lebih baik.” Ujar Ian yang merupakan mahasiswa asal Ternate.

Sebelum di kolong jalan layang yang merupakan titik aksi kedua, sejak pukul 08.00 WITA aliansi bergerak menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara adalah titik aksi pertama yang seharusnya ditempati oleh aliansi. Namun, sebelum sampai di titik aksi, di bagian luar bandara telah dijaga oleh ratusan satuan Brigade Mobil dengan truk polisi berjumlah 8 buah. Setelah melakukan koordinasi antar pemimpin dan anggota, aliansi setuju untuk langsung menuju titik aksi selanjutnya.

Tepat pada pukul 12.02 WITA aliansi bergerak menuju kantor gubernur sebagai titik aksi selanjutnya. Sesampai di tujuan, beberapa orator dari setiap organ yang terlibat memberikan orasi politik. Sembari memberikan orasi politik, massa aksi juga membakar kardus-kardus yang bertuliskan tolak MEA, Cabut PP 78 dan Jokowi-JK Antek Imperalisme . Tidak lama setelah pembakaran kardus dan ban, aliansi berlanjut menuju pintu 2 Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menjadi tempat massa untuk selanjutnya bubar.

INDONESIA DARURAT KETANAGAKERJAAN – SELAMATKAN PEKERJA INDONESIA.Seperti itu kalimat yang terpampang pada baliho aliansi Gerakan Buruh Sulawesi Selatan (GBS). Dari arah kantor DPRD Provinsi, kehadiran GBS sedikit mengejutkan massa aksi di kolong jalan layang. Pasalnya keriuhan suara kendaraan yang tinggi dan hadirnya empat mobil komando menjadi kesan pembuka penanda kedatangannya. GBS Sendiri merupakan aliansi yang berbeda dari tiga front sebelumnya. Mereka tiba di kolong jalan layang tepat pada pukul 12.35 WITA. Berseragam dengan berbagai warna seperti merah, kuning, biru, ungu, coklat menghiasi dan menambah suasana perjuangan front yang lain.

GBS yang berestimasikan 1000 massa terdiri atas berbagai organ-organ kelas pekerja. Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah salah satu organ yang tergabung dalam GBS. Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Parisiwata dan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank dan Asuransi dsb hadir pula dalam aliansi ini.

Dalam aksi kali ini GBS membawa 12 tuntutan, yang berkisar soal Peraturan Pemerintah no.78 tahun 2015, sistem kerja kontrak/outsourching, penghancuran serikat, dan berbagai tuntutan lainnya. Bagi GSB, seperti persoalan penghancuran serikat adalah masalah yang mendesak untuk cepat diselesaikan. Kasus-kasus semacam ini masih banyak ditemui di setiap perusahaan multinasional-BUMN di Makassar. Persoalan ini baru saja terjadi di PT Menara Angkasa Semesta, bertempat di bandara Sultan Hasanuddin Makassar serta juga merupakan salah satu unit usaha dari MENARA GROUP, yang melakukan suatu penghancuran serikat di perusahaan tersebut. Imbasnya, PT Menara Angkasa Semesta melakukan pemberhentian terhadap 12 karyawan yang terlibat dalam pembetukan serikat tersebut.

“hal-hal seperti penghancuran serikat tidak bisa didiamkan. Harus selalu dilawan dan diperjuangkan. Karena berserikat adalah Hak untuk seluruh pekerja dan setiap orang.” Kata Agus Toding, yang sekarang menjadi ketua DPP GSBMI.

Satu hal menarik dari aksi GBS pada May Day kali ini adalah varian aksinya. Selain melakukan pembentangan spanduk, orasi politik, bernyanyi dan berjoget menjadi varian menarik bagi GBS untuk tetap menjaga semangat massa aksinya. Tak hanya massa aksi yang berjoget, para polwan yang berjaga di kolong jalan layang ikut pula berjoget.

Dan tepat pada pukul 13.49 WITA, aliansi GBS menuju titik aksi selanjutnya.

 

20170501_134014

Gabungan massa aksi Gerakan Rakyat untuk Buruh

Pusaran tak berujung Darurat Ketanagakerjaan

Pada aksi May Daya kali ini, wacana yang menyeruak dan menjadi tuntutan setiap aliansi pekerja adalah Peraturan Pemerintah tentang pengupahan no.78 tahun 2015 dan penghapusan sistem kerja kontra/outsourching. Dalam persoalan PP pengupahan no.78, pencabutan menjadi ujung gerakan kali ini. Apa yang kontradiktif dalam PP 78 ini adalah penghapusan peran serikat  buruh dalam penentuan kenaikan upah. Hal ini dimungkinan sebab dalam pasal PP 78 dijelaskan bahwa kenaikan upah ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, PP 78 juga melabrak Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pasalnya, upah dalam UU 13 mengharuskan agar upah diatur oleh tiga pengampu kebijakan, gubernur, dewan pengupahan, dan suara buruh.

Persoalan lain dalam aksi ini adalah pekerja kontrak atau outsorching. Sistem kerja outsourching, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, juga mempunyai  persoalan dalam praktiknya. Praktik tersebut bisa dilihat penerapannya pada perusahaan-perusahaan plat merah atau milik BUMN. Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut telah diatur bahwa para pekerja outsourching yang telah memenuhi syarat dapat segera menjadi pekerja tetap. Namun kenyataan berbicara lain, masih banyak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya para pekerja outsourching berada dalam bayang kehilangan pekerjaan karena sistem yang berbasis kontrak tersebut.

Selain dua wacana di atas yang terus menerus digulirkan oleh kelas pekerja, pada May Day kali ini, yang turut disemarakkan dari sektor selain buruh seperti mahasiswa dan warga pinggir kota, persoalan dalam sektor lain tersebut juga mengemuka dan menjadi tuntutan. Misalkan, untuk menyebut beberapa diantaranya, adalah sektor pendidikan dan perampasan ruang hidup (penggusuran).

Pada sektor pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, wacana komersialisasi mempunyai akar historis sejak tahun 2007. Menyeruaknya wacana komersialisasi dimulai ketika 2007 draft RUU BHP yang mengatur bagaimana otonomisasi perguruan tinggi dalam pengelolan sektor non-akademik termasuk keuangan-pendanaan turut diatur. RUU ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Namun, pada tahun 2012 wacana soal komersialisasi pendidikan kembali bergulir. Hal ini disebabkan semangat Undang-Undang Perguruan Tinggi linier dengan RUU BHP yang telah dihapus sebelumnya. Sampai sekarang wacana inilah yang terus berkembang dan ditolak oleh berbagai massa aksi.

Wacana yang juga menjadi sorotan pada aksi May Day kali ini adalah persoalan perampasan ruang hidup. Akhir-akhir ini, soal perampasan ruang hidup atau penggusuran juga hangat diperbincangkan dan diperjuangkan dalam beberapa barisan front massa aksi. Untuk mengambil contoh paling dekat atau dalam wilayah Makassar, adalah upaya perampasan tanah Bara-Baraya oleh satuan TNI. Persoalan ini dalam kelanjutan kasusnya, para mafia tanah dan bekerja sama dengan para investor properti/perumahan berencana memberangus ruang hidup warga bara-baraya yang terancam tergusur.

Jika di tahun-tahun sebelumnya semarak mayday dipenuhi oleh sekumpulan massa berseragam serikat buruh maka mayday Makassar kali ini turut diramaikan oleh para pekerja muda berpakaian serba hitam, terhimpun dalam Komite Anti-Otoritarian. Jika front lain memasukkan banyak kontradiksi kehidupan buruh dalam alam kapitalisme, maka barisan hitam-hitam ini hanya membawa sebaris kalimat berani: Syarat Revolusi Adalah Penghancuran Kapitalisme dan Otoritarianisme. Apa yang ditawarkan oleh front ini adalah demokrasi langsung yang mana bentuk organisasi atau serikat yang tersentralisir dan hirarkis menjadi tidak relevan. Tepat pada momen mayday kali ini, Komite Anti-Otoritarian hanya ingin memperlihatkan satu poros lain dalam perlawanan terhadap kapitalisme.

Ditengah hiruk pikuk perayaan hari buruh di Makassar, di bawah jalan layang, melayang pertanyaan berulang, mengapa upah murah, mengapa sistem kerja outsorching, mengapa privatisasi pendidikan, hingga mengapa penggusuran masih harus kita tuntut dan tidak pernah berakhir dalam tiap mayday?  Apakah kesemuanya memang menjadi logika internal dalam sistem pelipatgandaan uang bernama kapitalisme? Ataukah mungkin pada akhirnya kita sudah harus menemukan sendi penegak sistem tersebut untuk kemudian dirubuhkan? Yang pasti, sampai jumpa di mayday berikutnya, usaha tanpa lelah dalam melawan penghisapan!

TIDAK ADA KEADILAN DI HARI LIBUR

Oleh Muhammad Rusydi Ashri

_temp_1493404184126.jpg

Setelah menggusur 102 KK di Asrama Tentara Bara-baraya  akhir Desember 2016, pihak Kodam kembali berencana menggusur sebanyak 20 rumah seluas 6202,10 M2 di Jalan Abu Bakar Lambogo RT 06 RW 04, dan 8 rumah Jalan Kerung-kerung Lorong 1 RT 01 RW 01 seluas 685 M2.  Bagi TNI-AD, 28 rumah tersebut masuk dalam wilayah okupasi tanah klaimnya, bahwa tanah seluas 28.970.10 M2 termasuk dalam tanah sewa TNI-AD dengan Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika (pemilik tanah sertifikat nomor 4) dan surat ahli waris tanggal 9 Mei 2016 tentang permohonan pengembalian tanah okupasi yang disewa TNI-AD. Singkatnya, Kodam dengan “berbaik hati” ingin mengembalikan tanah di sertifikat nomor 4 ke ahli waris.

Buntungnya “kebaikan hati” TNI-AD mengakibatkan kondisi pendidikan Nining pelajar kelas 2 SMA terhambat. Nining terpaksa tidak mengikuti proses belajar mengajar seperti anak sekolah lainnya. Nining memilih menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Kamis, 27 April 2017). Menurutnya rumah yang dia tempati merupakan hak yang musti dipertahankan, keberaniannya melawan tirani militer muncul karena masa depan  diri beserta keluarganya ikut terancam.

Warga bara-baraya memutuskan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar yang telah mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama Moedhinoeng Dg. Matika di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sidang dimulai pukul 10:22 WITA dipadati warga Bara-baraya dan 50-an aparat kepolisian lengkap dengan senjatanya dan beberapa intel tentara.

Dalam pembacaan putusannya majelis hakim menolak gugatan warga karena bukti warga berupa akta jual beli dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek hukum. “Sebaiknya gugatan ini dilakukan di jalur keperdataan”, ucap Mustamar sebagai Hakim yang memimpin sidang. Warga yang menghadiri persidangan tidak berterima dengan hasil sidang yang dibacakan majelis hakim, bahkan beberapa warga histeris memaki hukum yang tidak memihak ke orang kecil, warga kecewa hilangnya keadilan di negeri ini.

…pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

INTIMIDASI TNI DAN PELANGGARAN HAM

Terhitung sejak 17 Maret 2017, warga Bara-baraya bersatu memblokade sebagian jalan Abu Bakar Lambogo, tak jarang pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

Sebelumnya, pihak TNI-AD dalam menggusur Asrama Bara-baraya melakukan tindak “barbar” dengan menelantarkan perabotan serta beberapa harta benda warga, sebagian besar perabotan warga seperti kursi, meja, lemari rusak akibat diguyur hujan berganti terik matahari. Tindakan TNI-AD bertentangan dengan Standar Hak Asasi Manusia yang temaktub dalam komentar umum Kovenan Ekonomi Sosial Budaya Nomor 7 tahun 1997 dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions tentang penggusuran paksa. Kovenan tersebut melarang penghancuran properti pribadi warga yang akan digusur. Kodam VII Wirabuana (sekarang XIV Hasanudin) hendaknya tidak mengabaikan seruan PBB dalam penegakan HAM, jika tidak julukan sebagai pelanggar HAM terberat akan terus melekat di pundak kalian!

Semoga saja, sekelumit masalah diatas bisa cepat selesai dan tak ada lagi istilah Nining meliburkan diri karena rumahnya terancam tergusur.

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

Parade Satir; Perlawanan Simbolik atas Tindakan Represif.

2017-01-19-20-18-47Menindaklanjuti kekerasan aparat birokrasi kampus pada aksi tolak PTNBH (16/01/17), Aliansi Unhas Bersatu melaksanakan parade satir stop kekerasan dengan berkeliling ke beberapa fakultas di Unhas. Pukul 12:50 di bawah terik matahari, massa aksi mulai bergerak dari Gedung Ipteks menuju Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Setelah beberapa saat mempertunjukan poster aksi yang terkalungkan di leher para partisipan, massa aksi yang berjumlah sekira 50 orang, mulai bergerak  menuju area Saintek (Teknik, MIPA, Farmasi), titik aksi selanjutnya. Di perjalanan menuju fakultas teknik, salah seorang partisipan aksi melihat anggota satuan pengamanan kampus tak berseragam datang mengawasi dan mengikuti partisipan aksi. Partisipan aksi dengan poster bertuliskan “stop kekerasan” yang terkalungkan di lehernya tampak menarik perhatian mahasiswa dan pegawai yang berada di sana.

Pada saat yang sama, siang itu, Unhas menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi yang dihadiri 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang diadakan di Swiss Bell Inn Makassar. Selang beberapa waktu, sekitar 13:20, massa aksi beristirahat di sekitaran kantin fakultas pertanian dan kehutanan selama beberapa saat sebelum melanjutkan kembali perjalananan ke Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Gedung Pascasarjana. Meski kampus masih lengang, partisipan aksi tetap bersemangat menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, pukul 13:42 massa aksi tiba di area Medikal (Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi).

Lima menit kemudian, massa aksi berkeliling di sekitar kantin Gedung MKU. Kemudian dilanjutkan ke pelataran Fakultas Sospol lalu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Pukul 14:30 massa aksi tiba di gedung rektorat. Disana massa aksi berparade—satir—dengan berbaris dan membentuk formasi tertentu sembari memamerkan poster yang dikalungkan di leher para partisipan sebagai tanda protes kepada Ibu Rektor atas status baru Unhas sebagai PTNBH dan tindak kekerasan aparat keamanan dan birokrasi kampus di aksi senin, 16 Januari, kemarin.

Pukul 14:33 massa aksi tiba di tugu Unhas, di tugu yang berbentuk piramida tersebut massa aksi duduk mengelilingi tugu sembari tanpa lelah mengkampanyekan sikap menolak segala bentuk tindak kekerasan di kampus Unhas kepada pengguna jalan yang melintas. Bagi mereka, tindakan aparat keamanan kampus kepada mereka ibarat menikam rahim yang sedang mengandung anak-anak masa depan. Mahasiswa adalah pengemban amanah almamater. Namun, sungguh ironis mendengar kabar bahwa nyala merah almamater UNHAS justru ditempatkan di bawah sepatu laras satpam kampus.

Menjelang sore, partisipan aksi kemudian bergerak menuju Gedung Ipteks untuk melakukan konferensi pers bersama media. Dalam konfrensi pers yang berdurasi sekitar sepuluh menit, beberapa perwakilan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyampaikan pernyataan sikapnya; mengecam tindakan para birokrat kampus yang mengekang kebebasan menyampaikan aspirasi mahasiswa; mengecam tindakan para birokrat dan petugas keamanan kampus yang kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi Aliansi Unhas Bersatu; menuntut kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap Hak Mahasiswa; serta menuntut media cetak dan media elektronik yang memberitakan Aliansi Unhas Bersatu saat berunjuk rasa menolak kedatangan menteri KEMENRISTEK-DIKTI untuk merevisi pemberitaannya.

Karena diam bukan lagi emas, maka mari melawan tindak kekerasan aparat kampus.

 

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Hak Kami Untuk Tahu!!! [Laporan hasil audiensi dengan pihak UPT KKN Unhas]

Oleh Tim Riset Unhas Bersatu

Unha.png

 

1. Dana sejumlah Rp 606.000 adalah laporan anggaran dr UPT KKN namun menurut tim riset seperti “LPJ fiktif” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk rincian dana tersebut serupa dengan rincian dana tahun lalu, namun pihak UPT menampik dengan memberikan contoh rincian perbandingan harga baju dulu Rp 60.000 sekarang sudah lebih Rp 100.000.

2. Dana Rp 606.000 belum termasuk biaya hidup jadi kalau ditambahkan biaya hidup sebanyak Rp 250.000 maka total rincian sebanyam Rp 856.000. Apabila dikurangi dana pada point 1&2 (rincian anggaran pelaksanaan KKN Gel. 93) senilai Rp 211.000 maka diperoleh Rp 645.000 (kurang Rp. 5000 dari total yang dibayarkan sebesar Rp 650.000)

3. Dana angkatan KKN 93 akan dikembalikan biaya hidup sebesar Rp 250.000 namun belum ada jaminan terkait waktu pencairan.

4. Pihak UPT KKN berdalih tidak mungkin Korupsi karena uang yang disetor mahasiswa masuk melalui rekening rektor Unhas. Pihak UPT KKN hanya dapat mengambil uang tersebut apabila mereka memasukkan anggaran biaya yang dibutuhkan dan bukti pembayaran penggunaan anggaran.

5. Hal yg perlu dipertanyakan masalah biaya pembekalan yg menurut pedoman KKN dibayarkan oleh Universitas. Namun, UPT KKN mengaku mereka membayar sewa gedung tersebut. Padahal aset Universitas jika dipinjam atas dasar kegiatan akademik (termasuk KKN) tidak dipungut biaya sama sekali.

6. Menurut UPT KKN, Keterlambatan pengeluaran nilai disebabkan kurangnya personil dalam mengerjakan tugas tersebut.

Demikian laporan ini dibuat, mari bergerak bersama dalam menuntut pihak Universitas Hasanuddin lebih transparan dan akuntabel.

 

 

HUJAN RINDU AKAN TANAH

Oleh Kulle

Cx3UO0LVEAA5Y-i.jpg

Makassar-LAW Unhas, Selasa 22 Nopember 2016 Pukul 19.20 WITA. Hujan lebat tidak menghalangi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang saat ini tanahnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah yang dibantu oleh aparat kepolisian demi rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aksi solidaritas tersebut berlokasi di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya di area pintu satu tanpa mengganggu aktivitas jalan raya.

Cx3ZfSzUcAAeWtF.jpg

 

Aksi solidaritas tersebut mengecam tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang melakukan pengukuran paksa tanpa adanya kejelasan awal dari petani serta tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memukuli para petani secara membabi buta. Selain itu, Aparat juga menembakkan gas air mata ke arah petani yang sedang mempertahankan tanah milik mereka, serta merengsek masuk ke sawah-sawah sehingga merusak tanaman padi para petani Sukamulya demi mengawal pemerintah dalam pengukuran sawah tersebut. Tidak hanya itu, aparat kemudian menakut-nakuti warga di sekitar perkampungan dan menangkapi enam orang (tiga telah dibebaskan) petani serta tidak sedikit pula rumah-rumah rusak parah.

Coba bayangkan ketika tanah sebagai faktor produksi (sawah) digantikan dengan beton-beton dan bangunan tinggi, maka apakah masih ada sumber penghidupan (beras) untuk kita konsumsi?cx3ox_buoaaix8_

Sementara aksi sedang berlangsung, pada pukul 20.40 WITA, tiba-tiba aparat berseragam TNI berada disamping barisan massa aksi dengan gerak gerik mencurigakan dan menanyakan aksi solidaritas tersebut. Aparat tersebut kemudian pergi tanpa konfirmasi apapun mengenai alasan keberadaannya di lokasi aksi.

Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan melakukan doa bersama, memberikan dukungan kepada petani sukamulya yang sampai hari mempertahankan tanahnya dan menggantungkan hidup dari sawahnya yang akan diambil paksa oleh pemerintah demi sebuah pembangunan yang tidak akan menjawab kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah petani urban yang tergabung dalam Leppas Awesome Farmer

%d blogger menyukai ini: