LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Prees Release

Category Archives: Prees Release

Iklan

Universitas Hasanuddin: Kampus terakreditasi “Otoriter”

kampus rasa pabrik

Jika kampus dipandang sebagai mesin pencetak demokrasi, jangan harap demokrasi itu berjalan dengan sehat selama kampus tidak mempraktikkan demokrasi secara benar!

Januari tahun lalu mengingat kenangan pahit praktik demokrasi di kampus. Staff dan pegawai kampus yang dibantu satuan pengamanan kampus menginjak-injak mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut bertemu Menristekdikti di peresmian Unhas menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum PTN-BH.

Menggunakan kekerasan dengan memperalat aparat represifnya, kampus menjelma menjadi otoriter…

Baru-baru ini Unhas menskors mahasiswanya karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jalan berpikir kekuasaan birokrasi. Kedua mahasiswa tersebut diskors karena menempel poster yang mengeritik sistem sosial sekarang: “Kampus Rasa Pabrik”, Rajin Membaca Jadi Pandai, Malas Membaca jadi Polisi”, Biarlah Makassar Mundur Lagi”

Lagi dan lagi, skors yang dikeluarkan dengan kekuatan magisnya, satu kali proses sidang, keluarlah Surat Keputusan Rektor. Sim..sala..bim!

Kewenangan administratif diberdayakan untuk mempertontonkan otoritas yang semena-mena pihak Unhas…

Kabar mengenai skorsing mahasiswa didapatkan dari Identitas –media kampus. Rilis berita yang amat lucu-cenderung miris. Bagaimana tidak, keterangan yang ditulis Identitas amat tak berimbang. Hal ini terlihat dari langkah mengutip ucapan-ucapan Mansyur (pihak satpam) tanpa re-checking, bahkan Identitas merilis berita tersebut tanpa mengonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam hal ini, bukanlah kode etik jurnalistik yang menjadi permasalahan utama, sebab media tentu adalah perpanjangan kepentingan. Identitas di sini sangat jelas mewakili kepentingan birokrasi kampus. Tendensi tersebut bisa digunakan melihat liputannya yang hanya memuat aktivitas birokrat kampus, dengan pemberitaan kering dan nihil kritik.

KEBIJAKAN YANG MENGGERTAK MAHASISWA

Penerbitan berita skorsing yang menyita perhatian ini membangkitkan kekhawatiran terhadap kekuasaan birokrasi kampus yang kian “mencekik”. Mengenali daya politik yang dimilikipun seakan tak berguna lagi bagi mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan kehendak birokrasi adalah “dosa” bagi mahasiswa, mengkritikpun didaku birokrasi sebagai sampah yang hanya akan berakhir di pembuangan. Sesungguhnya, kampus ini nihil demokrasi!

Kampus yang mestinya menjadi tempat mahasiswa menempa pikiran kritis, tetiba berubah menjadi regresif, mengekang mahasiswanya yang mencoba berpikir kritis. Karena kampus adalah tempat di mana argumentasi ilmu pengetahuan beradu, maka kebebasan berpikir seharusnya menjadi hal yang paling wajib dilindungi oleh kampus.

Apa yang salah dari poster-poster tersebut? Apakah institusi kampus sedang ketakutan melihat mahasiswanya kritis?

Bisa jadi jawabannya adalah “ya”. Lihatlah! Kampus dengan kuasanya bersikeras mempertahankan kebijakan yang kian menggila; Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang makin meroket, pemberlakuan jam malam, hingga pengekangan aktivitas lembaga mahasiswa. Jika ditarik keluar dari masalah di kampus, Unhas tak hanya menutup telinga atas suara warga kampus, namun enggan membuka mata dengan ketimpangan pembangunan. Kemegahan gedung seolah lebih menjamin akreditasi jika dibanding dengan fasilitas belajar mahasiswa. Tentu mahasiswa telah jemu menantikan pembaruan pustaka yang entah kapan dapat dinikmati. Juga menantikan fasilitas penunjang proses belajar lainnya untuk layak disandingkan dengan titel “world class”, yang dengan pongahnya dibanggakan dalam acara seremonial kampus. Mahasiswa sudah jenuh, jika diam tersiksa dalam kungkungan, protespun akan mati tercekik otoritas!

Perubahan tidak akan terwujud dengan menanti mahasiswa “dihabisi” dengan ganas. Otoriternya kampus terhadap mahasiswanya adalah tindakan menuhankan diri, maka melawan adalah salah satu jalan keluarnya!!!

Maka dari itu, Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) UNHAS menyatakan sikap menolak dan mengecam keras segala bentuk represi akademik dan pelarangan berekspresi di kampus. Kami menyatakan tuntutan;

  1. Hentikan segala bentuk kekerasan akademik dan pelarangan berekspresi di kampus.
  2. Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018 yang cacat administrasi dan prosedural.
  3. Menuntut kebijakan institusi pendidikan yang memenuhi rasa keadilan dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang adil, terbuka dan bermartabat.
  4. Wujudkan iklim dan kondisi kampus yang demokratis, berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekspresi di dalam kampus.

Salam Berlawan!!!

Iklan

PETANI KULON PROGO MENGHADAPI FEODALISME KERATON

KP2

FOTO DIAMBIL DARI AKUN INSTAGRAM @jogja_darurat_agraria

oleh Muhammad Rusydi Ashri

Ketika mendengar tentang pembangunan Bandara yang menggusur paksa ribuan KK di Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta. Perbincangan mengenai persepsi yang membenarkan tindakan membenarkan negara untuk menggusur adalah hal menarik untuk diulas. Bahkan seorang kawan dengan banalnya menyalahkan warga yang tetap berupaya mempertahankan tanahnya. “kan ada Undang-undang Keistimewaan, jadi tanah disana sudah sepatutnya milik Paku Alam

Mendengar pernyataan itu setidaknya membikin telinga saya panas hingga dada sesak.

Bagaimana bisa warga yang mempunyai alas hak tertinggi –sertifikat hak milik, gugur karena adanya Undang-undang Keistimewaan tersebut. Disini asap feodal mulai tercium dalam praktik memeras warga. Bagaimana Keraton dengan kuasanya mampu menguasai bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah.

Sekilas tentang UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah seperti namanya, Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif pemerintah Yogyakarta mengenai urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Mengenai kewenangan penyelenggaraan pertanahan megamanatkan Kasultanan-Kadipaten sebagai Badan hukum yang merangkap sebagai subyek hukum yang  mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten.

Pasal 32 ayat 4 dan 5 menjelaskan tanah Kasultanan-Kadipaten meliputi tanah keprabon (tanah untuk kegiatan kebuadayaan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.

Undang-undang ini menabrak Undang-undang pokok Agraria, aturan hukum yang berada di tingkatan atasnya. Tetapi apa dikata hukum mengakui asas Lex Specialis. Walaupun dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (perdais) berpegang pada nilai keberpihakan kepada rakyat.

Kembali ke kepemilikan lahan yang dimiliki warga, selama ini penyelenggaraan pertanahan di Yogya berada di kekuasaan pemerintah daerah, dengan dalih tanah di Yogya dikategorikan sebagai tanah bekas swapraja. Jadi jika warga ingin mengajukan permohonan hak atas tanah negara harus melalui pemerintah daerah DIY. Pemerintahan DIY dalam hal ini melampaui tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertanahan.

Oke, mungkin Sultan atau Paku Alam diberikan kewenangan berlebih karena kita masih menganggap tanah Yogya itu adalah tanah adat, maka dari itu kelestarian budayanya mesti dijaga dan dibuatkan UU khusus.

Disini kita mesti bedakan wewenang swapraja dan masyarakat adat yang tunduk hukum adat. (Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015) Pertama, bentuk kepemilikan swapraja ialah individual, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat komunal. Kedua, posisi politik swapraja adalah perpanjangan tangan dari Kolonial, sedangkan masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adat yang sudah turun-terumun. Singkatnya, dengan pola kepemilikan individu, keraton Yogyakarta membuat Badan hukum yang mengelola masalah pertanahan sebagai basis ekonomi politik.

Basis Ekonomi Keraton

Mungkin kita masih bisa berdamai dengan kekuasaan keraton mengkapling tanah di Yogya untuk keperluan kegiatan budaya, tetapi bagaimana dengan tanah bukan keprabon?

Lagi-lagi mencontoh pergolakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo sejak tahun 2008 melawan PT. Jogja Magasa Iron (JMI)  penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo. Menurut Tirto.id sebanyak 300 jiwa terancam kehilangan kehidupannya. Kembali petani berhadapan dengan isu kepemilikan lahan Paku Alam. Padahal petani sudah mengantongi kepemilikan sertifikat, tetapi izin penambangan pasir tetap dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Kadipaten Paku Alam.

Dalam studi kasus ini, penggusuran petani Kulon Progo seperti kembali ke tatanan feodal yang dikuasai Keraton. Karena tanah sebagai unsur utama dalam tatanan feodal (Karl Polanyi:2003) penginventarisir oleh badan hukum Keraton sebagai salah satu contohnya, bahkan ketika tahun 2012 Gubernur ke kepala Kanwil BPN DIY No. 593/4811 tentang pengendalian permohonan hak atas tanah negara dialihkan ke Pemda DIY. Bila seseorang ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan harus melalui keputusan Keputusan Gubernur, yang biasa kita kenal dengan Sultan Ground (SG) atau Paku Alam Ground (PAG).

Setelah menguasai berpetak-petak tanah, proses enclousure-lah yang terjadi, petani-petani di Kulon Progo dipisahkan dari alat produksinya. Dengan alasan hak atas tanah milik SG dan PAG. Kenyataan yang harus diterima posisi Kasultanan-Kadipaten disini sudah jelas menjadi kelas tuan tanah.

Ketika sarana produksi sudah dipisahkan dari petani, kemudian pranata kepemilikan hak milik absolut diberlakukan. Maka petani yang tidak mempunyai lagi sarana produksinya mau tidak mau harus menjual tenaga kerjanya kepada pemiliki sarana produksi yang baru (Dede Mulyanto: 2012). Dalam laporan tirto.id, setelah tergusur warga Desa Palihan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sertifikat tanah bukan hak milik. Bak menunggu menghitung hari saja warga-warga akan kena penggusuran lagi.

Mengenai pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Angkasa Pura I, mereka mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airpot (NYIA) berhadapan dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan perusahaan BUMN tersebut bahwa Bandara mesti beroperasi awal 2019. Maka pengosongan mesti dipercepat yang pada selasa 9 Januari 2018, terjadi kericuhan saat proses pengosongan lahan, akibatnya warga Desa Temon mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Berkali-kali pihak Angkasa Pura I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini demi kepentingan umum maka warga dengan sukarela mengosongkan rumahnya guna pembangunan bandara baru untuk kepentingan khalayak. Sukar menurut saya, membandingkan kepentingan umum dengan 670Ha pemukiman dan lahan pertanian. Karena ratusan hektar tersebut merupakan kehidupan bagi ribuan warga di Kulon Progo. Dibanding kepentingan kapital yang besar di belakang pembangunan bandara.

Dari Makassar, terpaut ribuan Kilometer dari Kulon Progo, melalui tulisan sederhana ini saya membela petani, minimal dari orang-orang bebal yang menyalahkan petani yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanahnya dari kepentingan modal.

Salam Berlawan!!

Penunjang Tulisan

 

KEGEMPARAN MAKASSAR UNTUK PRAHARA KULON PROGO

kencang

“Bagi saya, manusia tidak dibedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ateis. Tetapi dibagi diantara mereka yang tertindas dengan mereka yang menindas”

Carlos Alberto Christo-Teolog Pembebasan

Penggambaran Carlos terhadap real-nya hubungan antara manusia yang mengalami ketimpangan, mengundang pertanyaan “Apakah sebuah hubungan sedemikian rupa harus terilustrasikan secara vertikal? Tidak bisakah merata bagai permukaan kertas?”

Ingat saja kasus Pandang Raya, Bulogading, Bara-baraya dan Rembang. Tempat-tempat itu hanyalah sebagian kecil saksi dari banyaknya kasus penggusuran yang menjadi bukti ketertindasan mereka yang ditindas oleh hasrat pembangunan dan takkan pernah berhenti.

Mengatasnamakan kepentingan umum yang belum tentu umum! Perenggutan lahan tempat tinggal atau sumber penghasilan pun dihalalkan secara hukum. Dengan menggunakan sejumlah ayat-ayat di kitab suci dan hegemoni pemikiran bahwa dengan melawan berarti juga melanggar norma-norma bernegara, mereka yang tertindas ditenangkan, dininabobokkan dan diajarkan keikhlasan untuk menerima nasib ketertindasan mereka. Adalah kasus Kulon Progo contohnya.

Kabupaten Kulon Progo, khususnya Kecamatan Temon saat ini tengah masuk dalam wilayah pembangunan New Yogyakarta International Airport atau disingkat NYIA. Salah satu proyek strategis nasional di era Presiden SBY dan ditindak-lanjuti oleh Angkasa Pura I ini telah direncanakan sejak 2011 dengan meratakan pemukiman beserta lahan pertanian warga seluas 627 Ha. 160 Ha atau 27% Lahan Paku Alam dan 35 Ha (6%) milik instansi pemerintah juga ikut berpartisipasi. Dengan adanya pembangunan NYIA, Lahan Paku Alam dipindah tangankan kepada Negara pasca putusan Pengadilan Negeri Wates dan adanya keterangan pelepasan hak oleh BPN. NYIA diancang-ancang akan memiliki terminal seluas 130.000 m2. Proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan ini akan mampu menopang 45 pesawat yang hilir mudik di landasan pacu sepanjang 3.600 m2.

Kehadiran proyek strategis nasional ini bukannya tanpa masalah. Bandara Internasional yang diperkirakan akan kedatangan sekitar 41.000 penumpang/hari akan berdiri di kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan Perpres 28/2012 pasal 6 ayat 9 huruf d. Selain itu, kelompok kontra pembangunan NYIA juga mengklaim adanya cacat hukum dalam dokumen AMDAL yang menjadi rujukan terbitnya izin lingkungan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan alih fungsi lahan produktif sumber pangan seperti padi, cabai, singkong, dsb. juga menjadi alasan penolakan berdirinya bandar udara ini.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak ribuan jiwa yang bermukim di lima desa yaitu Sinditan, Palihan, Glagah, Kebon Rejo dan Jangkutan harus terungsikan dari tanah kelahirannya. Tanah harus dilihat bukan hanya sekedar faktor produksi dalam pengertian ekonomi, namun juga berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan bahkan secara menyeluruh memiliki makna religius. Marx menjelaskan keterkaitan aspek ekonomis dengan espek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat sebagai bangunan bawah pondasi bagian bawah bagi penopang bangunan atas yaitu sosial, politik dan budaya.

Dalam pengertian ini menjadi wajar jika warga menolak untuk digusur maupun tak menyerahkan lahan pertanian mereka. Bilapun diberikan penggantian rugi dengan setumpuk uang, namun siapa yang akan menjamin sistem sosial dan budaya mereka akan tetap utuh? Atau apakah keberadaan mereka cukup dianggap di Negara yang bukan hanya kaya Sumber Daya Alam tapi juga kaya akan kasus sengketa tanah?

Hingga malam ini (15/12) warga masih bertahan dan mengekspresikan penolakan mereka. Namun perlawanan mereka itu acap kali dihadiahi intimidasi dari aparatus represif negara. Pun perjuangan melalui jalur hukum nampaknya tidak melegakan pikiran para kelompok kontra NYIA. Pihak NYIA menang telak. Kini tersisa 28 rumah yang bertahan. Kamis (14/12) lalu pun SP III telah dilayangkan oleh pihak AP I kepada penghuni ke-28 rumah itu. Meskipun para penghuninya tak menjual tanahnya, namun pihak NYIA pun lebih bersikeras untuk memperoleh hak tanah dengan jalan konsinyasi.

Melihat masalah ini, Jum’at (15/12) sore tadi, tepatnya jam 16.00 WITA bertempat di depan pintu satu UNHAS, puluhan mahasiswa Makassar bersolidaritas meneriakkan penolakan penggusuran di Kulon Progo. Batu dan botol ditebar di jalanan sebagai bentuk kemarahan mahasiswa di Makassar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Di tengah aksi massa, aparat militer lengkap dengan senjata sempat mengganggu rangkaian aksi dengan menyuruh menghentikan aksi solidaritas. Tetapi, massa tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk solidaritas ke warga di Kulon Progo yang masih bertahan dengan konsekuensi mendapatkan kekerasan dari aparat. Aksi solidaritas ini juga menunjukkan bahwa perampasan lahan tetap subur sampai hari ini.

Dalam selebaran aksi yang disebar, massa aksi menyerukan upaya perlawanan yang harus terus  berlanjut, karena penindasan tidak pernah berhenti jika tidak dilawan. Dalam satu kesempatan seorang peserta aksi sempat berteriak kepada pengguna jalan, “kalian tidak akan pernah peduli dengan penggusuran atas nama pembangunan!”

Menjelang maghrib, tentara menggunakan dua kendaraan double cabin memaksa masuk ke dalam kampus UNHAS, bersama polisi menyisir area kampus. Ini berpotensi menjadi alasan bagi aparat represif untuk mengintervensi pergerakan mahasiswa.

            Katanya Aku dari tanah

            Katanya hidupku dari tanah

            Katanya matiku pun akan ke tanah

Penggalan puisi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah tanah. Tapi apakah tanah masih akan tetap ada pada generasi setelah kita? Atau jangan-jangan tanah nantinya bak mutiara, tersebunyi di bawah lautan tegel yang hanya dinikmati segelintir orang. Jika pun begitu, maka apa kabar petani kelak? Maka akan makan apa kita kelak?

#KamibersamaDhandy

 

WhatsApp Image 2017-09-08 at 20.02.51.jpeg

SAFEnet Meminta Segera Hentikan Pemidanaan Aktivis Yang Menyampaikan Kritik Karena Akan Membahayakan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Dalam catatan SAFEnet, setidaknya ada 35 orang aktivis yang dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

 

Jakarta, 7 September 2017 – Di tahun 2017, secara berturut-turut Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara SAFEnet menerima sejumlah laporan mengenai upaya pemidanaan sejumlah aktivis mulai dari Mohamad Aksa Patundu aktivis anti-korupsi di Tojo Una-una, Sulawesi Tenggara, Rusdianto Samawa aktivis nelayan tradisional di Jakarta, Stanly Handry Ering whistleblower kasus korupsi di Manado, Edianto Simatupang aktivis lingkungan di Tapanuli Selatan, dan Novel Baswedan penyidik senior KPK.

Sejumlah nama aktivis ini menghadapi situasi hukum di mana para pelapornya adalah pejabat publik negara. Mohamad Aksa Patundu dilaporkan oleh Kapolres Tojo Una-una (Touna) karena sebelumnya Aksa melaporkan yang bersangkutan ke Propam atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek dari Pemda Touna. Rusdianto Samawa dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Stanly Handry Ering mendekam di tahanan atas laporan Mantan Rektor Prof. Dr. Philoteus Tuerah dan Rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Runtuwene yang juga istri Walikota Manado. Edianto Simatupang baru saja selesai diperiksa sebagai tersangka atas laporan Bupati Tapanuli Selatan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lalu Novel Baswedan dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. (lebih…)

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Surat Kecaman Terbuka : Solidaritas Oentoek Sukamulya

tanah oentoek rakyat.png

Dengan Hormat,

Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengajukan kecaman atas tindakan sewenang-wenang pemerintah berupa pengukuran dan penggusuran paksa terhadap warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 17 November 2016 atas nama pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Kertajati yang dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari 11 desa yang terkena dampak penggusuran, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas.

Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Warga desa yang masih bertahan di Sukamulya hingga saat ini sebanyak  1.478 KK dengan luas lahan yang dipertahankan lebih dari 500 hektar.

Kejadian pengukuran dan penggusuran paksa kemarin (17/11), merupakan upaya ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan BPN dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Satpol PP  secara sepihak kembali melakukan pengukuran paksa terhadap desa Sukamulya yang menjadi objek lahan bagi pembangunan BIJB.

Berdasarkan kejadian di lapangan, 6 (enam) orang ditangkap dan belasan warga mengalami luka-luka, bahkan 1 (satu) orang warga mengalami luka sobek di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kehadiran aparat keamanan yang massif dan represif memasuki persawahan hingga masuk ke kampung dan pemukiman, melakukan penyisiran mulai berlangsung dari sekitar pukul 12.00 sampai dengan 19.30 WIB. Proses penyisiran desa Sukamulya disertai tindakan penembakan gas air mata ke arah warga dan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga. Aksi represif aparat ini telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Hingga pada tanggal (18/11), warga terkonsentrasi di balai desa dan tidak berani pulang ke rumah masing-masing akibat patroli yang dilakukan kepolisian dan TNI serta ancaman penangkapan terhadap warga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengecam dan menuntut pihak pemerintah agar:

  1. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian dan membebaskan warga/petani yang masih ditahan.
  2. Mengevaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di lokasi Desa Sukamulya mengingat bisa dilakukan tanpa menggusur Desa Sukamulya jika dilakukan pada sisi lokasi yang lain.
  3. Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghentikan proses pengukuran dan penggusuran, serta usut tuntas proses pembebasan lahan yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, termasuk terhadap warga dari 10 desa terdampak lainnya, dengan memastikan wilayah relokasi bagi warga terdampak, baik laki-laki maupun perempuan.
  4. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 dan No. KM 5 Tahun 2007, serta menghentikan rencana pembangunan runway BIJB yang menggusur warga Desa Sukamulya.
  5. Memerintahkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk segera memproses secara hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek BIJB

Demikian surat Kecaman ini kami sampaikan agar kiranya dapat ditindaklanjuti segera dan sebagaimana mestinya

 

Makassar, 22 November 2016

sos.png

 

 

 

 

Solidaritas Oentoek Sukamulya

 

Mini Coaching “Menulis reportase advokasi”

Oleh Nurfadilla

PicsArt_11-11-08.40.58.jpg

(Makassar-LAW Unhas) Jumat, 11 November 2016,  Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas (LAW Unhas) mengadakan sebuah mini coaching “Menulis Reportase Advokasi” yang difasilitasi oleh Fikri Ashri. Kelas ini berlangsung di sekretariat LAW Unhas dengan tujuan melatih anggota dalam menuliskan reportase advokasi. Menurut fasilitator, menulis memiliki peran penting dan substantif  dalam sebuah gerakan advokasi.

Dalam menulis sebuah gagasan pada berita, harus memperhatikan hal yang penting dan menarik dari gagasan tersebut.

(lebih…)

4 Hal yang perlu Anda ketahui tentang Penyelenggaraan KKN Unhas Gelombang 93

oleh Tim Riset Aliansi Unhas Bersatu

“DATA TIM RISET ALIANSI UNHAS BERSATU TERHADAP PENYELENGGARAAN KKN UNHAS GELOMBANG 93”

elawan bungka.jpg

Berangkat dari fakta yang ditemui kawan-kawan peserta penyelenggaraan KKN gelombang 93 Unhas bahwa biaya hidup selama KKN yang dianggarkan sebesar Rp 250.000/mahasiswa (terlampir di jurnal KKN) ternyata tidak tersalurkan sepeser pun, kawan-kawan Aliansi Unhas Bersatu kemudian berinisiasi membentuk tim riset yang bertujuan meneliti persoalan tersebut.

Pada hari Rabu 19 oktober 2016 pukul 13.00 WITA, tim Riset kemudian mengonfirmasi ke pihak Rektorat,  dalam hal ini Wakil Rektor 2, namun beliau tidak ada di tempat pada hari itu. Kami kemudian menemui sekretaris beliau yang kemudian mengarahkan kami ke Bagian Anggaran Masyarakat, dalam hal ini kami bertemu dengan Bapak Yohanes. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengatakan bahwa sampai pada hari itu pihak Rektorat belum mendapatkan laporan keuangan pengelolaan dana KKN dari pihak UPT KKN, sementara pelaksanaan KKN telah berakhir 2 bulan sebelumnya. Karena pihak rektorat belum mendapatkan laporan dari UPT maka Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor 2 tidak dapat mengeluarkan surat keputusan untuk pencairan dana. Pencairan dana ini didasari pengakuan pihak UPT bahwa penyelenggaraan KKN gelombang 93 ini MINUS (Jumlah anggaran yang dikeluarkan Rektorat ke UPT untuk penyelenggaraan KKN  tidak cukup bahkan kurang). Sekadar catatan, UPT KKN telah mengaku minus dalam penyelenggaraan KKN setidaknya sejak tahun 2014 (berdasarkan keterangan Bpk. Yohanes).

 

Ketika Tim meminta keterangan alokasi anggaran yang di subsidi silangkan dan bukti penggunaan anggarannya, sekali lagi kami menerima penolakan “ini bukan urusan mahasiswa!”.

Pada pukul 14.00 WITA, di hari yang sama, bersama kawan-kawan Tim Riset kami kemudian menuju ke UPT KKN untuk memperoleh keterangan terkait hal ini. Disini kami menemukan hal-hal yang cukup aneh. Pada awalnya kami berencana menemui Bapak Dr. Hasrullah, MA selaku kepala UPT KKN. Namun beliau sedang tidak ada di lokasi. Dari keterangan sekretarisnya, beliau sedang ada di Jakarta. Kami pun berusaha memperoleh informasi terkait pengembalian dana biaya hidup dengan sekretaris beliau. Jika pihak rektorat mengaku bahwa belum ada laporan keuangan penyelenggaraan KKN yang diterima dari UPT, pihak UPT justru mengaku bahwa telah mengajukannya. Sambil memperlihatkan bukti berkasnya, ternyata berkas yang ditunjukkan kepada kami bukan laporan keuangan penyelenggaraan KKN, tetapi proposal yang berisi nama-nama peserta KKN gelombang 93 angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan ke pihak Wakil Rektor 2 untuk mengeluarkan SK terkait pencairan Rp 250.000 untuk penggantian biaya hidup. Ini membuktikan bahwa UPT KKN memang minus dalam penyelenggaraan sehingga untuk penggantian biaya hidup, mereka harus meminta ke rektorat. Namun apakah UPT KKN benar-benar MINUS? Kita akan membedah persoalan ini di beberapa paragraf berikutnya. (lebih…)

Politik Cerdas Berintegritas

Oleh LAW Unhas

_temp_1474625347580.jpg

Salam anti korupsi!

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan  Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dan  Yayasan Satunama Yogyakarta pada tanggal 19 September 2016 resmi membuka Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Hotel Grand Asia Makassar. Kegiatan yang merupakan tahap awal dari program dukungan pembentukan integritas bagi masyarakat politik ini, diadakan di sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Adapun kegiatan ini melibatkan 25 orang dari tingkat siswa dan 25 orang  dari tingkat mahasiswa dan akan berlangsung hingga hari Jumat tanggal 25 September 2015. Pada awalnya pembukaan kegiatan ini dijadwalkan untuk dibuka oleh ketua KPK namun pada saat kegiatan beliau harus diwakili sehubungan dengan adanya kasus terbaru yang harus ditangani oleh KPK. (lebih…)

%d blogger menyukai ini: