LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Prees Release

Category Archives: Prees Release

#KamibersamaDhandy

 

WhatsApp Image 2017-09-08 at 20.02.51.jpeg

SAFEnet Meminta Segera Hentikan Pemidanaan Aktivis Yang Menyampaikan Kritik Karena Akan Membahayakan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Dalam catatan SAFEnet, setidaknya ada 35 orang aktivis yang dijerat dengan pasal karet UU ITE sejak tahun 2008. 28 aduan di antaranya terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Tiga kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

 

Jakarta, 7 September 2017 – Di tahun 2017, secara berturut-turut Jaringan Relawan Kebebasan Berekspresi di Asia Tenggara SAFEnet menerima sejumlah laporan mengenai upaya pemidanaan sejumlah aktivis mulai dari Mohamad Aksa Patundu aktivis anti-korupsi di Tojo Una-una, Sulawesi Tenggara, Rusdianto Samawa aktivis nelayan tradisional di Jakarta, Stanly Handry Ering whistleblower kasus korupsi di Manado, Edianto Simatupang aktivis lingkungan di Tapanuli Selatan, dan Novel Baswedan penyidik senior KPK.

Sejumlah nama aktivis ini menghadapi situasi hukum di mana para pelapornya adalah pejabat publik negara. Mohamad Aksa Patundu dilaporkan oleh Kapolres Tojo Una-una (Touna) karena sebelumnya Aksa melaporkan yang bersangkutan ke Propam atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek dari Pemda Touna. Rusdianto Samawa dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Stanly Handry Ering mendekam di tahanan atas laporan Mantan Rektor Prof. Dr. Philoteus Tuerah dan Rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Runtuwene yang juga istri Walikota Manado. Edianto Simatupang baru saja selesai diperiksa sebagai tersangka atas laporan Bupati Tapanuli Selatan Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lalu Novel Baswedan dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. (lebih…)

Iklan

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Surat Kecaman Terbuka : Solidaritas Oentoek Sukamulya

tanah oentoek rakyat.png

Dengan Hormat,

Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengajukan kecaman atas tindakan sewenang-wenang pemerintah berupa pengukuran dan penggusuran paksa terhadap warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 17 November 2016 atas nama pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Kertajati yang dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari 11 desa yang terkena dampak penggusuran, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas.

Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Warga desa yang masih bertahan di Sukamulya hingga saat ini sebanyak  1.478 KK dengan luas lahan yang dipertahankan lebih dari 500 hektar.

Kejadian pengukuran dan penggusuran paksa kemarin (17/11), merupakan upaya ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan BPN dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Satpol PP  secara sepihak kembali melakukan pengukuran paksa terhadap desa Sukamulya yang menjadi objek lahan bagi pembangunan BIJB.

Berdasarkan kejadian di lapangan, 6 (enam) orang ditangkap dan belasan warga mengalami luka-luka, bahkan 1 (satu) orang warga mengalami luka sobek di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kehadiran aparat keamanan yang massif dan represif memasuki persawahan hingga masuk ke kampung dan pemukiman, melakukan penyisiran mulai berlangsung dari sekitar pukul 12.00 sampai dengan 19.30 WIB. Proses penyisiran desa Sukamulya disertai tindakan penembakan gas air mata ke arah warga dan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga. Aksi represif aparat ini telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Hingga pada tanggal (18/11), warga terkonsentrasi di balai desa dan tidak berani pulang ke rumah masing-masing akibat patroli yang dilakukan kepolisian dan TNI serta ancaman penangkapan terhadap warga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengecam dan menuntut pihak pemerintah agar:

  1. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian dan membebaskan warga/petani yang masih ditahan.
  2. Mengevaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di lokasi Desa Sukamulya mengingat bisa dilakukan tanpa menggusur Desa Sukamulya jika dilakukan pada sisi lokasi yang lain.
  3. Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghentikan proses pengukuran dan penggusuran, serta usut tuntas proses pembebasan lahan yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, termasuk terhadap warga dari 10 desa terdampak lainnya, dengan memastikan wilayah relokasi bagi warga terdampak, baik laki-laki maupun perempuan.
  4. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 dan No. KM 5 Tahun 2007, serta menghentikan rencana pembangunan runway BIJB yang menggusur warga Desa Sukamulya.
  5. Memerintahkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk segera memproses secara hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek BIJB

Demikian surat Kecaman ini kami sampaikan agar kiranya dapat ditindaklanjuti segera dan sebagaimana mestinya

 

Makassar, 22 November 2016

sos.png

 

 

 

 

Solidaritas Oentoek Sukamulya

 

Mini Coaching “Menulis reportase advokasi”

Oleh Nurfadilla

PicsArt_11-11-08.40.58.jpg

(Makassar-LAW Unhas) Jumat, 11 November 2016,  Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas (LAW Unhas) mengadakan sebuah mini coaching “Menulis Reportase Advokasi” yang difasilitasi oleh Fikri Ashri. Kelas ini berlangsung di sekretariat LAW Unhas dengan tujuan melatih anggota dalam menuliskan reportase advokasi. Menurut fasilitator, menulis memiliki peran penting dan substantif  dalam sebuah gerakan advokasi.

Dalam menulis sebuah gagasan pada berita, harus memperhatikan hal yang penting dan menarik dari gagasan tersebut.

(lebih…)

4 Hal yang perlu Anda ketahui tentang Penyelenggaraan KKN Unhas Gelombang 93

oleh Tim Riset Aliansi Unhas Bersatu

“DATA TIM RISET ALIANSI UNHAS BERSATU TERHADAP PENYELENGGARAAN KKN UNHAS GELOMBANG 93”

elawan bungka.jpg

Berangkat dari fakta yang ditemui kawan-kawan peserta penyelenggaraan KKN gelombang 93 Unhas bahwa biaya hidup selama KKN yang dianggarkan sebesar Rp 250.000/mahasiswa (terlampir di jurnal KKN) ternyata tidak tersalurkan sepeser pun, kawan-kawan Aliansi Unhas Bersatu kemudian berinisiasi membentuk tim riset yang bertujuan meneliti persoalan tersebut.

Pada hari Rabu 19 oktober 2016 pukul 13.00 WITA, tim Riset kemudian mengonfirmasi ke pihak Rektorat,  dalam hal ini Wakil Rektor 2, namun beliau tidak ada di tempat pada hari itu. Kami kemudian menemui sekretaris beliau yang kemudian mengarahkan kami ke Bagian Anggaran Masyarakat, dalam hal ini kami bertemu dengan Bapak Yohanes. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengatakan bahwa sampai pada hari itu pihak Rektorat belum mendapatkan laporan keuangan pengelolaan dana KKN dari pihak UPT KKN, sementara pelaksanaan KKN telah berakhir 2 bulan sebelumnya. Karena pihak rektorat belum mendapatkan laporan dari UPT maka Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor 2 tidak dapat mengeluarkan surat keputusan untuk pencairan dana. Pencairan dana ini didasari pengakuan pihak UPT bahwa penyelenggaraan KKN gelombang 93 ini MINUS (Jumlah anggaran yang dikeluarkan Rektorat ke UPT untuk penyelenggaraan KKN  tidak cukup bahkan kurang). Sekadar catatan, UPT KKN telah mengaku minus dalam penyelenggaraan KKN setidaknya sejak tahun 2014 (berdasarkan keterangan Bpk. Yohanes).

 

Ketika Tim meminta keterangan alokasi anggaran yang di subsidi silangkan dan bukti penggunaan anggarannya, sekali lagi kami menerima penolakan “ini bukan urusan mahasiswa!”.

Pada pukul 14.00 WITA, di hari yang sama, bersama kawan-kawan Tim Riset kami kemudian menuju ke UPT KKN untuk memperoleh keterangan terkait hal ini. Disini kami menemukan hal-hal yang cukup aneh. Pada awalnya kami berencana menemui Bapak Dr. Hasrullah, MA selaku kepala UPT KKN. Namun beliau sedang tidak ada di lokasi. Dari keterangan sekretarisnya, beliau sedang ada di Jakarta. Kami pun berusaha memperoleh informasi terkait pengembalian dana biaya hidup dengan sekretaris beliau. Jika pihak rektorat mengaku bahwa belum ada laporan keuangan penyelenggaraan KKN yang diterima dari UPT, pihak UPT justru mengaku bahwa telah mengajukannya. Sambil memperlihatkan bukti berkasnya, ternyata berkas yang ditunjukkan kepada kami bukan laporan keuangan penyelenggaraan KKN, tetapi proposal yang berisi nama-nama peserta KKN gelombang 93 angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang ditujukan ke pihak Wakil Rektor 2 untuk mengeluarkan SK terkait pencairan Rp 250.000 untuk penggantian biaya hidup. Ini membuktikan bahwa UPT KKN memang minus dalam penyelenggaraan sehingga untuk penggantian biaya hidup, mereka harus meminta ke rektorat. Namun apakah UPT KKN benar-benar MINUS? Kita akan membedah persoalan ini di beberapa paragraf berikutnya. (lebih…)

Politik Cerdas Berintegritas

Oleh LAW Unhas

_temp_1474625347580.jpg

Salam anti korupsi!

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan  Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dan  Yayasan Satunama Yogyakarta pada tanggal 19 September 2016 resmi membuka Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Hotel Grand Asia Makassar. Kegiatan yang merupakan tahap awal dari program dukungan pembentukan integritas bagi masyarakat politik ini, diadakan di sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Adapun kegiatan ini melibatkan 25 orang dari tingkat siswa dan 25 orang  dari tingkat mahasiswa dan akan berlangsung hingga hari Jumat tanggal 25 September 2015. Pada awalnya pembukaan kegiatan ini dijadwalkan untuk dibuka oleh ketua KPK namun pada saat kegiatan beliau harus diwakili sehubungan dengan adanya kasus terbaru yang harus ditangani oleh KPK. (lebih…)

“Kadaluarsa” Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan

Oleh : Muhammad Rusydi Ashri

PTUN 5

(Kamis/28 Juli 2016) Setelah melakukan prosesi ritual Appasili’ guna memohon do’a kepada pemilik lautan di dermaga Kayu Bangkoa, Puluhan Warga Lae-Lae mendatangi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar di Jalan Pendidikan membawa harapan putusan pengadilan nantinya memihak kepada keadilan bagi rakyat dan lingkungan.

PTUN 4.jpg

Ritual Appasili’ oleh warga lae-lae di dermaga kayu bangkoa

Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel) sebagai tergugat I dan PT. Yasmin Bumi Asri sebagai tergugat II, atas Izin Pelaksanaan Proyek Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) telah memasuki agenda Pembacaan Putusan. (lebih…)

Press Release Aksi Demonstrasi Aliansi Unhas Bersatu menyambut Hardiknas

Aliansi Universitas Unhas Bersatu menolak dengan tegas pemberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah turunan dari Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri (UU-PT) yang menitikberatkan partisipasi masyarakat untuk menanggung biaya kuliah dalam rangka menutupi biaya operasional Pendidikan Tinggi. UKT merupakan bentuk pembayaran dengan model subsidi silang: Yang kaya mensubsidi yang miskin. Jadi, pembayaran uang kuliah mahasiswa ditentukan oleh kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa yang membiayainya. Dari sini, pembayaran mahasiswa dibagi kedalam 5 golongan.

Golongan I membayar Rp.0 – Rp.500.000,-, golongan II Rp. 600.000,- untuk non eksakta dan Rp. 750.000,- untuk golongan eksakta. Golongan III Rp. 1.750.000,- untuk non eksakta dan Rp. 2.000.000 untuk golongan eksakta. Golongan IV untuk penerima Bidik Misi membayarkan Rp. 2.400.000,-. Sedangkan golongan V yang diisi oleh mahasiswa Jalur Non Subsidi (JNS) sangat bervariasi mulai dari Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 47.500.000, per semester.

Kalau diteliti lebih cermat, sistem UKT ini sesungguhnya membatasi akses dari kalangan yang kurang mampu. Pasalnya, jumlah golongan I dan II dibatasi hanya sekedar minimal 5% (Termaktub dalam Peraturan Kementrian Nomor 73 tahun 2013). Itu artinya, kesempatan golongan I dan II untuk menduduki bangku kuliah terbatas, walaupun nilai yang ia peroleh sama dengan nilai yang diperole_MG_9184h mahasiswa yang mampu secara ekonomi.

Sebagai contoh, di Universitas Hasanuddin (Unhas), hampir seluruh fakultas hanya menampung mahasiswa golongan I dan II sekitar 5-8 persen. Sementara dari golongan III jumlahnya berkisar 30-35 persen, selebihnya berada pada golongan IV dan V. Meskipun golongan I dan II disubsidi oleh golongan IV dan V, tetap saja jumlahnya jauh tidak berimbang. Maka dari itu, pemasukan Unhas untuk tahun setelah diberlakukannya UKT melejit pesat. Sementara mahasiswa semakin tercicik oleh mahalnya biaya kuliah.

Atas dasar itu, momentum Hari Pendidikan Nasional, kami jadikan sebagai langkah untuk kembali mengkampanyekan bahwa sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) beserta regulasi yang mengaturnya seperti Undang_MG_9193-Undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) harus ditolak. Mengingat aturan tersebut telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan uang kuliah perguruan tinggi. Kami berkesimpulan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah upaya membatasi akses kalangan yang berpendapatan rendah dalam mengakses pendidikan tinggi. Apalagi, jumlah penduduk miskin, terkhusus di Sulawesi Selatan, bertambah sebanyak 78 ribu orang per akhir September 2014, dengan jumlah total masyarakat miskin 857 ribu orang. Ini menandakan bahwa pembatasan akses terhadap kalangan yang kurang mampu, dalam hal ini pemberlakuan UKT, mesti ditolak.

SURAT KECAMAN TERBUKA

Kepada :
Kepala Negara Republik Indonesia
Kepala Polisi Republik Indonesia
Kepala Polisi Daerah Sul-Sel-Bar
Panglima Kodam VII/Wirabuana

Pada hari kamis 13 november 2014, aparat kepolisian menyerbu masuk kedalam kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Memukul mundur mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM di depan kampusnya. Tidak hanya itu, di dalam kampus, aparat kepolisian melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kampus, merusak semua kendaraan yang berada di sekitaran gedung Phinisi UNM, dan memukul rata setiap mahasiswa yang ditemuinya, perempuan ataupun laki-laki. Bahkan wartawan yang berada di lokasi pun tidak lolos dari ke-brutalan aparat. Berita TV maupun online seketika ramai menampilkan foto salah seorang wartawan yang berdarah kepalanya akibat pukulan aparat kepolisian. Aparat kepolisian juga membabi buta menembaki mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan di ruang kelas dengan gas air mata, lalu menampar dosen yang sedang mengajar di kelas tersebut. yang paling miris adalah wakil dekan salah satu fakultas di kampus itu pun di seret-seret layaknya saat polisi menyeret seorang kriminal.
Selang sehari setelah kejadian itu, beberapa polisi yang diperiksa mengaku bahwa tindakan tersebut adalah atas perintah atasan yang terkena anak panah saat bertugas mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa. Fakta lain terkuak di media beberapa hari setelahnya. Polisi berhasil menangkap seorang bocah SMP yang telah dipastikan sebagai pelaku pemanahan. Bocah itu juga mengaku bahwa polisi menyuruhnya membawa busur untuk memanahi mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi.
Belum selesai sampai di situ, Jauh-jauh hari sebelumnya, Pada tanggal 27 oktober 2014, aparat kepolisian juga terlibat dalam peristiwa di Takalar saat PTPN berusaha merebut tanah-tanah milik petani yang menjadi anggota dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar. Dengan persenjataan lengkap, mengawal PTPN melakukan perebutan lahan petani, bahkan—data terakhir yang kami peroleh—polisi juga menangkapi dua (2) orang anggota STP Takalar tanpa melalui prosedur yang jelas.
lagi, pada tanggal 6 November 2014, polisi menembakan peluru karet kepada mahasiswa Universitas Indonesia Timur yang sedang melakukan aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dalam deretan aksi demonstrasi setelahnya yang dilakukan oleh berbagai kampus dimakassar, beberapa stasiun TV nasional maupun lokal menayangkan ulah polisi yang sedang melakukan pemukulan brutal terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Bahkan beberapa pimpinan mahasiswa dan puluhan mahasiswa lainnya pun ditangkap saat sedang melakukan demonstrasi.
Lebih ironis lagi, dari serangkaian peristiwa tidak-biasa seperti di atas, pemerintah pusat belum juga mengambil langkah yang tegas atau sekedar mengeluarkan pernyataan untuk merespon resonansi gerakan sosial di Makassar yang kian membesar. Pemerintah tidak pernah memberi informasi memadai untuk memberi pemahaman yang merata dan merakyat kepada seluruh lapisan masyarakat. Informasi mengenai kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM hanya dapat diakses dan dipahami oleh kalangan berpendidikan.
Di tempat berbeda, Selasa 18 November 2014. Pukul 23:40 WITA, mahasiswa yang sedang beraktifitas bergegas mengosongkan kampus karena mendengar kabar bahwa anggota TNI (Cavaleri) hendak melakukan penyisiran dikampus. Berdasarkan risil media, anggota TNI hendak mencari pelaku kerusuhan di pintu satu UNAHS sore tadi. Sekelompok masyarakat yang mayoritas seusia anak SMA menyerang beberapa mahasiswa UNHAS yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Sampai ekskalasi bentrok semakin tinggi, polisi tidak terlihat mengamankan situasi demonstrasi. Akibatnya, dua mahasiswa terkena busur dan dilarikan ke UGD. Sampai tengah malam, data dari salah satu media kampus UNHAS, 15 sepeda motor mahasiswa terbakar dan 2 mobil dirusak. Masjid kampus juga ikut dirusak oleh ‘warga’.
Dari serentetan fakta peristiwa yang telah dipaparkan, kami LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN;

1.DENGAN KERAS MENGECAM SEGALA BENTUK TINDAKAN BRUTAL YANG DILAKUKAN OLEH APARATA KEPOLISIAN TERHADAP MASYARAKAT PETANI POLONGBANGKENG TAKALAR, DAN MENUNTUT AGAR APARAT KEPOLISIAN SEGERA MENARIK PASUKANNYA YANG BERSENJATALENGKAP DARI TANAH MILIK PETANI.

2.DENGAN KERAS MENGECAM SEGALA BENTUK TINDAKAN BRUTAL APARAT KEPOLISIAN TERHADAP MAHASISWA YANG MELAKUKAN AKSI DEMONSTRASI MENOLAK PENGURANGAN SUBSIDI BBM

3.DENGAN KERAS MENGECAM TINDAKAN BARBAR APARAT KEPOLISIAN YANG MEMBATASI RUANG-RUANG PENYAMPAIAN ASPIRASI LANGSUNG OLEH MAHASISWA.

4.DENGAN KERAS MENGECAM TINDAK PELECEHAN APARAT KEPOLISIAN YANG TELAH MENCIDERAI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI.

5.DENGAN KERAS MENGECAM PEMIMPIN NEGARA YANG MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS SITUASI GEJOLAK SOSIAL YANG TERJADI DI MAKASSAR

6.DENGAN KERAS MENGECAM PEMIMPIN NEGARA YANG TELAH MENGORBANKAN CITRA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN KEPOLISIAN DALAM POLEMIK RENCANA KEPUTUSAN MENGURANGI SUBSIDI BBM.

7.DENGAN KERAS MENGECAM APARAT KEPOLISAN YANG MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TINDAK PENGERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG MENGATASNAMAKAN DIRI WARGA DI DALAM AREA KAMPUS UNHAS.

8.MENUNTUT AGAR APARAT TNI MENGHENTIKAN PENYISIRAN DI DALAM KAMPUS UNHAS.

9.MENGECAM KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENAIKKAN HARGA BBM SEBAGAI SEBAB DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN DAN PENGERUSAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN BESERTA PREMAN.

%d blogger menyukai ini: