LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Galeri & Kampanye

Category Archives: Galeri & Kampanye

Otoritas Akademik Dosen

Desain Grafis Dosen Unhas

Iklan

infografis tata kelola print

Kekerasan Akademik

Variable 4

Tugas Pokok Dan Fungsi Fakultas

Variable 3

Tata Kelola Administrasi

Variable 1

DISKUSI PUBLIK

1450785131189

“LARANGAN AKTIVITAS MALAM: REGULASI ATAU INSTRUKSI ?”

Dasar Pemikiran

Lembaga kemahasiswaan Universitas Hasanuddin kembali dibuat gaduh oleh aturan yang dikeluarkan oleh rektorat Universitas Hasanuddin. Belum reda rasa geli dikarenakan aturan “dilarang gondrong” beberapa bulan lalu, tertanggal 7 Desember lalu, kampus kembali mengeluarkan aturan pelarangan aktivitas malam di kampus. Di dalam surat edarannya, tertera, bentrokan yang terjadi antara mahasiswa Fakultas MIPA dan mahasiswa Fakultas Teknik minggu malam lalu adalah salah satu alasan utamanya. Bentrokan mahasiswa, lebih lanjut dituliskan, juga berpotensi menyebabkan kerusakan fasilitas-fasilitas kampus. Di samping itu, alasan lain yang menjadi dasar dikeluarkannya surat edaran ini adalah membengkaknya biaya listrik yang harus dibayarkan oleh kampus.

Tidak butuh waktu lama setelah surat edaran (dadakan) itu dikeluarkan, pada malam tanggal 7 Desember, kampus segera melancarkan agresi pertamanya. Pihak kampus, diwakili oleh WR III, yang dikawal oleh berlapis lapis pengamanan di belakangnya, membubarkan aktivitas-aktivitas lembaga kemahasiswaan. Namun yang mengejutkan bagi para fungsionaris lembaga kemahasiswaan adalah, terlibatnya aparat Kepolisian beserta TNI dalam agenda pembubaran—untuk tidak menyebutnya pengusiran—mahasiswa pada malam yang menyedihkan itu. Alih-alih datang dengan komunikasi yang baik, pihak kampus beserta lapisan-lapisan pengamanaannya, dengan kasar membubarkan, bahkan masuk mengobrak abrik sekretariat lembaga kemahasiswaan. Begitulah isu pelarangan aktivitas malam ini bergulir dengan cepat di kampus merah Universitas Hasanuddin.

Setiap kebijakan, lazimnya memang akan menuai berbagai respon dari publik, dalam hal ini mahasiswa untuk konteks di dalam kampus. Namun, sebagai masyarakat intelektual, penetuan ‘standing position’ atau keberpihakan terhadap suatu isu, tentu tidak patut jika diambil dengan cara reaksioner. Kita dituntut untuk menelaah lebih dalam suatu permasalahan sebelum mengeluarkan argumen tertentu sebagai respon atasnya.

(lebih…)

IPK DAN HAL-HAL YANG BELUM SELESAI SAMPAI DISITU

DSC08159DSC08134

Propaganda ialah salah satu alat menyebarkan wacana untuk menggerakkan manusia agar dapat “berbuat sesuatu”. Caranya pun bermacam-macam. Ada yang melalui media mainstream seperti televisi, koran dan radio, bisa pula lewat media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram ataupun menggunakan selebaran.
Tak sedikit juga yang melakukan propaganda dengan melakukan semacam panggung bebas ekspresi. IPK atau Instalasi Perlawanan Kreatif merupakan propaganda dengan model seperti itu, yang dilakukan di lapangan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) universitas Hasanuddin (Unhas).
Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, yakni sejak tanggal 10-11 September 2015, terlaksana atas kerjasama beberapa lembaga kemahasiswaan dalam lingkup Unhas. IPK kali ini dirangkaikan dengan penggaalangan donasi untuk warga Bulogading yang tengah menghadapi ancaman penggusuran oleh seorang konglomerat.
Lebih dari itu, IPK turut pula diramaikan oleh berbagai komunitas makanan dan lapak buku. Makanan atau buku yang Anda beli dalam acara tersebut, sudah termasuk dengan tambahan donasi. Alunan musik, puisi dan monolog menambah suasana petang hingga malam menjadi kian menarik.
Di sudut Timur laut panggung, hadirin yang datang disuguhkan oleh photo-booth yang didirikan untuk tujuan propaganda. Orang-orang yang datang diminta juga untuk meng-upload foto mereka dengan hastag #Kamimenolakdigusur.
Selain agar menarik orang untuk datang dan berdonasi ke acara IPK ini, kami harap dengan media sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang datang, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda bahwa sedang terjadi kasus sengketa yang akan mengancam warga Bulogading tergusur dari tanah miliknya.
Tapi belum selesai sampai disitu, karena kerja wacana mestinya harus bisa mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu untuk kasus-kasus yang mengancam hak-hak umat manusia seperti di Bulogading.
Dalam IPK kali ini, beragam data tentang kasus penggusuran dipamerkan dalam beberapa bentuk display. Ada kronologi kasus penggusuran di Pandang Raya, data dari kasus reklamasi yang terjadi di pesisir Makassar, khususnya Buloa, ada pula tentang kasus penggusuran Workshop Unhas yang hampir digusur pada tahun 2012 lalu.
Adapun hasil donasi yang berhasil dikumpulkan dari IPK tahun ini adalah sebesar Rp. 3.113.000. Sebanyak Rp. 1.536.000 diperoleh dari bazaar makanan, sementara sisanya didapatkan dari hasil garage sale, bazaar buku, dan sumbangan dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA), masing-masing sebanyak Rp. 472.000, Rp. 105.000 dan Rp. 1.000.000. Kami berterimakasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam menyukseskan acara ini.

DSC08293 DSC08296 DSC08357

Instalasi Perlawanan Kreatif (IPK)

ipk

Kalian semua diundang!
Instalasi Perlawanan Kreatif (IPK) Donasi untuk warga Bulogading yang sedang dalam ancaman penggusuran.
Siapkan donasi terbaik kalian untuk mereka yang membutuhkan.
Datangki…

10-11 September 2015
15:00 – Selesai
Di Lapangan PKM Unhas

#SaveBulogading

Infografis Makassar Tolak Reklamasi

Infografis Mengapa Proyek Reklamasi Mesti Kita Tolak

Infografis Mengapa Proyek Reklamasi Mesti Kita Tolak

REFLEKSI PERLAWANAN RAKYAT BULOGADING MAKASSAR; Bukan Lagi Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

2

Negara kita sedang merayakan usia kemerdekaannya yang ke 70 tahun. Menjelang hari perayaan besar itu, Kota Makassar, tepatnya di Jl. Somba Opu, tak jauh dari Pantai Losari, ratusan warga melakukan protes keras terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar atas eksekusi tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1924; Tanah Bulogading. Perjuangan panjang rakyat Bulogading, yang sudah bermula dari tahun 2010 ini, disinyalir melibatkan mafia tanah dan mafia hukum di Makassar[1]. Hingga hari eksekusi yang ditentukan oleh PN Makassar tiba, masyarakat Bulogading bersama aliansi masyarakat sipil, NGO, dan gerakan mahasiswa, hanya mampu melakukan blokade akses jalan menuju tanah mereka untuk menghalau panitera PN bersama aparatnya.

Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu. Mungkin begitu ungkapan yang seringkali dialamatkan kepada Penyelenggara ataupun Lembaga Negara yang kerap memberikan rekomendasi-semu buah pengawasan ‘moralnya atas permasalahan rakyat. Namun kali ini ungkapan yang berasal dari folklor demikian seolah terlampaui oleh gerakan mandiri rakyat untuk mempertahankan haknya. Terlampaui, karena meski rakyat Bulogading, bersama kuasa hukum dan jejaring aliansi perjuangannya, telah melakukan pengaduan kepada Instansi dan/atau lembaga Negara terkait mengenai perihal ini, tetap saja tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan bagi status kampung mereka. Alih-alih mengharap respon yang semestinya, rakyat Bulogading justru hanya mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Padahal, teror dari isu akan datangnya aparat, lengkap dengan bulldozer dan ekskapatornya, tak henti menghantui mereka. Dalam situasi demikian, tidak ada yang lain yang nyata bagi rakyat Bulogading selain melakukan penolakan langsung dengan memblokir jalan. Bagi mereka, jejak leluhur, tanah kelahiran, ruang hidup, ruang memori, serta masa depan anak cucu mereka adalah wajib untuk diperjuangkan dengan sepenuh harga diri.

Seolah ingin menegaskan bahwa kekuatan rakyat’ bukanlah ‘gonggongan anjing’ yang membuat kafilah bisa seenaknya berlalu, rakyat Bulogading tidaklah sama dengan Penyelenggara Negara, maupun Pengawasnya (masyarakat politik) yang bisa dibeli dan dibungkam oleh deal apa saja. Gonggongan mereka bisa saja membuat kafilah (pemodal dan penyelenggara negara terkait) melenggang pergi dengan angkuh, namun gerakan penolakan rakyat Bulogading bukanlah sekedar gonggongan anjing yang bisa membuat kafilah serakah berlalu begitu saja.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Makassar dan Penyelenggara Negara lainnya untuk mengutamakan asas ‘keadilan’ bagi rakyat ketimbang asas ‘kepastian hukum’ yang konon, dewasa ini, mudah saja untuk dibeli dan dimanipulasi. “Folklor” yang berkembang di arus bawah (undercurrent) ini, alangkah fatalnya jika benar berkembang-biak dan tak terbendung di dalam ranah penegakan hukum. Terutama, perkara hukum yang menyangkut urusan langsung dengan rakyat arus bawah yang aksesnya terhadap penegakan hukum sangat (di)lemah(kan) dan terbatas(i).

Di tempat lain, pada tanggaal 6-9 Agustus 2015, tak berselang lama dengan peristiwa Bulogading, sebuah konferensi kebudayaan berskala internasional digelar. Konferensi yang diselenggarakan oleh Inter Asia Cultural Studies Society ini, mengusung tema “Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices” (Arus Bawah: Menggali Praktik Sosial dan Diskursif / Wacana yang Terpendam). Universitas Airlangga, Surabaya, menjadi tuan rumahnya.

Pembicara utama (Keynote Speaker) dalam konferensi ini adalah Prof. Abidin Kusno dari York University, Ontario, Canada. Profesor kelahiran Surabaya ini memaparkan fakta-fakta historis mengenai gerakan Arus Bawah Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Dalam presentasinya, Profesor Abidin Kusno memaparkan narasi mengenai Mas Marco Kartodikromo dan Tan Malaka dalam membangun gerakan arus bawah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi itu kemudian diakhiri dengan pemaparan dari Pembicara Kunci Penutup (Closing Keynote Speaker) Prof. Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Dalam presentasinya, Prof. Melani Budianta mengangkat Kota Surabaya sebagai sebuah situs (sites) gerakan arus bawah (undercurrent), di mana masyarakat dan pemerintah sedang berkutat untuk menata dan mengambil bagian dalam menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai subjek dari pembangunan kota. Tema konferensi internasional dua tahunan ini, yang secara umum membahas mengenai Undercurrent Movement (Gerakan Arus Bawah), seperti bersambut dengan peristiwa di Tanah Bulogading: Masyarakat kota arus bawah (undercurrent of urban society) yang menolak digusur oleh pemerintah dari ruang hidup mereka.

11911088_10204930563372174_1106599695_n11871788_10204930563612180_1329572022_o

Memang, menempatkan dan memposisikan (locating) “arus bawah” sebagai sebuah praktik sosial dan praktik wacana, secara historis dan teoritik, bisa dikatakan menjadi agenda dari konferensi ini. Oleh karena itu, dengan merefleksi bagaimana rakyat Bulogading—beserta para intelektual yang berkomitmen terhadap perjuangan rakyat dan keadilan sosial—melakukan aksi penolakannya terhadap penggusuran—yang juga bisa dikaitkan dengan agenda Pemkot Makassar untuk mewujudkan “Kota Dunia” yang telah lama diwacanakan dan dipraktikkan—seolah mendapatkan ruang dialektisnya. Sebuah Gerakan Arus Bawah (Undercurrent Movement) yang muncul kemudian menguat menandingi wacana dan tindakan penguasa dalam mendominasi penataan dan penentuan arah kebijakan kota Makassar.

Gerakan arus bawah yang dimaksudkan dapat dilihat dari beberapa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bulogading. Kampanye melalui spanduk, propaganda di media sosial, maupun peliputan oleh beberapa media massa—yang keberpihakannya masih perlu untuk diperiksa—adalah suatu ‘situs diskursif’ perlawanan dari arus bawah. Selain itu, penolakan langsung yang dilakukan warga untuk menghalau penguasa yang hendak menggusur ruang hidup dan tempat tinggal mereka merupakan sebuah ‘praktik sosial’ perlawanan dari arus bawah yang menolak tunduk terhadap kuasa dominan. Sesuatu yang dipaksakan degan keras oleh negara, mendapatkan respon penolakan yang keras pula dari arus bawah; rakyat Bulogading.

11921984_10204930563212170_1580955053_nGonggongan ataupun komentar dari para Penyelenggara Negara yang mengatasnamakan ‘kepastian hukum’ dan juga ‘pembangunanisme’ Kota Dunia, pun bisa saja menginterupsi. Interupsi yang biasa diungkapkan dalam ungkapan folklor Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu ini sekali lagi bisa dibilang terlampaui oleh gerakan rakyat Bulogading yang tak ingin kafilah berlalu dengan seenaknya. Apalagi jika kafilah yang hendak berlalu tersebut merupakan ancaman bagi kedaulatan rakyat, Kafilah ini jelas mendapatkan penolakan dan perlawanan keras. Tak pasti sampai kapan. Yang pasti, pemerintah kota, penyelenggara negara terkait, serta para akademisi yang masih sibuk berkhotbah dan bersolek di menara gading, telah memperlihatkan sikap pasifnya. Jangankan menghalangi kafilah berlalu, bisa jadi, gonggongannya pun tidak terdegar sama sekali. Dan semoga mereka tak menjadi barisan dari kafilah yang hendak berlalu tersebut dengan mengabaikan gonggongan Lembaga Pengawas mereka yang menandakan ada kafilah penggusur yang hendak berlalu dengan mengambil tanah, tempat tinggal, dan ruang hidup rakyat Bulogading.

[1] Wawancara beberapa elemen dalam siaran ulang di Celebes TV 17 Agustus 2015 tentang aksi menolak penggusuran Bulogading

 

Makassar, 17 Agustus 2015
Oleh; Nasrullah

%d blogger menyukai ini: