LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI

Category Archives: JANGAN CENTANG KATEGORI INI

“Apa Kabar Gunung Bulu’ Bawakaraeng?”

Gunung Bulu’ Bawakaraeng adalah salah satu gunung yang menjulang di dataran pulau Sulawesi bagian Selatan. Secara administratif, Bulu’ Bawakaraeng termasuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Gowa.  Bulu Bawakaraeng juga menjadi wilayah batasan antar beberapa kabupaten, untuk menyebut beberapa, seperti Kabupaten Gowa, Sinjai, Bantaeng, dsb. Selain menjadi batasan antar kabupaten, Bulu’ Bawakaraeng juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

1494311115872[1]

Kegiatan seminar “Apa Kabar Bulu’ Bawakaraeng?” Sumber foto: Media Ekonomi FEB-UH

Bagi para pendaki, puncak Bulu’ Bawakaraeng adalah kedamaian dan tubuhnya adalah suatu keindahan.

Senin, 8 Mei 2017, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, (FEB-UH) Senat KEMA Fakultas (FEB-UH) dan BEM SYLVA Indonesia Universitas Hasanuddin, menggelar sebuah seminar bertema “Apa Kabar Bulu’ Bawakaraeng?”

Secara umum kegiatan ini membahas bagaimana kondisi terkini Gunung Bulu’ Bawakaraeng. Dalam seminar ini, pelaksana kegiatan menghadirkan tiga pembicara: Dr.Andi Tonggiroh ST.,MT dari Lembaga Penelitian & Pengembangan Masyarakat (LPPM) dan dosen Geologi Unhas, dengan judul materi “Gunung dan Gunung Bulu’ Bawakaraeng”, Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampesela,M.sc. dengan focus bahasan perihal “Fakta dan Potensi Masyarkat untuk Mitigasi”, Prof. W.I.M. Poli, yang tak bisa hadir, dengan tulisan “Aku dan Gunung Bulu’ Bawakaraeng”. Selain tiga narasumber tersebut, seminar ini menghadirkan pula Nevy Jamest sebagai Keynote Speaker.

Seminar dimulai dengan pemaparan Nevy, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Andi Tonggiro perihal bagaimana kondisi gunung dan apa yang menjadi struktur gunung. Selain itu, Adi, demikian ia sering disapa, memaparkan kondisi Bulu’ Bawakaraeng yang menjelaskan bahwa terdapat suatu keunikan di kawasan Bulu’ Bawakaraeng yang mana terdapat beberapa lempeng bertemu, serta Bawakaraeng yang menghidupi kurang lebih 7 kabupaten di Selatan Sulawesi ini dengan memanfaatkan air berhulu dari Bulu’ Bawakaraeng. Setelah pemaparan Andi Tonggiroh, narasumber selanjutnya Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampesela,M.sc  menjelaskan materinya. Prof Agnes, yang telah meneliti Bulu’ Bawakaraeng sejak 2004, dengan sangat lugas memaparkan bagaimana Bencana gunung Bulu’ Bawakaraeng yang terjadi pada 2004. Perempuan yang mendapatkan gelar Profersornya di Jepang ini, menjelaskan faktor-faktor bencana runtuhnya tanah dan bebatuan Bulu’ Bawakaraeng pada tahun 2004, yang mengakibatkan  32 orang meninggal dunia. Menurut Prof Agnes, faktor paling besar adalah proses Geo Kimiawi yang terjadi di dalam sturktur penyusun Gunung Bulu’ Bawakaraeng.

IMG_0469

Penampakan Bulu’ Bawakaraeng. Lokasi Jatuhnya tanah dan bebatuan pada tahun 2004. Sumber foto: LAW Unhas

Seminar selesai kurang lebih pukul 17.30 WITA. Salah satu hal menarik dari seminar ini adalah paparan bagaimana kondisi terkini Gunung Bulu’ Bawakaraeng melalui pemutaran video dokumenter. Dalam video tersebut terlihat bagaimana kondisi di beberapa pos pendakian menuju puncak bawakaraeng yang cukup memperhatinkan. Sampah berserakan dan bertumpuk. Sampah makanan instan di aliran air, kebakaran hutan dan rusaknya struktur ekologis Bulu’ Bawakaraeng yang disebabkan oleh proses pendakian dan cara hidup pendaki yang tidak bertanggung jawab.

(Najib/Agung)

Milik Siapa Pendidikan Kita hari ini?

Jpeg

Massa aksi Gerak Pendidikan

HARI INI (2/5) terik cahaya matahari begitu menyengat, udara pun terasa sangat panas. Waktu masih menunjukkan pukul 10.41 WITA, ketika beberapa orang terlihat memadati lokasi di depan Taman Makam Pahlawan. Mereka adalah massa aksi dari Gerakan Rakyat untuk Pendidikan (Gerak Pendidikan), yang akan melakukan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Saya yang datang dari arah Adipura Tello dan menggunakan sepeda motor, menyambangi lokasi tempat mereka berkumpul. Setelah memarkir sepeda motor, saya mengambil buku catatan dari dalam tas. Kemudian mencatat beberapa hal dan memerhatikan orang-orang yang ada di sana. Mencatat organ apa saja yang terlibat, melalui bendera yang dikibarkan beberapa orang.

Selang beberapa menit seorang perempuan menaiki mobil yang terparkir di depan massa. Dari gerak-geriknya saya menyimpulkan dia adalah koordinator lapangan pada aksi kali ini. Perempuan itu kemudian mengambil pengeras suara dan menyerukan agar massa aksi memasang bendera di mobil komando. Ia juga menyerukan agar massa bersiap-siap menuju titik aksi. Tak lama setelah itu, mobil komando bergerak. Di belakang mobil para massa berkendara motor pun ikut. Saya kemudian melihat jam untuk memastikan pukul berapa mereka beranjak dari

Sekitar tujuh menit massa aksi yang bergerak dari Taman Makam Pahlawan, tiba di bawah jembatan layang (fly over), dan disambut oleh ratusan aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan TNI. Mobil komando milik serikat buruh FPBN kemudian berhenti, bersamaan dengan massa aksi yang mengikutinya. Bendera-bendera organ yang tergabung dikibarkan dengan penuh semangat. Aparat kepolisian yang katanya mengamankan jalannya aksi, lebih terlihat sebagai menghalangi aksi. Spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi dihalangi oleh aparat, hingga menyulut emosi beberapa massa aksi. Hingga massa aksi dan aparat sempat bersitegang beberapa menit, sebelum orasi politik dimulai.

“Pendidikan milik siapa?! Milik negara!!” orasi politik pun dimulai dengan pertanyaan pendidikan itu milik siapa? Memangnya milik siapa pendidikan kita? Massa aksi serentak bersuara bahwa pendidikan itu milik negara, bukan milik para kapitalis. Orasi politik yang dibawakan oleh perwakilan serikat buruh FPBN dan GSBN itu pun membakar semangat massa aksi. Organ-organ dari solidaritas perempuan seperti Srikandi dan SP-Anging Mammiri juga turut dalam aksi ini.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup Perempuan yang tetap berlawan!” itulah seruan-seruan yang diucapkan perwakilan dari SP-Anging Mammiri untuk membuka orasi poltiknya, yang belakangan saya kenal bernama Rina.

Rina, seorang aktivis perempuan dari SP-Anging Mammiri yang menjadi satu-satunya perwakilan dari organ tersebut dan baru saja berorasi, kembali berbaur bersama massa aksi lainnya. Saya pun berjalan dan menghampirinya, melewati barisan polisi wanita yang sedang berjaga. Rina kemudian bercerita tentang beberapa hal yang menjadi keresahannya dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah pendidikan yang diskriminatif. Yang mana menurut Rina, wilayah pendidikan seperti kampus masih belum ramah terhadap perempuan. Mulai dari sarana, prasarana hingga tindak kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan dalam dunia pendidikan. Karena itu, ia mengharapkan dapat terwujudnya pendidikan berperspektif gender.

Udara di titik aksi terasa cukup panas, meskipun cahaya matahari yang terik terhalang oleh jembatan layang. Ratusan polisi muda berjejer di belakang massa aksi saat itu. Mengamankan jalannya aksi. Riuh suara orasi dan yel-yel penyemangat yang diteriakkan massa aksi, mengaburkan suara yang berasal dari traffic light di sekitar jembatan layang itu. Suara mesin kendaraan dan sempritan aparat kepolisian yang mengatur arus lalu lintas yang padat pun terdengar silih berganti. Orasi massa aksi Gerak Pendidikan kemudian bersaing dengan aksi aliansi mahasiswa lain yang ada di seberang massa aksi. Keduanya saling bersahutan menyampaikan tuntutannya masing-masing. Tapi, itu tidak berlangsung lama karena aksi tersebut lebih cepat meninggalkan lokasi.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup Perempuan yang tetap berlawan!”, saya kembali mendengar orasi politik dari organ lainnya. Orasi yang disampaikan terus mengungkapkan realita  mirisnya pendidikan kita hari ini. Termasuk apa yang disampaikan serikat buruh GSBN dalam orasinya, sesaat setelah saya berbincang dengan Rina. Saya lalu mencoba bertanya pada salah seorang orator dari serikat buruh.

Hamka, selaku orator perwakilan GSBN, menyatakan bahwa mengapa buruh turut andil dalam aksi peringatan Hardiknas, tidak lain karena kepedulian mereka terhadap pendidikan anak-anaknya. Tuntutan bahwa anak-anak buruh juga harus mendapatkan jaminan pendidikan yang sama dari negara. Mengingat pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa memandang ia petani, nelayan dan sebagainya. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu hal yang vital dan berdampak besar untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka nanti. Meskipun ia harus menggunakan waktu istirahat kerjanya untuk mengikuti aksi, tidaklah menjadi masalah jika itu terkait dengan pendidikan.

“pendidikan itu suatu hal yang vital. Bagi saya itu (pendidikan) berarti dalam menentukan bagaimana masa depan anak-anak.” ujar Hamka yang akan masuk kerja malam nanti.

Jpeg

Barisan polisi yang tepat dibelakang dan samping kanan massa aksi

Lagi-lagi riuh suara massa aksi terdengar, “Hidup Rakyat!” Orasi politik kemudian disampaikan oleh beberapa organisasi mahasiswa selanjutnya. Saya mendengar orasi yang cukup berani dan lebih ditujukan pada ratusan aparat kepolisian yang tengah berjaga. “Pendidikan hari ini sangat mahal! Tidak hanya untuk mengakses pendidikan tinggi, untuk mengakses akademi kepolisian pun harus menyogok sana-sini!!” teriak orator yang menggunakan kemeja berwarna hitam bertuliskan FORMAT pada bagian punggung. Apa yang dituntut mahasiswa juga tak jauh berbeda, dengan lebih mengutamakan independensi lembaga kemahasiswaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Priki, orator dari FORMAT bahwa independensi lembaga kemahasiswaan hari ini sedang dipertanyakan. Akibat ulah kapitalis birokrat yang cenderung mengintervensi lembaga kemahasiswaan.

Hal utama yang ingin disampaikan massa aksi dari Gerak Pendidikan adalah bahwa pendidikan hari ini cenderung mengikuti mekanisme pasar, lebih pro kapitalis daripada rakyat. Pendidikan saat ini diarahkan pada komersialisasi, guna meraup untung yang sebesar-besarnya. Sehingga pendidikan pun tidak lagi menjadi barang publik, melainkan beralih pada barang privat. Olehnya itu, hal yang dituntut adalah melawan kapitalisme dalam pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis kepada setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Mencabut segala aturan yang pro kapitalis mulai dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UUPT, hingga menghentikan pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan.

Perempuan yang menjadi korlap pada aksi kali ini, menginformasikan kepada massa bahwa aksi telah hampir selesai. Saya melihat jam dan mendapati waktu telah lewat dari estimasi yang disepakati.

Saat korlap mengumumkan bahwa aksi akan selesai, di waktu bersamaan para polisi yang berdiri dibelakang massa dengan wajah lesu, kembali memancarkan rona ceria.

 

(Nur Azizah/Agung)

GERAK PENDIDIKAN DAN KAMERAD: DARI PENDIDIKAN GRATIS, PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER, SAMPAI DEMOKRATISASI KAMPUS

img_0138.jpg

Massa aksi KAMERAD

LAW UNHAS, Makassar – Selasa (2/5) Pukul 10.41 WITA, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerak Pendidikan (Gerakan Rakyat untuk Pendidikan) berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan. Dalam aliansi ini organ yang bergabung yaitu organ mahasiswa, serikat buruh dan gerakan perempuan.  Organ – organ tersebut adalah GSBN, FPBN, SP-ANGING MAMMIRI, KPO-PRP, FMD-SGMK, PEMBEBASAN, SMI, FMK MAKASSAR, SRIKANDI, PMII RAYON HUKUM UMI, FORMAT, FORWA MAKASSAR, HMJ PPKN UNM, LAW UNHAS, ANIMASI FE UNM, FOSIS UMI, FP2M, dan PMII RAYON PAI UMI.

Setelah terkumpul massa sekitar 100 orang, pukul 10.50 massa aksi pun bergerak menuju titik aksi yaitu di kolong jalan layang. Pada pukul 11.07 WITA, massa aksi tiba di kolong jalan layang. Sebelum melakukan varian aksi, massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena aparat menghalangi spanduk utama yang dibawa oleh massa aksi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena setelah itu spanduk utama pun terbentang. Hal ini terjadi beberapa menit sebelum orasi politik dimulai pada pukul 11.21 WITA. Semua perwakilan organ yang tergabung dalam Gerak Pendidikan menyampaikan orasi politiknya beberapa kali sempat terdengar alunan lagu perjuangan. Ditengah-tengah aksi, satu organ lain yang bergabung yaitu komunal.

Pendidikan yang merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dalam BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, setelah amandemen. Pasal 28 ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasanya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia”. Maka aliansi ini menuntut untuk diwujudkannya pendidikan gratis dalam rangka melawan kapitalisme pendidikan.

IMG_0157.JPG

Spanduk KAMI INGIN PENDIDIKAN GRATIS dari KAMERAD

Selain itu, fenomena lembaga pendidikan hari ini menunjukkan pula taring otoritarian. Menutup keran demokrasi dengan tidak melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan, tidak transparan, diskriminatif, dan kekerasan akademik bukan lagi hal lumrah yang ditemui dalam kampus. Hal ini jelas dapat kita temui dalam salah satu tuntutan front Gerak Pendidikan untuk dihentikannya pembungkaman demokrasi dalam dunia pendidikan serta dikembalikannya independensi lembaga kemahasiswaan.

Tuntutan lain yang diangkat oleh aliansi ini yaitu, mereka menginginkan diwujudkannya pendidikan yang berperspektif gender dan transparansi serta akuntabilitas di instansi pendidikan.

Jafar, humas aksi mengatakan bahwa tuntutan yang disuarakan hari ini merupakan gabungan dari tuntutan tiap sektor yang tergabung dalan aliansi Gerak Pendidikan namun tuntutan tersebut tetap dalam koridor pendidikan. “aksi ini bukan hanya untuk hari ini saja, mereka menjanjikan akan terus mengawal isu mengenai pendidikan ini.” Lanjut, Jafar.

Pukul 13.20 WITA tanda-tanda selesainya aksi pun terlihat, sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap perwakilan organ, massa aksi pun kemudian bergerak menuju ke dinas ketenagakerjaan.

Jpeg

Massa aksi GERAK Pendidikan

BERSELANG BEBERAPA jam setelah aksi Gerak Pendidikan,  KAMERAD satu front dengan massa yang besar turun pula memperingati hari pendidikan 2 mei 2017. KAMERAD yang merupakan singkatan dari Koalisi Masyarakat Bergerak untuk Pendidikan merupakan front hasil gabungan beberapa organ, yakni BEM KEMA FAPERTA UH, BEM UNM, BEM Ekonomi Unibos, Dema Febi UIN, BEM FT UIM, Teknik Unifa, Manajemen Sistem Bongaya, DEMA Saintek UIN, DEMA Adab UIN, UKPM UH, PNUP, BEM SOSPOL UNIBOS, PPMI, HIMAPOL UIN, FMN Cab. Makassar, Senat Ekonomi UH, dan HIMAHI UH.

Front ini ditandai dengan kostum berbaju hitam dengan berbagai atribut pelengkap seperti spanduk dan pataka. Sebagian organ yang tergabung memiliki ciri khas masing-masing yang ditandai dengan penggunaan atribut yang khas, seperti FMN yang menggunakan kain ikat kepala putih bertuliskan FMN dan penggunaan topi petani oleh massa dari BEM KEMA FAPERTA UNHAS. Terlihat massa aksi berjumlah sekitar 500 orang yang berdatangan dari arah jalan perintis dan jalan urip sumaharjo menuju kampus UMI sebagai lokasi bertemu berbagai organ yang tergabung didalamnya. Sejak pukul 14:00 WITA KAMERAD mulai memadati halaman parkiran UMI.

Setelah waktu bergeser ke pukul 15:02 WITA massa aksi mulai bergerak kearah kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan berjalan kaki. Gema nyanyian khas Perjuangan mahasiswa serta suguhan orasi politik semakin mewarnai momentum hari pendidikan ini. Sesekali aksi massa harus terhenti akibat front Pro Demokrasi dan Pemuda Pancasila yang menerobos ke tengah barisan aksi massa untuk membuka jalan serta upaya kondusif kantor DPRD Sul-sel karena diisukan sempat terjadi kericuhan.

p_20170502_1525131.jpg

 

Baru pada pukul 15:54 WITA massa tiba di halaman depan kantor DPRD sul-sel. Dibawah gedung DPRD terlihat barisan aparat kepolisian lengkap dengan senjata dan pakaian yang safety seolah menyiratkan akan terjadi sebuah bentrokan. Aksi demonstrasi di buka oleh arahan Jendral Lapangan bernama Mudabbir yang mengkampanyekan diberlakukannya pendidikan gratis dan demokratisasi kampus. Setelah itu diikuti dengan orasi politik oleh perwakilan BEM Faperta UH, “Pendidikan gratis bukan ilusi. Pemberlakuan pendidikan gratis bukan tanpa contoh, sebut saja Kuba yang memberlakukan kebijakan ini…” ujarnya. Melirik ke dinding-dinding kantor DPRD dibentangkan spanduk yang salah satunya bertuliskan kami ingin pendidikan gratis, menjadi penghias yang otentik pada momentum tahunan ini. Semangat yang membara terlihat ketika hujan turun aksi massa tidak beranjak dari barisan dan tetap meneriakkan aspirasinya.

“jika terus begini, jika biaya pendidika terus naik dan upah justru ke arah yang terbalik, semakin rendah dari hari ke hari. Sementara di saat yang bersamaan rasa lapar mendesak kita untuk berusaha demi sesuap nasi. Di saat itulah para pelajar dan mahasiswa miskin akan bersatu, dan memakan entah rektor atau para dosen entah kepala sekolah atau para guru” – KAMERAD

Setelah hujan mulai redah anggota DPRD dari anggota komisi E dan komisi A menanggapi aksi ini dengan menemui massa. Mereka menyatakan sikap dengan secara institusi mendukung tuntutan KAMERAD, tapi disisi lain anggota DPRD tersebut juga menyatakan bahwa mereka bukanlah badan eksekutif. Pernyataan dari anggota DPRD ditolak oleh massa dengan alasan jawaban tersebut sudah beberapa kali dikemukakan oleh pihak DPRD namun tidak pernah membuahkan hasil. Ketidakpuasan akan respon yang diberikan berujung pada tuntutan untuk menginap di kantor DPRD yang merupakan bentuk intervensi kepada pihak DPRD untuk segera membahas permasalahan ini. Hal inipun kemudian disetujui oleh pihak DPRD namun aksi massa akan di kawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sesuatu yang begitu miris ketika Kantor DPRD merupakan rumah bagi rakyat namun harus dikawal oleh aparat kepolisian laiknya penjahat. Kekecewaan massa aksi dimanifestasikan dalam wujud sorakan tak senonoh pada para anggota DPRD. Hal ini kemudian dirembukkan kembali oleh organ-organ yang tergabung dalam KAMERAD, alhasil sebagian organ sepakat mengurungkan niatnya karena pertimbangan kondisi tidak akan kondusif walau dengan massa sebanyak itu. Tepat pada pukul 17.55 WITA sebagian massa aksi membubarkan diri.

(Dibas, Nur Azizah, Nurul Taufik, Nani/Agung)

Galeri Foto Aksi Hari Buruh 2017

20170501_122226

Massa aksi Front Gerakan Buruh Sulawesi Selatan

20170501_121223

Pataka FPBN-KSN

20170501_121236

Massa aksi dan pataka Konfedarasi Serikat Nasional

20170501_122954

Barisan massa aksi dan pataka Komite Anti Otoritarian

20170501_114800

Konfedarasi Serikat Nusantara

DSC_0368

Pembakaran kardus-kardus bertuliskan pernyataan sikap oleh front Serikat Solidaritas Kemandirian Rakyat

DSC_0331

Gerakan Serikat Buruh Nasional

TIDAK ADA KEADILAN DI HARI LIBUR

Oleh Muhammad Rusydi Ashri

_temp_1493404184126.jpg

Setelah menggusur 102 KK di Asrama Tentara Bara-baraya  akhir Desember 2016, pihak Kodam kembali berencana menggusur sebanyak 20 rumah seluas 6202,10 M2 di Jalan Abu Bakar Lambogo RT 06 RW 04, dan 8 rumah Jalan Kerung-kerung Lorong 1 RT 01 RW 01 seluas 685 M2.  Bagi TNI-AD, 28 rumah tersebut masuk dalam wilayah okupasi tanah klaimnya, bahwa tanah seluas 28.970.10 M2 termasuk dalam tanah sewa TNI-AD dengan Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika (pemilik tanah sertifikat nomor 4) dan surat ahli waris tanggal 9 Mei 2016 tentang permohonan pengembalian tanah okupasi yang disewa TNI-AD. Singkatnya, Kodam dengan “berbaik hati” ingin mengembalikan tanah di sertifikat nomor 4 ke ahli waris.

Buntungnya “kebaikan hati” TNI-AD mengakibatkan kondisi pendidikan Nining pelajar kelas 2 SMA terhambat. Nining terpaksa tidak mengikuti proses belajar mengajar seperti anak sekolah lainnya. Nining memilih menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Kamis, 27 April 2017). Menurutnya rumah yang dia tempati merupakan hak yang musti dipertahankan, keberaniannya melawan tirani militer muncul karena masa depan  diri beserta keluarganya ikut terancam.

Warga bara-baraya memutuskan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar yang telah mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama Moedhinoeng Dg. Matika di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sidang dimulai pukul 10:22 WITA dipadati warga Bara-baraya dan 50-an aparat kepolisian lengkap dengan senjatanya dan beberapa intel tentara.

Dalam pembacaan putusannya majelis hakim menolak gugatan warga karena bukti warga berupa akta jual beli dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek hukum. “Sebaiknya gugatan ini dilakukan di jalur keperdataan”, ucap Mustamar sebagai Hakim yang memimpin sidang. Warga yang menghadiri persidangan tidak berterima dengan hasil sidang yang dibacakan majelis hakim, bahkan beberapa warga histeris memaki hukum yang tidak memihak ke orang kecil, warga kecewa hilangnya keadilan di negeri ini.

…pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

INTIMIDASI TNI DAN PELANGGARAN HAM

Terhitung sejak 17 Maret 2017, warga Bara-baraya bersatu memblokade sebagian jalan Abu Bakar Lambogo, tak jarang pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

Sebelumnya, pihak TNI-AD dalam menggusur Asrama Bara-baraya melakukan tindak “barbar” dengan menelantarkan perabotan serta beberapa harta benda warga, sebagian besar perabotan warga seperti kursi, meja, lemari rusak akibat diguyur hujan berganti terik matahari. Tindakan TNI-AD bertentangan dengan Standar Hak Asasi Manusia yang temaktub dalam komentar umum Kovenan Ekonomi Sosial Budaya Nomor 7 tahun 1997 dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions tentang penggusuran paksa. Kovenan tersebut melarang penghancuran properti pribadi warga yang akan digusur. Kodam VII Wirabuana (sekarang XIV Hasanudin) hendaknya tidak mengabaikan seruan PBB dalam penegakan HAM, jika tidak julukan sebagai pelanggar HAM terberat akan terus melekat di pundak kalian!

Semoga saja, sekelumit masalah diatas bisa cepat selesai dan tak ada lagi istilah Nining meliburkan diri karena rumahnya terancam tergusur.

Kuliah Umum : Korupsi Pajak Sektor SDA dan Masa Depan Reformasi Pajak di Indonesia

Poster.jpg

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) kepada yang wajib  membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung (Andriani: tt). Dalam visi dan misi Kementerian Keuangan yang terbaru tahun 2013 (Kemenkeu, 2013), dorongan untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak telah dicantumkan sebagai misi pertama, yaitu “Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang tegas”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terlihat makin serius memandang pajak sebagai sumber utama penerimaan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak maka pembiayaan pengeluaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan bisa dilakukan dengan lebih optimal. Fungsi pajak sebagai penerimaan (revenue),
mekanisme pemerataan (redistribution), mekanisme akuntabilitas dan transparansi
(representation) dan menilai ulang barang publik (repricing) adalah keniscayaan potensi yang dijanjikan dari penyerapan pajak secara tepat guna.
Sebagai bagian dari paket reformasi Perpajakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kementerian keuangan secara resmi telah mengajukan naskah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada DPR. Naskah RUU tersebut akan menggantikan UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang selama ini berlaku. Naskah RUU KUP terdiri dari 23 bab dan 129 pasal atau jauh lebih banyak dan lengkap dibanding UU sebelumnya yang terdiri dari 9 bab dan 44 pasal. (lebih…)

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

Menanti Keberpihakan Hukum di tengah Krisis Keadilan

Oleh Najib A.

1491848030840.jpg

Perjuangan dan perlawanan warga Bara-baraya terhadap Pangdam VII Wirabuana masih terus berlanjut dan bergulir bagaikan bola panas. Perampasan tanah yang ingin dilakukan pihak Pangdam tersebut dinilai warga sangatlah tidak manusiawi dan melumpuhkan sendi-sendi dari hak masyarakat untuk hidup. Pelbagai kejanggalan dalam kasus ini seperti warga di Bara-baraya memiliki surat Akta Jual Beli (AJB) yang sah secara hukum tapi malah di pandang sebelah mata oleh pihak TNI. Sebabnya, pihak TNI menganggap sertifikat atas nama H. Achmad Andi Umar sah dan bukti yang dimiliki warga seperti AJB dan Sertifikat Hak milik palsu. Selanjutnya, warga Bara-baraya mengajukan gugatan kepada kepala kantor pertanahan kota Makassar di PTUN terkait sertifikat No. 4 yang dikeluarkan oleh BPN tahun 2016 silam.
Sidang terkait kasus ini kembali bergulir Senin 10 April 2017 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Sidang yang rencananya dimulai pukul 10:00 WITA diundur sampai pukul 10:45 dengan alasan yang kurang jelas. Sedangkan warga selaku penggugat telah mendatangi dan memadati kantor PTUN sebelum pukul 10:00 WITA. Proses penyerahan kesimpulan yang berisi bukti-bukti dan kronologis dikumpulkan oleh kedua kuasa hukum baik dari yang tergugat dan penggugat. Majelis hakim menjelaskan akan mengaji kronologis dan bukti-bukti tersebut. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 nanti dengan agenda pembacaan putusan.

Kita kembali melihat bagaimana proses pencarian kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh warga Bara-baraya. Tanggal 27 nanti kita akan melihat apakah kebenaran dan keadilan berpihak mereka dari sipil yang seharusnya memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini ataukah mereka yang bersenjata, sok berkuasa dan selalu menganggap apa yang mereka katakan adalah kebenaran yang absolut bagai fatwa dari Tuhan.

Warga bara-baraya menolak permintaan kodam

LINE_1490357766365

Warga bara-baraya menolak menurunkan spanduk dan membuka blokade jalan (Sumber gambar: LPMH Unhas)

Konferensi pers Jumat, (24/03/2017).
Menyikapi pemberitaan media terkait pertemuan warga dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Kamis/23/3/2017). Warga mengklarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak Pangdam terkait penertiban spanduk dan membuka blokade di sekitar bara-baraya; Menurut warga yang bertemu dengan pangdam, tidak ada kesepakatan antara pihak warga dan TNI AD untuk membuka blokade dan menertibkan spanduk.

ALAS HAK
Dalam pertemuan dengan pihak Kodam, warga menunjukkan akta jual beli yang dibeli dari ahli waris Daniah Dg. Ngai, dan warga menjelaskan “maka dari itu rumah 28 KK di Bara-baraya bukan tanah okupasi Kodam VII Wirabuana”. Bahkan, di pertemuan kemarin, saat dimintai bukti kepemilikan tanah, TNI AD oleh warga, pihak Kodam tidak mau memperlihatkan Sertifikat Perjanjian Sewa-menyewa dengan ahli waris H. Ahmad Umar.

Selain itu, warga memberikan keterangan ke Pangdam terkait intimidasi yang sering dilakukan pihak TNI.
Berkaitan dengan keterangan Kodam menunda penertiban di Bara-baraya, warga meminta pihak Kodam VII Wirabuana untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pernyataan sikap Bara-Barayya Bersatu

IMG_20170316_121604

Pernyataan Sikap
Aliansi Bara-Baraya Bersatu
“Tanah Kita Terancam Tergusur, Mari Siapkan Perlawanan”
Perjuangan rakyat melawan kesewenangan penguasa seperti tidak habisnya. Terutama dalam upaya mempertahankan hak atas ruang hidup. Di Makassar, nyaris tidak terhitung rentetan perampasan ruang hidup yang terjadi dan melibatkan Negara serta mafia tanah ; Pandang Raya, Centre Point of Indonesia (CPI), Pedagang Kaki Lima UNM Parang tambung, Bulogading. Dan terbaru pasca sukses melakukan eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 Kepala Keluarga dalam wilayah Asrama Bara-Baraya, ancaman perampasan ruang hidup sedang menanti bagi 28 KK yang bermukim di luar wilayah Asrama Bara-Baraya.

Bahkan, untuk 28 KK yang bermukim di luar wilayah asrama TNI AD Bara-Baraya, oleh pihak eksekutor dalam hal ini TNI AD telah menerbitkan hingga surat peringatan kedua. Padahal sebelumnya, pihak warga dengan terang telah mendapatkan rekomendasi dari pihak DPRD Sulsel untuk diberikan kepada pihak TNI AD agar sementara waktu dapat menghentikan proses eksekusi lahan hingga terbit keputusan hukum yang sah mengenai status lahan yang sedang ditempati oleh warga.

Namun serupa dengan kondisi sebelumnya pada proses eksekusi lahan dalam asrama Bara-baraya yang sejatinya telah mendapatkan rekomendasi dari KOMNAS HAM agar lahan yang sedang disengketakan tidak ditertibkan sebelum terbit putusan pengadilan. Tapi oleh pihak TNI AD tanah yang dalamnya berumah 77 KK tetap diratakan dengan tanah meski proses peradilan sedang berjalan.

Hal tersebut yang sepertinya berulang dan dialami oleh 28 KK yang bermukim di luar asrama Bara-baraya. Pihak TNI secara terang-terangan menghiraukan bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh warga berupa akta jual beli tanah, dan mengambil keputusan semata-mata mengacu pada klaim bukti yang hingga hari ini belum pernah ditunjukkan sama sekali ke warga. Bahkan hingga terbitnya surat peringatan yang kedua, pihak TNI sama sekali belum menepati janji untuk mempertemukan antara pihak warga dengan ahli waris yang mengklaim tanah yang sedang ditempati oleh warga sebagai miliknya.

Sementara dalam proses pemberitahuan mengenai eksekusi lahan, hanya berdasarkan surat edaran dan surat peringatan yang diterbitkan oleh TNI AD sendiri. Bukan berdasarkan Surat Putusan resmi dari pihak pengadilan sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan tetap dalam aturan eksekusi lahan sengketa. Sehingga tindakan yang dilakukan TNI AD hingga hari ini, sungguh merupakan bentuk intimidasi kepada warga sipil yang mencederai hukum Negara dan institusinya sendiri.
Karena itu, kami dari Aliansi Bara-Baraya Bersatu Menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan yang berkongsi dengan elemen korporasi, agar menghentikan perampasan tanah rakyat.
2. Menolak segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI AD, baik secara fisik maupun non fisik.
3. Bongkar, tangkap, dan adili mafia tanah.
4. Kepada seluruh pihak terutama pihak TNI AD/PANGDAM/KASAD/ agar menghormati proses hukum yang akan ditempuh warga. Sebab ini Negara hukum, bukan Negara kekuasaan.
5. Kepada seluruh pihak pemerintahan yang berwenang, agar segera bertanggung jawab dan tidak mendiamkan persoalan yang sedang terjadi.

%d blogger menyukai ini: