LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » JANGAN CENTANG KATEGORI INI

Category Archives: JANGAN CENTANG KATEGORI INI

Iklan

Everyday Is May Day

Muhammad Rusydi Ashri

 

Suara-Tulisan.jpg

Gambar diambil dari Identitas Unhas

Tidak terasa Hari Buruh Internasional telah lewat seminggu, tapi euforia-nya masih saja hinggap di kepala, sadar tidak sadar, perayaannya masih terus dirasakan oleh buruh dalam hal ini Pekerja Jasa Kebersihan di kampus –Unhas. Gelak tawa kala istirahat jam kerja sambil mengatur tenaga, sekali lagi untuk melanjutkan kerja yang belum selesai sebelum waktu yang ditetapkan pemberi kerja!

Di tengah kegagapan kita melihat Unhas sebagai “World Class University”, entah dari berbagai prestasi yang sudah ditorehkan kampus baik melalui mahasiswa di lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional, penelitian-penelitian dosen yang berubah wujud menjadi paten hingga pembangunan gedung – gedung megah yang berdiri kokoh dan tak tahu fungsinya untuk siapa.

Menurut Quacquarelli Symonds, untuk memperoleh status World Class University mensyaratkan kampus dengan standarisasi penyelenggaran berupa kualitas penelitian, lulusan kampus, kualitas pengajaran dan infrastruktur[1]. Terkhusus infrastruktur, kebersihan mesti terjaga,dan untuk menjaga keberlangsungan infrastruktur yang megah tadi, kampus sebagai pemilik gedung mesti mempekerjakan Cleaning Service atau lazimnya kita panggil CS, singkatnya kerja mereka membersihkan area kampus agar tetap sedap dipandang oleh konsumen fasilitas kampus.

Cobalah melihat aktivitas kampus di pukul 6:00, Cleaning Service adalah satu kelompok yang ada di kampus yang mulai memadati kampus, di saat kita masih tidur pulas di kamar atau mungkin di sekretariat organisasi. Ya, mereka mesti menjaga kebersihan fasilitas kampus untuk siap digunakan.

Dengan sistem kerja alih daya atau Outsourcing, CS tidak dibawahi langsung oleh pihak Unhas tetapi oleh pihak ketiga. Unhas dengan sistem lelang membuka kesempatan bagi perusahaan berbadan hukum untuk menawarkan biaya selama satu tahun untuk mengelola jasa kebersihan di Unhas.

Sistem outsourcing ini diatur pasal 64 sampai 66 Undang-undang Ketenegakerjaan 13 Tahun 2013 tentang penyerahan pelaksanaan pekerjaan borongan ke perusahaan melalui perjanjian. Dalam sistem ini segala pekerjaan yang dilakukan buruh tidak mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja –Unhas. Tetapi pekerja mempunyai hubungan langsung dengan Penyedia Kerja –vendor atau subkontraktor. Pertanyaannya kenapa unhas mengalih-dayakan pekerjaan jasa kebersihan? Setelah ditelurkannya Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh instansi negara berhak mengalih-dayakan jasa terkait sehari-hari salah satunya jasa kebersihan[2].

Outsourscing sebagai sistem Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Kebijakan perburuhan di Indonesia ini sebagai konsekuensi paket program bantuan dan program reformasi ekonomi dari IMF dalam Perjanjian Internasional untuk membantu Indonesia mengatasi dampak krisis ekonomi yang disepakati dalam Letter of Intent (LoI). Salah satu programnya untuk menyelamatkan ekonomi dalam LoI adalah merombak sistem ketenaga kerjaan yang protektif terhadap buruh menjadi fleksibel (berpihak pada pemodal)[3].

Keuntungan pemodal dari sistem ini juga dalam logika produksi adalah; menekan biaya, berfokus pada kompetisi pokok, meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi usaha, melakukan usaha dengan efisien dan efektif, terakhir mengontrol anggaran secara ketat yang sudah diperkirakan [4]

Persyaratan oleh IMF ini tercantum LoI atau nota kesepakatan ke-21 butir 42 sebagai berikut “Establishing a sound framework for labor relations is central to generating employment, improving the welfare and skills of workers, and providing a stable environment for business. Following the major reform of the rights of association and union activity in 2000, modernization of complementary labor legislation relating to industrial relations has become a priority. A bill relating to labor protection has now been passed, and we are working closely with Parliament to ensure that the other bill in this area, on industrial dispute resolution, is enacted during the first half of 2003. We are working with labor and business to ensure that the laws strike an appropriate balance between protecting the rights of workers, including freedom of association, and preserving a flexible labor market.[5]

Dampak dari perjanjian internasional ini antara lain; UU Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 1997 digantikan dengan UU 13 Tahun 2003, dan mengatur lebih rigid tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) baik melalui UU baru maupun Kepmen 101/2004 tentang ketentuan pelaksaan, Kepmen 220/2004 tentang syarat penyerahan pelaksaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Setelah paket kebijakan outsourcing yang telah disahkan, implikasi dari praktik outsourcing terhadap buruh adalah terfragmentasinya kelompok – kelompok pekerja kebersihan di Unhas, sebagai contoh; narasi yang CS kemukakan saat diwawancari oleh mahasiswa, bahwa terdapat perbedaan antara CS dari vendor Unhas dengan vendor Fakultas. Di banyak gerakan buruh sistem alih daya ini memisahkan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja outsourcing.

Sistem pelaksanaan alih daya ini juga membuat relasi sosial antara pekerja jasa kebersihan dengan pertama, pemilik alat produksi dalam hal ini badan usaha yang mempunyai hubungan kerja karena melakukan perjanjian kerja, kedua, pihak kampus sebagai pengguna jasa. Hilirnya adalah relasi sosial antara CS dengan sivitas akademik –termasuk mahasiswa. tenaga yang tercurahkan oleh pekerja selama lebih delapan jam tidak terhubung dengan proses pembelajaran.

PELANGGARAAN OUTSOURCING DI UNHAS

Pelanggaran pelaksanaan sistem outsourcing di unhas yang penulis temui antara lain;pertama,  upah yang diberikan vendor ke pekerja bervariasi mulai dari Rp.1.350.000 untuk pekerja magang, dan Rp. 1.900.000 untuk pekerja yang lebih dari empat tahun bekerja di Unhas, upah yang jauh dibawah upah minimum kota, tahun 2018 sebesar Rp. 2.700.000. kedua, jam kerja yang melebihi 8 jam, ketiga, potongan upah jika pekerja berhalangan hadir bekerja, keempat, Tunjangan Hari Raya yang diterima tidak melebihi 2x upah, kelima, tidak adanya jaminan ketenagakerjaan. Terakhir, sistem pelaksanaan outsourcing telah melebihi 3 tahun. Menurut UU 13/2003 pasal 59:4 perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 tahun. Jika melebihi waktu selama 3 tahun, maka pihak pengguna wajib mengangkat pekerja jasa kebersihan menjadi pekerja tetap, pekerja yang tadinya dikontak dengan perjanjian waktu kerja tertentu menjadi kontrak perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pergumulan ilmu pengetahuan dalam kelas tidak akan enak gunakan, jika serakan kertas atau peralatan yang kita pakai. Sama halnya dengan kamar kecil tidak akan nyaman jika tidak ada peran CS membersihkan berak dan pipismu, kawan! Sekali lagi, selamat Hari Buruh!

disampaikan di diskusi publik HUT KEMASOS 7 Mei 2018

[1] https://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars/rating-universities-infrastructure-qs-stars. Diakses 5 Mei 2018.

[2] Penjelasan pasal 4 Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010

[3] Indrasari Tjandraningsih, et.al, AKATIGA, 2010

[4] Ibid.

[5] http://www.imf.org/external/index.htm. Diakses 5 Mei 2018

Iklan

Otonomi Unhas, Jebakan atau Tantangan?

Oleh Nasrullah Mappatang

Almunus Fakultas Ilmu Budaya Unhas

EducationIsARight

gambar diambil dari laman rebel youth magazine

Unhas, Universitas Hasanuddin. Universitas terbesar di Kawasan Timur Indonesia ini baru saja berubah status dari BLU ke  PTN-BH.

Dalam perjalanannya, Unhas melewatkan dua status sebelumnya untuk beranjak dari BLU. Status BHMN dan BHP adalah dua status sebelumnya yang tidak sempat disandang Unhas. BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dan BHP (Badan Hukum Pendidikan), adalah dua status sebelumnya yang menandai Otonomi/mandirinya sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Keduanya, baik BHMN maupun BHP, kini berubah nama meski dengan spirit yang sama, menjadi  PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) semenjak disahkannya UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Apa di balik  PTN-BH? Jawabannya adalah Otonomi. Otonomi seperti apa? Otonomi akademik, dan Otonomi ekonomi. Artinya apa? Unhas berdaulat secara akademik sekaligus secara ekonomi. Maksudnya apa? Untuk bidang akademik, Unhas bisa menentukan orientasi akademiknya sendiri, di sinilah tantangannya. Untuk bidang ekonomi (keuangan), Unhas harus menghidupi dirinya sendiri, mirip Kampus Swasta, di sinilah ‘jebakan’-nya.

Siasat keluar perangkap?

Hadirnya UU PT No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinilai menjadi kelanjutan semangat neoliberal di Indonesia. Ratifikasi kesepakatan WTO dengan semangat liberalisasi di sektor jasa, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan adalah dasarnya. Olehnya,  PTN-BH sebagai produk UU PT merupakan bagian dari “grand strategy” sistem kapitalisme global. Jika sudah demikian, membangun strategi di dalam strategi besar, sepertinya nyaris mustahil, apalagi menolak sistem ini, Unhas mana berani. Dengan demikian, karena membangun strategi sendiri di atas strategi global nyaris mustahil, maka yang bisa dilakukan adalah menyusun “siasat”.

Unhas harus bisa menyiasati perangkap atau jebakan yang menganga di depan gerbang. Majelis Amanah Unhas (MWA), Rektor dan Ikatan Alumni (IKA) harus mampu menyiasati perangkap yang sedang mengancam Unhas ini. Caranya bagaimana? Pertama, pembenahan struktur, sistem dan kultur. Kedua, maksimalisasi Sumber Daya Manusia. Ketiga, maksimalisasi aset internal. Keempat, pelaksanaan kerjasama berdaulat.

Langkah pertama yakni pembenahan struktur, sistem, dan kultur mesti dilihat sebagai sesuatu yang mendesak. Albert Einstein bilang. “Jangan mengharapkan hasil yang sama, jika menggunakan cara yang sama pada masalah yang berbeda”. Jadi, perubahan yang sedang dialami oleh Unhas hari ini mesti diikuti perubahan struktur, sistem, dan kultur juga. Tidak bisa menggunakan cara kerja lama dengan tantangan baru yang ada sekarang. Salah satu sistem yang Unhas harus bangun adalah bagaimana supaya kelas menengah ke bawah di Kawasan Timur Indonesia tetap bisa mengenyam pendidikan di Unhas.

Langkah kedua, maksimalisasi Sumber Daya Manusia. Pejabat, dosen, dan pegawai harus dibiasakan bekerja lebih profesional dan memiliki daya saing. Itu konsekuensi karena Unhas masuk ke dalam lingkaran persaingan terbuka. Profesionalitas menjadi kunci penting bagi SDM Unhas ke depan. Para ahli yang dimiliki Unhas juga bisa menjadi garda terdepan yang menjadikan Unhas memiliki nilai tawar. Tinggal bagaimana sumber daya dan kelebihan ini dikelola untuk kemaslahatan Unhas.

Langkah ketiga, maksimalisasi aset internal sebagai tulang punggung kemandirian. Maksimalisasi aset internal tidak harus diterjemahkan dengan komersialisasi dan komodifikasi gedung gedung, termasuk ke Mahasiswa sendiri. Itu adalah cara pandang yang keliru. Maksimalisasi aset internal harus dilakukan “beyond comodification” – melampaui komodifikasi, apalagi komersialisasi. Aset harus dimaksimalkan di lini-lini strategis. Mesin-mesin uang harus maksimal di aset strategis, bukan pada fasilitas publik yang justru harus digunakan untuk melayani Mahasiswa. Lagi lagi, profesionalitas harus menjiwai pengelolaan aset sebagai BUMN-nya Unhas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri sebagai konsekuensi otonomi.

Langkah keempat yakni kerjasama berdaulat, mesti dilihat sebagai langkah taktis yang efektif. Posisi tawar penting dibangun agar Unhas tidak terkesan ‘menjual diri’ di hadapan perusahaan, lembaga, dan intansi mitra. Unhas harus keluar dari stigma bahwa sedang mengejar kerja sama karena butuh uang. Itu kenapa maksimalisasi aset internal sebagai sumber pemasukan utama harus berjalan. Sebagai institusi pendidikan, Unhas tentunya harus sadar diri untuk tidak memenuhi ruang publiknya dengan brand korporasi melulu. Selain tidak elok dipandang, hal itu juga jauh dari semangat edukatif itu sendiri. Perguruan Tinggi bukanlah arena komersil untuk menjajakan iklan-iklan korporasi. Olehnya, kerja sama harus berdaulat.

Refleksi kritis

Keempat langkah di atas hanyalah siasat, bukan strategi. Karena bagaimanapun, jika ingin membagun strategi, Unhas harus berani menolak dulu didikte oleh regulasi dan keputusan neoliberal itu sendiri, baru menyusun kebijakan dan strateginya sendiri. Siasat, hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menghindari keruntuhan institusi, sifatnya sementara.
Untuk jangka panjang, penting bagi Unhas untuk melihat ulang posisinya di tengah percaturan Perguruan Tinggi di level nasional, regional, dan global. Akreditasi A dan brand ” World (Without) Class University” saja tidak cukup. Unhas harus melampaui itu, go beyond. *

*Telah diterbitkan di kolom apresiasi harian Fajar edisi 28 April 2018

Dimuat kembali demi kepentingan pendidikan

Sebuah Reportase: Gagasan itu tidak berhenti sampai disini…

oleh Ibnu Rushd

30226817_10156024904187419_7697672208751001600_n“Banyak hal baru saya dapatkan disini. Selama dua hari kegiatan orang-orang yang hadir memanfaatkan betul waktu untuk berkumpul bercerita, dan kegiatan ini dikerjakan secara bersama-sama oleh komunitas-komunitas yang terlibat.” Ucap Adyan di atas motor sepanjang jalan pulang.

Sebagai mahasiswa yang penasaran dengan pengorganisasian rakyat, kami memutuskan melewatkan proses kuliah dan melawat ke Kabupaten Maros, tempat simposium tersebut dilangsungkan. Tentang pengalaman berkumpul dengan komunitas pengorganisir, bagaimana disiplin, tahan banting selama mengorganisasi menjadi pelajaran berharga yang didapat selama mengikuti simposium 11-12 April 2018.

Berjarak puluhan kilometer dari sesaknya Kota Makassar, udara sejuk dan pemandangan tebing Bantimurung menambah kyusuknya kegiatan. Tepatnya di Pusat Belajar Ininnawa, desa Jenetaesa. Lintas komunitas dan organisasi yang terlibat dalam kerja-kerja mengorganisasi berkumpul dengan khidmat untuk membagikan pengalaman-pengalaman terkait pengorganisasian dari berbagai kampung dan desa.

30657152_1805550669503099_3098792532964802560_o

foto selama kegiatan simposium. diambil dari laman facebook Sulawesi Community Foundation.

Di hari pertama tujuh organisasi maupun komunitas mempresentasikan tentang gerak dan pengalaman selama melakukan pendampingan. Blue Forest, Sekolah Rakyat Bowonglangit, An-Nadzir, Sulawesi Community Foundation (SCF), Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, WALHI SulSel dan Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM). Adalah memperjuangkan hak yang dimarjinalkan karena pembangunan menjadi salah satu momentum pengorganisasian, dimana rakyat yang tertindas dapat menggunakan haknya bersama-sama untuk melawan dan membangun sistem sosial yang mandiri.

Kepemilikan lahan berlebih oleh individu tertentu, penggusuran demi nafsu modernitas, kesejahteraan petani, tengkulak yang mengambil banyak untung ketimbang petani, politik pengalihan hak masyarakat adat ke hutan industri, sampai pengrusakan lingkungan oleh korporasi yang berdampak ke masyakarat. Berbagai hal tersebut di sampaikan oleh lembaga selama acara berlangsung.

Tentu bukan presentase saja yang menarik bagi hadirin simposium tetapi sesi diskusi, ada gagasan baru dari peserta untuk dibagi ke sesama komunitas. Antara lain peran anak muda dalam terlibat di pengorganisasian yang perlu dimaksimalkan.

Sebelum matahari terbenam hari pertama Simposium Pengorganisasian Rakyat ditutup. Secara formal acara menarik tadi ditutup, tapi semangat berkumpul bertukar gagasan tidak berhenti sampai disitu. Sembari menikmati berbagai jenis penganan dan minuman hangat. Hingga malam hari hadirin membagi cerita-cerita selama terlibat dalam pengorganisasian. Seolah Gagasan itu tidak berhenti di kegiatan.

Di hari kedua, acara dilanjutkan dengan presentase  Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo, Komunitas Swabina Petani Salassae, BALANG Institute, Komunitas Pejuang Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Komunitas Sahabat Alam, Pergerakan Difabel Untuk Indonesia Kesetaran (PerDIK) dan Komunitas Sehati Makassar.

Selain mengadvokasi hak-hak yang tergerus akibat kebijakan publik, yang menjadi momentum pengorganisasian adalah stereotip, diskriminasi dan segregasi dari masyarakat. Komunitas PerDIK misalnya, mengorganisasi kaum difabel dan masyarakat tentang pentingnya Hak Asasi Manusia dalam berkehidupan sehari-hari.

Setelah 14 komunitas maupun lembaga mepresentasekan pengalaman pengorganisasian dan berdiskusi. Simposium ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi terkait pengorganisasian adalah membangun institusi untuk memperjuangkan kepentingan bersama, dibutuhkan waktu yang lama selama pengorganisasian, membangun sumber daya ekonomi yang mandiri dan bagaimana membangun kebiasaan bekerja secara kolektif menyangkut kerja-kerja ekonomi dan politik yang berjangka panjang.

Rancangan Peraturan Daerah Sulsel RZWP3-K: Penolakan Tidak Akan Pernah Berhenti!

Oleh: Ibnu Rushd

IMG-20180301-WA0012

Setelah pengurugan pasir di wilayah pesisir Takalar tak kunjung berhenti selama hampir sembilan bulan yang mengganggu mata pencaharian warga pesisir lainnya. Kedatangan masyakarat pesisir Takalar di kantor DPRD Sulsel untuk menyampaikan keresehan warga pesisir lainnya terkait penambangan pasir demi kepentingan Reklamasi di pesisir Losari dan Makassar New Port. Dan tentunya pembangunan tersebut nantinya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Malam tadi, (28/2) Daeng Tasa terpaksa urung melaut, Dg. Tasa adalah nelayan penangkap ikan, waktu melautnya antara jam 1 malam hingga 9 pagi. Ia mesti beristirahat karena keesokan harinya (Kamis 1/3) ia harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju kota Makassar.

Meneropong  ke arah selatan Galesong, hal sama dirasakan Daeng Bade’ warga Desa Mangindara kecamatan Galesong Selatan, aktivitas rumah-tangganya mesti ia sampingkan karena pagi tadi pekerjaannya teralihkan demi mempersiapkan bekal dan keperluan lainnya sebagai penunjang kegiatan hari ini.

Aktivitas Dg. Tasa dan Dg. Bade’ dan ratusan warga pesisir Takalar hari ini terganggu. Sepanjang  47 kilometer pesisir membentang Takalar, warga pesisir bersatu memperjuangkan ruang hidup yang telah dirampas oleh libido pembangunan.

Pukul 09:00 warga Galesong Utara menunggu rombongan warga dari desa Galesong Utara hingga Galesong Selatan berangkat bersama-sama menuju Ibukota Sulawesi Selatan . Satu jam kemudian, rombongan belasan mobil dari Takalar berangkat menuju Makassar. Tidak berselang 20 menit rombongan mobil diguyur hujan, warga yang berada di mobil open-cap tetap melanjutkan perjalanan ke kantor wakil rakyat Sul-Sel.

12:51 rombongan warga pesisir tiba di kantor DPRD Provinsi disambut dengan kendaraan anti huru-hara aparat kepolisian di pelataran gedung. Tak henti-hentinya warga berorasi menyampaikan kerusakan lingkungan di pesisir takalar akibat pengurugan pasir. Sebut saja, Irwan pemuda desa Mangindara mengeluhkan ancaman abrasi yang nantinya mengancam rumah warga.

Setelah bergiliran menyampaikan orasinya, massa aksi ditemui perwakilan DPRD Sulsel, kemudian membuka ruang dengan perwakilan warga dan perwakilan organisasi Lingkungan untuk membahas dampak RZWP3-K.

Selain menuntut pemerintah menghentikan penambangan pasir. Massa aksi menuntut DPRD menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K), yang disodorkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

RZWP3-K ini sebagai legitimasi pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengolah pesisir dan pulau-pulau kecil makassar, guna peruntukan pemanfaatan wilayah terkait pariwisata, konservasi, ekonomi dll. Jika ranperda ini disahkan oleh DPRD, seluas 19.000 Ha, wilayah pesisir di Galesong Utara akan ditetapkan sebagai kawasan pertambangan pasir laut.

Surat  Menteri Dalam Negeri nomor 523/632/Bangda keluaran 5 Februari 2018 kepada 26 Gubernur dibawahi yang salah satunya termasuk Provinsi Sulawesi Selatan tentang percepatan penetapan RZWP3-K. Makanya, Pemprov Sulsel mempercepat penetapan RZWP3-K. Padahal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) zonasi pesisir Sulsel tidak pernah dipublikasikan ke publik apalagi warga di pesisir Takalar yang kena dampak dari pertambangan pasir laut.

Pukul 16:30, pertemuan dengan wakil DPRD Sulsel berakhir dan menyatakan tuntutan massa menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus Ranperda, sebelum mengakhiri aksi massa, warga duduk bersama menyantap hidangan siang yang tadi sempat tertunda. Pukul 5 sore, partisipan massa aksi membubarkan diri. Rombongan warga Pesisir Takalar kembali ke rumahnya masing-masing dengan dihantui ancaman kerusakan lingkungan.

Pelanggaran Hukum terhadap pekerja Cleaning Service di Unhas

Nani

Koordinator Tim Kerja Eksternal Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas

 

IMG_9654

Gambar diambil dari catatankaki.info

 

Memasuki minggu terakhir bulan kedua tahun ini, Pekerja Outsourcing Jasa Kebersihan Universitas Hasanuddin masih belum mendapat kepastian penandatanganan kontrak kerja dengan perusahaan penyedia jasa.

Di bawah naungan PT. PRIMA MITRA KLIN berdasarkan surat keluaran tertanggal 15/12/17 tentang Pemenang Lelang Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) UNHAS Tahun Anggaran 2018, para CS masih diambang kecemasan. Isu pengurangan jumlah pekerja dan pengetatan persyaratan jenjang pendidikan minimal SMA menjadi momok menakutkan bagi mereka, terlebih bagi lebih dari separuh CS yang tidak memenuhi kualifikasi yang dikeluarkan.

“Kabar burung gagak ini” mulai terdengar pasca aksi (3/2) di depan gedung rektorat UNHAS. Aksi dipicu oleh berbagai ketidak-adilan ke pekerja mulai dari; masalah pelecehan seksual ke pekerja perempuan, biaya pakaian kerja yang dibebankan ke pekerja sebesar Rp.75.000,- dengan cicilan sebanyak tiga bulan sebesar Rp.25.000,- hingga masalah penerimaan upah yang hanya bertambah Rp 50.000,- dari upah awal yang memang sudah tidak memenuhi Upah Minimal Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2018 yaitu Rp 2.600.000,-.

Upah yang tersebut terkirim ke rekening masing-masing buruh tanpa ada kesepakatan awal antara pekerja Outsourcing dengan pihak perusahaan penyedia jasa. Hal ini memang ganjal, karena aturan besaran upah seharusnya dilegalkan melalui perjanjian kerja (UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 54 ayat 1 poin e) yang justru belum pernah ditandatangani bahkan diinderai oleh para pekerja.

Aksi yang tidak menemukan titik terang di hari itu kemudian dilanjutkan dengan aksi mogok kerja pada hari senin (5/2) yang massanya tidak sebanyak aksi pertama. Mayoritas buruh memilih aman dengan bekerja karena kedatangan para pengawas yang mencatat nama pekerja yang memilih mogok kerja.

Tulisan tangan pengawas di atas kertas itu berhasil menakuti para CS dengan ancaman kontrak tidak diperbarui. Memang tidak asing lagi bagi buruh Outsourcing mengenai ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja dan pihak perusahaan berdasarkan PWKT (Perjanjian Waktu Kerja Tertentu). Pun seringkali perusahaan vendor berganti berdasarkan pemenang tender berimplikasi pada ketidakjelasan uang pesangon yang menjadi hak setiap pekerja ketika di PHK berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 1. Ketidakjelasan uang pesangon tersebut disebabkan oleh simpang-siurnya masa kerja mereka yang menjadi patokan perhitungan besarnya pesangon.

Praktik sistem outsourcing dalam sektor jasa kebersihan di Unhas sendiri seringkali melanggar Pasal 59 angka 4 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja melebihi 3 tahun (satu tahun kontrak kerja yang diperpanjang sebanyak dua tahun).

Pelanggaran-pelanggaran hukum ini disebabkan karena sistem Outsoursing sendiri tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Aturan hukum sistem outsoursing hanya dijelaskan secara samar-samar di UU 13 2003 Pasal 64 sampai 66, Keputusan 101 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2004, Kepmen 220 Tahun 2004 tentang pengalihan pelaksanaan pekerjaan.

Keresahan ini pernah dirasakan dan ditindaklanjuti oleh Aliansi Petugas Pembaca Muatan Listrik Indonesia (AP2ML). Diwakili oleh ketua umumnya, Didik Supriyadi, permohonan pengujian UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59, 64, 65 dan 66 terhadap UUD NRI 1945 pun dilayangkan kepada MK. Permohonan tersebut kemudian menghasilkan putusan MK bernomor 27/PUU-IX/2011 yang ditindaklanjuti oleh Kemenakertrans dalam Surat Edaran No. B.31/PHIJSK/I/2012 sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Amar putusan MK ditafsirkan

  1. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).
  2. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Hal ini juga sejalan dengan PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 pasal 32 ayat 1 mengenai keharusan bagi perusahaan penyedia jasa baru untuk melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan awal yang  telah disepakati.  Lebih lanjut pada ayat 2, bahwa jika terjadi pengalihan pekerja/buruh kepada perusahaan baru maka masa kerja pekerja/buruh yang telah mereka lewati harus diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.

Di satu sisi, dengan adanya dua ketentuan itu, pihak buruh outsourcing dapat menghela nafas sejenak sebab mereka mengantongi dasar untuk melawan kesewenang-wenangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun disisi lain, hal ini semakin melegalkan sistem outsourcing yang sejak awal menjadikan buruh/pekerja semata-mata sebagai komoditas yang diperjualbelikan namun dimanusiawikan dengan pengadaan kontrak kerja yang juga menjadi pelegalannya.

Tentang kontrak kerja, berdasarkan pengakuan beberapa CS, vendor penyedia jasa di UNHAS sebelumnya tidak mengindahkan UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 54 ayat 3 dengan tidak memberikan salinan kontrak kerja ke tangan para CS. Kontrak kerja yang sejatinya menjadi bukti pengikat hubungan kerja antara kedua belah pihak, justru hanya berada di satu pihak. Jika seperti ini, salah satu pihak bisa saja melepaskan atau mempermainkan ikatan dengan seenaknya. Akankah hal ini akan terulang kembali oleh PT. PRIMA MITRA KLIN? Kali ini, nampaknya pemenang tender tidak ingin buru-buru melaksanakan kewajibannya untuk membuat hubungan kerja dengan para pekerjanya.

Selain itu, hal yang patut disayangkan adalah ketidak-adilan terhadap pekerja kebersihan di Unhas, tidak diperhatikan oleh pihak kampus sendiri yang notabene mempunyai tanggungjawab sebagai pengguna jasa.

Universitas Hasanuddin: Kampus terakreditasi “Otoriter”

kampus rasa pabrik

Jika kampus dipandang sebagai mesin pencetak demokrasi, jangan harap demokrasi itu berjalan dengan sehat selama kampus tidak mempraktikkan demokrasi secara benar!

Januari tahun lalu mengingat kenangan pahit praktik demokrasi di kampus. Staff dan pegawai kampus yang dibantu satuan pengamanan kampus menginjak-injak mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut bertemu Menristekdikti di peresmian Unhas menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum PTN-BH.

Menggunakan kekerasan dengan memperalat aparat represifnya, kampus menjelma menjadi otoriter…

Baru-baru ini Unhas menskors mahasiswanya karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jalan berpikir kekuasaan birokrasi. Kedua mahasiswa tersebut diskors karena menempel poster yang mengeritik sistem sosial sekarang: “Kampus Rasa Pabrik”, Rajin Membaca Jadi Pandai, Malas Membaca jadi Polisi”, Biarlah Makassar Mundur Lagi”

Lagi dan lagi, skors yang dikeluarkan dengan kekuatan magisnya, satu kali proses sidang, keluarlah Surat Keputusan Rektor. Sim..sala..bim!

Kewenangan administratif diberdayakan untuk mempertontonkan otoritas yang semena-mena pihak Unhas…

Kabar mengenai skorsing mahasiswa didapatkan dari Identitas –media kampus. Rilis berita yang amat lucu-cenderung miris. Bagaimana tidak, keterangan yang ditulis Identitas amat tak berimbang. Hal ini terlihat dari langkah mengutip ucapan-ucapan Mansyur (pihak satpam) tanpa re-checking, bahkan Identitas merilis berita tersebut tanpa mengonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam hal ini, bukanlah kode etik jurnalistik yang menjadi permasalahan utama, sebab media tentu adalah perpanjangan kepentingan. Identitas di sini sangat jelas mewakili kepentingan birokrasi kampus. Tendensi tersebut bisa digunakan melihat liputannya yang hanya memuat aktivitas birokrat kampus, dengan pemberitaan kering dan nihil kritik.

KEBIJAKAN YANG MENGGERTAK MAHASISWA

Penerbitan berita skorsing yang menyita perhatian ini membangkitkan kekhawatiran terhadap kekuasaan birokrasi kampus yang kian “mencekik”. Mengenali daya politik yang dimilikipun seakan tak berguna lagi bagi mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan kehendak birokrasi adalah “dosa” bagi mahasiswa, mengkritikpun didaku birokrasi sebagai sampah yang hanya akan berakhir di pembuangan. Sesungguhnya, kampus ini nihil demokrasi!

Kampus yang mestinya menjadi tempat mahasiswa menempa pikiran kritis, tetiba berubah menjadi regresif, mengekang mahasiswanya yang mencoba berpikir kritis. Karena kampus adalah tempat di mana argumentasi ilmu pengetahuan beradu, maka kebebasan berpikir seharusnya menjadi hal yang paling wajib dilindungi oleh kampus.

Apa yang salah dari poster-poster tersebut? Apakah institusi kampus sedang ketakutan melihat mahasiswanya kritis?

Bisa jadi jawabannya adalah “ya”. Lihatlah! Kampus dengan kuasanya bersikeras mempertahankan kebijakan yang kian menggila; Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang makin meroket, pemberlakuan jam malam, hingga pengekangan aktivitas lembaga mahasiswa. Jika ditarik keluar dari masalah di kampus, Unhas tak hanya menutup telinga atas suara warga kampus, namun enggan membuka mata dengan ketimpangan pembangunan. Kemegahan gedung seolah lebih menjamin akreditasi jika dibanding dengan fasilitas belajar mahasiswa. Tentu mahasiswa telah jemu menantikan pembaruan pustaka yang entah kapan dapat dinikmati. Juga menantikan fasilitas penunjang proses belajar lainnya untuk layak disandingkan dengan titel “world class”, yang dengan pongahnya dibanggakan dalam acara seremonial kampus. Mahasiswa sudah jenuh, jika diam tersiksa dalam kungkungan, protespun akan mati tercekik otoritas!

Perubahan tidak akan terwujud dengan menanti mahasiswa “dihabisi” dengan ganas. Otoriternya kampus terhadap mahasiswanya adalah tindakan menuhankan diri, maka melawan adalah salah satu jalan keluarnya!!!

Maka dari itu, Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) UNHAS menyatakan sikap menolak dan mengecam keras segala bentuk represi akademik dan pelarangan berekspresi di kampus. Kami menyatakan tuntutan;

  1. Hentikan segala bentuk kekerasan akademik dan pelarangan berekspresi di kampus.
  2. Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018 yang cacat administrasi dan prosedural.
  3. Menuntut kebijakan institusi pendidikan yang memenuhi rasa keadilan dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang adil, terbuka dan bermartabat.
  4. Wujudkan iklim dan kondisi kampus yang demokratis, berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekspresi di dalam kampus.

Salam Berlawan!!!

PETANI KULON PROGO MENGHADAPI FEODALISME KERATON

KP2

FOTO DIAMBIL DARI AKUN INSTAGRAM @jogja_darurat_agraria

oleh Muhammad Rusydi Ashri

Ketika mendengar tentang pembangunan Bandara yang menggusur paksa ribuan KK di Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta. Perbincangan mengenai persepsi yang membenarkan tindakan membenarkan negara untuk menggusur adalah hal menarik untuk diulas. Bahkan seorang kawan dengan banalnya menyalahkan warga yang tetap berupaya mempertahankan tanahnya. “kan ada Undang-undang Keistimewaan, jadi tanah disana sudah sepatutnya milik Paku Alam

Mendengar pernyataan itu setidaknya membikin telinga saya panas hingga dada sesak.

Bagaimana bisa warga yang mempunyai alas hak tertinggi –sertifikat hak milik, gugur karena adanya Undang-undang Keistimewaan tersebut. Disini asap feodal mulai tercium dalam praktik memeras warga. Bagaimana Keraton dengan kuasanya mampu menguasai bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah.

Sekilas tentang UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah seperti namanya, Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif pemerintah Yogyakarta mengenai urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Mengenai kewenangan penyelenggaraan pertanahan megamanatkan Kasultanan-Kadipaten sebagai Badan hukum yang merangkap sebagai subyek hukum yang  mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten.

Pasal 32 ayat 4 dan 5 menjelaskan tanah Kasultanan-Kadipaten meliputi tanah keprabon (tanah untuk kegiatan kebuadayaan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.

Undang-undang ini menabrak Undang-undang pokok Agraria, aturan hukum yang berada di tingkatan atasnya. Tetapi apa dikata hukum mengakui asas Lex Specialis. Walaupun dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (perdais) berpegang pada nilai keberpihakan kepada rakyat.

Kembali ke kepemilikan lahan yang dimiliki warga, selama ini penyelenggaraan pertanahan di Yogya berada di kekuasaan pemerintah daerah, dengan dalih tanah di Yogya dikategorikan sebagai tanah bekas swapraja. Jadi jika warga ingin mengajukan permohonan hak atas tanah negara harus melalui pemerintah daerah DIY. Pemerintahan DIY dalam hal ini melampaui tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertanahan.

Oke, mungkin Sultan atau Paku Alam diberikan kewenangan berlebih karena kita masih menganggap tanah Yogya itu adalah tanah adat, maka dari itu kelestarian budayanya mesti dijaga dan dibuatkan UU khusus.

Disini kita mesti bedakan wewenang swapraja dan masyarakat adat yang tunduk hukum adat. (Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015) Pertama, bentuk kepemilikan swapraja ialah individual, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat komunal. Kedua, posisi politik swapraja adalah perpanjangan tangan dari Kolonial, sedangkan masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adat yang sudah turun-terumun. Singkatnya, dengan pola kepemilikan individu, keraton Yogyakarta membuat Badan hukum yang mengelola masalah pertanahan sebagai basis ekonomi politik.

Basis Ekonomi Keraton

Mungkin kita masih bisa berdamai dengan kekuasaan keraton mengkapling tanah di Yogya untuk keperluan kegiatan budaya, tetapi bagaimana dengan tanah bukan keprabon?

Lagi-lagi mencontoh pergolakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo sejak tahun 2008 melawan PT. Jogja Magasa Iron (JMI)  penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo. Menurut Tirto.id sebanyak 300 jiwa terancam kehilangan kehidupannya. Kembali petani berhadapan dengan isu kepemilikan lahan Paku Alam. Padahal petani sudah mengantongi kepemilikan sertifikat, tetapi izin penambangan pasir tetap dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Kadipaten Paku Alam.

Dalam studi kasus ini, penggusuran petani Kulon Progo seperti kembali ke tatanan feodal yang dikuasai Keraton. Karena tanah sebagai unsur utama dalam tatanan feodal (Karl Polanyi:2003) penginventarisir oleh badan hukum Keraton sebagai salah satu contohnya, bahkan ketika tahun 2012 Gubernur ke kepala Kanwil BPN DIY No. 593/4811 tentang pengendalian permohonan hak atas tanah negara dialihkan ke Pemda DIY. Bila seseorang ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan harus melalui keputusan Keputusan Gubernur, yang biasa kita kenal dengan Sultan Ground (SG) atau Paku Alam Ground (PAG).

Setelah menguasai berpetak-petak tanah, proses enclousure-lah yang terjadi, petani-petani di Kulon Progo dipisahkan dari alat produksinya. Dengan alasan hak atas tanah milik SG dan PAG. Kenyataan yang harus diterima posisi Kasultanan-Kadipaten disini sudah jelas menjadi kelas tuan tanah.

Ketika sarana produksi sudah dipisahkan dari petani, kemudian pranata kepemilikan hak milik absolut diberlakukan. Maka petani yang tidak mempunyai lagi sarana produksinya mau tidak mau harus menjual tenaga kerjanya kepada pemiliki sarana produksi yang baru (Dede Mulyanto: 2012). Dalam laporan tirto.id, setelah tergusur warga Desa Palihan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sertifikat tanah bukan hak milik. Bak menunggu menghitung hari saja warga-warga akan kena penggusuran lagi.

Mengenai pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Angkasa Pura I, mereka mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airpot (NYIA) berhadapan dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan perusahaan BUMN tersebut bahwa Bandara mesti beroperasi awal 2019. Maka pengosongan mesti dipercepat yang pada selasa 9 Januari 2018, terjadi kericuhan saat proses pengosongan lahan, akibatnya warga Desa Temon mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Berkali-kali pihak Angkasa Pura I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini demi kepentingan umum maka warga dengan sukarela mengosongkan rumahnya guna pembangunan bandara baru untuk kepentingan khalayak. Sukar menurut saya, membandingkan kepentingan umum dengan 670Ha pemukiman dan lahan pertanian. Karena ratusan hektar tersebut merupakan kehidupan bagi ribuan warga di Kulon Progo. Dibanding kepentingan kapital yang besar di belakang pembangunan bandara.

Dari Makassar, terpaut ribuan Kilometer dari Kulon Progo, melalui tulisan sederhana ini saya membela petani, minimal dari orang-orang bebal yang menyalahkan petani yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanahnya dari kepentingan modal.

Salam Berlawan!!

Penunjang Tulisan

 

KEGEMPARAN MAKASSAR UNTUK PRAHARA KULON PROGO

kencang

“Bagi saya, manusia tidak dibedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ateis. Tetapi dibagi diantara mereka yang tertindas dengan mereka yang menindas”

Carlos Alberto Christo-Teolog Pembebasan

Penggambaran Carlos terhadap real-nya hubungan antara manusia yang mengalami ketimpangan, mengundang pertanyaan “Apakah sebuah hubungan sedemikian rupa harus terilustrasikan secara vertikal? Tidak bisakah merata bagai permukaan kertas?”

Ingat saja kasus Pandang Raya, Bulogading, Bara-baraya dan Rembang. Tempat-tempat itu hanyalah sebagian kecil saksi dari banyaknya kasus penggusuran yang menjadi bukti ketertindasan mereka yang ditindas oleh hasrat pembangunan dan takkan pernah berhenti.

Mengatasnamakan kepentingan umum yang belum tentu umum! Perenggutan lahan tempat tinggal atau sumber penghasilan pun dihalalkan secara hukum. Dengan menggunakan sejumlah ayat-ayat di kitab suci dan hegemoni pemikiran bahwa dengan melawan berarti juga melanggar norma-norma bernegara, mereka yang tertindas ditenangkan, dininabobokkan dan diajarkan keikhlasan untuk menerima nasib ketertindasan mereka. Adalah kasus Kulon Progo contohnya.

Kabupaten Kulon Progo, khususnya Kecamatan Temon saat ini tengah masuk dalam wilayah pembangunan New Yogyakarta International Airport atau disingkat NYIA. Salah satu proyek strategis nasional di era Presiden SBY dan ditindak-lanjuti oleh Angkasa Pura I ini telah direncanakan sejak 2011 dengan meratakan pemukiman beserta lahan pertanian warga seluas 627 Ha. 160 Ha atau 27% Lahan Paku Alam dan 35 Ha (6%) milik instansi pemerintah juga ikut berpartisipasi. Dengan adanya pembangunan NYIA, Lahan Paku Alam dipindah tangankan kepada Negara pasca putusan Pengadilan Negeri Wates dan adanya keterangan pelepasan hak oleh BPN. NYIA diancang-ancang akan memiliki terminal seluas 130.000 m2. Proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan ini akan mampu menopang 45 pesawat yang hilir mudik di landasan pacu sepanjang 3.600 m2.

Kehadiran proyek strategis nasional ini bukannya tanpa masalah. Bandara Internasional yang diperkirakan akan kedatangan sekitar 41.000 penumpang/hari akan berdiri di kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan Perpres 28/2012 pasal 6 ayat 9 huruf d. Selain itu, kelompok kontra pembangunan NYIA juga mengklaim adanya cacat hukum dalam dokumen AMDAL yang menjadi rujukan terbitnya izin lingkungan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan alih fungsi lahan produktif sumber pangan seperti padi, cabai, singkong, dsb. juga menjadi alasan penolakan berdirinya bandar udara ini.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak ribuan jiwa yang bermukim di lima desa yaitu Sinditan, Palihan, Glagah, Kebon Rejo dan Jangkutan harus terungsikan dari tanah kelahirannya. Tanah harus dilihat bukan hanya sekedar faktor produksi dalam pengertian ekonomi, namun juga berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan bahkan secara menyeluruh memiliki makna religius. Marx menjelaskan keterkaitan aspek ekonomis dengan espek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat sebagai bangunan bawah pondasi bagian bawah bagi penopang bangunan atas yaitu sosial, politik dan budaya.

Dalam pengertian ini menjadi wajar jika warga menolak untuk digusur maupun tak menyerahkan lahan pertanian mereka. Bilapun diberikan penggantian rugi dengan setumpuk uang, namun siapa yang akan menjamin sistem sosial dan budaya mereka akan tetap utuh? Atau apakah keberadaan mereka cukup dianggap di Negara yang bukan hanya kaya Sumber Daya Alam tapi juga kaya akan kasus sengketa tanah?

Hingga malam ini (15/12) warga masih bertahan dan mengekspresikan penolakan mereka. Namun perlawanan mereka itu acap kali dihadiahi intimidasi dari aparatus represif negara. Pun perjuangan melalui jalur hukum nampaknya tidak melegakan pikiran para kelompok kontra NYIA. Pihak NYIA menang telak. Kini tersisa 28 rumah yang bertahan. Kamis (14/12) lalu pun SP III telah dilayangkan oleh pihak AP I kepada penghuni ke-28 rumah itu. Meskipun para penghuninya tak menjual tanahnya, namun pihak NYIA pun lebih bersikeras untuk memperoleh hak tanah dengan jalan konsinyasi.

Melihat masalah ini, Jum’at (15/12) sore tadi, tepatnya jam 16.00 WITA bertempat di depan pintu satu UNHAS, puluhan mahasiswa Makassar bersolidaritas meneriakkan penolakan penggusuran di Kulon Progo. Batu dan botol ditebar di jalanan sebagai bentuk kemarahan mahasiswa di Makassar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Di tengah aksi massa, aparat militer lengkap dengan senjata sempat mengganggu rangkaian aksi dengan menyuruh menghentikan aksi solidaritas. Tetapi, massa tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk solidaritas ke warga di Kulon Progo yang masih bertahan dengan konsekuensi mendapatkan kekerasan dari aparat. Aksi solidaritas ini juga menunjukkan bahwa perampasan lahan tetap subur sampai hari ini.

Dalam selebaran aksi yang disebar, massa aksi menyerukan upaya perlawanan yang harus terus  berlanjut, karena penindasan tidak pernah berhenti jika tidak dilawan. Dalam satu kesempatan seorang peserta aksi sempat berteriak kepada pengguna jalan, “kalian tidak akan pernah peduli dengan penggusuran atas nama pembangunan!”

Menjelang maghrib, tentara menggunakan dua kendaraan double cabin memaksa masuk ke dalam kampus UNHAS, bersama polisi menyisir area kampus. Ini berpotensi menjadi alasan bagi aparat represif untuk mengintervensi pergerakan mahasiswa.

            Katanya Aku dari tanah

            Katanya hidupku dari tanah

            Katanya matiku pun akan ke tanah

Penggalan puisi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah tanah. Tapi apakah tanah masih akan tetap ada pada generasi setelah kita? Atau jangan-jangan tanah nantinya bak mutiara, tersebunyi di bawah lautan tegel yang hanya dinikmati segelintir orang. Jika pun begitu, maka apa kabar petani kelak? Maka akan makan apa kita kelak?

Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan: Mati Terbunuh atau Bunuh Diri Gerakan Mahasiswa

­

Oleh : Ibnu Rushd

p_20150319_135256.jpg

Dalam draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, terdapat beberapa poin yang patut diperhatikan oleh mahasiswa dalam hal ini mengenai gerak organisasi kemahasiswaan. Pertama, dalam penggalan pasal 1 angka 1 organisasi kemahasiswaan adalah wadah kegiatan untuk mengembangkan daya kritis dan kepemimpinan, pasal ini kontraproduktif dengan pasal 2, organisasi mahasiswa berasaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Bagaimana menakar gerak organisasi kemahasiswaan berasaskan Pancasila, sedangkan sampai detik ini negara dengan libido-nya menindas rakyat dengan berbagai kebijakannya, sebut saja pemberlakuan praktik outsourcing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sangat merugikan pekerja, penggusuran secara paksa petani yang mempertahankan ruang hidupnya di Kulon Progo demi pembangunan fasilitas publik dengan alas aturan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dan masih banyak lagi aturan tentang aturan negara yang menindas. Artinya, sampai saat ini berjalannya kebijakan negara juga tidak berasaskan Pancasila

Kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi kampus ditetapkan oleh pemimpin dan sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi yang termaktub dalam Pasal 7. Disini kita melihat upaya melemahkan kekuatan mahasiswa, karena beberapa gerakan mahasiswa saat ini masih diinisiasi oleh organisasi mahasiswa. Tak bisa dibayangkan dengan otoritas pemimpin perguruan tinggi dalam menunggangi organisasi kemahasiswaan akan berdampak pada regresifnya gerakan mahasiswa di kemudian hari.

Ketiga, mekanisme audit yang dilakukan oleh birokrasi kampus ke perencanaan sampai pelaksanaan organisasi kemahasiswaan. Logika audit dalam hal ini bisa dimaknai sebagai langkah memantau organisasi yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa sendiri –diwakili dari keluarga mahasiswa.

Pun dalam hal audit-mengaudit kampus tidak pernah mempraktikkan secara langsung kegiatan tersebut. Mahasiswa tidak diberikan informasi mengenai hal-hal publik seperti anggaran dan pelaksaan kegiatan kampus. “ah itu kan bukan urusan kalian!!” ocehan sang wakil birokrasi kampus jika ditemui mahasiswa. Sebuah kebiasaan klasik yang kita temui ketika meminta transparansi dari kampus.

Dalam rancangan peraturan menteri di atas menekankan kendali para birokrasi kampus dalam gerakan mahasiswa yang sudah menjadi alasan untuk menolak rancangan aturan ini. Sudah berapa lama kampus mengekang mahasiswa saat. Mulai dari intervensi kegiatan pengaderan sampai larangan aktivitas malam.

REKONSILIASI GERAKAN MAHASISWA HARI INI

Sampai hari ini organisasi mahasiswa masih ribut soal proyek representasi mahasiswa di birokrasi kampus. Apakah membentuk BEM Universitas dan masuk ke Majelis Wali Amanat kampus atau tidak? Pertanyaan barusan semestinya sudah ditinggalkan.

Padahal kita sudah melihat bagaimana kuasa negara dalam melemahkan gerakan mahasiswa hari ini, adalah hal yang penting untuk memikirkan kembali jalan yang akan dipilih untuk membangun kembali gerakan yang dipegang mahasiswa. Tanpa relasi langsung dengan kekuasaan.

Memanfaatkan kebebasan akademik di kampus, seperti membangun kembali ruang-ruang kritis sebagai bentuk pengorganisasian di mahasiswa. Disamping menghubungkan di tiap-tiap organisasi mahasiswa dengan mengkonsolidasikan lebih lanjut tentang gerakan yang akan dibangun.

Kemudian mengambil sikap tentang bagaimana cita-cita gerakan dibangun dari mahasiswa sendiri dan kekuatan politik mahasiswa yang sebenarnya berada di tangan mahasiswa, yang pada ujungnya mobilisasi massa sebagai bentuk aksi nyata gerakan mahasiswa.

 

Distorsitas UKT : Dari Tunggal menjadi macam-macam

Oleh Muhammad Amri Murad

 

UangKuliahTinggi

 

Semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ibarat azimat pengikat dalam menjalankan praktik pendidikan. Rendahnya angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi meniscayakan akses mesti terbuka selebar-lebarnya. Kita tahu, mengenyam pendidikan khususnya di perguruan tinggi ialah hak seluruh warga negara, tanpa memandang bulu, jabatan, apalagi derajat harta benda. Maka dari itu, tindakan diskriminatif apapun tidak diizinkan nongkrong di perguruan tinggi.

Empat tahun silam, model uang kuliah (College tuition) mengalami perubahan revolusioner. Secara populer sebelum tahun 2013, kita mengenal istilah Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) sebagai cara mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi. Melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan (UKT), model pembayaran mulai berubah.

Alas hukum dari model ini dapat dilihat dalam pasal 88 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Menurut Kemendikbud[1] prinsip dasar pembiayaan perguruan tinggi sebagai berikut:

“…uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya…”.

Selain perubahan revolusioner (dari SPP ke UKT) ini,  transformasi model subsidi silang kerap terjadi dalam regulasi dan penerapan UKT dari tahun ke tahun[2]. Dengan menganalisisnya secara mendalam, kita dapat mengambil beberapa substansi perubahan secara faktual. Analisis sederhana ini dapat diterapkan secara umum di seluruh PTN di Indonesia dan secara tematik di tempat penulis numpang kuliah. (lebih…)

%d blogger menyukai ini: