LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Muhammad Amri Murad

Category Archives: Muhammad Amri Murad

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

MENGABDI SEMBARI MENGABAI

Oleh : Muhammad Amri Murad

 “Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut diseberang pulau tampak”

-Pepatah Lama

 

Pembaruan kembali laman Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah mulai membawa angin segar bagi sivitas akademika. Laman tersebut sudah terisi dengan pelbagai informasi yang cukup menarik bagi saya. Mulai dari berita aktifitas rektor, mahasiswa, profil akademika kampus merah, hingga program pengabdian masyarakat seperti penyuluhan kesehatan lingkungan. Dari sini saya melihat Unhas mulai serius membangun citranya lewat media massa, tematik internet. (lebih…)

Reklamasi, Korporasi Dan Kekasih

Oleh Muhammad Amri Murad

Akhir-akhir ini saya sering sekali mendengar berbagai proyek reklamasi di Indonesia. Mulai dari reklamasi teluk Benoa di Bali, Muara Angke di Jakarta, hingga yang paling dekat tentu di kota kelahiran saya, Makassar. Mega proyek perusakan reklamasi di pesisir kota Anging Mammiri ini menuai pro kontra yang cukup panjang. Masyarakat pesisir, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan berbagai pihak lain masih menyatakan penolakannya terhadap proyek tersebut hingga kini.

Proyek Reklamasi di Makassar merupakan salah satu proyek reklamasi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar, seluas 4000 hektar pesisir kota makassar akan ditimbun.

“Terus kenapa, bede? Apa salahnya kalau direklamasi? Bukannnya tanah di kota Makassar sudah sangat sempit dan tidak punya lagi ruang terbuka bagi masyarakat?” Kurang lebih itu pernyataan retorik yang dilontarkan oleh seorang pejabat di kota ini.

Pertanyaannya kemudian apakah hanya karena terbatasnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat lantas perlu diadakan reklamasi? Apakah tidak ada lagi tempat di darat yang bisa digunakan hingga reklamasi dianggap perlu? Atau ada konspirasi yang melibatkan beberapa pejabat setempat untuk memperoleh

12705250_739664392800964_5548874526082297632_n

Gambar ini diambil dari halaman Facebook Makassar Tolak Reklamasi.

keuntungan pribadi?

 

Mengapa saya seringkali menyematkan “proyek” sebelum kata reklamasi? Karena tidak sedikit proyek reklamasi dijadikan sebagai ladang privatisasi yang hanya menguntungkan segelintir orang maupun kelompok tertentu. Coba kita ulik sedikit.

Di daerah pesisir kota Makassar yang akan direklamasi, 157 hektar diantaranya akan dibangun Center Point of Indonesia. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi salah satu ikon baru Sulawesi Selatan. Tidak tanggung-tanggung sebesar Rp 400 Miliar Rupiah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Cost Sharing APBN dan APBD.

(lebih…)

%d blogger menyukai ini: