LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Muhammad Maula Razak

Category Archives: Muhammad Maula Razak

Membedah Serum Anti-kapitalisme (Bagian 1)

Oleh Muhammad Maula Razak

Jamak bagi kita melihat repetisi aksi gerakan sosial dua tahun belakangan ini. Massa berkerumun sporadik, spanduk membentang di ujungnya, orang-orang mengangkat plakat aksi di belakang spanduk, orator di depan berteriak merayu pejabat terkait untuk bertemu. Tentu saja, ini semua berlatar institusi administratif berisi pengambil keputusan dalam rupa rektor, anggota legislatif, menteri, presiden, atau ketua ini-itu lainnya. Kenapa harus membujuk pejabat? Karena merekalah yang akan didesak untuk mengadvokasi kebijakan terkait. Meski kadang gagal, pola tersebut tetap bertahan dan mengemuka dalam upaya memajukan kebajikan publik.Serum.png

Kita nampaknya lupa bahwa hingga tahun 2014, sebuah kolektif kecil muncul dengan paradigma berbeda. Mereka menawarkan pertanyaan radikal ke aras pemikiran masing-masing, yakni kenapa negara, kapitalisme, atau struktur dominan lain harus mengendalikan hidup kita?  Mereka menawarkan pengambilalihan kontrol atas diri masing-masing dan karenanya, pejabat dalam rupa apapun tidak lagi relevan sebagai instrumen perbaikan dalam modus gerakan sosial. Mereka menawarkan aksi langsung sebagai wujud kendali diri dimana birokrasi pemerintahan tidak lagi diikutkan dalam skema tersebut. Kolektif tersebut bernama Kontinum.

***

Sayang, ide peminggiran hierarki dalam gerakan sosial nampak terlalu berlebihan bahkan bagi pegiat gerakan sosial itu sendiri. Seorang kanda (istilah yang saya gunakan untuk menyebut mantan senior kampus dengan rambut, baju, dan celana yang sama licinnya) pernah turut menikmati Kesepian Kita karya Pas Band. Selang setelahnya dia berceloteh tentang bagaimana dia baru tersadar kalau doktrin anarkis turut meluncur dalam tuturan liriknya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pas Band hanya berkeluh tentang upaya keluar dari keterasingan meski harus terpaksa memendam kepedihan. Citra banal sang kanda ini dalam merefleksi terma anarkis nampak menjadi masalah tersendiri. Hanya karena rambut bergaya Mohawk keseluruhan aktivitas seseorang dapat dilabeli kegiatan anarkis.

Dalam introduksinya tentang anarkis Alexander Berkman, seorang anarkis oposan partai Bolshevik di Soviet, telah mewaspadai pendangkalan dalam menalar anarkisme melalui negasinya atas empat hal: anarkisme bukan bom, anarkisme bukan perampokan, anarkisme bukan sebuah perang antara yang sedikit melawan yang banyak, dan anarkisme bukan berarti kembali ke barbarism. “Anarkisme adalah kebalikan dari itu,” tegas Berkman. Tapi, tulisan ini tidak akan lebih jauh mengoreksi pendangkalan terma anarkis oleh sekelumit aktivis sebagaimana beberapa ahli ilmu sosial telah melakukannya. Alih-alih melakukan hal tersebut, saya akan mengintroduksi ulang salah satu media informasi bercorak anti- otoritarian yang diterbitkan oleh kawan-kawan kolektif Kontinum bernama Serum: Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Otoritarianisme. Kita kemudian akan bersama-sama melihat kedalaman analisis dari kolektif tersebut dalam menelusuri kontradiksi-kontradiksi kapitalisme di Indonesia. Kita juga akan melihat jalan keluar yang disajikan oleh Serum atas kontradiksi tersebut.

Dalam setiap edisi Serum, selalu memberikan kejutan-kejutan baru, entah itu dari sampul kaya warna yang ditampilkan maupun dokumentasi gejolak sosial dari berbagai negara. Rentang apatista, vandalism gereja di Rusia oleh musisi punk bernama Pussy Riot, peluang sistem politik alternatif di Venezuela paska rezim Chavez, sabotase alat berat yang ingin menggusur warga oleh masyarakat Dayak, hingga tata cara menghilangkan efek perih gas air mata. Namun agar historisitas artikel-artikel yang termuat di Serum dapat dibaca dengan baik maka bahasan dalam tulisan ini didemarkasi ke dalam tiga tema pokok yang mana gerakan sosial di Makassar tidak asing untuk membicarakannya: (1) Akses ruang dalam kota, (2) eksploitasi buruh, dan (3) liberalisasi pendidikan.

***

Sepanjang tahun 2016, gerakan sosial di Makassar ramai dengan isu penolakan proyek reklamasi untuk mendirikan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Serum( edisi pertama, Desember 2010) sedari dini telah mengingatkan kepada kita mengenai apa saja risiko penghilangan akses warga kota atas laut dalam rentetan penimbunan laut yang dimulai dari reklamasi anjungan Losari. Reklamasi Losari dan CPI, sebagaimana pembangunan lain seperti proyek monorel bandara-barombong, masjid terapung, waterboom, pusat belanja Trans-Kalla, dan lainnya. Jelas Serum, menjadi artefak-artefak atas ide dasar menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dalihnya, konsep kota dunia yang memonumen dalam proyek-proyek besar tadi akan menambah pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja bagi warga kota.

Edisi kedua Serum, tegas mengafirmasi preposisi ini sebagai dalih, dan sebagaimana dalih maka makna denotasi dari preposisi tersebut malah merupakan negasinya. Bahwa Makassar kota dunia tidak diperuntukkan bagi warga kota. Artikel yang berjudul Menuju Kota Dunia? ini mendasari negasi tersebut melalui pertanyaan radikal: Apakah benar kita menginginkan kota dunia? Sebuah dunia dimana kita hanyalah bidak-bidak yang dikendalikan untuk menjaganya tetap berjalan?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Serum pertama-tama memperlihatkan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam mendirikan situs-situs kota dunia tersebut. CPI menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah, uang yang negara raup dari hasil kerja warga kota. Tahap awal proyek ini pada 2009 lalu menghabiskan hingga 23 miliar rupiah dan pada tahun 2010 pemerintah kembali menganggarkan 20,5 miliar guna kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Pada proyek lain, sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan tiga pelataran baru pantai Losari, jumlah anggaran yang dihabiskan juga tidak sedikit, yakni 39,75 miliar rupiah. Sementara untuk jembatan layang dan revitalisasi karebosi negara masing-masing menghabiskan 50 miliar dan 100 miliar rupiah. 1,2 triliun! Tentu jumlah yang tidak sedikit. Bayangkan !!! Sepuluh ribu gedung sekolah, 15.000 rumah layak huni, 30.000 puskesmas baru dapat didirikan melalui ketersediaan triliunan rupiah tadi. Rasanya terlalu mubazir untuk menghitung berapa anak-anak yang dapat lepas dari bayang hantu buta huruf atau berapa banyak pasien yang tidak harus mati karena buruknya fasilitas kesehatan di puskesmas.

Sayang, nalar negara tidak merespon kebutuhan dasar warganya. “Membuat orang kaya makin kaya dan elit makin berkuasa”.  Sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, ingar pembangunan ini justru menghasilkan proletarianisasi. Proses tersebut terjadi manakala pembangunan-pembangunan tadi merampas hak hidup sebagian masyarakat yang bernaung dan mencari penghidupan. Hal ini terpotret dengan jelas pada kehilangan pekerjaan nelayan dan pencari kerang akibat berdirinya CPI, merekapun terpaksa beralih profesi menjadi pekerja proyek tersebut. Sekali lagi, ini proletarianisasi! Skema penghilangan paksa alat produksi yang memaksa mereka beralih menjadi buruh. Skema yang dengan tegas menunjukkan posisi negara sebagai penyedia fasilitas bagi para kapitalis.

Skema proletarianisasi oleh negara dan kapitalis yang terekam oleh Serum tidak hanya terbatas pada satu titik lokasi seperti Makassar. Pada Serum #03, pengasingan suku Dayak Inang Semuyung di kecamatan Jagoi babang terhadap hutan adat mereka ikut terjadi. Hutan seluas 1.420 hektar sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat desa Semuying jaya. Sayangnya, pemerintah kemudian memberikan izin operasi pada perusahaan tambang PT. Ledo Lestari di lokasi seluas 20.000 hektar, dimana hutan adat Suku Dayak Inang turut tergarap. Sebagaimana yang dilakukan pada edisi sebelumnya, Serum #03  senantiasa mempertegas demarkasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemilik modal dan negara. Melalui pengertian ini maka perjuangan emansipatif yang dilancarkan dalam kerangka pertentangan kelas harus melupakan negara sebagai instrumen yang dapat membebaskan.

Ini pula yang membuat karya kolektif Kontinum menjadi berbeda. Selain karena ketajaman warna menonjol dalam setiap ilustrasi sampulnya, Serum sepertinya tidak pernah menyerukan perjuangan politik dengan memasukkan institusi pemerintah dalam opsi mencari solusi. Kontinum selalu menganjurkan aksi langsung warga sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Dayak Inang dengan menduduki dan menyegel kantor perusahaan, menyandera alat beratnya, hingga menutup tempat pembibitan dan menghentikan penebangan hutan. Cara Serum mengangkat pengetahuan-pengetahuan lapangan guna mengefektifkan modus aksi langsung warga turut menjadi titik mengesankan yang dapat kita petik ketika membacanya. Pada artikel berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Serum memperlihatkan pola kriminalisasi yang dilakukan oleh negara dan pemodal pada warga guna menghambat advokasi. Serum pada edisi #04 juga pernah memberikan tips-tips mengurangi efek gas air mata yang kerap melemahkan warga dalam aksi-aksi menghalau penggusuran.

Dengan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi kolektif Kontinum dalam wujud Serum sangat berguna bagi resistensi masyarakat melawan pemilik modal. Tidak hanya analisis mendalam, Serum juga terlibat aktif dalam aksi-aksi langsung warga dalam perjuangannya mempertahankan sumber penghidupan mereka.

%d blogger menyukai ini: