LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Muhammad Rusydi Ashri

Category Archives: Muhammad Rusydi Ashri

TIDAK ADA KEADILAN DI HARI LIBUR

Oleh Muhammad Rusydi Ashri

_temp_1493404184126.jpg

Setelah menggusur 102 KK di Asrama Tentara Bara-baraya  akhir Desember 2016, pihak Kodam kembali berencana menggusur sebanyak 20 rumah seluas 6202,10 M2 di Jalan Abu Bakar Lambogo RT 06 RW 04, dan 8 rumah Jalan Kerung-kerung Lorong 1 RT 01 RW 01 seluas 685 M2.  Bagi TNI-AD, 28 rumah tersebut masuk dalam wilayah okupasi tanah klaimnya, bahwa tanah seluas 28.970.10 M2 termasuk dalam tanah sewa TNI-AD dengan Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika (pemilik tanah sertifikat nomor 4) dan surat ahli waris tanggal 9 Mei 2016 tentang permohonan pengembalian tanah okupasi yang disewa TNI-AD. Singkatnya, Kodam dengan “berbaik hati” ingin mengembalikan tanah di sertifikat nomor 4 ke ahli waris.

Buntungnya “kebaikan hati” TNI-AD mengakibatkan kondisi pendidikan Nining pelajar kelas 2 SMA terhambat. Nining terpaksa tidak mengikuti proses belajar mengajar seperti anak sekolah lainnya. Nining memilih menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Kamis, 27 April 2017). Menurutnya rumah yang dia tempati merupakan hak yang musti dipertahankan, keberaniannya melawan tirani militer muncul karena masa depan  diri beserta keluarganya ikut terancam.

Warga bara-baraya memutuskan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar yang telah mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama Moedhinoeng Dg. Matika di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sidang dimulai pukul 10:22 WITA dipadati warga Bara-baraya dan 50-an aparat kepolisian lengkap dengan senjatanya dan beberapa intel tentara.

Dalam pembacaan putusannya majelis hakim menolak gugatan warga karena bukti warga berupa akta jual beli dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek hukum. “Sebaiknya gugatan ini dilakukan di jalur keperdataan”, ucap Mustamar sebagai Hakim yang memimpin sidang. Warga yang menghadiri persidangan tidak berterima dengan hasil sidang yang dibacakan majelis hakim, bahkan beberapa warga histeris memaki hukum yang tidak memihak ke orang kecil, warga kecewa hilangnya keadilan di negeri ini.

…pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

INTIMIDASI TNI DAN PELANGGARAN HAM

Terhitung sejak 17 Maret 2017, warga Bara-baraya bersatu memblokade sebagian jalan Abu Bakar Lambogo, tak jarang pihak militer melakukan teror ke warga seperti menyebarkan selebaran intimidatif hingga ancaman pembunuhan ke warga yang aktif melakukan perlawanan. Upaya teror ini memberikan dampak negatif seperti rasa was-was berlebihan (paranoid) yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikis dan kesehatan warga bara-baraya.

Sebelumnya, pihak TNI-AD dalam menggusur Asrama Bara-baraya melakukan tindak “barbar” dengan menelantarkan perabotan serta beberapa harta benda warga, sebagian besar perabotan warga seperti kursi, meja, lemari rusak akibat diguyur hujan berganti terik matahari. Tindakan TNI-AD bertentangan dengan Standar Hak Asasi Manusia yang temaktub dalam komentar umum Kovenan Ekonomi Sosial Budaya Nomor 7 tahun 1997 dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions tentang penggusuran paksa. Kovenan tersebut melarang penghancuran properti pribadi warga yang akan digusur. Kodam VII Wirabuana (sekarang XIV Hasanudin) hendaknya tidak mengabaikan seruan PBB dalam penegakan HAM, jika tidak julukan sebagai pelanggar HAM terberat akan terus melekat di pundak kalian!

Semoga saja, sekelumit masalah diatas bisa cepat selesai dan tak ada lagi istilah Nining meliburkan diri karena rumahnya terancam tergusur.

“Kadaluarsa” Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan

Oleh : Muhammad Rusydi Ashri

PTUN 5

(Kamis/28 Juli 2016) Setelah melakukan prosesi ritual Appasili’ guna memohon do’a kepada pemilik lautan di dermaga Kayu Bangkoa, Puluhan Warga Lae-Lae mendatangi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar di Jalan Pendidikan membawa harapan putusan pengadilan nantinya memihak kepada keadilan bagi rakyat dan lingkungan.

PTUN 4.jpg

Ritual Appasili’ oleh warga lae-lae di dermaga kayu bangkoa

Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel) sebagai tergugat I dan PT. Yasmin Bumi Asri sebagai tergugat II, atas Izin Pelaksanaan Proyek Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) telah memasuki agenda Pembacaan Putusan. (lebih…)

MAKASSAR TIDAK LAGI MILIK KOTA DAENG.

Oleh: Muhammad Rusydi Ashri

Selasa 10 Mei 2016. Suasana ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kali ini agak berbeda. Kursi-kursi pengunjung sidang hampir terisi penuh oleh mahasiswa, wartawan, pengacara, dan warga kecamatan Mariso. Mereka turut memantau proses persidangan sengketa Reklamasi Pantai Losari. Sidang kali ini dimulai sejak pukul 10:33 Wita dengan agenda pemeriksaan saksi fakta oleh majelis hakim. (lebih…)

%d blogger menyukai ini: