LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis

Category Archives: Riset & Analisis

Iklan

PETANI KULON PROGO MENGHADAPI FEODALISME KERATON

KP2

FOTO DIAMBIL DARI AKUN INSTAGRAM @jogja_darurat_agraria

oleh Muhammad Rusydi Ashri

Ketika mendengar tentang pembangunan Bandara yang menggusur paksa ribuan KK di Kulon Progo, Kabupaten di Yogyakarta. Perbincangan mengenai persepsi yang membenarkan tindakan membenarkan negara untuk menggusur adalah hal menarik untuk diulas. Bahkan seorang kawan dengan banalnya menyalahkan warga yang tetap berupaya mempertahankan tanahnya. “kan ada Undang-undang Keistimewaan, jadi tanah disana sudah sepatutnya milik Paku Alam

Mendengar pernyataan itu setidaknya membikin telinga saya panas hingga dada sesak.

Bagaimana bisa warga yang mempunyai alas hak tertinggi –sertifikat hak milik, gugur karena adanya Undang-undang Keistimewaan tersebut. Disini asap feodal mulai tercium dalam praktik memeras warga. Bagaimana Keraton dengan kuasanya mampu menguasai bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah.

Sekilas tentang UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah seperti namanya, Undang-undang ini memberikan kewenangan eksklusif pemerintah Yogyakarta mengenai urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Mengenai kewenangan penyelenggaraan pertanahan megamanatkan Kasultanan-Kadipaten sebagai Badan hukum yang merangkap sebagai subyek hukum yang  mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten.

Pasal 32 ayat 4 dan 5 menjelaskan tanah Kasultanan-Kadipaten meliputi tanah keprabon (tanah untuk kegiatan kebuadayaan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.

Undang-undang ini menabrak Undang-undang pokok Agraria, aturan hukum yang berada di tingkatan atasnya. Tetapi apa dikata hukum mengakui asas Lex Specialis. Walaupun dalam penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (perdais) berpegang pada nilai keberpihakan kepada rakyat.

Kembali ke kepemilikan lahan yang dimiliki warga, selama ini penyelenggaraan pertanahan di Yogya berada di kekuasaan pemerintah daerah, dengan dalih tanah di Yogya dikategorikan sebagai tanah bekas swapraja. Jadi jika warga ingin mengajukan permohonan hak atas tanah negara harus melalui pemerintah daerah DIY. Pemerintahan DIY dalam hal ini melampaui tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertanahan.

Oke, mungkin Sultan atau Paku Alam diberikan kewenangan berlebih karena kita masih menganggap tanah Yogya itu adalah tanah adat, maka dari itu kelestarian budayanya mesti dijaga dan dibuatkan UU khusus.

Disini kita mesti bedakan wewenang swapraja dan masyarakat adat yang tunduk hukum adat. (Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 1, Mei 2015) Pertama, bentuk kepemilikan swapraja ialah individual, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat komunal. Kedua, posisi politik swapraja adalah perpanjangan tangan dari Kolonial, sedangkan masyarakat adat hanya tunduk pada hukum adat yang sudah turun-terumun. Singkatnya, dengan pola kepemilikan individu, keraton Yogyakarta membuat Badan hukum yang mengelola masalah pertanahan sebagai basis ekonomi politik.

Basis Ekonomi Keraton

Mungkin kita masih bisa berdamai dengan kekuasaan keraton mengkapling tanah di Yogya untuk keperluan kegiatan budaya, tetapi bagaimana dengan tanah bukan keprabon?

Lagi-lagi mencontoh pergolakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo sejak tahun 2008 melawan PT. Jogja Magasa Iron (JMI)  penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo. Menurut Tirto.id sebanyak 300 jiwa terancam kehilangan kehidupannya. Kembali petani berhadapan dengan isu kepemilikan lahan Paku Alam. Padahal petani sudah mengantongi kepemilikan sertifikat, tetapi izin penambangan pasir tetap dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Kadipaten Paku Alam.

Dalam studi kasus ini, penggusuran petani Kulon Progo seperti kembali ke tatanan feodal yang dikuasai Keraton. Karena tanah sebagai unsur utama dalam tatanan feodal (Karl Polanyi:2003) penginventarisir oleh badan hukum Keraton sebagai salah satu contohnya, bahkan ketika tahun 2012 Gubernur ke kepala Kanwil BPN DIY No. 593/4811 tentang pengendalian permohonan hak atas tanah negara dialihkan ke Pemda DIY. Bila seseorang ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan harus melalui keputusan Keputusan Gubernur, yang biasa kita kenal dengan Sultan Ground (SG) atau Paku Alam Ground (PAG).

Setelah menguasai berpetak-petak tanah, proses enclousure-lah yang terjadi, petani-petani di Kulon Progo dipisahkan dari alat produksinya. Dengan alasan hak atas tanah milik SG dan PAG. Kenyataan yang harus diterima posisi Kasultanan-Kadipaten disini sudah jelas menjadi kelas tuan tanah.

Ketika sarana produksi sudah dipisahkan dari petani, kemudian pranata kepemilikan hak milik absolut diberlakukan. Maka petani yang tidak mempunyai lagi sarana produksinya mau tidak mau harus menjual tenaga kerjanya kepada pemiliki sarana produksi yang baru (Dede Mulyanto: 2012). Dalam laporan tirto.id, setelah tergusur warga Desa Palihan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sertifikat tanah bukan hak milik. Bak menunggu menghitung hari saja warga-warga akan kena penggusuran lagi.

Mengenai pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Angkasa Pura I, mereka mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airpot (NYIA) berhadapan dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan perusahaan BUMN tersebut bahwa Bandara mesti beroperasi awal 2019. Maka pengosongan mesti dipercepat yang pada selasa 9 Januari 2018, terjadi kericuhan saat proses pengosongan lahan, akibatnya warga Desa Temon mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Berkali-kali pihak Angkasa Pura I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini demi kepentingan umum maka warga dengan sukarela mengosongkan rumahnya guna pembangunan bandara baru untuk kepentingan khalayak. Sukar menurut saya, membandingkan kepentingan umum dengan 670Ha pemukiman dan lahan pertanian. Karena ratusan hektar tersebut merupakan kehidupan bagi ribuan warga di Kulon Progo. Dibanding kepentingan kapital yang besar di belakang pembangunan bandara.

Dari Makassar, terpaut ribuan Kilometer dari Kulon Progo, melalui tulisan sederhana ini saya membela petani, minimal dari orang-orang bebal yang menyalahkan petani yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanahnya dari kepentingan modal.

Salam Berlawan!!

Penunjang Tulisan

 

Iklan

(Mojok.co) BU MEGA TAK PERLU DIBELA

oleh Muhidin M. Dahlan

170908-ESAI-MEGAWATI-DAN-PDIP.jpg

Tragis betul Bu Mega ini. Dandhy si anak drone yang bikin status di medsos, Bu Mega yang dimaki netijen. Abdi Edison si tukang lapor guru polisi karena Dandhy yang memang dandi, pintar, dan ganteng maksi itu lebih banyak main droneketimbang belajar di kelas dan mengerjakan LKS, Bu Mega yang kena gempor. Padahal Pak Jokowi yang presiden RI dan Pak Wira yang menkopol-nya.

Apa salah Bu Mega? Mengapa Bu Mega yang harus menanggung semua kenakalan dan keisengan kalian? Tidak bisakah Bu Mega hidup lebih tenang dan berfoto-foto saja penuh puja saat hari-hari kenegaraan tiba? Mengapa urusan cemen anak medsos mesti jadi urusan Bu Mega juga?

“Kami bela marwah Ketua Umum kami,” teriak lantang si Abdi Edison pencarimakan muka berkop demokrasi.

Woi, Bu Mega nggak usah kau bela-bela pun marwahnya tetap harum mewangi. Kau masih belum jadi, maaf, spermatozoid pun belum, marwah Bu Mega itu sudah megah. Dia itu anak Pak Karno. Dia itu darah biru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapaknya yang menggali Pancasila dan baca Proklamasi, mamanya yang bikin bendera pusaka kepunyaan Republik. Kurang apa coba. (lebih…)

(Tirto.id) Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Sumber : https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD

Reporter Tirto.id : Husein Abdulsalam

antarafoto-megawati-buka-rakor-tiga-pilar-pdip-090217-hma-2.JPG

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?
tirto.idDandhy Dwi Laksono, sineas dokumenter, dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP Perjuangan. Abdi menuduh Dhandy telah melakukan pencemaran nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui Facebook. (Baca: Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan oleh Repdem)

Pangkal laporan itu tulisan Dandhy berjudul “Suu Kyi dan Megawati”. Dandhy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi […] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Simpatisan Megawati atau kader PDIP, dalam hal ini Abdi Edison, tersinggung karena Megawati disejajarkan dengan Aung San Suu Kyi dalam konteks ketika pemimpin Myanmar itu dalam sorotan lantaran situasi kekejaman dan krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya. Akan tetapi, fakta-fakta yang diungkapkan Dandhy mengenai kekerasan di Aceh dan Papua sebenarnya faktual dan memang terjadi pada masa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Janji Megawati kepada Aceh dan Papua

Siang hari itu, pada 29 Juli 1999, di atas panggung sederhana di belakang podium kecil, Megawati berdirimembacakan naskah pidatonya.

Belasan kamera wartawan dan ratusan pasang mata penonton berjubel menyaksikan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia: Pidato ketua partai pemenang pemilihan umum pertama pasca-Orde Baru.

Pada satu momen, suara putri Sukarno itu parau dan menangis haru. Saat air mata mengalir di pipinya, ia berusaha melantangkan suara: “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Arun merujuk kawasan ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 1970-an. Ucapan “saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu” adalah pengakuan terbuka bahwa Aceh tidak mendapatkan hak secara layak dan Megawati berjanji hak itu akan diberikan.

Beberapa saat kemudian, Megawati melanjutkan lagi kata-katanya: “Begitu pula yang akan saya lakukan buat saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, saudara-saudara.”

Baca juga: Drama Kuasa Megawati 

Namun, alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya (pada 2001 ganti nama Papua). Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi, dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati.

Petaka di Tanah Rencong

Malapetaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpat rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar satu juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Ratusan kepala desa—keuchik dalam bahasa lokal—menyatakan diri bergabung dengan GAM. Pada pertengahan 2001, GAM mengklaim mengontrol 75 persen wilayah Aceh.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 12 Mei 2000 Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh ditandatangani oleh pihak Indonesia dan GAM. Kesepakatan ini berlanjut dengan penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, keduanya gagal memuaskan kedua belah pihak dan, dengan sendirinya, gagal pula menghentikan konflik.

Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan.

Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Baca juga: Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana

Pemerintahan Megawati menamakan operasi militer ini dengan sebutan “Operasi Terpadu“. Kata “terpadu” merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kendati demikian, kekerasan tak terhindarkan. Amnesty International mencatat, selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003, dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 – Februari 2004.

Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.

Dalam upaya memutuskan dukungan logistik dan moral untuk GAM, pasukan keamanan memindahkan penduduk sipil dari rumah dan desa secara paksa, melakukan serangan bersenjata dan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil dipaksa berpartisipasi dalam macam-macam kegiatan yang mendukung operasi militer.

Dalam laporan berjudul Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials, Human Rights Watch mewawancarai 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh di lima penjara di Jawa Tengah. Mereka memberi kesaksian telah disiksa dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk disetrum dan disundut rokok.

Tidak heran jika ada warga Aceh yang bahkan hingga mengungsi ke Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch, ribuan warga Aceh mengungsi ke Negeri Jiran. Karena Malaysia tidak memiliki sistem yang bisa melindungi para pengungsi, masih menurut organisasi pemantau HAM berbasis di New York itu, para pengungsi Aceh kemudian ditangkap, ditahan, dan dipulangkan.

Baca juga: Rumoh Geudong, Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian

Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Kasus Papua & Pembunuhan Munir

Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam mencatat soalpembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa.

Kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh “orang tak dikenal” terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Komnas HAM mencatat, selama peristiwa yang dikenal Tragedi Wamena-Wasior itu, ada pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga: 

Di akhir masa kekuasaan Megawati, pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib meninggal. Pada 7 September 2004, kurang dua bulan sebelum Megawati diganti Susilo Bambang Yudhoyono, Munir tewas dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi.

Yudhoyono, sesudah bekerja di Istana Negara, berjanji mengusut kasus pembunuhan Munir sebagai “ujian bagi sejarah kita.” Sebuah Tim Pencari Fakta dibentuk untuk “secara aktif membantu penyidik kepolisian Indonesia melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan.”

Sebagaimana rumusan akhir tim pencari fakta, ada “kemungkinan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan” dari Badan Intelijen Negara (BIN) oleh para pejabatnya. Sementara kepolisian, yang berwenang melakukan penyidikan, tidak bekerja “sungguh-sungguh dan efektif” serta “mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap” kasus kematian Munir. Selain itu, BIN sebagai lembaga negara gagal memberikan dukungan secara penuh dan luas untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Sampai kini, pengadilan terhadap kasus pembunuhan Munir terhenti pada para jaringan eksekutor, dan gagal menyeret mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya.

Baca juga:

Jejak Pembunuhan Munir dan Ikan Besar di Singapura
Aktivis HAM Kecam Putusan MA soal Dokumen Kasus Munir
Munir dalam Lipatan Jas Kusut Pejabat

Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF Kasus Pembunuhan Munir:
“Dokumen Hilang di Instansi Negara Bukan Hal Baru”

Kini sudah 18 tahun berlalu sejak Megawati memberikan pidato itu. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak. Partai ini juga mengusung dan memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hingga kini kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun di Papua tak kunjung serius diusut. Juga pembunuhan terhadap Munir, Theys Eluay, dan sejumlah anggota keluarga penyintas lain.

Megawati memang jadi presiden saat kekerasan-kekerasan itu terjadi, dan kini ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintahan sekarang yang dipimpin Joko Widodo adalah kader PDIP, dan PDIP pula yang menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.

Menjadi penting agar catatan pelanggaran HAM berat di masa Megawati ini (juga di rezim-rezim lain), selain terus diingat, juga didorong untuk diselesaikan demi keadilan dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa impunitas.

==========

Naskah ini direvisi pada bagian yang menjelaskan kasus kekerasan terhadap keluarga Bonay di Papua.

(lebih…)

MEMBUNUH KEABADIAN

Oleh Muhammad Amri Murad

Membunuh Keabadian

Ilustrasi oleh MA

Sebagai sebuah institusi publik yang fokus pada pendidikan rakyat, perguruan tinggi menjadi patron yang selayaknya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pabrik pengetahuan, membuka ruang yang paling potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan serta dimaksimalkan, apabila produksi pengetahuan terlahir dari ruang akademik demokratis nan partisipatoris.

Tujuan pendidikan sebagaimana yang dikatakan filsuf Amerika abad ke-20 John Dewey yaitu untuk menghasilkan manusia bebas yang memiliki kemampuan interaksi satu sama lain secara setara (equal relation). Ruang demokratis dan kebebasan berpartisipasi antara sivitas akademika menjadi syarat mutlak, demi terciptanya suasana kondusif di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Avram Noam Chomsky, salah seorang professor linguistik Institut Teknologi Massachussets.

Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari sivitas akademika pun punya posisi setara. Mahasiswa tidak dapat hanya dijadikan layaknya anak kecil dalam pergaulan, yang harus patuh, tunduk dan menerima secara serampangan pengetahuan dari dosen serta kebijakan birokrasi.

Secara sederhana, mahasiswa dan birokrasi semestinya siap mendapatkan kritik. Demi mencapai tujuan pendidikan tadi, sikap permisif mahasiswa terhadap tindakan otoritarian dosen dan birokrat kampus yang meng’alpa’kan nalar kritis mahasiswa, menjadi dinding penghalang besar terhadap perkembangan gagasan dan intelektual kritis.

Plato dengan konsep idea-nya Al-battani dengan konsep trigonometrinya, Descartes dengan ungkapan Cogito Ergo Sum-nya, serta Einstein dengan teori relativitasnya masih sering dibincangkan di abad 21. Fisik tokoh tersebut telah lama “mati” dari realitas kita, namun gagasannya masih hidup di masyarakat. Karena pada hakikatnya, gagasan itu abadi. Lantas, bagaimana gagasan yang abadi itu dikelola di perguruan tinggi?

Antitesa idealitas pendidikan Tinggi

Beberapa bulan terakhir, media sosial dibanjiri pelbagai informasi kasus perguruan tinggi di Makassar. Kekerasan kepada pers oleh oknum dosen di Universitas Islam Negeri Alaudin, pemaksaan pemberhentian aksi oleh pejabat birokrasi di fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar, skorsing serampangan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, serta kasus skorsing mahasiswa di kampus merah. Secara garis besar, munculnya berbagai kasus tersebut memiliki empat persamaan. (lebih…)

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

(lebih…)

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

BER(T)ANI KARENA BENAR !!!

Untitled-1.png

“Peluru, Gas air mata, dan Kekerasan bukan untuk Petani, Buruh, dan Rakyat”

“Salah satu fakta penyebab kemiskinan di dunia adalah terjadinya land grabbing (perampasan lahan). Istilah land grabbing pertamakali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food Agriculture Development (FAD), dan Internasional fund for agriculture development (IFAD) member perhatian serius terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia” _Indoprogress/28 Agustus 2014.

***

Selamat malam para pengguna jalan, selamat menikmati perjalanan anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ketika anda telah sampai pada tempat tujuan anda, coba bayangkan dan renungi bagaimana nasib anda ketika lahan untuk bertani sudah tidak ada lagi di negeri ini? Atau coba renungkan sejenak bagaimana nasib anak cucu anda ketika mereka tak lagi melihat indahnya rerumputan hijau (baca: sawah) yang menghidupkan seluruh warga Negara Indonesia sampai hari ini?, saya yakin para pembaca tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun melihat kecendrungan pembangunan yang senantiasa meniadakan lahan untuk bertani beberapa tahun terakhir ini, nampaknya APA YANG ANDA RENUNGI TADI AKAN MENJADI KENYATAAN….

Pembangunan di Indonesia kembali menelan korban, tak tanggung-tanggung kurang lebih ada sebelas Desa yang akan tergusur di Kecamatan Kertajati, Majalengka disebabkan oleh rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Salah satu Desa yang menjadi korban dari pembangunan BIJB ini ialah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang dalam desain pembangunan BIJB didesain sebagai area cadangan dari kawasan bandara.

Pada tanggal 16 November 2016, tepatnya pada pukul 22:00 WIB sejumlah aparat gabungan (Polisi, TNI, Satpol, dan DISHUB) mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan pengukuran tanah, pada awalnya terjadi negosiasi antara aparat dan warga setempat namun aparat tidak memberikan informasi yang jelas terkait kejelasan pegukuran ini (baca: sosialisasi dan negoisiasi tidak dilakukan sebelumnya oleh aparat pada masyarakat di Desa Sukamulya).

Dari hasil laporan warga yang berada di Desa Sukamulya, tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa dan pada tanggal 17 November 2016 kemarin aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut dan merusak sawah-sawah subur milik masyarakat setempat. Serangan aparat semakin berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak. Tak hanya sampai situ saja, pasukan juga telah merangsek ke pemukiman masyarakat yang menyebabkan ketakutan para warga Sukamulya, enam orang petani (tiga orang telah dibebaskan) ditangkap, duabelas orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak.

Tindakan represif dan intimidasi oleh aparat (Polisi, TNI, SATPOL, DISHUB) merupakan bentuk dari ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sukamulya.

***

Sampai hari ini, para warga masyarakat Desa Sukamulya masih mengobarkan api semangatnya untuk tinggal mempertahankan tanahnya sendiri dari tangan-tangan para investor dan penguasa.

Para pembaca yang budiman, mari kita sama-sama menjaga api semangat para pejuang di Desa Sukamulya, jangan biarkan mereka merasakan kesendirian dalam berjuang, sebab perjuangan akan selalu menemukan titik terangnya ketika KITA TETAP SELALU BERSOLIDARITAS…….

#SAVESUKAMULYA

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Indonesia rasa Amerika

oleh Melisa Anggraini

PicsArt_11-12-08.25.45.jpg

Masih terasa segar di ingatan perdebatan antara seorang narasumber dan peserta di suatu kegiatan bahwasanya pendidikan mendikotomikan ilmu itu (baca feminisme;barat) tidak dapat diimplementasikan di negara kita. Narasumber segera menyanggah untuk meluruskan, bahwa kebanyakan hal yang kita miliki baik itu ilmu (teori) dan sistem yang kita jalankan sekarang tidak lepas dari pengaruh barat.

“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.”

Yah, benar hal – hal yang kita pelajari sekarang ini adalah produk – produk barat, yang kita sesuaikan dengan keadaan negara kita. Hal lainnya lagi orang – orang yang begitu memuja – muja budaya populer western countries, salah satunya Amerika sebagai kiblat gaya hidup yang sekaligus juga konsumtif, seperti kata seorang turis asing berkebangsaan Perancis yang sempat berkunjung ke Makassar dua tahun lalu“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.” (lebih…)

%d blogger menyukai ini: