LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis

Category Archives: Riset & Analisis

(Mojok.co) BU MEGA TAK PERLU DIBELA

oleh Muhidin M. Dahlan

170908-ESAI-MEGAWATI-DAN-PDIP.jpg

Tragis betul Bu Mega ini. Dandhy si anak drone yang bikin status di medsos, Bu Mega yang dimaki netijen. Abdi Edison si tukang lapor guru polisi karena Dandhy yang memang dandi, pintar, dan ganteng maksi itu lebih banyak main droneketimbang belajar di kelas dan mengerjakan LKS, Bu Mega yang kena gempor. Padahal Pak Jokowi yang presiden RI dan Pak Wira yang menkopol-nya.

Apa salah Bu Mega? Mengapa Bu Mega yang harus menanggung semua kenakalan dan keisengan kalian? Tidak bisakah Bu Mega hidup lebih tenang dan berfoto-foto saja penuh puja saat hari-hari kenegaraan tiba? Mengapa urusan cemen anak medsos mesti jadi urusan Bu Mega juga?

“Kami bela marwah Ketua Umum kami,” teriak lantang si Abdi Edison pencarimakan muka berkop demokrasi.

Woi, Bu Mega nggak usah kau bela-bela pun marwahnya tetap harum mewangi. Kau masih belum jadi, maaf, spermatozoid pun belum, marwah Bu Mega itu sudah megah. Dia itu anak Pak Karno. Dia itu darah biru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapaknya yang menggali Pancasila dan baca Proklamasi, mamanya yang bikin bendera pusaka kepunyaan Republik. Kurang apa coba. (lebih…)

Iklan

(Tirto.id) Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Sumber : https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD

Reporter Tirto.id : Husein Abdulsalam

antarafoto-megawati-buka-rakor-tiga-pilar-pdip-090217-hma-2.JPG

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?
tirto.idDandhy Dwi Laksono, sineas dokumenter, dilaporkan oleh Abdi Edison, Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP Perjuangan. Abdi menuduh Dhandy telah melakukan pencemaran nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui Facebook. (Baca: Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan oleh Repdem)

Pangkal laporan itu tulisan Dandhy berjudul “Suu Kyi dan Megawati”. Dandhy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi […] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Simpatisan Megawati atau kader PDIP, dalam hal ini Abdi Edison, tersinggung karena Megawati disejajarkan dengan Aung San Suu Kyi dalam konteks ketika pemimpin Myanmar itu dalam sorotan lantaran situasi kekejaman dan krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim Rohingya. Akan tetapi, fakta-fakta yang diungkapkan Dandhy mengenai kekerasan di Aceh dan Papua sebenarnya faktual dan memang terjadi pada masa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Janji Megawati kepada Aceh dan Papua

Siang hari itu, pada 29 Juli 1999, di atas panggung sederhana di belakang podium kecil, Megawati berdirimembacakan naskah pidatonya.

Belasan kamera wartawan dan ratusan pasang mata penonton berjubel menyaksikan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia: Pidato ketua partai pemenang pemilihan umum pertama pasca-Orde Baru.

Pada satu momen, suara putri Sukarno itu parau dan menangis haru. Saat air mata mengalir di pipinya, ia berusaha melantangkan suara: “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Arun merujuk kawasan ladang gas yang dieksplorasi sejak awal dekade 1970-an. Ucapan “saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu” adalah pengakuan terbuka bahwa Aceh tidak mendapatkan hak secara layak dan Megawati berjanji hak itu akan diberikan.

Beberapa saat kemudian, Megawati melanjutkan lagi kata-katanya: “Begitu pula yang akan saya lakukan buat saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, saudara-saudara.”

Baca juga: Drama Kuasa Megawati 

Namun, alih-alih memberikan Arun, salah satu cadangan gas alam terbesar di bagian barat laut Aceh, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer. Ia juga berpaling dari Irian Jaya (pada 2001 ganti nama Papua). Sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi, dan warga sipil di Papua tewas selama pemerintahan Megawati.

Petaka di Tanah Rencong

Malapetaka di Aceh dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Pada 1989, pemerintahan Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan status ini, pihak militer memegang kendali penuh atas provinsi paling barat di Indonesia itu. Status DOM resmi dicabut pada Agustus 1998, beberapa bulan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Status DOM memang dicabut, tetapi represi militer tetap berlanjut. Pada Januari 1999, serangkaian operasi militer dilangsungkan di Aceh dengan alasan mengamankan situasi karena muncul serangan yang diduga dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, menurut Amnesty International, serangan ini justru menguatkan simpat rakyat Aceh kepada GAM. Pada November 1999, sekitar satu juta orang menghadiri demonstrasi di Banda Aceh guna menuntut referendum. Ratusan kepala desa—keuchik dalam bahasa lokal—menyatakan diri bergabung dengan GAM. Pada pertengahan 2001, GAM mengklaim mengontrol 75 persen wilayah Aceh.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang saat itu menjabat presiden, mencari solusi politik untuk meredakan keadaan. Lembaga Centre for Humanitarian Dialogue—dikenal sebagai Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa, Swiss—turun tangan sebagai mediator antara Indonesia dan GAM. Undang-Undang otonomi khusus juga disiapkan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 12 Mei 2000 Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh ditandatangani oleh pihak Indonesia dan GAM. Kesepakatan ini berlanjut dengan penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, keduanya gagal memuaskan kedua belah pihak dan, dengan sendirinya, gagal pula menghentikan konflik.

Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personel di Aceh. Pada dini hari 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah Operasi Militer untuk enam bulan ke depan.

Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM. Inilah operasi militer terbesar oleh pemerintah Indonesia sesudah reformasi. Hingga kini, sepanjang era reformasi, belum ada operasi militer yang lebih besar dari itu.

Baca juga: Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana

Pemerintahan Megawati menamakan operasi militer ini dengan sebutan “Operasi Terpadu“. Kata “terpadu” merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Kendati demikian, kekerasan tak terhindarkan. Amnesty International mencatat, selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003, dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 – Februari 2004.

Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.

Dalam upaya memutuskan dukungan logistik dan moral untuk GAM, pasukan keamanan memindahkan penduduk sipil dari rumah dan desa secara paksa, melakukan serangan bersenjata dan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil dipaksa berpartisipasi dalam macam-macam kegiatan yang mendukung operasi militer.

Dalam laporan berjudul Aceh at War: Torture, Ill-Treatment and Unfair Trials, Human Rights Watch mewawancarai 35 orang dewasa dan anak-anak tahanan dari Aceh di lima penjara di Jawa Tengah. Mereka memberi kesaksian telah disiksa dengan cara merendahkan martabat manusia, termasuk disetrum dan disundut rokok.

Tidak heran jika ada warga Aceh yang bahkan hingga mengungsi ke Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch, ribuan warga Aceh mengungsi ke Negeri Jiran. Karena Malaysia tidak memiliki sistem yang bisa melindungi para pengungsi, masih menurut organisasi pemantau HAM berbasis di New York itu, para pengungsi Aceh kemudian ditangkap, ditahan, dan dipulangkan.

Baca juga: Rumoh Geudong, Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian

Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa

Kasus Papua & Pembunuhan Munir

Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam mencatat soalpembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa.

Kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh “orang tak dikenal” terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Komnas HAM mencatat, selama peristiwa yang dikenal Tragedi Wamena-Wasior itu, ada pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga: 

Di akhir masa kekuasaan Megawati, pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib meninggal. Pada 7 September 2004, kurang dua bulan sebelum Megawati diganti Susilo Bambang Yudhoyono, Munir tewas dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi.

Yudhoyono, sesudah bekerja di Istana Negara, berjanji mengusut kasus pembunuhan Munir sebagai “ujian bagi sejarah kita.” Sebuah Tim Pencari Fakta dibentuk untuk “secara aktif membantu penyidik kepolisian Indonesia melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan.”

Sebagaimana rumusan akhir tim pencari fakta, ada “kemungkinan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan” dari Badan Intelijen Negara (BIN) oleh para pejabatnya. Sementara kepolisian, yang berwenang melakukan penyidikan, tidak bekerja “sungguh-sungguh dan efektif” serta “mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap” kasus kematian Munir. Selain itu, BIN sebagai lembaga negara gagal memberikan dukungan secara penuh dan luas untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Sampai kini, pengadilan terhadap kasus pembunuhan Munir terhenti pada para jaringan eksekutor, dan gagal menyeret mereka yang bertanggungjawab atas kematiannya.

Baca juga:

Jejak Pembunuhan Munir dan Ikan Besar di Singapura
Aktivis HAM Kecam Putusan MA soal Dokumen Kasus Munir
Munir dalam Lipatan Jas Kusut Pejabat

Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF Kasus Pembunuhan Munir:
“Dokumen Hilang di Instansi Negara Bukan Hal Baru”

Kini sudah 18 tahun berlalu sejak Megawati memberikan pidato itu. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh suara terbanyak. Partai ini juga mengusung dan memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hingga kini kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun di Papua tak kunjung serius diusut. Juga pembunuhan terhadap Munir, Theys Eluay, dan sejumlah anggota keluarga penyintas lain.

Megawati memang jadi presiden saat kekerasan-kekerasan itu terjadi, dan kini ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintahan sekarang yang dipimpin Joko Widodo adalah kader PDIP, dan PDIP pula yang menjadi pemenang Pemilu 2014. Dan Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.

Menjadi penting agar catatan pelanggaran HAM berat di masa Megawati ini (juga di rezim-rezim lain), selain terus diingat, juga didorong untuk diselesaikan demi keadilan dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa impunitas.

==========

Naskah ini direvisi pada bagian yang menjelaskan kasus kekerasan terhadap keluarga Bonay di Papua.

(lebih…)

MEMBUNUH KEABADIAN

Oleh Muhammad Amri Murad

Membunuh Keabadian

Ilustrasi oleh MA

Sebagai sebuah institusi publik yang fokus pada pendidikan rakyat, perguruan tinggi menjadi patron yang selayaknya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pabrik pengetahuan, membuka ruang yang paling potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan serta dimaksimalkan, apabila produksi pengetahuan terlahir dari ruang akademik demokratis nan partisipatoris.

Tujuan pendidikan sebagaimana yang dikatakan filsuf Amerika abad ke-20 John Dewey yaitu untuk menghasilkan manusia bebas yang memiliki kemampuan interaksi satu sama lain secara setara (equal relation). Ruang demokratis dan kebebasan berpartisipasi antara sivitas akademika menjadi syarat mutlak, demi terciptanya suasana kondusif di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Avram Noam Chomsky, salah seorang professor linguistik Institut Teknologi Massachussets.

Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari sivitas akademika pun punya posisi setara. Mahasiswa tidak dapat hanya dijadikan layaknya anak kecil dalam pergaulan, yang harus patuh, tunduk dan menerima secara serampangan pengetahuan dari dosen serta kebijakan birokrasi.

Secara sederhana, mahasiswa dan birokrasi semestinya siap mendapatkan kritik. Demi mencapai tujuan pendidikan tadi, sikap permisif mahasiswa terhadap tindakan otoritarian dosen dan birokrat kampus yang meng’alpa’kan nalar kritis mahasiswa, menjadi dinding penghalang besar terhadap perkembangan gagasan dan intelektual kritis.

Plato dengan konsep idea-nya Al-battani dengan konsep trigonometrinya, Descartes dengan ungkapan Cogito Ergo Sum-nya, serta Einstein dengan teori relativitasnya masih sering dibincangkan di abad 21. Fisik tokoh tersebut telah lama “mati” dari realitas kita, namun gagasannya masih hidup di masyarakat. Karena pada hakikatnya, gagasan itu abadi. Lantas, bagaimana gagasan yang abadi itu dikelola di perguruan tinggi?

Antitesa idealitas pendidikan Tinggi

Beberapa bulan terakhir, media sosial dibanjiri pelbagai informasi kasus perguruan tinggi di Makassar. Kekerasan kepada pers oleh oknum dosen di Universitas Islam Negeri Alaudin, pemaksaan pemberhentian aksi oleh pejabat birokrasi di fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar, skorsing serampangan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, serta kasus skorsing mahasiswa di kampus merah. Secara garis besar, munculnya berbagai kasus tersebut memiliki empat persamaan. (lebih…)

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

(lebih…)

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

BER(T)ANI KARENA BENAR !!!

Untitled-1.png

“Peluru, Gas air mata, dan Kekerasan bukan untuk Petani, Buruh, dan Rakyat”

“Salah satu fakta penyebab kemiskinan di dunia adalah terjadinya land grabbing (perampasan lahan). Istilah land grabbing pertamakali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food Agriculture Development (FAD), dan Internasional fund for agriculture development (IFAD) member perhatian serius terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia” _Indoprogress/28 Agustus 2014.

***

Selamat malam para pengguna jalan, selamat menikmati perjalanan anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ketika anda telah sampai pada tempat tujuan anda, coba bayangkan dan renungi bagaimana nasib anda ketika lahan untuk bertani sudah tidak ada lagi di negeri ini? Atau coba renungkan sejenak bagaimana nasib anak cucu anda ketika mereka tak lagi melihat indahnya rerumputan hijau (baca: sawah) yang menghidupkan seluruh warga Negara Indonesia sampai hari ini?, saya yakin para pembaca tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun melihat kecendrungan pembangunan yang senantiasa meniadakan lahan untuk bertani beberapa tahun terakhir ini, nampaknya APA YANG ANDA RENUNGI TADI AKAN MENJADI KENYATAAN….

Pembangunan di Indonesia kembali menelan korban, tak tanggung-tanggung kurang lebih ada sebelas Desa yang akan tergusur di Kecamatan Kertajati, Majalengka disebabkan oleh rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Salah satu Desa yang menjadi korban dari pembangunan BIJB ini ialah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang dalam desain pembangunan BIJB didesain sebagai area cadangan dari kawasan bandara.

Pada tanggal 16 November 2016, tepatnya pada pukul 22:00 WIB sejumlah aparat gabungan (Polisi, TNI, Satpol, dan DISHUB) mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan pengukuran tanah, pada awalnya terjadi negosiasi antara aparat dan warga setempat namun aparat tidak memberikan informasi yang jelas terkait kejelasan pegukuran ini (baca: sosialisasi dan negoisiasi tidak dilakukan sebelumnya oleh aparat pada masyarakat di Desa Sukamulya).

Dari hasil laporan warga yang berada di Desa Sukamulya, tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa dan pada tanggal 17 November 2016 kemarin aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut dan merusak sawah-sawah subur milik masyarakat setempat. Serangan aparat semakin berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak. Tak hanya sampai situ saja, pasukan juga telah merangsek ke pemukiman masyarakat yang menyebabkan ketakutan para warga Sukamulya, enam orang petani (tiga orang telah dibebaskan) ditangkap, duabelas orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak.

Tindakan represif dan intimidasi oleh aparat (Polisi, TNI, SATPOL, DISHUB) merupakan bentuk dari ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sukamulya.

***

Sampai hari ini, para warga masyarakat Desa Sukamulya masih mengobarkan api semangatnya untuk tinggal mempertahankan tanahnya sendiri dari tangan-tangan para investor dan penguasa.

Para pembaca yang budiman, mari kita sama-sama menjaga api semangat para pejuang di Desa Sukamulya, jangan biarkan mereka merasakan kesendirian dalam berjuang, sebab perjuangan akan selalu menemukan titik terangnya ketika KITA TETAP SELALU BERSOLIDARITAS…….

#SAVESUKAMULYA

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Indonesia rasa Amerika

oleh Melisa Anggraini

PicsArt_11-12-08.25.45.jpg

Masih terasa segar di ingatan perdebatan antara seorang narasumber dan peserta di suatu kegiatan bahwasanya pendidikan mendikotomikan ilmu itu (baca feminisme;barat) tidak dapat diimplementasikan di negara kita. Narasumber segera menyanggah untuk meluruskan, bahwa kebanyakan hal yang kita miliki baik itu ilmu (teori) dan sistem yang kita jalankan sekarang tidak lepas dari pengaruh barat.

“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.”

Yah, benar hal – hal yang kita pelajari sekarang ini adalah produk – produk barat, yang kita sesuaikan dengan keadaan negara kita. Hal lainnya lagi orang – orang yang begitu memuja – muja budaya populer western countries, salah satunya Amerika sebagai kiblat gaya hidup yang sekaligus juga konsumtif, seperti kata seorang turis asing berkebangsaan Perancis yang sempat berkunjung ke Makassar dua tahun lalu“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.” (lebih…)

Membedah Serum Anti-kapitalisme (Bagian 1)

Oleh Muhammad Maula Razak

Jamak bagi kita melihat repetisi aksi gerakan sosial dua tahun belakangan ini. Massa berkerumun sporadik, spanduk membentang di ujungnya, orang-orang mengangkat plakat aksi di belakang spanduk, orator di depan berteriak merayu pejabat terkait untuk bertemu. Tentu saja, ini semua berlatar institusi administratif berisi pengambil keputusan dalam rupa rektor, anggota legislatif, menteri, presiden, atau ketua ini-itu lainnya. Kenapa harus membujuk pejabat? Karena merekalah yang akan didesak untuk mengadvokasi kebijakan terkait. Meski kadang gagal, pola tersebut tetap bertahan dan mengemuka dalam upaya memajukan kebajikan publik.Serum.png

Kita nampaknya lupa bahwa hingga tahun 2014, sebuah kolektif kecil muncul dengan paradigma berbeda. Mereka menawarkan pertanyaan radikal ke aras pemikiran masing-masing, yakni kenapa negara, kapitalisme, atau struktur dominan lain harus mengendalikan hidup kita?  Mereka menawarkan pengambilalihan kontrol atas diri masing-masing dan karenanya, pejabat dalam rupa apapun tidak lagi relevan sebagai instrumen perbaikan dalam modus gerakan sosial. Mereka menawarkan aksi langsung sebagai wujud kendali diri dimana birokrasi pemerintahan tidak lagi diikutkan dalam skema tersebut. Kolektif tersebut bernama Kontinum.

***

Sayang, ide peminggiran hierarki dalam gerakan sosial nampak terlalu berlebihan bahkan bagi pegiat gerakan sosial itu sendiri. Seorang kanda (istilah yang saya gunakan untuk menyebut mantan senior kampus dengan rambut, baju, dan celana yang sama licinnya) pernah turut menikmati Kesepian Kita karya Pas Band. Selang setelahnya dia berceloteh tentang bagaimana dia baru tersadar kalau doktrin anarkis turut meluncur dalam tuturan liriknya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pas Band hanya berkeluh tentang upaya keluar dari keterasingan meski harus terpaksa memendam kepedihan. Citra banal sang kanda ini dalam merefleksi terma anarkis nampak menjadi masalah tersendiri. Hanya karena rambut bergaya Mohawk keseluruhan aktivitas seseorang dapat dilabeli kegiatan anarkis.

Dalam introduksinya tentang anarkis Alexander Berkman, seorang anarkis oposan partai Bolshevik di Soviet, telah mewaspadai pendangkalan dalam menalar anarkisme melalui negasinya atas empat hal: anarkisme bukan bom, anarkisme bukan perampokan, anarkisme bukan sebuah perang antara yang sedikit melawan yang banyak, dan anarkisme bukan berarti kembali ke barbarism. “Anarkisme adalah kebalikan dari itu,” tegas Berkman. Tapi, tulisan ini tidak akan lebih jauh mengoreksi pendangkalan terma anarkis oleh sekelumit aktivis sebagaimana beberapa ahli ilmu sosial telah melakukannya. Alih-alih melakukan hal tersebut, saya akan mengintroduksi ulang salah satu media informasi bercorak anti- otoritarian yang diterbitkan oleh kawan-kawan kolektif Kontinum bernama Serum: Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Otoritarianisme. Kita kemudian akan bersama-sama melihat kedalaman analisis dari kolektif tersebut dalam menelusuri kontradiksi-kontradiksi kapitalisme di Indonesia. Kita juga akan melihat jalan keluar yang disajikan oleh Serum atas kontradiksi tersebut.

Dalam setiap edisi Serum, selalu memberikan kejutan-kejutan baru, entah itu dari sampul kaya warna yang ditampilkan maupun dokumentasi gejolak sosial dari berbagai negara. Rentang apatista, vandalism gereja di Rusia oleh musisi punk bernama Pussy Riot, peluang sistem politik alternatif di Venezuela paska rezim Chavez, sabotase alat berat yang ingin menggusur warga oleh masyarakat Dayak, hingga tata cara menghilangkan efek perih gas air mata. Namun agar historisitas artikel-artikel yang termuat di Serum dapat dibaca dengan baik maka bahasan dalam tulisan ini didemarkasi ke dalam tiga tema pokok yang mana gerakan sosial di Makassar tidak asing untuk membicarakannya: (1) Akses ruang dalam kota, (2) eksploitasi buruh, dan (3) liberalisasi pendidikan.

***

Sepanjang tahun 2016, gerakan sosial di Makassar ramai dengan isu penolakan proyek reklamasi untuk mendirikan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Serum( edisi pertama, Desember 2010) sedari dini telah mengingatkan kepada kita mengenai apa saja risiko penghilangan akses warga kota atas laut dalam rentetan penimbunan laut yang dimulai dari reklamasi anjungan Losari. Reklamasi Losari dan CPI, sebagaimana pembangunan lain seperti proyek monorel bandara-barombong, masjid terapung, waterboom, pusat belanja Trans-Kalla, dan lainnya. Jelas Serum, menjadi artefak-artefak atas ide dasar menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dalihnya, konsep kota dunia yang memonumen dalam proyek-proyek besar tadi akan menambah pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja bagi warga kota.

Edisi kedua Serum, tegas mengafirmasi preposisi ini sebagai dalih, dan sebagaimana dalih maka makna denotasi dari preposisi tersebut malah merupakan negasinya. Bahwa Makassar kota dunia tidak diperuntukkan bagi warga kota. Artikel yang berjudul Menuju Kota Dunia? ini mendasari negasi tersebut melalui pertanyaan radikal: Apakah benar kita menginginkan kota dunia? Sebuah dunia dimana kita hanyalah bidak-bidak yang dikendalikan untuk menjaganya tetap berjalan?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Serum pertama-tama memperlihatkan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam mendirikan situs-situs kota dunia tersebut. CPI menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah, uang yang negara raup dari hasil kerja warga kota. Tahap awal proyek ini pada 2009 lalu menghabiskan hingga 23 miliar rupiah dan pada tahun 2010 pemerintah kembali menganggarkan 20,5 miliar guna kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Pada proyek lain, sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan tiga pelataran baru pantai Losari, jumlah anggaran yang dihabiskan juga tidak sedikit, yakni 39,75 miliar rupiah. Sementara untuk jembatan layang dan revitalisasi karebosi negara masing-masing menghabiskan 50 miliar dan 100 miliar rupiah. 1,2 triliun! Tentu jumlah yang tidak sedikit. Bayangkan !!! Sepuluh ribu gedung sekolah, 15.000 rumah layak huni, 30.000 puskesmas baru dapat didirikan melalui ketersediaan triliunan rupiah tadi. Rasanya terlalu mubazir untuk menghitung berapa anak-anak yang dapat lepas dari bayang hantu buta huruf atau berapa banyak pasien yang tidak harus mati karena buruknya fasilitas kesehatan di puskesmas.

Sayang, nalar negara tidak merespon kebutuhan dasar warganya. “Membuat orang kaya makin kaya dan elit makin berkuasa”.  Sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, ingar pembangunan ini justru menghasilkan proletarianisasi. Proses tersebut terjadi manakala pembangunan-pembangunan tadi merampas hak hidup sebagian masyarakat yang bernaung dan mencari penghidupan. Hal ini terpotret dengan jelas pada kehilangan pekerjaan nelayan dan pencari kerang akibat berdirinya CPI, merekapun terpaksa beralih profesi menjadi pekerja proyek tersebut. Sekali lagi, ini proletarianisasi! Skema penghilangan paksa alat produksi yang memaksa mereka beralih menjadi buruh. Skema yang dengan tegas menunjukkan posisi negara sebagai penyedia fasilitas bagi para kapitalis.

Skema proletarianisasi oleh negara dan kapitalis yang terekam oleh Serum tidak hanya terbatas pada satu titik lokasi seperti Makassar. Pada Serum #03, pengasingan suku Dayak Inang Semuyung di kecamatan Jagoi babang terhadap hutan adat mereka ikut terjadi. Hutan seluas 1.420 hektar sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat desa Semuying jaya. Sayangnya, pemerintah kemudian memberikan izin operasi pada perusahaan tambang PT. Ledo Lestari di lokasi seluas 20.000 hektar, dimana hutan adat Suku Dayak Inang turut tergarap. Sebagaimana yang dilakukan pada edisi sebelumnya, Serum #03  senantiasa mempertegas demarkasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemilik modal dan negara. Melalui pengertian ini maka perjuangan emansipatif yang dilancarkan dalam kerangka pertentangan kelas harus melupakan negara sebagai instrumen yang dapat membebaskan.

Ini pula yang membuat karya kolektif Kontinum menjadi berbeda. Selain karena ketajaman warna menonjol dalam setiap ilustrasi sampulnya, Serum sepertinya tidak pernah menyerukan perjuangan politik dengan memasukkan institusi pemerintah dalam opsi mencari solusi. Kontinum selalu menganjurkan aksi langsung warga sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Dayak Inang dengan menduduki dan menyegel kantor perusahaan, menyandera alat beratnya, hingga menutup tempat pembibitan dan menghentikan penebangan hutan. Cara Serum mengangkat pengetahuan-pengetahuan lapangan guna mengefektifkan modus aksi langsung warga turut menjadi titik mengesankan yang dapat kita petik ketika membacanya. Pada artikel berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Serum memperlihatkan pola kriminalisasi yang dilakukan oleh negara dan pemodal pada warga guna menghambat advokasi. Serum pada edisi #04 juga pernah memberikan tips-tips mengurangi efek gas air mata yang kerap melemahkan warga dalam aksi-aksi menghalau penggusuran.

Dengan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi kolektif Kontinum dalam wujud Serum sangat berguna bagi resistensi masyarakat melawan pemilik modal. Tidak hanya analisis mendalam, Serum juga terlibat aktif dalam aksi-aksi langsung warga dalam perjuangannya mempertahankan sumber penghidupan mereka.

%d blogger menyukai ini: