LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Riset & Analisis

Category Archives: Riset & Analisis

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

(lebih…)

Bara-baraya tetap berlawan

Oleh Mudzafar

74739.jpg

“Dunia tidak butuh kata-kata dan perayaan, tetapi dunia membutuhkan suatu tindakan”

Aliansi Bara-baraya bersatu melakukan aksi di depan pengadilan negeri kota Makassar, Selasa pagi (18/04/2017) pukul 10 : 15 WITA. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada warga Bara-baraya yang bersengketa dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin.

Hal ini merupakan dampak dari eksekusi lahan yang dilakukan pihak pangdam XIV Hasanuddin terhadap 78 kepala keluarga yang berada di dalam kompleks asrama Bara-baraya dengan cara yang tidak manusiawi ditambah dengan pihak pangdam XIV Hasanuddin mengeluarkan Surat peringatan I (SP1) hingga SP III kepada 28 kepala keluarga yang bermukim di luar asrama, sementara hingga saat ini belum ada putusan yang tetap.

Aksi ini merupakan aksi pra-kondisi yang dilakukan oleh Aliansi Bara-baraya Bersatu dengan maksud akan melakukan aksi perlawanan yang lebih besar jika dalam penyelesaian sengketa lewat jalur hukum, pihak pengadilan lebih berpihak kepada para mafia tanah dan tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan masyarakat Bara-baraya.

#savebarabaraya

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

BER(T)ANI KARENA BENAR !!!

Untitled-1.png

“Peluru, Gas air mata, dan Kekerasan bukan untuk Petani, Buruh, dan Rakyat”

“Salah satu fakta penyebab kemiskinan di dunia adalah terjadinya land grabbing (perampasan lahan). Istilah land grabbing pertamakali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food Agriculture Development (FAD), dan Internasional fund for agriculture development (IFAD) member perhatian serius terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia” _Indoprogress/28 Agustus 2014.

***

Selamat malam para pengguna jalan, selamat menikmati perjalanan anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ketika anda telah sampai pada tempat tujuan anda, coba bayangkan dan renungi bagaimana nasib anda ketika lahan untuk bertani sudah tidak ada lagi di negeri ini? Atau coba renungkan sejenak bagaimana nasib anak cucu anda ketika mereka tak lagi melihat indahnya rerumputan hijau (baca: sawah) yang menghidupkan seluruh warga Negara Indonesia sampai hari ini?, saya yakin para pembaca tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun melihat kecendrungan pembangunan yang senantiasa meniadakan lahan untuk bertani beberapa tahun terakhir ini, nampaknya APA YANG ANDA RENUNGI TADI AKAN MENJADI KENYATAAN….

Pembangunan di Indonesia kembali menelan korban, tak tanggung-tanggung kurang lebih ada sebelas Desa yang akan tergusur di Kecamatan Kertajati, Majalengka disebabkan oleh rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Salah satu Desa yang menjadi korban dari pembangunan BIJB ini ialah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang dalam desain pembangunan BIJB didesain sebagai area cadangan dari kawasan bandara.

Pada tanggal 16 November 2016, tepatnya pada pukul 22:00 WIB sejumlah aparat gabungan (Polisi, TNI, Satpol, dan DISHUB) mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan pengukuran tanah, pada awalnya terjadi negosiasi antara aparat dan warga setempat namun aparat tidak memberikan informasi yang jelas terkait kejelasan pegukuran ini (baca: sosialisasi dan negoisiasi tidak dilakukan sebelumnya oleh aparat pada masyarakat di Desa Sukamulya).

Dari hasil laporan warga yang berada di Desa Sukamulya, tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa dan pada tanggal 17 November 2016 kemarin aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut dan merusak sawah-sawah subur milik masyarakat setempat. Serangan aparat semakin berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak. Tak hanya sampai situ saja, pasukan juga telah merangsek ke pemukiman masyarakat yang menyebabkan ketakutan para warga Sukamulya, enam orang petani (tiga orang telah dibebaskan) ditangkap, duabelas orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak.

Tindakan represif dan intimidasi oleh aparat (Polisi, TNI, SATPOL, DISHUB) merupakan bentuk dari ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sukamulya.

***

Sampai hari ini, para warga masyarakat Desa Sukamulya masih mengobarkan api semangatnya untuk tinggal mempertahankan tanahnya sendiri dari tangan-tangan para investor dan penguasa.

Para pembaca yang budiman, mari kita sama-sama menjaga api semangat para pejuang di Desa Sukamulya, jangan biarkan mereka merasakan kesendirian dalam berjuang, sebab perjuangan akan selalu menemukan titik terangnya ketika KITA TETAP SELALU BERSOLIDARITAS…….

#SAVESUKAMULYA

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Indonesia rasa Amerika

oleh Melisa Anggraini

PicsArt_11-12-08.25.45.jpg

Masih terasa segar di ingatan perdebatan antara seorang narasumber dan peserta di suatu kegiatan bahwasanya pendidikan mendikotomikan ilmu itu (baca feminisme;barat) tidak dapat diimplementasikan di negara kita. Narasumber segera menyanggah untuk meluruskan, bahwa kebanyakan hal yang kita miliki baik itu ilmu (teori) dan sistem yang kita jalankan sekarang tidak lepas dari pengaruh barat.

“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.”

Yah, benar hal – hal yang kita pelajari sekarang ini adalah produk – produk barat, yang kita sesuaikan dengan keadaan negara kita. Hal lainnya lagi orang – orang yang begitu memuja – muja budaya populer western countries, salah satunya Amerika sebagai kiblat gaya hidup yang sekaligus juga konsumtif, seperti kata seorang turis asing berkebangsaan Perancis yang sempat berkunjung ke Makassar dua tahun lalu“I think you losing your culture cause we dont see anything of the past, you a bit of american way consuming.” (lebih…)

Membedah Serum Anti-kapitalisme (Bagian 1)

Oleh Muhammad Maula Razak

Jamak bagi kita melihat repetisi aksi gerakan sosial dua tahun belakangan ini. Massa berkerumun sporadik, spanduk membentang di ujungnya, orang-orang mengangkat plakat aksi di belakang spanduk, orator di depan berteriak merayu pejabat terkait untuk bertemu. Tentu saja, ini semua berlatar institusi administratif berisi pengambil keputusan dalam rupa rektor, anggota legislatif, menteri, presiden, atau ketua ini-itu lainnya. Kenapa harus membujuk pejabat? Karena merekalah yang akan didesak untuk mengadvokasi kebijakan terkait. Meski kadang gagal, pola tersebut tetap bertahan dan mengemuka dalam upaya memajukan kebajikan publik.Serum.png

Kita nampaknya lupa bahwa hingga tahun 2014, sebuah kolektif kecil muncul dengan paradigma berbeda. Mereka menawarkan pertanyaan radikal ke aras pemikiran masing-masing, yakni kenapa negara, kapitalisme, atau struktur dominan lain harus mengendalikan hidup kita?  Mereka menawarkan pengambilalihan kontrol atas diri masing-masing dan karenanya, pejabat dalam rupa apapun tidak lagi relevan sebagai instrumen perbaikan dalam modus gerakan sosial. Mereka menawarkan aksi langsung sebagai wujud kendali diri dimana birokrasi pemerintahan tidak lagi diikutkan dalam skema tersebut. Kolektif tersebut bernama Kontinum.

***

Sayang, ide peminggiran hierarki dalam gerakan sosial nampak terlalu berlebihan bahkan bagi pegiat gerakan sosial itu sendiri. Seorang kanda (istilah yang saya gunakan untuk menyebut mantan senior kampus dengan rambut, baju, dan celana yang sama licinnya) pernah turut menikmati Kesepian Kita karya Pas Band. Selang setelahnya dia berceloteh tentang bagaimana dia baru tersadar kalau doktrin anarkis turut meluncur dalam tuturan liriknya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pas Band hanya berkeluh tentang upaya keluar dari keterasingan meski harus terpaksa memendam kepedihan. Citra banal sang kanda ini dalam merefleksi terma anarkis nampak menjadi masalah tersendiri. Hanya karena rambut bergaya Mohawk keseluruhan aktivitas seseorang dapat dilabeli kegiatan anarkis.

Dalam introduksinya tentang anarkis Alexander Berkman, seorang anarkis oposan partai Bolshevik di Soviet, telah mewaspadai pendangkalan dalam menalar anarkisme melalui negasinya atas empat hal: anarkisme bukan bom, anarkisme bukan perampokan, anarkisme bukan sebuah perang antara yang sedikit melawan yang banyak, dan anarkisme bukan berarti kembali ke barbarism. “Anarkisme adalah kebalikan dari itu,” tegas Berkman. Tapi, tulisan ini tidak akan lebih jauh mengoreksi pendangkalan terma anarkis oleh sekelumit aktivis sebagaimana beberapa ahli ilmu sosial telah melakukannya. Alih-alih melakukan hal tersebut, saya akan mengintroduksi ulang salah satu media informasi bercorak anti- otoritarian yang diterbitkan oleh kawan-kawan kolektif Kontinum bernama Serum: Untuk Perjuangan Melawan Kapitalisme dan Otoritarianisme. Kita kemudian akan bersama-sama melihat kedalaman analisis dari kolektif tersebut dalam menelusuri kontradiksi-kontradiksi kapitalisme di Indonesia. Kita juga akan melihat jalan keluar yang disajikan oleh Serum atas kontradiksi tersebut.

Dalam setiap edisi Serum, selalu memberikan kejutan-kejutan baru, entah itu dari sampul kaya warna yang ditampilkan maupun dokumentasi gejolak sosial dari berbagai negara. Rentang apatista, vandalism gereja di Rusia oleh musisi punk bernama Pussy Riot, peluang sistem politik alternatif di Venezuela paska rezim Chavez, sabotase alat berat yang ingin menggusur warga oleh masyarakat Dayak, hingga tata cara menghilangkan efek perih gas air mata. Namun agar historisitas artikel-artikel yang termuat di Serum dapat dibaca dengan baik maka bahasan dalam tulisan ini didemarkasi ke dalam tiga tema pokok yang mana gerakan sosial di Makassar tidak asing untuk membicarakannya: (1) Akses ruang dalam kota, (2) eksploitasi buruh, dan (3) liberalisasi pendidikan.

***

Sepanjang tahun 2016, gerakan sosial di Makassar ramai dengan isu penolakan proyek reklamasi untuk mendirikan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Serum( edisi pertama, Desember 2010) sedari dini telah mengingatkan kepada kita mengenai apa saja risiko penghilangan akses warga kota atas laut dalam rentetan penimbunan laut yang dimulai dari reklamasi anjungan Losari. Reklamasi Losari dan CPI, sebagaimana pembangunan lain seperti proyek monorel bandara-barombong, masjid terapung, waterboom, pusat belanja Trans-Kalla, dan lainnya. Jelas Serum, menjadi artefak-artefak atas ide dasar menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Dalihnya, konsep kota dunia yang memonumen dalam proyek-proyek besar tadi akan menambah pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja bagi warga kota.

Edisi kedua Serum, tegas mengafirmasi preposisi ini sebagai dalih, dan sebagaimana dalih maka makna denotasi dari preposisi tersebut malah merupakan negasinya. Bahwa Makassar kota dunia tidak diperuntukkan bagi warga kota. Artikel yang berjudul Menuju Kota Dunia? ini mendasari negasi tersebut melalui pertanyaan radikal: Apakah benar kita menginginkan kota dunia? Sebuah dunia dimana kita hanyalah bidak-bidak yang dikendalikan untuk menjaganya tetap berjalan?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Serum pertama-tama memperlihatkan peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam mendirikan situs-situs kota dunia tersebut. CPI menelan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah, uang yang negara raup dari hasil kerja warga kota. Tahap awal proyek ini pada 2009 lalu menghabiskan hingga 23 miliar rupiah dan pada tahun 2010 pemerintah kembali menganggarkan 20,5 miliar guna kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Pada proyek lain, sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan tiga pelataran baru pantai Losari, jumlah anggaran yang dihabiskan juga tidak sedikit, yakni 39,75 miliar rupiah. Sementara untuk jembatan layang dan revitalisasi karebosi negara masing-masing menghabiskan 50 miliar dan 100 miliar rupiah. 1,2 triliun! Tentu jumlah yang tidak sedikit. Bayangkan !!! Sepuluh ribu gedung sekolah, 15.000 rumah layak huni, 30.000 puskesmas baru dapat didirikan melalui ketersediaan triliunan rupiah tadi. Rasanya terlalu mubazir untuk menghitung berapa anak-anak yang dapat lepas dari bayang hantu buta huruf atau berapa banyak pasien yang tidak harus mati karena buruknya fasilitas kesehatan di puskesmas.

Sayang, nalar negara tidak merespon kebutuhan dasar warganya. “Membuat orang kaya makin kaya dan elit makin berkuasa”.  Sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, ingar pembangunan ini justru menghasilkan proletarianisasi. Proses tersebut terjadi manakala pembangunan-pembangunan tadi merampas hak hidup sebagian masyarakat yang bernaung dan mencari penghidupan. Hal ini terpotret dengan jelas pada kehilangan pekerjaan nelayan dan pencari kerang akibat berdirinya CPI, merekapun terpaksa beralih profesi menjadi pekerja proyek tersebut. Sekali lagi, ini proletarianisasi! Skema penghilangan paksa alat produksi yang memaksa mereka beralih menjadi buruh. Skema yang dengan tegas menunjukkan posisi negara sebagai penyedia fasilitas bagi para kapitalis.

Skema proletarianisasi oleh negara dan kapitalis yang terekam oleh Serum tidak hanya terbatas pada satu titik lokasi seperti Makassar. Pada Serum #03, pengasingan suku Dayak Inang Semuyung di kecamatan Jagoi babang terhadap hutan adat mereka ikut terjadi. Hutan seluas 1.420 hektar sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat desa Semuying jaya. Sayangnya, pemerintah kemudian memberikan izin operasi pada perusahaan tambang PT. Ledo Lestari di lokasi seluas 20.000 hektar, dimana hutan adat Suku Dayak Inang turut tergarap. Sebagaimana yang dilakukan pada edisi sebelumnya, Serum #03  senantiasa mempertegas demarkasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemilik modal dan negara. Melalui pengertian ini maka perjuangan emansipatif yang dilancarkan dalam kerangka pertentangan kelas harus melupakan negara sebagai instrumen yang dapat membebaskan.

Ini pula yang membuat karya kolektif Kontinum menjadi berbeda. Selain karena ketajaman warna menonjol dalam setiap ilustrasi sampulnya, Serum sepertinya tidak pernah menyerukan perjuangan politik dengan memasukkan institusi pemerintah dalam opsi mencari solusi. Kontinum selalu menganjurkan aksi langsung warga sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Dayak Inang dengan menduduki dan menyegel kantor perusahaan, menyandera alat beratnya, hingga menutup tempat pembibitan dan menghentikan penebangan hutan. Cara Serum mengangkat pengetahuan-pengetahuan lapangan guna mengefektifkan modus aksi langsung warga turut menjadi titik mengesankan yang dapat kita petik ketika membacanya. Pada artikel berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Serum memperlihatkan pola kriminalisasi yang dilakukan oleh negara dan pemodal pada warga guna menghambat advokasi. Serum pada edisi #04 juga pernah memberikan tips-tips mengurangi efek gas air mata yang kerap melemahkan warga dalam aksi-aksi menghalau penggusuran.

Dengan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi kolektif Kontinum dalam wujud Serum sangat berguna bagi resistensi masyarakat melawan pemilik modal. Tidak hanya analisis mendalam, Serum juga terlibat aktif dalam aksi-aksi langsung warga dalam perjuangannya mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Promoting a Harmonized Society: The Case of Immigrants in Makassar

 

Oleh Rimalyga

“Be the change you want to see in the world.” – Mahatma Gandhi

On a quiet afternoon on the campus, I was involved in a short conversation with my two friends. “Have you ever seen the immigrants around here?” Asked a friend of mine. “Yes, often. Anyway, will they stay here for a long time? I feel a little bit uncomfortable with them. They might give us bad influence. “Another friend replied. Then I spontaneously replied, “How do you know that they will give us bad influence? You guys even never talk to them.” That was one example of the attitude that is showed when we do not know each other’s culture. Excessive worries will arise in various forms. I also wonder whether the skepticism arises because of the discomfort in interacting with people of different cultures or whether there are other concerns? The same thing happened among the immigrants in their interaction with local people. They do not have access to interact with the local people. They need more space to interact with us. Therefore, it is necessary to build a bridge that can facilitate the interaction between us.

Crisis and the prolonged conflict in the Middle East force many people in those countries to flee away. They intend to seek a better life outside their country. Getting asylum is the only way for them to get a job for the sake of a decent life . Australia is one of the country that grants asylum to the immigrants that came from the middle east. However, the Australian government requires high qualification of the asylum seekers. Very large immigration wave forces the Australian government to limit the number of immigrants that coming in. They must have special skills that will enable them to get a job. Most immigrants are forced to settle for temporary in neighboring countries of Australia such as Indonesia.

I live in Makassar which is one of the largest cities in eastern Indonesia. A rapid economic growth has created Makassar as one of the multicultural city. There are four ethnic groups living this city, among others Makassar, Bugis, Mandar and Toraja. People come from various places in Indonesia also live here. The arrival of immigrants from the Middle East brings new color in the social interactions and furthermore may create a superdiverse society.

Makassar have becoming one of the immigrants’ shelter since the last five years. Many of these immigrants came with their families. There are around 2000 immigrants spread across a number of locations in Makassar. Some of them have lived here for several years. Their arrival is slowly changing social conditions of local communities. For example, there is a sense of social discomfort among the local community with their presence. In effect then appears xenophobia and culture lag with this new situation.

Through my observations, the immigrants seemed to talk and interact only with fellow immigrants alone. I rarely see them interact with local people. For the locals, they look like strangers but settled here for a long time. Either they do not want to interact or local people think they are not part of the society. Although they have settled in this city for long time, the immigrants still feel alienated from the environment in which they live. Local people also seemed unconcerned with their presence.

The problem of immigrants here rarely discussed in the local community because of their presence is relatively new. Initiative from local people to interact with them is still lacking. Cultural differences and the negative stigma from local people about immigrants is the greatest obstacle of social interaction that should be built. This negative stigma arises mostly due to significant cultural differences between local people and immigrants.

In my opinion, it is necessary to create a space for dialogue between local people and immigrants. Concern on humanitarian grounds should be built in order to create harmony in social life. The immigrants need support in order not to feel alienated in the place where they live for the moment. As long as the asylum is not yet granted, the immigrants will still live with the locals in this city.

I hoped that this kind of space can facilitate the local citizens with immigrants, in order to create a dialogue, joint activities and learn about each other’s cultures without prejudice. I expect all relevant actors of the society to be active and be able to take part in achieving that goal. Government as supreme policy-making should provide contributions in the form of public access to immigrants, especially in the areas of education and health. NGOs can contribute and facilitate dialogue among communities. Through the dialogue among communities, local communities can take the role to build a global society. In one hand, there will be no more fears on the presence of immigrants in the community  and in the other hand immigrants will feel accepted as one part of the environment in which they are settled. Hence, during their stay in Indonesia, they can feel welcomed and interact with thelocals. They need an environment that will accept them as part of society so that a harmonious life can be created.

KEMERDEKAAN, KAMPUS DAN REPRODUKSI RELASI SOSIAL CAPITAL

 

Oleh CN MINO

Perayaan HUT RI yang ke-71 sempat diwarnai banyak polemik. Diantaranya salah seorang Paskibraka yang dikabarkan akan mengibarkan sang saka merah putih dicekal karena status kewarganegaraan bukan Indonesia. Meskipun pada akhirnya diberi kesempatan menjadi pasukan penurun bendera pada sore harinya. Polemik lain datang dari wakil presiden JK, yang sempat tertangkap kamera tidak melakukan formasi format saat lagu Indonesia berkumandang diiringi dengan proses pengibaran bendera merah putih.

Ada banyak polemik yang mengundang perdebatan pada masyarakat. Tetapi, sepanjang perayaan kemerdekaan hampir tidak ada perdebatan yang terjadi di kalangan akademik maupun dunia kampus yang menggugat kemerdekaan yang terjadi pada internal kampus. Apa karena keterbatasan penulis mengetahui narasi yang ada, atau mungkin karena minimnya tulisan yang menggugat kemerdekaan di lingkungan kampus? Entahlah, tetapi sejauh ini narasi yang menceritakan tentang potret kemerdekaan di kampus Pasca Orde Baru sangat minim kita jumpai.

Sementara, jika dilihat dari struktural. Kampus menjadi dasar dari terbentuknya formasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya kemerdekaan dalam dunia kampus juga menjadi perdebatan yang harus dimunculkan paling tidak dikalangan akademisi. Mengingat peran yang sangat strategis yang ada pada kampus sebagai institusi pendidikan.

Tulisan ini, berangkat dengan sebuah thesis bahwa kemerdekaan di lingkup kampus sejauh ini masih penuh dengan polemik. Indikasinya bisa dilihat dari data yang telah dirilis oleh SAFEnet yang menunjukkan setidaknya ada 50 peristiwa pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat di Indonesia sejak Januari 2015- Mei 2016, yang hampir secara keseluruhan berlangsung dalam lingkungan kampus.

Berangkat dari data ini, penulis ingin menelusuri penyebab mengapa kemerdekaan kampus masih menjadi polemik sementara kemerdekaan secara konstitusional telah sampai pada usia yang ke-71.

Faktor struktural menjadi faktor yang diindikasikan oleh penulis sebagai penyebab dari polemik kemerdekaan kampus. Faktor tersebut terbagi menjadi tiga point besar yaitu, kampus sebagai reproduksi relasi produksi di dalam formasi capital, kampus sebagai arena doktrinisasi dan kampus harus diposisikan sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai.

Tulisan ini dibuat berseri (3 seri), pada seri pertama penulis akan menjelaskan kampus sebagai reproduksi relasi sosial produksi di dalam formasi capital, seri kedua kampus sebagai arena doktrinisasi, dan seri ketiga kampus harus dilihat sebagai institusi yang tidak bebas dari nilai beserta implikasi dari seri 1, 2 dan 3.

Kampus dan Reproduksi Relasi Produksi di dalam Formasi Sosial Capital

Althuser, salah satu tokoh yang pernah mempopulerkan istilah reproduksi relasi produksi di dalam formasi sistem capital pada lingkungan kampus. Argumen Althuser tersebut terdapat pada salah satu karyanya yang terkenal yaitu tentang ideologi yang terbit oleh Jalasutra pada tahun 2004 setelah diterjemahkan oleh Olsy Vinoli Arnof.

Reproduksi relasi produksi adalah satu rangkaian proses yang terjadi pada relasi capital. Tujuannya membentuk formasi sosial pada sistem capital. Formasi sosial disini dijelaskan sebagai struktur ataupun pola pada masyarakat yang mencerminkan proses pembentukannya berdasarkan relasi terbentuknya pada lingkup kampus. Pola tersebut terbentuk melalui relasi sosial dalam lingkungan kampus, dengan menggunakan institusi sebagai intervensi bias dalam membentuk struktur sosial.

Formasi sosial sendiri sebagai salah satu upaya yang dilakukan capital untuk mereproduksi faktor-faktor produksinya menjadi lebih kompetitif. Althuser secara garis membesar menjelaskan bahwa proses evolusi capital hanya terjadi pada faktor-faktor produksi dan relasi produksi. Pada faktor produksi yang berevolusi hanyalah penggunaan mesin ataupun penambahan teknologi sementara perubahan tersebut berdampak pada perubahan relasi capital. Tepat disinilah letak analisis Althuser memposisikan kampus sebagai ruang untuk mereproduksi relasi produksi (Manusia) ke dalam formasi capital.

Prosesnya berlangsung secara sistematik. Dimana kampus tidak berdiri sendiri sebagai institusi negara yang tunggal, tetapi dalam praktik reproduksi relasi capital, kampus berdampingan dengan institusi lain. Hanya saja, menurut Althuser kampus menjadi satu-satunya institusi yang paling bias perannya tetapi paling massif dalam membentuk formasi sistem capital.

Hal tersebut di diilustrasikan oleh Althuser dengan memberikan contoh, bahwa kampus menjadi institusi yang memiliki pengikut yang jelas. Yang tidak hanya di isi oleh tenaga muda produktif tetapi juga oleh mereka yang intelektual. Melalui institusi kampus, manusia akan di reproduksi menjadi bagian dari relasi system capital. Misalnya, seorang mahasiswa yang akan dibentuk dalam kampus yang kemudian dipersiapkan untuk melayani capital secara global dengan mengisi pos-pos capital.

Selanjutnya, formasi tersebut terus bertransformasi seiring dengan transformasi capital yang berlangsung secara global. Reproduksi relasi capital akan ditentukan oleh evolusi yang terjadi pada capital. Ini dilakukan untuk memastikan system capital terus bereproduksi.

Selain itu, reproduksi relasi produksi secara sosial akan mengubah karakter individu dari kehidupan yang lebih sosial menjadi sangat individual. Perubahan ini seiring dengan logika rasionalitas yang mendorong masing-masing individu bersaing memperebutkan pos dari formasi capital yang telah ada. Implikasinya kehidupan di lingkungan kampus akan terlihat lebih eksklusif dan seolah terlepas dari kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa dijumpai dari praktik pendidikan yang sangat minim menjadikan kondisi materialis di sekitarnya sebagai isu kajian kritis, misalnya bagaimana konflik penyerobotan lahan menjadi kajian akademik yang diperdebatkan di ruang kuliah ataupun seorang pengajar ikut memancing mahasiswa untuk memperdebatkan isu terkait dengan penggusuran atau tentang kemiskinan yang melanda masyarakat di pinggiran kampus.

Kesimpulan.

Kemerdekaan di kampus menjadi sangat bias maknanya, salah satunya karena kampus sebagai sarana reproduksi relasi sosial produksi di dalam system capital. Pada kondisi ini, peran kampus tidak lebih dari sebuah institusi pabrik yang akan mencetak dan membentuk manusia menjadi bagian dari formasi capital (Althuser : 2004).

*Bersambung…….  

*Althuser, Louis. 2004. Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies. Jalasutra. Yogyakarta.

ZAKAT dan KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh : CN MINO

Ramadan telah berakhir, itu artinya semarak ibadah yang ikut melekat di dalamnya pun terhenti sesaat. Ada banyak ibadah yang turut hilang menyertai kepergian ramadan. Diantaranya ibadah puasa, salat tarawih serta zakat. Tetapi diantara deretan ibadah tersebut, ada satu yang sifatnya sangat sosial dan sangat disayangkan ketika harus terputus seperti putusnya rahmat di bulan ramadan. Ibadah itu ialah zakat.

Berbicara mengenai zakat, tahun ini pemerintah melalui lembaga amil zakat telah menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp 5 Triliun (Kemenag.co.id). Harapannya, zakat dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melansir dokumen pertanggung jawaban terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat. Dari laporannya di ketahui penerimaan zakat untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,947,383,165.39 dengan rincian penyaluran 55.990.121.023.00 sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu Rp. 98. 473.103.020,77 untuk penerimaan dengan total penyaluran Rp 26.600.542.781.00.

Tetapi, angka ini justru berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Indonesia. Data yang di luncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27.727,78 Ribu Jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 28.513,57 Ribu Jiwa. Dari data ini menunjukkan adanya indikasi yang saling bertentangan. Di satu sisi terjadi peningkatan terhadap penyerapan zakat, sementara di sisi yang lain jumlah kemiskinan juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Padahal semestinya tren kemiskinan menurun jika angka penyerapan zakat meningkat. Fenomena ini sekilas menggelitik, Lantas bagaimana sebenarnya kontribusi zakat terhadap angka kemiskinan di Indonesia?

Menurut penulis sejauh ini kontribusi zakat belum terlalu optimal untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena beberapa indikasi. Pertama berkaitan dengan faktor kesadaran masyarakat terhadap zakat. Faktor ini berimplikasi pada penyerapan zakat. Selaras dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan Baznas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dengan populasi muslim 80 % jika dioptimalkan bisa mencapai Rp 217 Triliun/Tahun. Tetapi saat ini yang mampu terserap hanya Rp 4 Miliar per tahun (Baznas.co.id). Kondisi ini selanjutnya berimplikasi pada tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, oleh karena sebagian muslim mengusai sumber ekonomi tetapi tidak tergerak untuk berzakat.

Faktor kedua adanya fragmentasi lembaga amil zakat. Pada tahun 2011 kementerian agama Republik Indonesia telah mencatat setidaknya ada 5.921 BAZ (Badan Amil Zakat)  & 378. 306 UPZ (Unit Penerimaan Zakat), kemudian menjadi 17.763 BAZ dan 1.171.233 untuk UPZ di Tahun 2013 (kementerian agama RI). Kondisi ini tumbuh subur pasca ditetapkannya regulasi No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang memperbolehkan perorangan, badan atau lembaga sebagai penerima dan penyalur zakat.  Fragmentasi ini kemudian berlanjut pada distribusi zakat pada masyarakat, dimana hampir masing-masing lembaga zakat memiliki masyarakat binaan. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan sangat spasial sementara kemiskinan yang ada tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi kemiskinan telah melanda di lintas wilayah.

Faktor ketiga, terkait dengan struktur penyaluran zakat. Dewasa ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada penyerahan zakat. Tetapi, publik menjadi fragmatis ketika yang di diskusikan soal target dan sasaran penerima zakat. Seolah dengan menyerahkan zakat ke lembaga tertentu, tanggung jawab telah selesai dan secara bersamaan melimpahkannya kepada lembaga tersebut. Sementara jika diamati, Esensi dari berzakat adalah distribusi zakat kepada Mustahik (orang yang pantas menerima zakat).

Akhirnya, berzakat hanya terhenti pada ritual menggugurkan kewajiban tanpa disertai dengan semangat solidaritas sosial untuk berbagi. Di saat bersamaan fragmentasi terhadap amil zakat memicu persaingan diantara lembaga amil zakat.  Kondisi ini kemudian memicu konflik dan Persaingan antara lembaga amil zakat untuk merebut simpatik para donatur zakat. Implikasinya, semangat zakat untuk berbagi dan menuntaskan kemiskinan berubah menjadi ajang promosi terhadap lembaga amil zakat, sehingga yang dikemas bukan lagi tentang kondisi kemiskinan yang sebenarnya tetapi lebih kepada pencapaian yang sifatnya normative.

%d blogger menyukai ini: