LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Menanti Keberpihakan Hukum di tengah Krisis Keadilan

Oleh Najib A.

1491848030840.jpg

Perjuangan dan perlawanan warga Bara-baraya terhadap Pangdam VII Wirabuana masih terus berlanjut dan bergulir bagaikan bola panas. Perampasan tanah yang ingin dilakukan pihak Pangdam tersebut dinilai warga sangatlah tidak manusiawi dan melumpuhkan sendi-sendi dari hak masyarakat untuk hidup. Pelbagai kejanggalan dalam kasus ini seperti warga di Bara-baraya memiliki surat Akta Jual Beli (AJB) yang sah secara hukum tapi malah di pandang sebelah mata oleh pihak TNI. Sebabnya, pihak TNI menganggap sertifikat atas nama H. Achmad Andi Umar sah dan bukti yang dimiliki warga seperti AJB dan Sertifikat Hak milik palsu. Selanjutnya, warga Bara-baraya mengajukan gugatan kepada kepala kantor pertanahan kota Makassar di PTUN terkait sertifikat No. 4 yang dikeluarkan oleh BPN tahun 2016 silam.
Sidang terkait kasus ini kembali bergulir Senin 10 April 2017 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Sidang yang rencananya dimulai pukul 10:00 WITA diundur sampai pukul 10:45 dengan alasan yang kurang jelas. Sedangkan warga selaku penggugat telah mendatangi dan memadati kantor PTUN sebelum pukul 10:00 WITA. Proses penyerahan kesimpulan yang berisi bukti-bukti dan kronologis dikumpulkan oleh kedua kuasa hukum baik dari yang tergugat dan penggugat. Majelis hakim menjelaskan akan mengaji kronologis dan bukti-bukti tersebut. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 nanti dengan agenda pembacaan putusan.

Kita kembali melihat bagaimana proses pencarian kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh warga Bara-baraya. Tanggal 27 nanti kita akan melihat apakah kebenaran dan keadilan berpihak mereka dari sipil yang seharusnya memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini ataukah mereka yang bersenjata, sok berkuasa dan selalu menganggap apa yang mereka katakan adalah kebenaran yang absolut bagai fatwa dari Tuhan.

Warga bara-baraya menolak permintaan kodam

LINE_1490357766365

Warga bara-baraya menolak menurunkan spanduk dan membuka blokade jalan (Sumber gambar: LPMH Unhas)

Konferensi pers Jumat, (24/03/2017).
Menyikapi pemberitaan media terkait pertemuan warga dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Kamis/23/3/2017). Warga mengklarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pihak Pangdam terkait penertiban spanduk dan membuka blokade di sekitar bara-baraya; Menurut warga yang bertemu dengan pangdam, tidak ada kesepakatan antara pihak warga dan TNI AD untuk membuka blokade dan menertibkan spanduk.

ALAS HAK
Dalam pertemuan dengan pihak Kodam, warga menunjukkan akta jual beli yang dibeli dari ahli waris Daniah Dg. Ngai, dan warga menjelaskan “maka dari itu rumah 28 KK di Bara-baraya bukan tanah okupasi Kodam VII Wirabuana”. Bahkan, di pertemuan kemarin, saat dimintai bukti kepemilikan tanah, TNI AD oleh warga, pihak Kodam tidak mau memperlihatkan Sertifikat Perjanjian Sewa-menyewa dengan ahli waris H. Ahmad Umar.

Selain itu, warga memberikan keterangan ke Pangdam terkait intimidasi yang sering dilakukan pihak TNI.
Berkaitan dengan keterangan Kodam menunda penertiban di Bara-baraya, warga meminta pihak Kodam VII Wirabuana untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

PROSES HUKUM MASIH BERJALAN, TNI AD “NGOTOT” MENGGUSUR WARGA

Oleh Muhammad Amri Murad

IMG_20170318_140153.jpg

”Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan; tak ada kemerdekaan tanpa kebajikan dan tiada kebajikan tanpa warga; dengan menumbuhkan kewargaan, engkau memiliki segala yang kau butuhkan; tanpa warga, engkau tak punya apa-apa selain para budak yang direndahkan harkatnya”

(Jean-Jacques Rousseau)

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menggusur warga kelurahan bara-baraya sesegera mungkin patut dipertanyakan. Pasalnya, tanah dan bangunan yang akan digusur tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan. Artinya, status kepemilikan tanah di kelurahan bara-baraya belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Maka tidak ada satupun pihak, bahkan TNI sekalipun yang berhak melakukan penggusuran di tanah sengketa tersebut.

Di lain pihak, Kepemilikan tanah oleh warga dibuktikan dengan Akta Jual Beli dan sertifikat hak milik. Namun, pihak TNI AD tetap bersikukuh tidak mengakui bukti tersebut. Padahal, bukti-bukti yang dikumpulkan dari Badan pertanahan Nasional Kota Makassar dan beberapa sumber lainnya menguatkan posisi warga sebagai pemilik yang sah.

Secara kronologis, setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua ( SP II ) tertanggal 6 Maret 2017, pihak Kodam melanjutkan ketidakpatuhannya pada proses hukum yang dijalani warga baraya dengan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga ( SP III ) pada tanggal 15 Maret 2017. Surat tersebut diterima warga pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 via kurir Kantor Pos Indonesia. Kejanggalan pun tersemat di agenda pengiriman SP II dan SP III ini, pihak Kodam tidak pernah mengantarkan surat tersebut secara langsung.

  (lebih…)

Pernyataan sikap Bara-Barayya Bersatu

IMG_20170316_121604

Pernyataan Sikap
Aliansi Bara-Baraya Bersatu
“Tanah Kita Terancam Tergusur, Mari Siapkan Perlawanan”
Perjuangan rakyat melawan kesewenangan penguasa seperti tidak habisnya. Terutama dalam upaya mempertahankan hak atas ruang hidup. Di Makassar, nyaris tidak terhitung rentetan perampasan ruang hidup yang terjadi dan melibatkan Negara serta mafia tanah ; Pandang Raya, Centre Point of Indonesia (CPI), Pedagang Kaki Lima UNM Parang tambung, Bulogading. Dan terbaru pasca sukses melakukan eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 Kepala Keluarga dalam wilayah Asrama Bara-Baraya, ancaman perampasan ruang hidup sedang menanti bagi 28 KK yang bermukim di luar wilayah Asrama Bara-Baraya.

Bahkan, untuk 28 KK yang bermukim di luar wilayah asrama TNI AD Bara-Baraya, oleh pihak eksekutor dalam hal ini TNI AD telah menerbitkan hingga surat peringatan kedua. Padahal sebelumnya, pihak warga dengan terang telah mendapatkan rekomendasi dari pihak DPRD Sulsel untuk diberikan kepada pihak TNI AD agar sementara waktu dapat menghentikan proses eksekusi lahan hingga terbit keputusan hukum yang sah mengenai status lahan yang sedang ditempati oleh warga.

Namun serupa dengan kondisi sebelumnya pada proses eksekusi lahan dalam asrama Bara-baraya yang sejatinya telah mendapatkan rekomendasi dari KOMNAS HAM agar lahan yang sedang disengketakan tidak ditertibkan sebelum terbit putusan pengadilan. Tapi oleh pihak TNI AD tanah yang dalamnya berumah 77 KK tetap diratakan dengan tanah meski proses peradilan sedang berjalan.

Hal tersebut yang sepertinya berulang dan dialami oleh 28 KK yang bermukim di luar asrama Bara-baraya. Pihak TNI secara terang-terangan menghiraukan bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh warga berupa akta jual beli tanah, dan mengambil keputusan semata-mata mengacu pada klaim bukti yang hingga hari ini belum pernah ditunjukkan sama sekali ke warga. Bahkan hingga terbitnya surat peringatan yang kedua, pihak TNI sama sekali belum menepati janji untuk mempertemukan antara pihak warga dengan ahli waris yang mengklaim tanah yang sedang ditempati oleh warga sebagai miliknya.

Sementara dalam proses pemberitahuan mengenai eksekusi lahan, hanya berdasarkan surat edaran dan surat peringatan yang diterbitkan oleh TNI AD sendiri. Bukan berdasarkan Surat Putusan resmi dari pihak pengadilan sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan tetap dalam aturan eksekusi lahan sengketa. Sehingga tindakan yang dilakukan TNI AD hingga hari ini, sungguh merupakan bentuk intimidasi kepada warga sipil yang mencederai hukum Negara dan institusinya sendiri.
Karena itu, kami dari Aliansi Bara-Baraya Bersatu Menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan yang berkongsi dengan elemen korporasi, agar menghentikan perampasan tanah rakyat.
2. Menolak segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI AD, baik secara fisik maupun non fisik.
3. Bongkar, tangkap, dan adili mafia tanah.
4. Kepada seluruh pihak terutama pihak TNI AD/PANGDAM/KASAD/ agar menghormati proses hukum yang akan ditempuh warga. Sebab ini Negara hukum, bukan Negara kekuasaan.
5. Kepada seluruh pihak pemerintahan yang berwenang, agar segera bertanggung jawab dan tidak mendiamkan persoalan yang sedang terjadi.

Rapat dengar pendapat: Bara-barayya Bersatu

Oleh LAW Unhas

IMG_4497.JPG

Rabu, 15 Maret 2017, sekitar pukul 13.30 WITA, warga Bara-Baraya mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sehari sebelumnya, warga telah disurati oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam duduk bersama pihak lain seperti Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam hal ini Kodam VII Wirabuana, Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), dan Pemerintah Kota Makassar terkait upaya penggusuran oleh TNI AD.

“Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya”

Sebelum RDP dimulai, warga memilih untuk berkumpul di Pelataran sambil menunggu pihak Kodam yang terlambat dari waktu yang telah dijadwalkan. Ada beberapa warga yang berdiri sambil berbincang dengan mahasiswa tapi ada seorang warga yang cukup menarik perhatian. Warga tersebut melontarkan banyak perkataan untuk beberapa pihak seperti TNI salah satunya yaitu “Pihak TNI yang seharusnya melindungi warga malah mereka yang ingin menyakiti warganya” tandasnya. Setelah sekitar tiga puluh menit warga menunggu, akhirnya pihak Kodam pun sampai di DPRD.

Tepat setelah pihak Kodam memasuki gedung, warga dan para peserta RDP pun turut memasuki gedung dan menaiki tangga menuju ruang sidang. Tak lama kemudian, ruang sidang sudah dipenuhi oleh peserta rapat bahkan ada banyak peserta yang tidak dapat tempat duduk. Setelah keadaan cukup kondusif untuk memulai, saat itu pula Pimpinan Sidang memulai jalannya sidang. Sidang, diawali dengan pertanyaan seorang warga “Mengapa kami digusur ?”. Setelah itu beliau melanjutkan dengan bercerita mengenai asal-usul kepemilikan tanah yang mereka tinggali sejak kecil.  “Tidak ada satu pun dari kami yang mau diusir dari tanah leluhur kami”  tuturnya dengan tegas.

Setelah warga menjelaskan mengenai kepemilikan tanahnya, pimpinan sidang pun mempersilakan pihak Kodam selaku pihak yang bersengketa dengan warga Bara-Baraya untuk memberikan keterangan. Pihak Kodam hanya diwakili oleh Asisten Logistik ( Aslog ) karena Panglima Kodam tidak berkesempatan untuk hadir. Aslog banyak menjelaskan mengenai alasan pihak Kodam ingin ‘mengambil’ tanah seluas 6.200 meter persegi yang di atas nya berdiri 28 rumah warga sipil . Ia mengatakan bahwa tanah yang warga Bara-Baraya tinggali saat ini merupakan tanah milik Kodam. Ia melanjutkan bahwa sebenarnya penggusuran yang nantinya akan terjadi itu merupakan tahap kedua setelah sebelumnya tahap pertama telah dilakukan di area Asrama TNI AD Baraya. Ia menekankan kepada pihak warga Bara-Baraya bahwa pihaknya memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang mereka tinggali saat ini dengan dasar bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan oleh badan yang berwenang.

Setelah pihak dari Kodam menjelaskan keterangannya, pimpinan Sidang memberikan kesempatan pada pihak BPN untuk berbicara mengenai tanah sengketa Bara-Baraya. Pihak BPN mengatakan bahwa objek sengketa yaitu sertifikat milik, nomor 4 atas nama Muhdining Dg. Matika dengan luas 32.040 m yang telah dikonversi sebanyak dua kali sejak jaman Belanda. “Sampai sekarang, sertifikat ini masih atas nama Muhdining Dg. Matika” jelasnya. “Dan ini (sertifikat) telah ada sejak tahun 65”. Pihak dari BPN tidak banyak berkomentar mengenai tanah sengketa dan hanya memberikan data mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, salah seorang warga menyampaikan beberapa data yang dapat dijamin keabsahannya. Ada beberapa hal yang ia sampaikan mengenai sengketa ini seperti banyaknya kejanggalan pada data yang dimiliki oleh pihak Kodam, salah satunya mengenai ahli waris. “Mengenai ahli waris berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak Kodam yang bernama Ahmad Andi Umar, bahwa kami tidak mengetahui sosoknya karena berdasarkan Pengadilan Agama tahun 1976, hanya ada tiga orang ahli waris dari Muhdining Dg. Matika dan tidak ada yang bernama Ahmad Andi Umar”.

Setelah cukup lama mendengarkan pendapat dari ketiga pihak tadi, beberapa dari anggota DPRD memberikan pandangannya mengenai sengketa ini. Salah seorang anggota DPRD bernama Hj. Andi Tenri Sose mengatakan bahwa agar kedua belah pihak menghargai proses persidangan yang tengah berlangsung utamanya pihak Kodam. Ia berpesan agar tidak adanya tindakan yang dapat memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan bersama. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan agar pihak TNI  menahan diri untuk tidak mengeluarkan surat eksekusi.

Setelah beberapa anggota DPRD memberikan pandangannya, Pimpinan sidang memberikan kesempatan pada pihak Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah mengatakan bahwa akan menyampaikan notulensi kepada Walikota.

Sebelum sidang ditutup, salah seorang warga baraya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa kita harus melihat masalah ini sebagai masalah kemanusiaan. “Jangan sampai hanya karena sebuah jabatan kita menjual harga diri dan hati nurani kita”.

Diskusi Buku Dan Refleksi: Identitas Gerakan Mahasiswa, Antara Mitos dan Historisitas

Hadiri, diskusi buku dan refleksi: Identitas gerakan mahasiswa antara mitos dan historisitas. Kali ini kami akan mendiskusikan buku berjudul “Playing Politics: Power, Memory, and Agency in the Making of the Indonesian Student Movement” yang ditulis oleh Yatum Sastramidjaja. Buku ini akan menjadi pintu masuk bagi refleksi gerakan mahasiswa hari ini. Diskusi akan diawali dengan refleksi dari peserta terkait apa yang mereka bayangkan atau imajinasikan tentang gerakan mahasiswa ke depannya. Lalu, narasumber pertama, Almunatsir, akan memaparkan kondisi kekikian tentang gerakan mahasiswa di Unhas. Eksplorasi lebih lanjut akan dipantik oleh Maula yang akan menjelaskan historistas gerakan mahasiswa berikut hasil refleksi yang ia tarik dari buku tersebut.

Diskusifix.jpg

 

 

LITSAR V : Belajar dari Realitas

poster litsar V.jpg

Siapkan dirimu !!!

LITSAR V
Pelatihan dasar Anggota Baru

“Belajar dari realitas”

Timeline :

1. Pengambilan formulir dan Interview
13-19 Februari 2017

2. Materi pra Litsar
23-24 Februari 2017

3. Live in at desa Lengkese, Gowa
27 Februari-4 Maret 2017

Formulir dapat diambil di sekretariat LAW Unhas, Gedung Lembaga penerbitan Unhas

Lingkar Advokasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau LAW Unhas merupakan organisasi independen yang didirikan dan dikelola oleh mahasiswa Unhas.  Organisasi ini concern pada upaya-upaya advokasi yang meliputi pelatihan, riset, dan pendampingan hukum. Organisasi ini terbuka untuk SEMUA mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Contact Person
0821 9038 8874 (Rewo)
0852 4156 5513 (Wiwin)
Line      : @hrz3103s
Facebook  : Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas
Instagram : lawunhas
Twitter   : law_unhas

 

Menagih Janji Yang Tak Kunjung Dipenuhi

Oleh Wiwiniarmy Andi Lolo

14857807281851

Aliansi Unhas Bersatu menyambut tahun akademik dengan memerahkan kembali rektorat Unhas. Tepat pada hari perdana perkuliahan semester genap 2016/2017, aliansi menggemakan aksi di tengah hujan yang mengguyur kampus merah. Massa yang berkumpul di gedung MKU sejak pukul 11.00 WITA tersebut bergerak menuju titik aksi dengan mengenakan almamater dan atribut aksi masing-masing. Sebelum mencapai rektorat, pimpinan aksi mengarahkan massa untuk berhenti sejenak di tempat terjadinya tindak kekerasan aksi 16 Januari 2017 (depan Bank BRI)  untuk memperingati tindak represif tersebut. Setelah mengheningkan cipta, massa kembali melanjutkan pergerakan menuju rektorat. Pada pukul 13.05 WITA massa aksi tiba di depan gedung rektorat dan berhadap-hadapan dengan 10 orang satpam dan seorang anggota TNI.

Hujan yang terus mengguyur bersambut dengan luapan orasi yang mulai digaungkan oleh para peserta aksi. Pukul 13.09 WITA, 3 orang perwakilan aksi memasuki gedung rektorat untuk mencari informasi mengenai keberadaan Rektor dan jajarannya. Sementara menanti kejelasan dari pihak birokrat, para perwakilan lembaga silih berganti menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang meliputi tiga poin berikut:

  1. Jaminan dari Rektor Unhas untuk tidak menaikkan biaya UKT
  2. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang terjadi di Unhas
  3. Mengecam tindak represif Unhas terhadap mahasiswa.

Setelah beberapa orator bersuara di hadapan massa aksi, Pimpinan Aksi menginformasikan bahwa Rektor tidak berada di tempat.  Meskipun demikian, massa aksi tetap memilih bertahan dan menunggu kejelasan terhadap tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan pada aksi tanggal 16 Januari 2017. Selanjutnya, massa menyanyikan lagu “Darah Juang” dan kembali melemparkan tuntutan terhadap tindak kekerasan dalam aksi sebelumnya. Pada pukul 13.27 WITA, massa bergerak mendekati pintu masuk rektorat karena tak juga diberi kejelasan namun dapat dikendalikan oleh Pimpinan Aksi. Perwakilan aliansi selanjutnya menemui Satpam yang berjaga dan kembali meminta kejelasan. Sesuai informasi yang disampaikan, massa menunggu Wakil Rektor III untuk menemui massa setelah acara pelantikan di FISIP. Orasi kembali menggema.

Tepat pukul 14.28 WITA, sosok yang dijanjikan pun tampil di depan massa aksi setelah membuat aliansi menunggu selama satu jam lebih. Kedatangan WR III langsung disambut dengan tuntutan yang terus disampaikan dan ketidakjelasan nota kesepahaman yang dilayangkan Aliansi Unhas Bersatu. WR III menanggapi dengan menyatakan bahwa Rektor sudah memastikan tidak ada kenaikan UKT hingga saat ini dan meminta data mengenai kenaikan kuota jalur JNS. Mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada aksi sebelumnya, WR III berdalih, “..tidak ada kasus yang ditangani dengan cepat karena membutuhkan proses”. WR III menuding pemberitaan-pemberitaan di media sosial mengenai tindak kekerasan tersebut terlalu berlebihan dan menyatakan bahwa melarang mahasiswa melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Unhas. Sebelum berlalu dari hadapan massa aksi, WR III menyatakan bahwa ia akan membuka ruang dialog pada hari Rabu bagi peserta aksi.

Aliansi Unhas Bersatu menutup aksi hari ini dengan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa yang dipimpin oleh Pimpinan Aksi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.41 WITA dengan sebuah janji dari WR III. Massa boleh saja membubarkan diri, namun tuntutan tidak akan diakhiri dengan bergantinya siang dan malam. Mari menanti, sembari terus mengawal janji. Saat janji tak terpenuhi, pastikan almamater selalu siap untuk memerahkan kampus kita! Panjang umur perjuangan!

Parade Satir; Perlawanan Simbolik atas Tindakan Represif.

2017-01-19-20-18-47Menindaklanjuti kekerasan aparat birokrasi kampus pada aksi tolak PTNBH (16/01/17), Aliansi Unhas Bersatu melaksanakan parade satir stop kekerasan dengan berkeliling ke beberapa fakultas di Unhas. Pukul 12:50 di bawah terik matahari, massa aksi mulai bergerak dari Gedung Ipteks menuju Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Setelah beberapa saat mempertunjukan poster aksi yang terkalungkan di leher para partisipan, massa aksi yang berjumlah sekira 50 orang, mulai bergerak  menuju area Saintek (Teknik, MIPA, Farmasi), titik aksi selanjutnya. Di perjalanan menuju fakultas teknik, salah seorang partisipan aksi melihat anggota satuan pengamanan kampus tak berseragam datang mengawasi dan mengikuti partisipan aksi. Partisipan aksi dengan poster bertuliskan “stop kekerasan” yang terkalungkan di lehernya tampak menarik perhatian mahasiswa dan pegawai yang berada di sana.

Pada saat yang sama, siang itu, Unhas menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi yang dihadiri 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang diadakan di Swiss Bell Inn Makassar. Selang beberapa waktu, sekitar 13:20, massa aksi beristirahat di sekitaran kantin fakultas pertanian dan kehutanan selama beberapa saat sebelum melanjutkan kembali perjalananan ke Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Gedung Pascasarjana. Meski kampus masih lengang, partisipan aksi tetap bersemangat menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, pukul 13:42 massa aksi tiba di area Medikal (Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi).

Lima menit kemudian, massa aksi berkeliling di sekitar kantin Gedung MKU. Kemudian dilanjutkan ke pelataran Fakultas Sospol lalu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Pukul 14:30 massa aksi tiba di gedung rektorat. Disana massa aksi berparade—satir—dengan berbaris dan membentuk formasi tertentu sembari memamerkan poster yang dikalungkan di leher para partisipan sebagai tanda protes kepada Ibu Rektor atas status baru Unhas sebagai PTNBH dan tindak kekerasan aparat keamanan dan birokrasi kampus di aksi senin, 16 Januari, kemarin.

Pukul 14:33 massa aksi tiba di tugu Unhas, di tugu yang berbentuk piramida tersebut massa aksi duduk mengelilingi tugu sembari tanpa lelah mengkampanyekan sikap menolak segala bentuk tindak kekerasan di kampus Unhas kepada pengguna jalan yang melintas. Bagi mereka, tindakan aparat keamanan kampus kepada mereka ibarat menikam rahim yang sedang mengandung anak-anak masa depan. Mahasiswa adalah pengemban amanah almamater. Namun, sungguh ironis mendengar kabar bahwa nyala merah almamater UNHAS justru ditempatkan di bawah sepatu laras satpam kampus.

Menjelang sore, partisipan aksi kemudian bergerak menuju Gedung Ipteks untuk melakukan konferensi pers bersama media. Dalam konfrensi pers yang berdurasi sekitar sepuluh menit, beberapa perwakilan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyampaikan pernyataan sikapnya; mengecam tindakan para birokrat kampus yang mengekang kebebasan menyampaikan aspirasi mahasiswa; mengecam tindakan para birokrat dan petugas keamanan kampus yang kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi Aliansi Unhas Bersatu; menuntut kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap Hak Mahasiswa; serta menuntut media cetak dan media elektronik yang memberitakan Aliansi Unhas Bersatu saat berunjuk rasa menolak kedatangan menteri KEMENRISTEK-DIKTI untuk merevisi pemberitaannya.

Karena diam bukan lagi emas, maka mari melawan tindak kekerasan aparat kampus.

 

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: