LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Tanda Tangan Petisi!! Mengecam Tindak Kekerasan Aparat Unhas Dalam Aksi Mahasiswa Unhas Bersatu Menolak PTNBH!!

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

 

Tanda Tangan di Link di bawah ini:

https://www.change.org/p/mengecam-tindak-kekerasan-aparat-unhas-dalam-aksi-mahasiswa-unhas-bersatu-menolak-ptnbh

 

Posisi

Terhitung sejak Senin, 16 Januari 2017, Unhas (Universitas Hasanuddin) resmi berubah status dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), yang diresmikan secara langsung oleh Menristekdikti (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Unhas diberikan mandat sebagai PTNBH karena telah dinilai mampu untuk mengelola administrasi akademik dan non-akademiknya, termasuk tata kelola keuangannya, secara mandiri. Dengan demikian Unhas tidak lagi memperoleh anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri) dari pemerintah sebanyak ketika masih berstatus BLU. Di sisi lain, Unhas juga memiliki kewenangan untuk menutup dan membuka program studi baru, dan memberhentikan ataupun mengangkat staf pengajar baru tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Menghadapi isu itu, kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi damai menolak perubahan status Unhas menjadi PTNBH. Aksi ini kami lakukan mengingat PTNBH memungkinkan berubahnya orientasi pendidikan ke arah komersialisasi. Pertama, komersialisasi ini berlangsung lewat hasil-hasil riset yang langsung dapat dijual ke industri sebagai pihak ketiga. Komersialisasi kedua bekerja lewat tarif sewa lahan Unhas yang diperuntukkan bagi unit-unit bisnis sehingga menggusur pedagang-pedagang bermodal kecil. Ketiga, komersialisasi juga terjadi lewat mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan mengutamakan penerimaan dari kelompok 4 dan 5 dalam sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke atas, untuk mengisi pos pembiayaan operasional pendidikan tinggi negeri.

Ketiga masalah ini disebabkan oleh satu hal pokok, yaitu berkurangnya subsidi negara kepada pendidikan tinggi, yang menandai pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara terhadap universitas negeri. Akhirnya, beban pembiayaan pendidikan tinggi diserahkan kepada masyarakat. Semakin tinggi daya beli dan kepemilikan modal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mengakses pendidikan tinggi negeri.

Kronologi

Atas beberapa pertimbangan di atas, sehubungan juga dengan kedatangan Menristekdikti, kami menilai perlunya aspirasi ini disampaikan secara langsung kepadanya. Namun, 100 M sebelum massa aksi yang berjumlah 150 orang menginjakkan kakinya di gedung rektorat Unhas sebagai lokasi pengesahan PTNBH, sekitar pukul 09.30 WITA, barikade aparat keamanan beserta Wakil Rektor III Unhas bidang Kemahasiswaan menghadang laju massa aksi untuk sampai ke rektorat. Wakil Rektor III menunjuk-nunjuk dan memberi ancaman berupa pencabutan beasiswa kepada mahasiswa penerima Bidikmisi yang tergabung dalam barisan aksi. Aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di samping Fakultas Farmasi lama, depan kantor BRI cabang Unhas. Tak lama berselang, Tentara dan Polisi turut meramaikan barisan keamanan.

Sekitar pukul 11:00 WITA, salah seorang massa aksi, sebut saja Edgar (disamarkan), berorasi dan berusaha mengarahkan massa untuk maju beberapa langkah dari lokasi aksi. Satuan keamanan kampus segera menghentikan langkah massa aksi, Satpam menjambak lalu mencekik Edgar di bagian leher, dan menyeretnya ke rektorat untuk diinterogasi oleh WR III. Edgar mengalami luka lebam di bagian leher akibat peristiwa itu.

Selama satu jam, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi politiknya. Sekitar pukul 12:30, massa aksi kembali berusaha maju untuk menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat, dihadapan Menristekdikti. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, massa aksi dihadang oleh Satpam kampus. Ibaratnya seorang pencuri, sedikitnya 5 orang massa aksi mengalami tindak kekerasan: dibanting, diseret, ditendang, diinjak-injak, dan ditampar.

Salah seorang diantara beberapa oknum satpam yang teridentifikasi turut memukuli dan menendang massa aksi tidak mengenakan pakaian seragam kesatuan aparat keamanan kampus (00:00-00:06, 00:11-00:15, 00:22-00:24). Bahkan salah satu staff dosen menendang salah seorang massa aksi yang telah terkapar tidak berdaya di tanah (00:00-00:04). Menurut kesaksian salah satu korban, beberapa orang staff pegawai yang pada waktu itu serentak mengenakan baju putih, turut membanting dan memukuli massa aksi (00:10-00:14). Sungguh sangat disayangkan, di universitas yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai Perguruan Tinggi “Berbadan Hukum”, mahasiswa diperlakukan layaknya binatang.

Sekitar pukul 13:00 situasi kembali normal setelah massa aksi dikebiri “di rumah sendiri”. Baru 30 menit setelahnya, WR III kembali datang dengan janji bahwa akan menyalurkan aspirasi massa aksi kepada Menteri. Sungguh amat disayangkan, aspirasi itu hendak disalurkan justru ketika Menristekdikti telah meninggalkan kampus Unhas. Jelang pukul 14:00 massa aksi bubar dan kembali melakukan evaluasi.

Tuntutan

Ini bukan pertama kalinya pihak keamanan kampus melakukan tindak kekerasan terhadap aksi damai mahasiswa Unhas. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif. Hal serupa juga pernah terjadi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin, Makassar, Satpam begitu luang mengebiri mahasiswanya.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan? Jika benar ini merupakan instruksi dari atasan, maka kami dengan tegas menuntut:

1. Rektor Unhas untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan pihak keamanan kampus terhadap mahasiswa Unhas dalam aksi tolak PTNBH, Senin, 16 Januari 2016.

2. Pihak Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyelidikan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi dan keamanan kampus.

3.Oknum satuan keamanan kampus yang terbukti melakukan tindak kekerasan untuk diberikan sanksi tegas, agar tidak mengulangi kesalahan serupa, dan meminta maaf kepada korban.

4. Jika peristiwa kekerasan ini terbukti merupakan instruksi dari jajaran pimpinan Unhas, kami menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

5. Rektor Unhas agar mengeluarkan jaminan keamanan dalam bentuk kebijakan untuk mengutarakan pendapat, sejauh penyampaian aspirasi yang kami lakukan dimaksudkan damai, tanpa provokasi dari oknum tertentu.

6. Penolakan atas perubahan status Unhas menuju PTNBH dengan alasan yang telah dikemukakan di muka.

7. Revisi Permen No: 39 Tahun 2016 tentang BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pasal 7 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1 poin b, karena dianggap  memberatkan pihak mahasiswa.

Tembusan:

Rektor Universitas Hasanuddin

Kapolda Sulawesi Selatan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Presiden Republik Indonesia

TTD, Aliansi Unhas Bersatu

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Rektor Universitas Hasanuddin
  • Menteri RISTEK DIKTI
  • Presiden Republik Indonesia
    Joko Widodo

Tindak Kekerasan Mewarnai Aksi Mahasiswa Tolak PTN-BH

 

Unhas kembali mencoreng nama baiknya sendiri. Gurat luka itu digores tepat di hari peresmian status Unhas sebagai PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum), Senin, 16 Januari 2017, yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pada awalnya, sekelompok mahasiswa Unhas yang melakukan aksi penolakan terkait perubahan status tersebut hendak menyampaikan aspirasinya di gedung rektorat. Namun, sekitar pukul 09.30 WITA, sekitar 100 M sebelum mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyentuhkan kakinya di Rektorat, mereka mesti dihadang oleh Wakil Rektor III beserta “aparatus represif” kampus alias Satpam.

pembantaian

Mahasiswa dari Aliansi Unhas Bersatu dikeroyok oleh Satpam (16/1)

“Kalian tidak menghargai usaha kami yang memikirkan kalian sehingga harus kekurangan tidur untuk membuat kalian jadi mahasiswa sukses”, umpat WR III yang giat mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan sukses itu, sembari melontarkan telunjuknya ke arah massa mahasiswa. Ia pun lanjut meninggalkan massa dan menyerahkannya kepada satpam. Tak ada dialog dengan stakeholder terkait, apalagi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung di hadapan Puang Menteri. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual, kini diperhadapkan dengan satpam sebagai penjaga keamanan.

Tak lama berselang, semangat penolakan PTNBH semakin berkobar. Massa aksi berusaha masuk ke ruang pelaksanaan peresmian PTNBH menemui menteri untuk menyampaikan secara langsung aspirasinya. Dari situ tindak kekerasan bermula. Lima orang mahasiswa yang berada di barisan terdepan massa aksi terkena pukulan, injakan, hingga dibanting dan diseret oleh Satpam kampus. Ini terjadi di negara demokrasi, di mana demonstrasi adalah hal yang wajar—bahkan dijamin oleh undang-undang, dan kampus yang baru saja memperoleh kedudukan tertinggi sebagai perguruan tinggi berbadan hukum.

Ini bukan kali pertama Unhas melakukan tindak kekerasan serupa. Tercatat pada tahun 2013, Satpam Unhas menyeret, menginjak hingga memukuli massa yang tergabung dalam AMUK (Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan) sampai berdarah. Aksi itu memperjuangkan pembebasan status skorsing 3 orang mahasiswa yang dinilai cacat administratif.

Beberapa satpam yang memukuli mahasiswa pada

IMG_0201.JPG

Massa aksi diseret dalam aksi menolak sanksi skorsing 3 orang mahasiswa Sastra

tahun 2013 itu bahkan masih “leluasa” untuk mengeroyok mahasiswa pada aksi penolakan PTNBH kali ini. Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak rektorat untuk menindaki kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kampus. Lalu, mungkinkah Satpam bergerak tanpa perintah atasan?

 

Massa aksi yang mengalami kekerasan ditengarai berasal dari fakultas Kehutanan, Sastra, MIPA, Pertanian dan Hukum. Penolakan massa aksi atas PTN-BH terkait dengan revisi Permen Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), jaminan agar tidak ada kenaikan UKT setelah Unhas berstatus PTN-BH. Selain itu, mendesak Rektor Unhas untuk memberikan jaminan kepada civitas akademika untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi yang lebih berorientasi pada profit daripada pencapaian cita-cita luhur pendidikan.

Pada pukul 13:30 WITA, setelah gagal menemui menteri dan mengalami tindak kekerasan, massa aksi memutuskan untuk mengakhiri aksi demonstrasinya dan kembali mengkonsolidasikan diri.

Hak Kami Untuk Tahu!!! [Laporan hasil audiensi dengan pihak UPT KKN Unhas]

Oleh Tim Riset Unhas Bersatu

Unha.png

 

1. Dana sejumlah Rp 606.000 adalah laporan anggaran dr UPT KKN namun menurut tim riset seperti “LPJ fiktif” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk rincian dana tersebut serupa dengan rincian dana tahun lalu, namun pihak UPT menampik dengan memberikan contoh rincian perbandingan harga baju dulu Rp 60.000 sekarang sudah lebih Rp 100.000.

2. Dana Rp 606.000 belum termasuk biaya hidup jadi kalau ditambahkan biaya hidup sebanyak Rp 250.000 maka total rincian sebanyam Rp 856.000. Apabila dikurangi dana pada point 1&2 (rincian anggaran pelaksanaan KKN Gel. 93) senilai Rp 211.000 maka diperoleh Rp 645.000 (kurang Rp. 5000 dari total yang dibayarkan sebesar Rp 650.000)

3. Dana angkatan KKN 93 akan dikembalikan biaya hidup sebesar Rp 250.000 namun belum ada jaminan terkait waktu pencairan.

4. Pihak UPT KKN berdalih tidak mungkin Korupsi karena uang yang disetor mahasiswa masuk melalui rekening rektor Unhas. Pihak UPT KKN hanya dapat mengambil uang tersebut apabila mereka memasukkan anggaran biaya yang dibutuhkan dan bukti pembayaran penggunaan anggaran.

5. Hal yg perlu dipertanyakan masalah biaya pembekalan yg menurut pedoman KKN dibayarkan oleh Universitas. Namun, UPT KKN mengaku mereka membayar sewa gedung tersebut. Padahal aset Universitas jika dipinjam atas dasar kegiatan akademik (termasuk KKN) tidak dipungut biaya sama sekali.

6. Menurut UPT KKN, Keterlambatan pengeluaran nilai disebabkan kurangnya personil dalam mengerjakan tugas tersebut.

Demikian laporan ini dibuat, mari bergerak bersama dalam menuntut pihak Universitas Hasanuddin lebih transparan dan akuntabel.

 

 

YUK DUKUNG YUSNIAR

oleh KOPIDEMO (Koalisi Peduli Demokrasi)

“Yusniar tidak salah, Jangan Bungkam suara Perempuan”

SAVE YUSNIAR.png

Alhamdulillah Akhirnya Selesai Jg Masalahnya. Anggota Dpr Tol*, pengacara Tol* Mau Na Bantu Orang Yg bersalah..Nyata2nya Tanahnya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk…” Inilah sepenggal kalimat dalam beranda facebook Yusniar yang membawanya masuk ke dalam jeruji.

Tersinggung dengan status no mention tersebut, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Jeneponto Sudirman Sijaya dari Fraksi Gerindra melaporkan Yusniar (pemilik akun facebook) ke Polrestabes Makassar dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang termuat dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Sangat mencengangkan, jika sekiranya oknum anggota DPR yang juga sebagai seorang pengacara ini merasa dirinya cerdas, maka dia tidak akan tersinggung sebab tidak ada nama dalam status tersebut. Siapa pula yang sepakat bahwa membantu orang yang bersalah adalah perbuatan yang benar??

Lagi-lagi UU ITE ini mencerminkan wataknya yang hendak membungkam Suara Rakyat, menutup kebebasan berekspresi setiap warga masyarakat.

Dalam hukum, reputasi dan nama baik seseorang patut dihormati, dan itu tidak salah. Namun, pada kenyataannya, ketentuan pencemaran nama baik, yang saat ini terdapat dalam KUHP ataupun UU ITE, lebih banyak digunakan oleh pejabat negara atau tokoh masyarakat dan bukan oleh masyarakat kebanyakan.

Jika dilihat dari budaya makassar kata tolo bukanlah kata yang mengandung unsur penghinaan, melainkan sebagai simbol budaya yang sudah sangat lazim di gunakan sebagai bahasa gaul dikalangan remaja dan anak-anak. Bisa di bayangkan jika kita mengajak teman untuk makan atau minum kopi sambil berkata “ayo pergi makan atau minum kopi tolo…” tiba-tiba sang teman melaporkan hal itu ke polisi. WASPADALAH… !!!

Hari ini Yusniar, besok bisa jadi Anda !!!

#SaveYusniar

#HapuskanPasalKaretUUITE

#JanganBungkamSuaraPerempuan

#MakassarDaruratDemokrasi

#WujudkanDemokrasiSejati

Ikuti perkembangan kasusnya dibawah ini

https://www.facebook.com/Kopidemo-193146571090239/?ref=br_rs

HUJAN RINDU AKAN TANAH

Oleh Kulle

Cx3UO0LVEAA5Y-i.jpg

Makassar-LAW Unhas, Selasa 22 Nopember 2016 Pukul 19.20 WITA. Hujan lebat tidak menghalangi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang saat ini tanahnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah yang dibantu oleh aparat kepolisian demi rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aksi solidaritas tersebut berlokasi di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya di area pintu satu tanpa mengganggu aktivitas jalan raya.

Cx3ZfSzUcAAeWtF.jpg

 

Aksi solidaritas tersebut mengecam tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang melakukan pengukuran paksa tanpa adanya kejelasan awal dari petani serta tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memukuli para petani secara membabi buta. Selain itu, Aparat juga menembakkan gas air mata ke arah petani yang sedang mempertahankan tanah milik mereka, serta merengsek masuk ke sawah-sawah sehingga merusak tanaman padi para petani Sukamulya demi mengawal pemerintah dalam pengukuran sawah tersebut. Tidak hanya itu, aparat kemudian menakut-nakuti warga di sekitar perkampungan dan menangkapi enam orang (tiga telah dibebaskan) petani serta tidak sedikit pula rumah-rumah rusak parah.

Coba bayangkan ketika tanah sebagai faktor produksi (sawah) digantikan dengan beton-beton dan bangunan tinggi, maka apakah masih ada sumber penghidupan (beras) untuk kita konsumsi?cx3ox_buoaaix8_

Sementara aksi sedang berlangsung, pada pukul 20.40 WITA, tiba-tiba aparat berseragam TNI berada disamping barisan massa aksi dengan gerak gerik mencurigakan dan menanyakan aksi solidaritas tersebut. Aparat tersebut kemudian pergi tanpa konfirmasi apapun mengenai alasan keberadaannya di lokasi aksi.

Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan melakukan doa bersama, memberikan dukungan kepada petani sukamulya yang sampai hari mempertahankan tanahnya dan menggantungkan hidup dari sawahnya yang akan diambil paksa oleh pemerintah demi sebuah pembangunan yang tidak akan menjawab kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah petani urban yang tergabung dalam Leppas Awesome Farmer

Surat Kecaman Terbuka : Solidaritas Oentoek Sukamulya

tanah oentoek rakyat.png

Dengan Hormat,

Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengajukan kecaman atas tindakan sewenang-wenang pemerintah berupa pengukuran dan penggusuran paksa terhadap warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 17 November 2016 atas nama pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Kertajati yang dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari 11 desa yang terkena dampak penggusuran, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas.

Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Warga desa yang masih bertahan di Sukamulya hingga saat ini sebanyak  1.478 KK dengan luas lahan yang dipertahankan lebih dari 500 hektar.

Kejadian pengukuran dan penggusuran paksa kemarin (17/11), merupakan upaya ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan BPN dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Satpol PP  secara sepihak kembali melakukan pengukuran paksa terhadap desa Sukamulya yang menjadi objek lahan bagi pembangunan BIJB.

Berdasarkan kejadian di lapangan, 6 (enam) orang ditangkap dan belasan warga mengalami luka-luka, bahkan 1 (satu) orang warga mengalami luka sobek di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kehadiran aparat keamanan yang massif dan represif memasuki persawahan hingga masuk ke kampung dan pemukiman, melakukan penyisiran mulai berlangsung dari sekitar pukul 12.00 sampai dengan 19.30 WIB. Proses penyisiran desa Sukamulya disertai tindakan penembakan gas air mata ke arah warga dan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga. Aksi represif aparat ini telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Hingga pada tanggal (18/11), warga terkonsentrasi di balai desa dan tidak berani pulang ke rumah masing-masing akibat patroli yang dilakukan kepolisian dan TNI serta ancaman penangkapan terhadap warga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami yang tergabung dalam (Solidaritas Oentoek Sukamulya) mengecam dan menuntut pihak pemerintah agar:

  1. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian dan membebaskan warga/petani yang masih ditahan.
  2. Mengevaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di lokasi Desa Sukamulya mengingat bisa dilakukan tanpa menggusur Desa Sukamulya jika dilakukan pada sisi lokasi yang lain.
  3. Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghentikan proses pengukuran dan penggusuran, serta usut tuntas proses pembebasan lahan yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, termasuk terhadap warga dari 10 desa terdampak lainnya, dengan memastikan wilayah relokasi bagi warga terdampak, baik laki-laki maupun perempuan.
  4. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2005 dan No. KM 5 Tahun 2007, serta menghentikan rencana pembangunan runway BIJB yang menggusur warga Desa Sukamulya.
  5. Memerintahkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk segera memproses secara hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek BIJB

Demikian surat Kecaman ini kami sampaikan agar kiranya dapat ditindaklanjuti segera dan sebagaimana mestinya

 

Makassar, 22 November 2016

sos.png

 

 

 

 

Solidaritas Oentoek Sukamulya

 

BER(T)ANI KARENA BENAR !!!

Untitled-1.png

“Peluru, Gas air mata, dan Kekerasan bukan untuk Petani, Buruh, dan Rakyat”

“Salah satu fakta penyebab kemiskinan di dunia adalah terjadinya land grabbing (perampasan lahan). Istilah land grabbing pertamakali dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga PBB seperti Food Agriculture Development (FAD), dan Internasional fund for agriculture development (IFAD) member perhatian serius terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia” _Indoprogress/28 Agustus 2014.

***

Selamat malam para pengguna jalan, selamat menikmati perjalanan anda dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ketika anda telah sampai pada tempat tujuan anda, coba bayangkan dan renungi bagaimana nasib anda ketika lahan untuk bertani sudah tidak ada lagi di negeri ini? Atau coba renungkan sejenak bagaimana nasib anak cucu anda ketika mereka tak lagi melihat indahnya rerumputan hijau (baca: sawah) yang menghidupkan seluruh warga Negara Indonesia sampai hari ini?, saya yakin para pembaca tak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun melihat kecendrungan pembangunan yang senantiasa meniadakan lahan untuk bertani beberapa tahun terakhir ini, nampaknya APA YANG ANDA RENUNGI TADI AKAN MENJADI KENYATAAN….

Pembangunan di Indonesia kembali menelan korban, tak tanggung-tanggung kurang lebih ada sebelas Desa yang akan tergusur di Kecamatan Kertajati, Majalengka disebabkan oleh rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Salah satu Desa yang menjadi korban dari pembangunan BIJB ini ialah Desa Sukamulya. Desa Sukamulya merupakan desa yang dalam desain pembangunan BIJB didesain sebagai area cadangan dari kawasan bandara.

Pada tanggal 16 November 2016, tepatnya pada pukul 22:00 WIB sejumlah aparat gabungan (Polisi, TNI, Satpol, dan DISHUB) mendatangi Desa Sukamulya untuk melakukan pengukuran tanah, pada awalnya terjadi negosiasi antara aparat dan warga setempat namun aparat tidak memberikan informasi yang jelas terkait kejelasan pegukuran ini (baca: sosialisasi dan negoisiasi tidak dilakukan sebelumnya oleh aparat pada masyarakat di Desa Sukamulya).

Dari hasil laporan warga yang berada di Desa Sukamulya, tercatat telah terjadi dua kali kericuhan akibat pemerintah hendak melakukan pengukuran paksa dan pada tanggal 17 November 2016 kemarin aparat merangsek masuk ke sawah-sawah dari berbagai sudut dan merusak sawah-sawah subur milik masyarakat setempat. Serangan aparat semakin berkembang menjadi tembakan-tembakan gas air mata yang dikerahkan untuk mengawal pengukuran paksa dan menangkapi warga yang menolak. Tak hanya sampai situ saja, pasukan juga telah merangsek ke pemukiman masyarakat yang menyebabkan ketakutan para warga Sukamulya, enam orang petani (tiga orang telah dibebaskan) ditangkap, duabelas orang luka-luka dan tidak sedikit rumah-rumah yang dirusak.

Tindakan represif dan intimidasi oleh aparat (Polisi, TNI, SATPOL, DISHUB) merupakan bentuk dari ketidakmampuan serta kegagalan pemerintah setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sukamulya.

***

Sampai hari ini, para warga masyarakat Desa Sukamulya masih mengobarkan api semangatnya untuk tinggal mempertahankan tanahnya sendiri dari tangan-tangan para investor dan penguasa.

Para pembaca yang budiman, mari kita sama-sama menjaga api semangat para pejuang di Desa Sukamulya, jangan biarkan mereka merasakan kesendirian dalam berjuang, sebab perjuangan akan selalu menemukan titik terangnya ketika KITA TETAP SELALU BERSOLIDARITAS…….

#SAVESUKAMULYA

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Mini Coaching “Menulis reportase advokasi”

Oleh Nurfadilla

PicsArt_11-11-08.40.58.jpg

(Makassar-LAW Unhas) Jumat, 11 November 2016,  Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas (LAW Unhas) mengadakan sebuah mini coaching “Menulis Reportase Advokasi” yang difasilitasi oleh Fikri Ashri. Kelas ini berlangsung di sekretariat LAW Unhas dengan tujuan melatih anggota dalam menuliskan reportase advokasi. Menurut fasilitator, menulis memiliki peran penting dan substantif  dalam sebuah gerakan advokasi.

Dalam menulis sebuah gagasan pada berita, harus memperhatikan hal yang penting dan menarik dari gagasan tersebut.

(lebih…)

Identitas Budaya dalam Bingkai NKRI

DISKUSI.png

Undangan Diskusi

“Identitas Budaya dalam Bingkai NKRI”

1. Pendahuluan
Dalam rangkaian mengapresiasi dan mengkritisi persoalan kebangsaan dewasa ini, dianggap penting adanya rembug pemikiran, yang diiniasi oleh para intelektual, budayawan, rohaniawan, aktivis pro-demokrasi, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Peristiwa 411 di Jakarta telah menarik perhatian dan keprihatinan berbagai pihak di seluruh nusantara. Momen tersebut mengungkap satu sisi gelap dari proses demokratisasi politik yang tak kunjung paripurna di Republik ini yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Hal itu pun jadi momentum bagi para Republikan untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dalamm bingkai kebhinnekaan. (lebih…)

Arsip

Follow us on Twitter

Benang Merah Edisi#3

PUTAW Edisi II

%d blogger menyukai ini: