LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Berita Advokasi » Straight News

Category Archives: Straight News

Parade Satir; Perlawanan Simbolik atas Tindakan Represif.

2017-01-19-20-18-47Menindaklanjuti kekerasan aparat birokrasi kampus pada aksi tolak PTNBH (16/01/17), Aliansi Unhas Bersatu melaksanakan parade satir stop kekerasan dengan berkeliling ke beberapa fakultas di Unhas. Pukul 12:50 di bawah terik matahari, massa aksi mulai bergerak dari Gedung Ipteks menuju Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Setelah beberapa saat mempertunjukan poster aksi yang terkalungkan di leher para partisipan, massa aksi yang berjumlah sekira 50 orang, mulai bergerak  menuju area Saintek (Teknik, MIPA, Farmasi), titik aksi selanjutnya. Di perjalanan menuju fakultas teknik, salah seorang partisipan aksi melihat anggota satuan pengamanan kampus tak berseragam datang mengawasi dan mengikuti partisipan aksi. Partisipan aksi dengan poster bertuliskan “stop kekerasan” yang terkalungkan di lehernya tampak menarik perhatian mahasiswa dan pegawai yang berada di sana.

Pada saat yang sama, siang itu, Unhas menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi yang dihadiri 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang diadakan di Swiss Bell Inn Makassar. Selang beberapa waktu, sekitar 13:20, massa aksi beristirahat di sekitaran kantin fakultas pertanian dan kehutanan selama beberapa saat sebelum melanjutkan kembali perjalananan ke Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Gedung Pascasarjana. Meski kampus masih lengang, partisipan aksi tetap bersemangat menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, pukul 13:42 massa aksi tiba di area Medikal (Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi).

Lima menit kemudian, massa aksi berkeliling di sekitar kantin Gedung MKU. Kemudian dilanjutkan ke pelataran Fakultas Sospol lalu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Pukul 14:30 massa aksi tiba di gedung rektorat. Disana massa aksi berparade—satir—dengan berbaris dan membentuk formasi tertentu sembari memamerkan poster yang dikalungkan di leher para partisipan sebagai tanda protes kepada Ibu Rektor atas status baru Unhas sebagai PTNBH dan tindak kekerasan aparat keamanan dan birokrasi kampus di aksi senin, 16 Januari, kemarin.

Pukul 14:33 massa aksi tiba di tugu Unhas, di tugu yang berbentuk piramida tersebut massa aksi duduk mengelilingi tugu sembari tanpa lelah mengkampanyekan sikap menolak segala bentuk tindak kekerasan di kampus Unhas kepada pengguna jalan yang melintas. Bagi mereka, tindakan aparat keamanan kampus kepada mereka ibarat menikam rahim yang sedang mengandung anak-anak masa depan. Mahasiswa adalah pengemban amanah almamater. Namun, sungguh ironis mendengar kabar bahwa nyala merah almamater UNHAS justru ditempatkan di bawah sepatu laras satpam kampus.

Menjelang sore, partisipan aksi kemudian bergerak menuju Gedung Ipteks untuk melakukan konferensi pers bersama media. Dalam konfrensi pers yang berdurasi sekitar sepuluh menit, beberapa perwakilan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu menyampaikan pernyataan sikapnya; mengecam tindakan para birokrat kampus yang mengekang kebebasan menyampaikan aspirasi mahasiswa; mengecam tindakan para birokrat dan petugas keamanan kampus yang kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi Aliansi Unhas Bersatu; menuntut kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap Hak Mahasiswa; serta menuntut media cetak dan media elektronik yang memberitakan Aliansi Unhas Bersatu saat berunjuk rasa menolak kedatangan menteri KEMENRISTEK-DIKTI untuk merevisi pemberitaannya.

Karena diam bukan lagi emas, maka mari melawan tindak kekerasan aparat kampus.

 

HUJAN RINDU AKAN TANAH

Oleh Kulle

Cx3UO0LVEAA5Y-i.jpg

Makassar-LAW Unhas, Selasa 22 Nopember 2016 Pukul 19.20 WITA. Hujan lebat tidak menghalangi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang saat ini tanahnya diambil alih secara paksa oleh pemerintah yang dibantu oleh aparat kepolisian demi rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Aksi solidaritas tersebut berlokasi di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya di area pintu satu tanpa mengganggu aktivitas jalan raya.

Cx3ZfSzUcAAeWtF.jpg

 

Aksi solidaritas tersebut mengecam tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang melakukan pengukuran paksa tanpa adanya kejelasan awal dari petani serta tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memukuli para petani secara membabi buta. Selain itu, Aparat juga menembakkan gas air mata ke arah petani yang sedang mempertahankan tanah milik mereka, serta merengsek masuk ke sawah-sawah sehingga merusak tanaman padi para petani Sukamulya demi mengawal pemerintah dalam pengukuran sawah tersebut. Tidak hanya itu, aparat kemudian menakut-nakuti warga di sekitar perkampungan dan menangkapi enam orang (tiga telah dibebaskan) petani serta tidak sedikit pula rumah-rumah rusak parah.

Coba bayangkan ketika tanah sebagai faktor produksi (sawah) digantikan dengan beton-beton dan bangunan tinggi, maka apakah masih ada sumber penghidupan (beras) untuk kita konsumsi?cx3ox_buoaaix8_

Sementara aksi sedang berlangsung, pada pukul 20.40 WITA, tiba-tiba aparat berseragam TNI berada disamping barisan massa aksi dengan gerak gerik mencurigakan dan menanyakan aksi solidaritas tersebut. Aparat tersebut kemudian pergi tanpa konfirmasi apapun mengenai alasan keberadaannya di lokasi aksi.

Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan melakukan doa bersama, memberikan dukungan kepada petani sukamulya yang sampai hari mempertahankan tanahnya dan menggantungkan hidup dari sawahnya yang akan diambil paksa oleh pemerintah demi sebuah pembangunan yang tidak akan menjawab kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah petani urban yang tergabung dalam Leppas Awesome Farmer

MAKASSAR TIDAK LAGI MILIK KOTA DAENG.

Oleh: Muhammad Rusydi.

Selasa 10 Mei 2016. Suasana ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kali ini agak berbeda. Kursi-kursi pengunjung sidang hampir terisi penuh oleh mahasiswa, wartawan, pengacara, dan warga kecamatan Mariso. Mereka turut memantau proses persidangan sengketa Reklamasi Pantai Losari. Sidang kali ini dimulai sejak pukul 10:33 Wita dengan agenda pemeriksaan saksi fakta oleh majelis hakim. (lebih…)

Reklamasi Dan Kontestasi Ekonomi Politik Terhadap Ruang

Oleh: CN MINO
Anggota LAW UNHAS

Kurang lebih setahun terakhir persoalan reklamasi kembali menjadi isu ditengah masyarakat. Berbagai spekulasi dilontarkan pemerintah terkait dengan reklamasi. Mulai dari penciptaan ruang hijau baru, pembukaan destinasi wisata serta alibi yang paling familiar adalah pembukaan lapangan kerja baru yang efek dominonya akan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Tetapi disatu sisi perlawanan akan reklamasi justru datang dari masyarakat pesisir yang terbangun menjadi aliansi menolak reklamasi seperti yang ada di Jakarta, Bali dan Makassar.

Bagaimana menjelaskan fenomena reklamasi, apa motif dibalik reklamasi serta bagaimana implikasi reklamasi di waktu yang akan datang? Tulisan ini akan mendiskusikan secara singkat persoalan reklamasi dengan menggunakan kerangka teori oleh Lefebvre dan perdebatan persepsi melihat reklamasi sebagai kontestasi ruang oleh Gregorius. (lebih…)

Sekali lagi Soal Jam Malam, Transparansi Dan Pungli

Selasa,19 Januari 2016, BEM FMIPA Unhas melakukan aksi demonstrasi di Universitas Hasanuddin. Titik kumpul massa aksi dilakukan di koridor KM FMIPA Unhas pada pukul 09.00 WITA. Kemudian pada pukul 10.00 WITA massa aksi dengan jumlah lebih dari 100 orang bergeser untuk melakukan demonstrasi di depan gedung rektorat Unhas. Aksi mahasiswa MIPA ini dilatar belakangi beberapa kasus yang meresahkan mahasiswa Unhas secara umum dan khususnya mahasiswa MIPA. Tuntutan massa aksi antara lain, penghapusan larangan aktifitas malam di kampus, pengaktifan wifi di malam hari, permintaan transparasi UKT, dan Penghentian Pungli yang dilakukan pihak birokrasi kampus.

Dalam salah satu orasinya, seorang wanita mahasiswa baru angkatan 2015 mengungkapkan. Bahwa hari ini, di kampus yang megah seperti Universitas Hasanuddin, keadilan sudah tidak ada lagi. Pelarangan aktifitas malam dengan dalih penghematan anggaran pengeluaran listrik dilakukan tapi penggunaan anggaran yang tidak terlalu penting seperti pembelian mobil dinas kerap kali dilakukan oleh pihak birokrasi. Tentu saja ini menjadi tanda Tanya besar. Mengapa kampus sebagai sarana penyelenggara kegiatan akademik, sangat membatasi kreatifitas mahasiswa dalam belajar dan berproses di kampus pada malam hari.

Sekitar pukul 10.30 WITA, Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan menemui massa aksi. Beliau kemudian mendengarkan tuntutan massa aksi. Selanjutnya, Pak cido (sapaan akrabnya) menjawab tuntutan massa aksi. Mulai dari pelarangan aktifitas malam, beliau mengatakan bahwa “Tidak ada larP_20160119_101409.jpgangan pengosongan secretariat Lembaga kemahasiswaan, yang ada ialah penghentian aktifitas malam pada pukul 22.00-06.00 karena dianggap waktu tersebut adalah waktu untuk mahasiswa tidur”. Kemudian massa aksi mulai meneriaki beliau bahwa waktu tersebut seharusnya bukan untuk tidur tapi untuk berdiskusi, belajar dan berproses karena aktifitas akademik yang padat pada siang hari. Kemudian beliau menawarkan “Kalau mau berdiskusi nanti kami siapkan dua kamar di RAMSIS”, sontak mahasiswa berteriak dan menolak tawaran tersebut. Tuntutan ini kemudian tidak mengalami kesepakatan antar pihak mahasiswa sebagai penuntut dan WR III sebagai pemangku kebijakan.

Tuntutan lainnya yakni pengaktifan wifi pada malam hari berujung kepada keputusan “ kalau ada kegiatan, kami akan mengaktifkannya selama ada permohonan izin dari mahasiswa”. Namun sekali lagi, massa aksi tetap tidak puas karena hal tersebut masih sangat membatasi mahasiswa dalam mengakses berbagai pengetahuan yang bisa didapatkan di Internet.

Terkait masalah pungutan liar bidik misi yang dilakukan pihak Unhas, sebanyak 29 orang mahasiswa bidik misi angkatan 2012 yang diminta mengembalikan uang dengan jumlah yang sesuai dengan yang pernah mereka terima (bahkan ada yang mencapai 30 jutaan). Mahasiswa menuntut agar segera menghentikan kasus tersebut, karena mahasiswa menganggap kesalahan tersebut bersumber dari tim verifikasi pihak Universitas Hasanuddin yang kemudian mengambinghitamkan mahasiswa. Tuntutan ini direspon oleh pak cido seperti respon di aksi sebelumnya bahwa mereka tetap akan memproses masalah ini dan kalau masih ada yang keberatan silahkan menempuh jalur hukum, dsb. Selain itu mahasiswa menuntu pengaktifan kembali pembayaran spp 29 mahasiswa Karena mereka tidak mampu membayar diakibatkan pemblokiran akun pembayaran mahasiswa sebagai salah satu bentuk intervensi pihak kemahasiswaan agar mahasiswa mau membayar uang pengganti bidik misi mereka. Dari tuntutan ini, pak cido meminta waktu 2-3 jam untuk mengaktifkan akun pembayaran spp mahasiswa bersangkutan.

Transparansi UKT yang tak kunjung tiba, membuat mahasiswa menyuarakan kembali di demonstrasi kali ini. Permintaan data secara administratif dengan cara membuat permohonan ke pihak rektorat tak pernah direspon. Selaku WR III, pak cido mengatakan tidak mempunyai wewenang untuk membahas masalah tersebut.

Massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WITA dan beberapa perwakilan massa aksi melakukan dialog dengan WR III beserta stafnya di ruangan beliau. Dalam dialog tersebut, disepakati akun pembayaran 29 mahasiswa bidik misi akan diaktifkan apabila telah menandatangani form permohonan bantuan ke rektor Unhas. Namun, ternyata form tersebut tidak disediakan oleh pihak rektorat dan mahasiswa diminta untuk membuatnya sendiri. Namun pihak mahasiswa masih mempelajari tawaran tersebut.

Pihak mahasiswa juga menuntut mengenai SK Rektor terkait cara pemindah golongan UKT. Kemudian pak esan lamban mengarahkan ke pak yohanes di bagian anggaran. Namun ternyata, SK Rektor tersebut belum ada. Menurut pak yohanes selaku kabag anggaran masyarakat, belum ada mekanisme yang jelas mengenai cara pemindahan golongan dari rektor Unhas. Yang ada hanya penempatan golongan UKT. Beliau juga mengatakan, pihak Unhas belum pernah sama sekali duduk bersama membicarakan perihal pemindahaan golongan UKT. Padahal UKT sudah dilaksanakan mulai tahun 2013.

Menghapus Korupsi dan Keharusan Berjuang

_MG_2423

Aksi Hari Anti Korupsi di fly over tanggal 9 desember 2015 (dok. fajar)

Reportase singkat aksi Hari Anti Korupsi

               Rabu, 09 Desember 2015, Beberapa lembaga di Makassar membuat suatu aliansi yang di beri nama Aliansi Pejuang Anti Kosupsi. Lembaga- lembaga tersebut yaitu GARDA TIPIKOR, KPMIBM, LAW UNHAS, PERMAHI, FORMAHAN, IM3I, dan KEMA FH-UH. Aliansi ini bertujuan untuk membuat aksi damai di Fly Over demi memperingati hari Anti Korupsi sekaligus mempropagandakan kepada masyarakat Makassar bahwa ada musuh terbesar di negeri Kita ini, yaitu korupsi.

                Massa aksi berkumpul di titik awal yang telah disepakati yaitu di Pertamina depan pintu satu Unhas untuk briefing dan berdoa sebelum berangkat ke titik aksi yaitu Fly over. Pada pukul 13.00 WITA , Aliansi mulai berangkat dengan truk sebagai pemimpin konvoi dan di ikuti oleh peserta aksi dengan menggunakan motor yang dikawal juga oleh aparat kepolisian. Pada saat konvoi berjalan, perwakilan tiap lembaga membawakan orasi mereka soal korupsi dan mempropagandakan soal isu-isu korupsi di Indonesia.

                Salah satu orator dari Aliansi Pejuang Anti Korupsi menegaskan bahwa “ Selama korupsi masih ada, kita harus tetap berjuang melawannya karena kita adalah wakil suara dari seluruh rakyat di Indonesia yang tertindas akibat para koruptor”. Peryataan tersebut pasti sangat menggelitik di telinga masyarakat Makassar yang pada saat itu melewati konvoi, karena pasti mereka bertanya-tanya soal siapa yang sebenarnya menjadi wakil rakyat, atau apakah makna dari ‘wakil rakyat’ yang selama ini tindakan para petinggi negeri ini yang tidak merakyat dan malah meresahkan rakyat.

                (lebih…)

MAHASISWA UNHAS MENOLAK PEMBERLAKUAN JAM MALAM

Gema teriakan mahasiswa kembali terdengar di kampus Universitas Hasanuddin. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung rektorat Unhas pada selasa (8/12) siang dengan jumlah massa aksi lebih dari 200 orang. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap razia pengosongan sekretariat Lembaga Kemahasiswaan (LEMA) yang dilakukan oleh pihak rektorat pada malam sebelumnya.1449576577361.jpg

Pada tengah malam sebelumnya, wakil rek
tor 3 bidang kemahasiswaan beserta staf dan puluhan polisi serta TNI melakukan razia jam malam di seluruh sekretariat LEMA di Unhas. Dalam penyisiran tersebut, pihak rektorat memaksa para mahasiswa yang berada di sekretariat LEMA untuk segera mengosongkan sekretariatnya.

Razia jam malam yang melibatkan aparatus non-kampus membuat mahasiswa geram dan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan. Aksi demonstrasi tersebut dimulai selepas dzuhur dengan berkumpul di depan gedung perpustakaan unhas. Massa aksi yang terkumpul kemudian bergerak ke depan gedung rektorat. Orasi politik terus menerus diteriakkan secara bergantian. Massa aksi sempat memaksa masuk karena pihak rektorat tidak kunjung menemui mereka.

Akhirnya setelah menunggu selama lebih dari setengah jam wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan keluar menemui massa aksi. Dalam keterangannya WR  III Unhas mengatakan bahwa razia malam dilakukan terkait dengan aturan kampus yang melarang mahasiswa beraktivitas di dalam kampus pada pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Selain itu, razia ini juga dikaitkan dengan keributan yang sempat terjadi ant1449576590583.jpgarmahasiswa pada malam sebelumnya. Menurutnya aktivitas malam hari dikampus punya potensi untuk memicu keributan.

Terkait dengan masuknya aparat Polisi dan TNI dalam razia, WR III mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah keinginan pihak unhas. Keterlibatan polisi dan TNI merupakan buntut dari pelanggaran yang terjadi akibat keributan antarmahasiswa sebelumnya. Sehingga keterlibatan mereka adalah untuk menjaga ketertiban dan aset negara yang ada di kampus unhas.

Keterangan WR III tersebut justru kembali mengundang banyak pertanyaan dan sanggahan. Jika keributan yang terjadi sebelumnya hanya dalam lingkup dua fakultas saja maka tindakan pengosongan semua sekretariat LEMA merupakan bentuk overgeneralisasi. Selan itu, kegiatan malam yang dianggap punya potensi memicu keributan juga tidak berdasar. Sejauh ini kegiatan malam hari di sekretariat LEMA dijalankan untuk keperluan memajukan LEMA yang ada. Adapun keributan yang terjadi tidak ada hubungannya dengan aktivitas LEMA di malam hari.

Selain itu, keterlibatan polisi dan TNI tetap saja tidak diterima oleh massa aksi. Jika memang dikatakan bahwa kehadiran mereka karena peristiwa yang terjadi sebelumnya maka apa kepentingan mereka untuk terlibat dalam penyisiran yang dilakukan oleh pihak rektorat. Tidah hanya itu, pihak birokrasi kampus juga tidak mempertimbangkan aspek psikologis mahasiswa jika penyisiran yang dilakukan melibatkan polisi dan TNI.

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh WR III pimpinan aksi membacakan surat pernyataan sikap Aliansi Unhas Bersatu. Dalam surat pernyataan tersebut Aliansi Unhas Bersatu menolak razia jam malam yang dilakukan karena beberapa hal yaitu, tidak adanya komunikasi secara resmi sebelumnya, keterlibatan polisi dan TNI, ancaman represif secara akademis, dan perintah pengosongan sekretariat LEMA.

Aksi demonstrasi ini diakhiri dengan pegucapan sumpah mahasiswa dan pembacaan doa. Massa aksi pun membubarkan diri pada pukul setengah 4 sore.

Bulogading; Memperkuat Kembali Barisan Perlawanan Menolak Perampasan Tanah

CUTxPuBVAAAeZWQ

Tiga bulan telah berlalu sejak percobaan pertama eksekusi lahan di Jl. Bulogading oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dibatalkan. Masih teringat jelas dalam ingatan kita bagaimana upaya warga mempertahankan tanah leluhurnya. Upaya litigasi berupa gugatan balik, hingga aksi langsung damai maupun kisruh telah tuntas dilaksanakan. Namun, hasil memuaskan tak pula datang menghampiri. Agustus lalu, tepatnya pada tanggal 12, Warga Bulogading juga sempat melakukan aksi pendudukan untuk mempertegas tuntutan mereka Warga Bulogading melakukan aksi blokade penuh jalan Somba Opu untuk mempertegas tuntutannya kepada Walikota. Usaha, sudah selesai dilakukan oleh warga Bulogading.

Kemarin, tertanggal 21 November 2015, warga Bulogading, yang berhimpun dalam FORWA Bulogading dan mahasiswa yang bersolidaritas, kembali melakukan aksi di Jl. Somba Opu. Aksi ini dilakukan terkait dengan keluarnya surat perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terbit pada taggal 18 November 2015. Surat tersebut berisi keputusan eksekusi lahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015. Surat keputusan ini masih terbilang rancu, karena proses litigasi yang sedang berjalan masih belum tuntas diproses oleh Pengadilan Negeri.

Di bawah terik matahari Makassar, aksi dimulai pada pukul 11.58 WITA. Aksi berlangsung damai. Massa aksi yang terdiri dari warga bulogading, mahasiswa dan anak kecil tampak bersemangat melantunkan yel-yel dan menyuarakan orasi politiknya. Ajakan dan dukungan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jl. Somba Opu juga tak luput disampaikan.

Selain ajakan dan dukungan, para orator juga menegaskan bentuk kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengeluarkan surat eksekusi. Keluarnya surat eksekusi di tengah proses hukum yang tengah berlangsung memperlihatkan ketidak berpihakan Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Selain itu, warga juga menegaskan bahwa, mereka sampai kapanpun tidak akan menyerah untuk mempertahankan haknya atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Tanah yang merupakan tempat tinggal dan telah menjadi ruang memori sejak dulu kala merupakan warisan leluhur yang tidak dapat diganti dengan nominal.

“Bulogading yang berada di tengah-tengah pusat perekonomian kota Makassar merupakan lokasi strategis” kata seorang warga pada orasinya. Sehingga wajar saja, jika rumah warga dengan mudah digusur tanpa memperdulikan proses hukum yang adil bagi warga Bulogading, lanjutnya. Di tengah aksi yang berlangsung, beberapa personil polisi datang dan berjaga-jaga di sekitar area aksi. Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 11.58 WITA akhirnya selesai pukul 13.35 WITA dan para massa aksi kembali ke posko FORWA Bulogading.

“Di hadapan penguasa, apa lagi yan gkita punya, kawan, selain persatuan!”

Panjang Umur Perjuangan Warga Bulogading!

“Kampus yang salah, kok Kita yang dihukum?” Sebuah Reportase Singkat

IMG_20151008_134232Kamis, 8 Oktober 2015, kurang lebih 100 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam aliansi Unhas Bersatu melakukan Aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin. Massa aksi menuntut Universitas Hasanuddin bertanggung jawab penuh dalam kasus Bidik Misi yang mengakibatkan sebanyak 29 Mahasiswa harus mengembalikan uang beasiswa Bidik Misinya.

Sekitar pukul 13:00 massa aksi mulai berdatangan di area MKU sebagai titik kumpul. Massa aksi membekali diri dengan topeng kardus yang bertuliskan bermacam uneg-uneg kekecewaan terhadap kampus. Tak lupa juga spanduk besar berisi tuntutan aksi. Dengan diawali sumpah mahasiswa, massa aksi mulai bergerak menuju gedung rektorat. Hingga membuat teras depan rektorat dipenuhi oleh massa aksi. Tampak pengamanan dari satpam juga telah siap di pintu masuk rektorat. Aksi ini juga bertepatan dengan adanya rapat Senat Universitas Hasanuddin di gedung yang sama. Orasi demi orasi dilakukan oleh perwakilan lembaga mahasiswa namun belum ada perwakilan rektorat yang turun menemui massa aksi. Salah satu korban yang harus mengembalikan uang beasiswa Bidik Misinya juga turut menyampaikan orasi. “Semester ini saya tidak bisa kuliah, portal akademik saya dikunci. Belum ada kejelasan dari pihak rektorat sampai sekarang ini”, ujarnya, yang membuat spirit massa aksi kian bersemangat. Faktanya, hal ini merupakan kesalahan pihak rektorat dalam proses penjaringan Bidik Misi. Minimnya transparansi serta ketiadaan Surat Keputusan resmi dalam pemanggilan korban dalam dialog dengan pihak rektorat, makin memperjelas ketidakjelasan kasus tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) terhadap sejumlah mahasiswa bidik misi Unhas yang datanya bermasalah. Padahal, kasus ini telah selesai secara hukum atau secara pertanggungjawaban di kejaksaan setelah Unhas membayar kerugiaan negara sebesar Rp 600 juta.
Namun, Unhas tetap meminta kepada 29 mahasiswa tersebut untuk menggantikan uang bidik misi yang pernah mereka terima. Jumlah uang yang harus dikembalikan berkisar Rp 5 juta – Rp 32 juta/mahasiswa. Bahkan uang yang diminta oleh pihak rektorat disetor kepada rekening biro kemahasiswaan, bukan rekening resmi Rektor, sebagaimana pembayaran resmi yang dilakukan Unhas.

Ketegangan antara mahasiswa dan bagian pengamanan kampus sempat terjadi dikarenakan tidak adanya kejelasan siapa perwakilan rektorat yang akan menemui mahasiswa. Baru pada pukul 15:14 Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan turun menemui massa aksi. Wakil Rektor 3 menjanjikan akan membuat pertemuan antara pihak Unhas, BPKP, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi, aliansi Unhas bersatu dan ke 29 korban bidik misi pada hari Jumat bertempat di gedung rapat B.

Sebelum Wakil Rektor 3 meninggalkan lokasi, perwakilan aliansi menekankan tanggung jawab penuh Universitas Hasanuddin atas kasus ini dan mendudukkan 29 mahasiswa tersebut sebagai korban. Akhirnya massa aksi membubarkan diri dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak jika pertemuan hari Jumat nanti tidak menghasilkan apa-apa. “Kampus yang salah, kok, kita yang dihukum?” Kata seorang massa aksi.

IPK DAN HAL-HAL YANG BELUM SELESAI SAMPAI DISITU

DSC08159DSC08134

Propaganda ialah salah satu alat menyebarkan wacana untuk menggerakkan manusia agar dapat “berbuat sesuatu”. Caranya pun bermacam-macam. Ada yang melalui media mainstream seperti televisi, koran dan radio, bisa pula lewat media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram ataupun menggunakan selebaran.
Tak sedikit juga yang melakukan propaganda dengan melakukan semacam panggung bebas ekspresi. IPK atau Instalasi Perlawanan Kreatif merupakan propaganda dengan model seperti itu, yang dilakukan di lapangan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) universitas Hasanuddin (Unhas).
Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, yakni sejak tanggal 10-11 September 2015, terlaksana atas kerjasama beberapa lembaga kemahasiswaan dalam lingkup Unhas. IPK kali ini dirangkaikan dengan penggaalangan donasi untuk warga Bulogading yang tengah menghadapi ancaman penggusuran oleh seorang konglomerat.
Lebih dari itu, IPK turut pula diramaikan oleh berbagai komunitas makanan dan lapak buku. Makanan atau buku yang Anda beli dalam acara tersebut, sudah termasuk dengan tambahan donasi. Alunan musik, puisi dan monolog menambah suasana petang hingga malam menjadi kian menarik.
Di sudut Timur laut panggung, hadirin yang datang disuguhkan oleh photo-booth yang didirikan untuk tujuan propaganda. Orang-orang yang datang diminta juga untuk meng-upload foto mereka dengan hastag #Kamimenolakdigusur.
Selain agar menarik orang untuk datang dan berdonasi ke acara IPK ini, kami harap dengan media sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang datang, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda bahwa sedang terjadi kasus sengketa yang akan mengancam warga Bulogading tergusur dari tanah miliknya.
Tapi belum selesai sampai disitu, karena kerja wacana mestinya harus bisa mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu untuk kasus-kasus yang mengancam hak-hak umat manusia seperti di Bulogading.
Dalam IPK kali ini, beragam data tentang kasus penggusuran dipamerkan dalam beberapa bentuk display. Ada kronologi kasus penggusuran di Pandang Raya, data dari kasus reklamasi yang terjadi di pesisir Makassar, khususnya Buloa, ada pula tentang kasus penggusuran Workshop Unhas yang hampir digusur pada tahun 2012 lalu.
Adapun hasil donasi yang berhasil dikumpulkan dari IPK tahun ini adalah sebesar Rp. 3.113.000. Sebanyak Rp. 1.536.000 diperoleh dari bazaar makanan, sementara sisanya didapatkan dari hasil garage sale, bazaar buku, dan sumbangan dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA), masing-masing sebanyak Rp. 472.000, Rp. 105.000 dan Rp. 1.000.000. Kami berterimakasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam menyukseskan acara ini.

DSC08293 DSC08296 DSC08357

%d blogger menyukai ini: