LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Esai

Category Archives: Esai

Ideologisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

oleh Azwar Radhif

tulisan azwar

            Lahirnya suatu negara merupakan suatu konsensus atas masyarakatnya dalam menciptakan integritas dan komitmen kebersesamaan, demikian halnya negara kita tercinta ini. Dalam menggagas sistem ketatanegaraan dibutuhkan konsep dasar ketatanegaraan dan sistem pemerintahan guna mengatur masyarakatnya dalam rangka menciptakan equilibrium (keseimbangan), disinilah lahirnya ideologi.

         Demikian halnya kritik Althusser, bahwa bukan hanya ekonomilah yang menunjang suprastruktur, bahwa determinisme ekonomi Marx yang sangat materialis cenderung menafikan hal yang berbau metafisik, termasuk ideologi. Ideologi menjadi alat hegemoni suatu kelas terhadap kelas lainnya, hegemoni kelas tersebut kemudian menciptakan dominasi suatu kelas. Hegemoni ini senantiasa bersifat doktrin guna mengkonstruksi pola fikir dan perilaku kelas tertentu, dalam hal ini kelas penguasa dan masyarakatnya.

Segala regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang didasarkan pada ideologi negara tersebut senantiasa bersifat menekan terhadap warganya. Penekanan regulasi ini kemudian memaksa warga negaranya bertindak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Fatalnya, segala kebijakan ini cenderung dijadikan alat guna mempertahankan status quo kelas penguasa sehingga terkadang cenderung merugikan masyarakat.

Rentang Historikal: menilik pertarungan ideologi dari era kolonialisme hingga reformasi

Dapat kita lihat bagaimana kondisi masyarakat di era kolonialisme pra kemerdekaan, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung terkesan sepihak dan hanya menguntungkan golongannya.

(lebih…)

Iklan

Tentang Posisi dan Gerak Langkah Organisasi

 

Ada yang menarik untuk ditarik ke ranah diskusi serius manakala tema tentang Quo vadis (hendak kemana) biduk organisasi digerakkan. Pendiskusian seperti ini tentunya bukan hanya menimpa sebuah organisasi atau komunitas, bahkan sepasang muda mudi yang baru jadian pun sudah pasti membicarakan hal ini. Apalagi pasangan yang baru saja mengucap sumpah setia di depan penghulu – dengan catatan kalau kedua bentuk pasangan ini visioner tentunya. Ibarat ikatan janji sebuah pasangan, baik pasangan muda mudi yang baru saja merasakan dunia ini ‘seolah’ hanya miliknya atau sepasang dua mempelai yang baru berikrar untuk sesimpuh setia, untaian langkah organisasi pun tak jauh dari itu. Jika ingin bertahan dan mewujudkan cita bersama yang telah diikrarkan, maka mengetahui posisi dan peluang gerak ke depan adalah niscaya adanya. Karena tak mungkin berjalan bersama tanpa tahu kita siapa dan sedang berada dimana sekarang. Apa yang akan saya lalui jika visi hendak saya wujudkan, serta yang jauh lebih penting adalah bagaimana mewujudkannya. Susunan taxonomi bertanya tersebut masih dapat dirunut sesuai kompleksitas dan ketahanan didihan kepala yang kita punyai untuk berpikir lebih lama lagi.

 

Di ranah pemikiran politik kontemporer, kita misalnya bisa mendapati ide Antonio Gramsci soal bagaimana sebuah kelompok – yang juga dianalogikan pada pasangan anak muda di atas – hendak menjalani gerak langkahnya. Gramsci menyebut dua tahapan untuk sebuah gerakan sosial – oleh Gramsci berbasis kelas di Italia pada waktu itu – untuk menjadi hitungan dalam mengambil tindakan bergerak. Pertama yang disebut sebagai gerak posisi dan yang kedua adalah gerak terbuka. Keduanya memiliki syarat – syarat dan hitungan material tersendiri kapan dan bagaimana pola pertama dan kedua harus ditempuh. Pengetahuan tentang apa syarat material dan bagaimana serta kapan kedua pola ini dijalankan adalah ilmu dan skill tersendiri yang mesti dimiliki oleh sepasang kekasih dan aktivis-aktivis organisasi tentunya. Itupun jika hendak menuai bahagia dan kemenangan di hari depan yang selalu dibayangkan akan indah pada waktunya – bagi yang istiqomah tapi.

Rona memang tak pernah ingkar untuk mengindah, – kata seorang pujangga – tapi ruang menghayati seringkali membuat sang ‘subjek’ seringkali harus melewatkan keindahan yang dipancarkan sang rona. Hanya karena syarat – syarat yang meski seringkali sudah ditahu, namun tak mampu digapai. Disitu kesedihan kadang tak mampu dihindari dan di posisi seperti itulah seharusnya seorang muda apalagi seorang aktivis menentukan pola geraknya- apakah mengambil gerak posisi ataukah gerak terbuka.

Rezim penghalang mengindahi sang rona harus dihadapi dengan rumusan jurus yang mumpuni. Tentunya dengan segala kekuatan yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi harus diketahui secara detail dan pasti. Karena jika tidak, kecerobohan akan menuai kegagalan dan sudah pasti bahagia bersama sang rona dan kemenangan akan tertunda lagi – dan semoga tidak frustasi atau merayakan kekalahan dengan teriakan ‘panjang umur perjuangan’. Mengutip pesan Bung Karno “Tetaplah Bersemangat Elang Rajawali, Karena kita memang masih belum hidup di bawah sinar purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba”.

Catatan awal tahun 2016

Arul nash

 

REFLEKSI PERLAWANAN RAKYAT BULOGADING MAKASSAR; Bukan Lagi Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

2

Negara kita sedang merayakan usia kemerdekaannya yang ke 70 tahun. Menjelang hari perayaan besar itu, Kota Makassar, tepatnya di Jl. Somba Opu, tak jauh dari Pantai Losari, ratusan warga melakukan protes keras terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar atas eksekusi tanah yang telah mereka diami sejak tahun 1924; Tanah Bulogading. Perjuangan panjang rakyat Bulogading, yang sudah bermula dari tahun 2010 ini, disinyalir melibatkan mafia tanah dan mafia hukum di Makassar[1]. Hingga hari eksekusi yang ditentukan oleh PN Makassar tiba, masyarakat Bulogading bersama aliansi masyarakat sipil, NGO, dan gerakan mahasiswa, hanya mampu melakukan blokade akses jalan menuju tanah mereka untuk menghalau panitera PN bersama aparatnya.

Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu. Mungkin begitu ungkapan yang seringkali dialamatkan kepada Penyelenggara ataupun Lembaga Negara yang kerap memberikan rekomendasi-semu buah pengawasan ‘moralnya atas permasalahan rakyat. Namun kali ini ungkapan yang berasal dari folklor demikian seolah terlampaui oleh gerakan mandiri rakyat untuk mempertahankan haknya. Terlampaui, karena meski rakyat Bulogading, bersama kuasa hukum dan jejaring aliansi perjuangannya, telah melakukan pengaduan kepada Instansi dan/atau lembaga Negara terkait mengenai perihal ini, tetap saja tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan bagi status kampung mereka. Alih-alih mengharap respon yang semestinya, rakyat Bulogading justru hanya mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Padahal, teror dari isu akan datangnya aparat, lengkap dengan bulldozer dan ekskapatornya, tak henti menghantui mereka. Dalam situasi demikian, tidak ada yang lain yang nyata bagi rakyat Bulogading selain melakukan penolakan langsung dengan memblokir jalan. Bagi mereka, jejak leluhur, tanah kelahiran, ruang hidup, ruang memori, serta masa depan anak cucu mereka adalah wajib untuk diperjuangkan dengan sepenuh harga diri.

Seolah ingin menegaskan bahwa kekuatan rakyat’ bukanlah ‘gonggongan anjing’ yang membuat kafilah bisa seenaknya berlalu, rakyat Bulogading tidaklah sama dengan Penyelenggara Negara, maupun Pengawasnya (masyarakat politik) yang bisa dibeli dan dibungkam oleh deal apa saja. Gonggongan mereka bisa saja membuat kafilah (pemodal dan penyelenggara negara terkait) melenggang pergi dengan angkuh, namun gerakan penolakan rakyat Bulogading bukanlah sekedar gonggongan anjing yang bisa membuat kafilah serakah berlalu begitu saja.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Makassar dan Penyelenggara Negara lainnya untuk mengutamakan asas ‘keadilan’ bagi rakyat ketimbang asas ‘kepastian hukum’ yang konon, dewasa ini, mudah saja untuk dibeli dan dimanipulasi. “Folklor” yang berkembang di arus bawah (undercurrent) ini, alangkah fatalnya jika benar berkembang-biak dan tak terbendung di dalam ranah penegakan hukum. Terutama, perkara hukum yang menyangkut urusan langsung dengan rakyat arus bawah yang aksesnya terhadap penegakan hukum sangat (di)lemah(kan) dan terbatas(i).

Di tempat lain, pada tanggaal 6-9 Agustus 2015, tak berselang lama dengan peristiwa Bulogading, sebuah konferensi kebudayaan berskala internasional digelar. Konferensi yang diselenggarakan oleh Inter Asia Cultural Studies Society ini, mengusung tema “Undercurrents: Unearthing Hidden Social and Discursive Practices” (Arus Bawah: Menggali Praktik Sosial dan Diskursif / Wacana yang Terpendam). Universitas Airlangga, Surabaya, menjadi tuan rumahnya.

Pembicara utama (Keynote Speaker) dalam konferensi ini adalah Prof. Abidin Kusno dari York University, Ontario, Canada. Profesor kelahiran Surabaya ini memaparkan fakta-fakta historis mengenai gerakan Arus Bawah Indonesia pada masa pergerakan Nasional. Dalam presentasinya, Profesor Abidin Kusno memaparkan narasi mengenai Mas Marco Kartodikromo dan Tan Malaka dalam membangun gerakan arus bawah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi itu kemudian diakhiri dengan pemaparan dari Pembicara Kunci Penutup (Closing Keynote Speaker) Prof. Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Dalam presentasinya, Prof. Melani Budianta mengangkat Kota Surabaya sebagai sebuah situs (sites) gerakan arus bawah (undercurrent), di mana masyarakat dan pemerintah sedang berkutat untuk menata dan mengambil bagian dalam menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai subjek dari pembangunan kota. Tema konferensi internasional dua tahunan ini, yang secara umum membahas mengenai Undercurrent Movement (Gerakan Arus Bawah), seperti bersambut dengan peristiwa di Tanah Bulogading: Masyarakat kota arus bawah (undercurrent of urban society) yang menolak digusur oleh pemerintah dari ruang hidup mereka.

11911088_10204930563372174_1106599695_n11871788_10204930563612180_1329572022_o

Memang, menempatkan dan memposisikan (locating) “arus bawah” sebagai sebuah praktik sosial dan praktik wacana, secara historis dan teoritik, bisa dikatakan menjadi agenda dari konferensi ini. Oleh karena itu, dengan merefleksi bagaimana rakyat Bulogading—beserta para intelektual yang berkomitmen terhadap perjuangan rakyat dan keadilan sosial—melakukan aksi penolakannya terhadap penggusuran—yang juga bisa dikaitkan dengan agenda Pemkot Makassar untuk mewujudkan “Kota Dunia” yang telah lama diwacanakan dan dipraktikkan—seolah mendapatkan ruang dialektisnya. Sebuah Gerakan Arus Bawah (Undercurrent Movement) yang muncul kemudian menguat menandingi wacana dan tindakan penguasa dalam mendominasi penataan dan penentuan arah kebijakan kota Makassar.

Gerakan arus bawah yang dimaksudkan dapat dilihat dari beberapa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bulogading. Kampanye melalui spanduk, propaganda di media sosial, maupun peliputan oleh beberapa media massa—yang keberpihakannya masih perlu untuk diperiksa—adalah suatu ‘situs diskursif’ perlawanan dari arus bawah. Selain itu, penolakan langsung yang dilakukan warga untuk menghalau penguasa yang hendak menggusur ruang hidup dan tempat tinggal mereka merupakan sebuah ‘praktik sosial’ perlawanan dari arus bawah yang menolak tunduk terhadap kuasa dominan. Sesuatu yang dipaksakan degan keras oleh negara, mendapatkan respon penolakan yang keras pula dari arus bawah; rakyat Bulogading.

11921984_10204930563212170_1580955053_nGonggongan ataupun komentar dari para Penyelenggara Negara yang mengatasnamakan ‘kepastian hukum’ dan juga ‘pembangunanisme’ Kota Dunia, pun bisa saja menginterupsi. Interupsi yang biasa diungkapkan dalam ungkapan folklor Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu ini sekali lagi bisa dibilang terlampaui oleh gerakan rakyat Bulogading yang tak ingin kafilah berlalu dengan seenaknya. Apalagi jika kafilah yang hendak berlalu tersebut merupakan ancaman bagi kedaulatan rakyat, Kafilah ini jelas mendapatkan penolakan dan perlawanan keras. Tak pasti sampai kapan. Yang pasti, pemerintah kota, penyelenggara negara terkait, serta para akademisi yang masih sibuk berkhotbah dan bersolek di menara gading, telah memperlihatkan sikap pasifnya. Jangankan menghalangi kafilah berlalu, bisa jadi, gonggongannya pun tidak terdegar sama sekali. Dan semoga mereka tak menjadi barisan dari kafilah yang hendak berlalu tersebut dengan mengabaikan gonggongan Lembaga Pengawas mereka yang menandakan ada kafilah penggusur yang hendak berlalu dengan mengambil tanah, tempat tinggal, dan ruang hidup rakyat Bulogading.

[1] Wawancara beberapa elemen dalam siaran ulang di Celebes TV 17 Agustus 2015 tentang aksi menolak penggusuran Bulogading

 

Makassar, 17 Agustus 2015
Oleh; Nasrullah

MEMBINCANG KEKUASAAN

*Edisi Kajian Kader Progresif

sumber: politik kompasiana

sumber: politik kompasiana

Kekuasaan, kata ini seringkali menghiasi diskusi maupun orasi para aktivis pergerakan maupun aktivis politik dalam berbagai kesempatan. Dalam kajian ilmu sosial humaniora, kekuasaan atau yang sering pula disebut dengan kuasa ini biasanya dibagi ke dalam dua ranah kajian. Pertama, kekuasaan dilihat secara terpusat dimana imperium (empire) dianggap sebagai pusatnya. Kedua, kekuasaan dilihat secara tersebar, dimana kepemilikan kapital (modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik) adalah faktor penyebar kekuasaan tersebut. Defenisi kekuasaan yang pertama sering mengiblatkan diri kepada pemikir politik dan muslihat militer Nicolo Machiavelli, sementara yang kedua mengkiblatkan diri kepada pemikiran Michael Foucault. Keduanya berasal dari tradisi pemikiran Eropa. Machiavelli adalah penasehat Keluarga Medici yang berkuasa di Italia sekitar abad 14 di awal Renaisance, sementara Foucault adalah sarjana Prancis yang tumbuh di paruh kedua abad 20. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal mengupas kejamnya kekuasaan, namun berbeda dalam memandang bagaimana kekuasaan tersebut bekerja dan melanggengkan diri. (lebih…)

%d blogger menyukai ini: