LINGKAR ADVOKASI MAHASISWA UNHAS

Beranda » Unduh

Category Archives: Unduh

Refleksi dan Peka Toleransi

 

Oleh Rimalyga

PicsArt_11-17-12.46.23.jpg

sumber gambar : kompasiana

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Semoga semua makhluk berbahagia (Ajaran sang Buddha). Tat Twam Asi Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku (Ajaran Hindu).  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ajaran Kristen, Galatia 5:14). Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dn warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Ajaran Islam, Q.S. Ar-Rum 22). Cheng Juen Jie De Sepenuh Iman menjunjung kebajikan (Ajaran Konghucu). (lebih…)

Pelatihan Dasar Anggota Baru

Poster LITSAR IV baru

Mari bergabung bersama kami

Silahkan Download Formulirnya melalui link dibawah ini

https://drive.google.com/file/d/0BwJ7yjTbQnMNTUY0bG1Jcy1UU2o3Vkx3RzRXQmlkc2RhRFlB/view?usp=sharing

atau mengambil langsung di sekretariat LAW Unhas di Gedung Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas), samping Gedung Teaching Industri

Batas akhir pendaftaran 5 November 2015

Kontribusi Peserta Rp. 30.000,-

Pelatihan ini terdiri dari beberapa tahapan:

– Pralitsar: Sabtu, 7 November 2015, pukul 11:00, Di taman Gedung Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas)

– Wawancara: Senin-selasa, 9-10 November 2015 di Sekretariat LAW Unhas,

– Litsar : Sabtu-Minggu, 14-15 November 2015, pukul 08:00, informasi tempat Litsar akan diberitahukan pada      agenda Pra Litsar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT “KOMERSIALISASI” KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN

Klik Aturan komersialisasi kampus Unhas

Link ini memuat surat keputusan menteri keuangan mengenai item-item yang memungkinkan untuk dijadikan pemasukan bagi kampus Universitas Hasanuddin. Item-item tersebut diusulkan oleh kampus kemudian dikaji dan disahkan oleh Kemendikbud kemudian ditetapkan oleh Kemenkeu.

Pelatihan Dasar Anggota Baru

 

Poster LITSAR III

 

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Baru LAW UNHAS merupakan fase awal yang mutlak dilalui oleh para calon anggota baru LAW UNHAS. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari dalam bentuk materi ruangan dengan metode penyampaian materi yang beragam untuk mengefektifkan akseptasi materi oleh peserta. Dalam kegiatan ini, materi yang diberikan adalah suplemen utama yang harus diterima oleh peserta sebelum melanjutkan ketahapan Riset sebagai dasar argumentasi pengadvokasian, dan yang paling penting, sebelum keluar langsung untuk terlibat di dalam kerja-kerja advokasi kemasyarakatan maupun kemahasiswaan.

Mari Bergabung!
Bagi kamu yang selalu merasa MUDA, BAHAGIA, dan BERBAHAYA.

Bagi kamu yang ingin bergabung dan mendedikasikan waktu, pengetahuan, dan dirimu untuk pengabdian kepada masyarakat.
Silahkan download dan print formulirnya. Atau datang langsung untuk mengambil formulir.
Isi selengkapnya, lalu antarkan sendiri ke sekretariat LAW UNHAS.

KAMI TUNGGU!

Terus Kritisi UU Pendidikan Tinggi

Kesedihan melanda para pejuang pendidikan ketika uji materil UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 oleh Mahasiswa Andalas ditolak Mahkamah Konstitusi (12 Des 2013).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa UU PT tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini merupakan keanehan binti keajaiban, karena substansi otonomisasi dalam hal pembiayaan (liberalisasi pendidikan) masih sama dengan BHP (Badan Hukum Pendididkan) yang ditolak oleh MK di 2008 silam. Ini menjadi inkonsistensi MK dalam memutuskan perkara UU PT.

Namun perjuangan harus tetap berlangsung! Sebab, lihatlah sekarang dan nanti bagaimana dampak UU PT bagi keterjangkauan pendidikan di Indonesia.

Saat ini masih ada satu gugatan terhadap UU PT yang berlum diputuskan MK, yakni gugatan dari KNP (Komite Nasional Pendidikan). Semoga kedepan kita dapat memahami dan bergerak demi pendidikan untuk semua. Bersama uraian singkat ini, draft UU PT kami sajikan untuk bersama dikritisi!

unduh di sini>>

Div. Riset dan Strategi LAW Unhas

Unduh Draft RUU Kamnas versi 16 Oktober 2012

Pemerintah akhirnya mengubah sebagian subtansi draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Draf baru itu diserahkan kepada Panitia Khusus RUU Kamnas Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (23/10/2012).

Penyerahan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kepada Ketua Pansus RUU Kamnas Agus Gumiwang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purnomo mengatakan, draf baru itu hasil harmonisasi dengan melibatkan Kemenkum dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kenendagri, TNI, dan Polri. Ada pengurangan lima pasal dalam draf baru, dari 60 pasal menjadi 55 pasal.

Amir meminta kepada semua pihak, khususnya pihak yang menolak RUU Kamnas untuk mempelajari terlebih dulu subtansi draf baru. Jika sudah mempelajari, Amir membuka ruang untuk diskusi. Pemerintah, kata dia, juga bersedia dilakukan penyempurnaan draf nantinya.

“Dinamika yang muncul selama ini selalu dikatakan supremasi sipil akan terusik, ada degadrasi peranan Polri. Ada juga yang katakan RUU Kamnas bertentangan dengan UU lain seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik sosial. Kalau sudah baca draf baru jelas semua itu tidak ada,” kata Amir.

Agus mengatakan, pihaknya baru akan menyikapi kelanjutan RUU Kamnas setelah membaca draf baru usulan pemerintah. Pasalnya, kata dia, bisa saja draf baru itu menjadi lebih baik, atau malah lebih buruk.

“Kita lihat dulu secara cermat dan hati-hati draf yang baru saja dimasukkan oleh pemerintah. Saya kira di luar lima pasal yang dikeluarkan itu, banyak juga pasal-pasal yang masih miss yang masih belum menjadi perhatian pemerintah tapi sudah menarik perhatian publik,” kata Agus.

Seperti diberitakan, Pansus RUU Kamnas sebenarnya telah mengembalikan draf RUU Kamnas ke pemerintah untuk memperbaiki sejumlah substansi yang dikritik. Semua fraksi di Pansus menilai bahwa draf usulan pemerintah yang pertama kali dimasukkan ke DPR bisa mengganggu prinsip demokrasi, HAM, supremasi sipil, dan penegakan hukum. Selain itu, substansi RUU Kamnas juga bertentangan dengan banyak UU lain.

Namun, pemerintah malah mengembalikan draf itu kepada DPR tanpa ada perubahan. Pemerintah ingin diberi kesempatan terlebih dulu menyampaikan pandangan mengenai RUU Kamnas. Akhirnya, pemerintah menjelaskan hari ini dengan kesimpulan meminta pembahasan dilanjutkan.

Sumber: kompas.com

Unduh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya penegakan HAM sebagai martabat yang melekat dalam diri manusia, yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak dihargai selama perang, mencetuskan ide untuk membentuk suatu standar yang berlaku internasional yang mengatur penegakan HAM.

Menindaklajuti ide tersebut, untuk pertama kalinya di dunia, pada pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi 30 pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan HAM dibentuk dan disahkan oleh PBB di Paris, Prancis. Jangkauan DUHAM yang universal menjadikannya tolak ukur dan basis banyak negara dalam menentukan dan mengatur undang-undang HAM-nya masing-masing.

Deklarasi Universal Hak Asasi tersebut dapat diunduh disini.

Inilah draft RUU Ormas

Jakarta, 8 Agustus 2012. Komisi Hukum Nasional (KHN) mengadakan Diskusi Publik tentang “Organisasi Masyarakat (Ormas) Perlukah Diatur dalam Undang-Undang”. Dalam diskusi itu, hadir sebagai narasumber Prof. H. M. Muhammad Baharun, S.H., M.H. (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Pengurus Pusat MUI). Ia berbicara mengenai “Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kedaerahan dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Narasumber lain adalah Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc. (Anggota KHN) yang membahas “Mengupas RUU tentang Organisasi Masyarakat”. Sementara itu, Owen Podger (Tim Bantuan Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden RI) menjadi narasumber mengenai “Pentingnya Pengaturan Ormas di dalam Undang-Undang dalam Menyikapi Ormas Asing”. Kemudian, Eryanto Nugroho, S.H., LL.M (Direktur Eksekutif PSHK) menjadi narasumber yang mengungkap “Bahaya RUU Ormas”. Sepanjang acara, diskusi itu dimoderatori oleh Mujahid Al-Latif (KHN).

Dalam pemaparannya, Eryanto Nogroho mengatakan bahwa ormas merupakan konsep dari Orde Baru jika dilihat dari latar belakangnya. Bentuk ormas yang tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengontrol dinamika organisasi masyarakat Indonesia. Bentuk ormas itu sendiri dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk menerapkan “Asas Tunggal dan Wadah Tunggal”.  RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas merupakan reinkarnasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Oleh karena itu, diperlukan pengembalian pengaturan pada kerangka hukum yang benar, yaitu Badan Hukum Yayasan untuk organisasi sosial tanpa anggota dan Badan Hukum Perkumpulan untuk organisasi sosial dengan anggota

Disadur dari: http://pshk.or.id/index.php/home/article/2/182

Inilah draft RUU Ormas yang juga kini sedang menjadi kontrovesi.

Inilah Draft RUU Keamanan Nasional

Inilah draft RUU Kamnas yang tengah menjadi kontrovers nasional beberapa bulan belakangan. RUU ini sangat sulit ditemui di dunia maya, silahkan memperbanyak dan menyebar Draft RUU ini untuk dikritisi.

 

Tolak RUU Kamnas!

Inilah Isi Buku Merah Pedoman P2MB Unhas

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA BARU (P2MB)

UNIVERSITAS HASANUDDIN

OLEH :

TIM BIDANG KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR,  TAHUN 2012

 

 

KATA  PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, , karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB) Universitas Hasanuddin Tahun 2012 dapat dirumuskan dan diwujudkan dalam bentuk sebuah pedoman pelaksanaan.

Pedoman yang telah disusun ini merupakan terbitan ke-tujuh sejak dimulainya PMB Tahun 2006. Upaya peningkatan proses Penyelenggaraan Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB), senantiasa dilaksanakan oleh semua pihak dengan semangat demokratisasi yang selama ini telah digerakkan oleh mahasiswa Indonesia, saya berharap semangat ini pula yang akan menjiwai para mahasiswa baru dalam memasuki masyarakat ilmiah atau komunitas akademik Universitas Hasanuddin yang berkarakter “MARITIM” (Manusiawi, Arif, Relegius, Inovatif, Tangguh, Integritas, dan Mandiri).

Dengan adanya Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB) Universitas Hasanuddin Tahun 2012, diharapkan tujuan dan sasaran mempercepat proses adaptasi kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi dapat tercapai, dan fenomena paradoksial yang muncul sebagai bentuk keragaman berbagai kepentingan dapat diselesaikan secara cepat, elegan, dalam suasana keharmonisan dan dinamika kehidupan kampus.

Saya yakin bilamana Penyelenggaraan Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB) Universitas Hasanuddin Tahun 2012 dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman ini, disertai rasa penuh tanggungjawab, maka nantinya hubungan antara segenap komponen sivitas akademika akan dapat terwujud secara harmonis.

Akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan pedoman ini, dan mengajak seluruh sivitas akademika supaya menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru (P2MB), sehingga kita dapat menjaga kehormatan almamater yang berlandaskan pada etika, moral dan budaya akademika.

Makassar, 01 Agustus 2012

Rektor Unhas,

 

IDRUS A. PATURUSI

 

 

PEDOMAN

PENERIMAAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA BARU (P2MB)

 UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2012

1.Dasar Pemikiran (lebih…)

%d blogger menyukai ini: